Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Putusan Hakim Perkara pra Peradilan Studi Kasus Melina Setiaharta Versus Widiatmoko, Arry; Anabertha, Malemna Sura; Kanthika, I Made; Markoni, Markoni
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 5 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i5.184

Abstract

Praperadilan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangnya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN.JKT.PST permohonan Praperadilan dalam kasus ini termohon sebelumnya tidak menempati janjinya dan memerintahkan termohon untuk mencabut surat ketetapan tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi. Dalam putusan ini permohonan pemohon dikabulkan untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh termohon. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif. Karena peneliti berusaha mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan wewenang lembaga Praperadilan. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini sehingga dengan mengkaji undang-undang, peraturan yang berlaku, juga buku-buku yang berkonsep teoritis tersebut dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam skripsi ini. Dari hasil penelitian diperoleh kseimpulan a. Proses Pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 13/PID.PRAP/2019/PN.JKT.PST merupakan merupakan suatu proses yang terjadi saat persidangan yaitu untuk menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukan dalam suatu persengketaan. b. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan dalam Mengabulkan/Gugatan Praperadilan Perkara Pidana dengan menyatakan batal dan tidak sah Penetapan tersangka terhadap laporan kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor: LKTP-SJK/7/IV/2019/DPJK, tertanggal 15 April 2019.
The Juridical Analysis of Narcotics Abuse Settlement through Restorative Justice in Bekasi Septiana Agri, Siska; Kanthika, I Made; Markoni, Markoni; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.47626

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in drug abuse cases at the District Attorney’s Office of Bekasi Regency. The approach is grounded in the values of substantive justice, humanity, and criminal justice system effectiveness, particularly in response to the inefficiencies of conventional penal models for drug users. This research adopts a normative juridical method and a case study approach of the suspect Muhamad Yunus. The resolution of narcotics abuse cases through rehabilitation is a mechanism inseparable from the implementation of restorative justice, with the spirit of restoring the original condition by rehabilitating the perpetrator of narcotics abuse, which constitutes a victimless crime. The Prosecution Service may terminate prosecution if the perpetrator meets certain criteria and can undergo rehabilitation, thereby providing a solution to narcotics abuse cases involving offenders better suited for rehabilitative measures. The findings reveal that while restorative justice is not explicitly regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, its implementation can be legally justified through prosecutorial discretion based on the Attorney General’s Regulation and integrated assessment results. The study also emphasizes the importance of amending legislation to strengthen the legal legitimacy of restorative justice in drug-related cases as a corrective and humanistic approach within Indonesia’s criminal justice system
Analisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Irvansyah, Irvansyah; Widarto, Joko; Markoni, Markoni; Subiyanto, Achmad Edi
Social Science Academic Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/ssa.v2i2.6098

Abstract

This thesis presents an in-depth legal analysis of the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2022 concerning Pancasila Education and National Insight and the influence of the PDI Perjuangan Faction of the Yogyakarta Special Region DPRD in the formation of the Regional Regulation. This normative legal research uses a conceptual approach that provides an explanation of the ideas of experts regarding the formation of the Regional Regulation. In order to provide the most accurate research results possible, a case approach was also carried out and even interviews were conducted. The results of the study show that the driving factors for the formation of the regional regulation are (a) providing legal certainty, (b) forming the character and identity of human resources, (c) creating harmony and harmony in the conditions of society, and (d) strengthening public awareness of the urgency of national and state life. The influence of the PDI Perjuangan Faction in question is very strong. In addition to being the Chairperson of the Commission, it is also the faction with the largest number of members, especially since the Sinau Kebangsaan Program was started with Kesbangpol throughout the DIY region. And after becoming a regional regulation, it was echoed through the internalization of Pancasila values. However, the success of this regulation is highly dependent on implementation and evaluation in the field.
Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst) Amran, Yuko; Markoni, Markoni; Judge, Zulfikar; Wdarto, Joko; Elawati, Tuti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.283

