Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.19
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Creative Research Management Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Journal De Facto Otonomi Jurnal Impresi Indonesia Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Robust: Research of Business and Economics Studies Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Comparative : Ekonomi Dan Bisnis Jurnal Hukum Indonesia Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Ethics and Law Journal: Business and Notary Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Social Science Academic VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Markoni Markoni
Politeknik Negeri Sriwijaya
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst) Amran, Yuko; Markoni, Markoni; Judge, Zulfikar; Wdarto, Joko; Elawati, Tuti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.283

Abstract

The phenomenon of widespread corruption crimes in Indonesia reflects a serious issue in law enforcement. Ironically, perpetrators of corruption are not only found among the executive or legislative branches but also within the judiciary, which should serve as the last bastion for seekers of justice. The bribery case involving a judge in the cooking oil export scandal serves as concrete evidence of how judicial integrity is at stake. This study aims to analyze the legal consequences of bribery committed by a judge in relation to an onslag (acquittal) verdict, using the case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. The research method employed is normative juridical, utilizing the theories of abuse of power, legal accountability, and corruption. The findings show that the onslag decision rendered by the judge was proven to have been influenced by the bribe received. The study concludes that the act of corruption committed by the judge in the cooking oil export case constitutes a systemic and structured crime involving abuse of authority, bribery, and self-enrichment. The legal consequences include imprisonment, fines, revocation of certain rights, dishonorable dismissal, and the loss of public trust in the judiciary. The study recommends that the Supreme Court, the Judicial Commission, and the House of Representatives strengthen judicial oversight, reform the legal system, and impose stricter sanctions on corrupt judges. Keywords: legal consequences, corruption crime, judge, cooking oil export.   Abstrak Fenomena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Ironisnya, pelaku korupsi tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi juga dari lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Kasus suap ekspor minyak goreng yang melibatkan hakim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana integritas hakim dipertaruhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari suap yang dilakukan oleh Hakim terhadap putusan onslag studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori penyagunaan wewenang, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori tentang korupsi. Akibat hukumnya hakim yang memberikan putusan onslaag tersebut terbukti bahwa putusannya itu karena dipengaruhi faktor suap yang diterimanya. Kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam perkara ekspor minyak goreng merupakan kejahatan sistemik dan terstruktur yang meliputi penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan upaya memperkaya diri. Akibat hukumnya tidak hanya berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan hak tertentu, tetapi juga pemberhentian tidak dengan hormat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sarannya agar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR perlu memperkuat pengawasan hakim, mereformasi sistem hukum, memperketat sanksi bagi hakim korup.   Kata kunci: akibat hukum, tindak pidana korupsi, hakim, ekspor minyak goreng.
Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Solihin, Solihin; Markoni, Markoni
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 12 (2022): journal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v1i9.573

Abstract

Dampak setelah pengesahan Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 (omnibus law) pada tanggal 5 oktober 2020 oleh DPR-RI telah memicu aksi penolakan dari pekerja/buruh, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah daerah. Pasalnya banyak regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan bentuk penelitian hukum kepustakaan, data diperoleh merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisa dengan pendekatan secara analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan, untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja pasca diberlakukannya undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Cipta kerja tersebut banyak merugikan dikalangan pekerja dan menguntungkan pengusaha karena Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai aturan turunan yaitu Peraturan pemerintah yaitu PP 34, 35 ,36 dan 37 dimana sangat banyak merugikan pekerja. Akan tetapi tetap pekerja dapat melakukan perlindunganya dengan tidak menggunakan Undang - undang Cipta Kerja dan PP turunannya namun menggunakan perjanjian kerja bersama (PKB) memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama hendaknya menganut Kuhperdata 1338 Juncto 1320 KUHperdata sebagai dasar hukumnya. Dalam konsep perlindungan hukum pihak pekerja yang kedudukan lebih lemah dari pengusaha/perusahaan maka hendaklah pekerja membuta Perjanjian kerja bersama harus lebih baik dari pada undang-undang cipta kerja.baik. dalam hal perlidngunan pekerja dengan mudahnya melakukan pemutusan hubungan kerja, dan nilai kompensasi phknya pun berkurang jauh dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dalam pelaksanaan di lapangan, kiranya Perjanjian kerja bersama merupaka undang-undang tertingi untuk di jadikan pedoman kedua belah pihak.
ANALASIS YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS MEREK YANG BELUM MEMPEROLEH PELINDUNGAN MEREK Alfii, Muhammad; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Widarto, Joko
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v2i9.1649