Abstract

The phenomenon of widespread corruption crimes in Indonesia reflects a serious issue in law enforcement. Ironically, perpetrators of corruption are not only found among the executive or legislative branches but also within the judiciary, which should serve as the last bastion for seekers of justice. The bribery case involving a judge in the cooking oil export scandal serves as concrete evidence of how judicial integrity is at stake. This study aims to analyze the legal consequences of bribery committed by a judge in relation to an onslag (acquittal) verdict, using the case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. The research method employed is normative juridical, utilizing the theories of abuse of power, legal accountability, and corruption. The findings show that the onslag decision rendered by the judge was proven to have been influenced by the bribe received. The study concludes that the act of corruption committed by the judge in the cooking oil export case constitutes a systemic and structured crime involving abuse of authority, bribery, and self-enrichment. The legal consequences include imprisonment, fines, revocation of certain rights, dishonorable dismissal, and the loss of public trust in the judiciary. The study recommends that the Supreme Court, the Judicial Commission, and the House of Representatives strengthen judicial oversight, reform the legal system, and impose stricter sanctions on corrupt judges. Keywords: legal consequences, corruption crime, judge, cooking oil export.   Abstrak Fenomena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Ironisnya, pelaku korupsi tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi juga dari lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Kasus suap ekspor minyak goreng yang melibatkan hakim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana integritas hakim dipertaruhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari suap yang dilakukan oleh Hakim terhadap putusan onslag studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori penyagunaan wewenang, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori tentang korupsi. Akibat hukumnya hakim yang memberikan putusan onslaag tersebut terbukti bahwa putusannya itu karena dipengaruhi faktor suap yang diterimanya. Kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam perkara ekspor minyak goreng merupakan kejahatan sistemik dan terstruktur yang meliputi penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan upaya memperkaya diri. Akibat hukumnya tidak hanya berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan hak tertentu, tetapi juga pemberhentian tidak dengan hormat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sarannya agar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR perlu memperkuat pengawasan hakim, mereformasi sistem hukum, memperketat sanksi bagi hakim korup.   Kata kunci: akibat hukum, tindak pidana korupsi, hakim, ekspor minyak goreng.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/Puu-Xxi/2023 Tentang Presiden Terpilih Dua Periode Jabatan Tidak Dapat Menjadi Wakil Presiden Periode Berikutnya Suhada, Muhammad Suhada; Widarto, Joko; Markoni, Markoni; Subiyanto, Achmad Edi
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5870

Abstract

This thesis analyzes the provision that the President-elect for two terms cannot become Vice President for the next term. Where there has been a lawsuit filed with the Constitutional Court to test Law no. 7 of 2011 against the 1945 Constitution filed by the Applicant related to the legal standing in relation to constitutional losses, the Applicant's constitutional rights are potentially harmed in reasonable reasoning that can occur due to the enactment of the norms of Article 169 letter n and Article 227 letter i of Law no. 7 of 2017. Regarding this petition, the Constitutional Court has tried this constitutional case and has decided through decision number 56 / PUU-XXI / 2023. This study uses a normative legal method to examine the provisions on the term of office of the President and Vice President related to the decision of the Constitutional Court. This Constitutional Court decision provides a constitutional interpretation stating that the constitution has provided strict limitations on the term of office of the President and Vice President through Article 7 of the 1945 Constitution which is very important for the implementation of the presidential institution in Indonesia
Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi; Widarto, Joko; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5873

Abstract

This thesis presents an in-depth legal analysis of the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 relating to the age requirements for presidential and vice presidential candidates as stipulated in Article 169 letter q of the Election Law. This study uses a normative legal method, in critically evaluating the legal standing of the applicant who questions the provisions of the article and the fairness of the decision that has been taken. Prior to the Constitutional Court's decision, the law required presidential and vice presidential candidates to be at least 40 years old. However, since this decision, the law has reinterpreted the age requirement not only as a minimum age of 40 years but also to include anyone who has or is currently holding a regional head position elected through general elections. This interpretation potentially expands the criteria in the election law. This decision also marks a significant shift in the role of the Constitutional Court from negative legislature to positive legislature, where previously the Constitutional Court only assessed the constitutionality of existing regulations without changing the substance of the law, the court actively formulated and determined new legal norms through its interpretation. This change not only opens up space for qualified candidates, but also sparks debate about the extent to which the Constitutional Court should be involved in the formation of public policy. As well as questioning the division of powers stated in the 1945 Constitution between the legislative, judiciary and executive within the framework of the Indonesian rule of law which has been the subject of criticism because it is considered to accommodate political interests more than legal interests
Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Solihin, Solihin; Markoni, Markoni
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 12 (2022): journal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v1i9.573

Abstract

Dampak setelah pengesahan Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 (omnibus law) pada tanggal 5 oktober 2020 oleh DPR-RI telah memicu aksi penolakan dari pekerja/buruh, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah daerah. Pasalnya banyak regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan bentuk penelitian hukum kepustakaan, data diperoleh merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisa dengan pendekatan secara analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan, untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja pasca diberlakukannya undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Cipta kerja tersebut banyak merugikan dikalangan pekerja dan menguntungkan pengusaha karena Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai aturan turunan yaitu Peraturan pemerintah yaitu PP 34, 35 ,36 dan 37 dimana sangat banyak merugikan pekerja. Akan tetapi tetap pekerja dapat melakukan perlindunganya dengan tidak menggunakan Undang - undang Cipta Kerja dan PP turunannya namun menggunakan perjanjian kerja bersama (PKB) memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama hendaknya menganut Kuhperdata 1338 Juncto 1320 KUHperdata sebagai dasar hukumnya. Dalam konsep perlindungan hukum pihak pekerja yang kedudukan lebih lemah dari pengusaha/perusahaan maka hendaklah pekerja membuta Perjanjian kerja bersama harus lebih baik dari pada undang-undang cipta kerja.baik. dalam hal perlidngunan pekerja dengan mudahnya melakukan pemutusan hubungan kerja, dan nilai kompensasi phknya pun berkurang jauh dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dalam pelaksanaan di lapangan, kiranya Perjanjian kerja bersama merupaka undang-undang tertingi untuk di jadikan pedoman kedua belah pihak.
ANALASIS YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS MEREK YANG BELUM MEMPEROLEH PELINDUNGAN MEREK Alfii, Muhammad; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Widarto, Joko
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v2i9.1649

Abstract

Merek telah menjadi komoditas utama dalam perputaran roda ekonomi masyarakat khusunya di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat 8 disebutkan bahwa suatu merek dapat dialihkan salah satu atas dasar perjanjian dan merek dapat dialihkan sejak Merek tersebut masih dalam proses permohonan yang artinya Merek tersebut belum mendapatkan Hak Atas Mereknya atau Merek tersebut tidak memiliki kekuatan di mata Hukum. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Tujuan penelitian yaitu Menganalisis serta memaparkan tentang aspek hukum peralihan Hak Atas Merek ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Menganalisis Akibat Hukum terhadap Peralihan Hak Atas Merek yang Belum Mendapatkan Perlindungan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum terhadap Peralihan Hak Atas Merek Yang Belum Memperoleh Pelindungan Merek yaitu bahwa merek yang belum memperoleh Hak Eksklusifitasnya tidak dapat dialihkan karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Illegal Ministerial Circulars in Indonesia: Implications for Legitimacy: Surat Edaran Menteri yang Tidak Sah di Indonesia: Implikasi bagi Legitimasi Gunawan, Ari; Susetio, Wasis; Markoni, Markoni; Subiyanto, Achmad Edi
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i0.972