Abstract

Merek telah menjadi komoditas utama dalam perputaran roda ekonomi masyarakat khusunya di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat 8 disebutkan bahwa suatu merek dapat dialihkan salah satu atas dasar perjanjian dan merek dapat dialihkan sejak Merek tersebut masih dalam proses permohonan yang artinya Merek tersebut belum mendapatkan Hak Atas Mereknya atau Merek tersebut tidak memiliki kekuatan di mata Hukum. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Tujuan penelitian yaitu Menganalisis serta memaparkan tentang aspek hukum peralihan Hak Atas Merek ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Menganalisis Akibat Hukum terhadap Peralihan Hak Atas Merek yang Belum Mendapatkan Perlindungan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum terhadap Peralihan Hak Atas Merek Yang Belum Memperoleh Pelindungan Merek yaitu bahwa merek yang belum memperoleh Hak Eksklusifitasnya tidak dapat dialihkan karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Illegal Ministerial Circulars in Indonesia: Implications for Legitimacy: Surat Edaran Menteri yang Tidak Sah di Indonesia: Implikasi bagi Legitimasi Gunawan, Ari; Susetio, Wasis; Markoni, Markoni; Subiyanto, Achmad Edi
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i0.972

Abstract

This normative research aimed to examine the extent of ministerial circular letters in Indonesia and whether a particular circular letter violates the Law Number 17 of 2014. Through a qualitative literature review and legal analysis, the study found that Minister of Finance Circular Letter Number S-841/Mk.02/2014 does not fall under the category of legislative rules and lacks external application, thus rendering it illegal. The study suggests that ministerial circular letters must adhere to the law, philosophy, and social considerations to be considered legitimate. The findings have implications for the proper implementation and interpretation of ministerial circular letters in Indonesia. Highlights: Ministerial circular letters in Indonesia must comply with the law, philosophical principles, and social considerations to be considered legitimate. Ministerial circular letters are not regulations that apply to the general public, but only to ministries or institutions. Ministerial circular letters that contradict higher laws are considered illegal.
The Elusive Justice: Analyzing Disparities in Judges' Decisions on Domestic Psychic Violence Cases: Keadilan yang Sulit Dipahami: Menganalisis Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Liong, Steven; Helvis, Helvis; Markoni, Markoni; Kantikha, I Made
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.973

Abstract

This study aimed to analyze the basis for judges' considerations in cases of domestic psychological violence and to examine the causes of disparities in judges' decisions. The research employed a normative juridical research method. The results showed that judges' considerations in domestic psychological violence cases were based on three factors: juridical, sociological, and ideal philosophical considerations, which resulted in different decisions. The study found that disparities in judges' decisions could not be eliminated due to various influencing factors. Nonetheless, the act of psychological violence is considered a crime that disturbs family harmony and is prohibited by Law No. 23 of 2004. This research has implications for the need to establish clear guidelines for judges in handling domestic psychological violence cases to ensure consistency and fairness in the legal system. Highlights: The judge's considerations in domestic psychological violence cases include juridical, sociological, and ideal philosophical aspects. Different considerations can result in different decisions, even in similar cases. Acts of psychological violence in the household are prohibited by Law No. 23 of 2004 and can disrupt family harmony.
Cartel Practices in Indonesian Tyre Industry: Assessing the Role of the Indonesian Tyre Business Association: Praktek Kartel Pada Industri Ban Indonesia: Meninjau Peran Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Susanto, Indra; Markoni, Markoni
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.991

Abstract

This study examines the legal standing of the Indonesian Tyre Business Association (APBI) in light of the KPPU Decision Number 08/Pdt.G/KPPU-I-2014 concerning tire cartel violations in the Indonesian automotive industry. Utilizing normative legal research methods focusing on positive legal norms, the study identifies and systematizes violations of business competition rules by six major APBI member companies between 2008 and 2012, and critically analyzes and interprets the evidentiary basis of these findings. The companies allegedly colluded on tire pricing, manipulating the market for Passenger Car Radial (PCR) tires and inducing unfair business competition. The study asserts that, while the APBI's role in facilitating this collusion was apparent, its legal liability remains unclear due to the association's ability to influence member practices without a binding enforcement mechanism. These findings raise critical implications for market competition and cartel law enforcement, necessitating a re-evaluation of the legal provisions surrounding business associations, especially in the context of Indonesia's anti-monopoly and unfair competition laws.Highlights: APBI's facilitation of cartel behavior among its members. Unclear legal liability of business associations in anti-competitive practices. Need for re-evaluation of legal provisions surrounding business associations. Keywords: Cartel, Indonesian Tyre Business Association (APBI), Unfair Business Competition, Competition Law, Indonesian Tyre Industry
Trademark Infringement: An Analysis of the Gudang Garam versus Gudang Baru Case and Its Global Implications: Pelanggaran Merek Dagang: Analisis Kasus Gudang Garam versus Gudang Baru dan Implikasi Globalnya Goesman, Goesman; Markoni, Markoni
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.992