Abstract

This normative research aimed to examine the extent of ministerial circular letters in Indonesia and whether a particular circular letter violates the Law Number 17 of 2014. Through a qualitative literature review and legal analysis, the study found that Minister of Finance Circular Letter Number S-841/Mk.02/2014 does not fall under the category of legislative rules and lacks external application, thus rendering it illegal. The study suggests that ministerial circular letters must adhere to the law, philosophy, and social considerations to be considered legitimate. The findings have implications for the proper implementation and interpretation of ministerial circular letters in Indonesia. Highlights: Ministerial circular letters in Indonesia must comply with the law, philosophical principles, and social considerations to be considered legitimate. Ministerial circular letters are not regulations that apply to the general public, but only to ministries or institutions. Ministerial circular letters that contradict higher laws are considered illegal.
The Elusive Justice: Analyzing Disparities in Judges' Decisions on Domestic Psychic Violence Cases: Keadilan yang Sulit Dipahami: Menganalisis Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Liong, Steven; Helvis, Helvis; Markoni, Markoni; Kantikha, I Made
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.973

Abstract

This study aimed to analyze the basis for judges' considerations in cases of domestic psychological violence and to examine the causes of disparities in judges' decisions. The research employed a normative juridical research method. The results showed that judges' considerations in domestic psychological violence cases were based on three factors: juridical, sociological, and ideal philosophical considerations, which resulted in different decisions. The study found that disparities in judges' decisions could not be eliminated due to various influencing factors. Nonetheless, the act of psychological violence is considered a crime that disturbs family harmony and is prohibited by Law No. 23 of 2004. This research has implications for the need to establish clear guidelines for judges in handling domestic psychological violence cases to ensure consistency and fairness in the legal system. Highlights: The judge's considerations in domestic psychological violence cases include juridical, sociological, and ideal philosophical aspects. Different considerations can result in different decisions, even in similar cases. Acts of psychological violence in the household are prohibited by Law No. 23 of 2004 and can disrupt family harmony.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Agustian, Muhammad Ryan Fero Alfii, Muhammad Alvina Alvina Amanda, Juliya Septi Amran, Yuko Anabertha, Malemna Sura Anggreani, Atika Ari Gunawan Arisandi, Indah Dwitalia Armi, Muhammad Noor Baehaqi Baik Marpikir Manalu, Marsada Budi Asri, Dyah Permata Dahlia, Mila Daswan, Lestari Dewangi, Permas Dimas, Dimas Donok Asi Lumban Tobing, Huntal Dwi Budi Santoso Elawati, Tuti Eugenia, Edith Griselda Fauzan . Firza Caecar, Muchammad Fryandika, Randi Goesman, Goesman Helvis, Helvis Hendri Hendri Hendy , Fadillah Herly Horadin Saragih I Made Kanthika Idham Lakoni Irvansyah Irvansyah Janusi Waliamin Jianto, Deddy Kantika, I Made Kantikha , I Made Kantikha, I Made Kartini Kartini Khantika, I Made Kurniawan Kurniawan Liong, Steven Machmud, Aris Made Agus Mahendra Inggas, Made Agus Mahendra Malemna Sura Anabertha Sembiring Maryono Maryono Matahati, Sandi Mesli, Mesli Nardiman, Nardiman Naswar, Naswar Prasetyo, Boedi Pratomo, Raditya Puspita, Veny Ripamole, Bebi Sartika Santy, Kenia Putri Arie Saragih , Horadin Saragih, Apriany Sarifin, La Ode Sembiring, M. S. Anabertha Septiana Agri, Siska Sepvinasari, Nike Setiowati, Indah Sidabutar, Hamonangan Priambodho Sirun, Anas Solihin Solihin Subiyakto*, Aries Subiyakto, Achmad Edi Sudarmono, Bun Joko Suhada, Muhammad Suhada Sura Anabertha, Malemna Susanto, Indra Susilawati, Erlina Sutanti, Rosalia Herlina Theresia, Yohana Maria Thyawarta, Charlie Tunendra, Elwis Uly, Nata Satria Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi Vania, Cindy Vikri, Maryoven Hani Warsiti, Tuti Warsito Warsito Wasis Susetio Wdarto, Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Widiarto, Joko Widiatmoko, Arry Yasmine, Inge Yofferson, Yofferson Yuliarti, Ghiska Zudge , Zulfikar Zulfikar Judge