Abstract

This study conducts a qualitative analysis of the trademark dispute between Gudang Garam and Gudang Baru concerning brand names and imagery on products, employing a case study method alongside normative legal and conceptual approaches. The research delves into the judges' legal considerations and the trademark rights arrangement, focusing on Gudang Garam, a renowned brand. The results establish that Gudang Baru violated the 2016 trademark registration provisions (Article 1 Paragraph (1) of Law N 20 and Article 18 Paragraph (3) of Ministerial Regulation No. 67), prompting the Intellectual Property Office to reject all applications. This case underlines the importance of respecting well-established brands and legal implications for trademark registrations, informing future practices in the field.Highlights: Violation of trademark registration provisions by Gudang Baru. Enforcement of the trademark rights of well-known brand Gudang Garam. Legal implications influencing future trademark registration practices. Keywords: Trademark Dispute, Gudang Garam, Gudang Baru, Trademark Registration, Legal Implications.
Analisis Yuridis Permasalahan Hukum Antara Debitur dengan Kredit dalam Pembiayaan Modal Kerja Tunendra, Elwis; Markoni, Markoni
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2695

Abstract

Pembiayaan modal kerja adalah hal yang baru dalam dunia pembiayaan di masyarakat dan tidak lepas dari terjadinya resiko yaitu wanprestasi. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu : akibat dan perlindungan hukum wanprestasi debitur yang dikaitkan dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance dan kedudukan para pihak dalam jaminan fidusia paska putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 terkait dengan eksekusi objek jaminan Pembiayaan. Untuk menganalisis bagaimana akibat dan perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan modal kerja oleh PT. Mandiri Tunas Finance yaitu debitur tidak mampu membayar kreditnya dan debitur terlambat membayar kreditnya, Wanprestasi mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa hukum seperti pengambilan alih, penangguhan pembayaran (restruktur) sampai ke penarikan barang jaminan yaitu mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum kepada debitur dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum secara preventif dan represif. Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tatacara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.
Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan dalam Jaminan Kredit Kartini, Kartini; Markoni, Markoni
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2706

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) banyak digunakan sebagai dasar untuk memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Perbankan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), bahwa bentuk agunan yang dapat diterima oleh perbankan adalah agunan berupa : “…..barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Artinya adalah bahwa yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam fasilitas KPR adalah tanah dan bangunan rumah yang terkait dengan KPR. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dalam jaminan KPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis kekuatan hukum PPJB dalam jaminan KPR. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa PPJB sesungguhnya tidaklah sah untuk dijadikan sebagai jaminan KPR, melainkan PPJB hanya sebagai perjanjian pendahuluan yang memiliki sifat individual yang dapat ditagih pelaksanaannya kepada orang tertentu. Tidak ada perundang-undangan yang mengatur PPJB sebagai jaminan kredit. PPJB diberikan sebagai jaminan merupakan perkembangan dalam praktek yang terjadi di masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account Sutanti, Rosalia Herlina; Markoni, Markoni
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2707

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kejahatan phising pada channel e-banking melalui transfer Virtual Account, dengan studi kasus pada pengguna internet banking. Produk internet banking yang merupakan salah satu delivery channel perbankan, merupakan “the must have product”, bukan saja “nice to have product” bagi kalangan perbankan karena menjawab berbagai kebutuhan nasabahnya. Namun di balik manfaat yang besar bagi nasabah, produk perbankan ini juga memiliki risiko yang tidak kecil bagi penggunanya. Ada beberapa penelitian yang membahsa mengenai phising, namun dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada phising yang dengan menggunakan Virtual Account sebagai sarana transfer dana. Metode yang dipakai adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan melindungi korban phising pada channel e-banking melalui transfer Virtual Account. dengan merujuk pada peraturan lain yaitu UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11/ 2008 tentang ITE dan UU no 27 tahun 2022 mengenai Perlindugan Data Pribadi.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Agustian, Muhammad Ryan Fero Ahmad Jaeni Alfii, Muhammad Amanda, Juliya Septi Amran, Yuko Anabertha, Malemna Sura Anggreani, Atika Ari Gunawan Arisandi, Indah Dwitalia Armi, Muhammad Noor Baehaqi Baik Marpikir Manalu, Marsada Budi Asri, Dyah Permata Dahlia, Mila Daswan, Lestari Dewangi, Permas Dimas, Dimas Donok Asi Lumban Tobing, Huntal Dwi Budi Santoso Elawati, Tuti Eugenia, Edith Griselda Fauzan . Firza Caecar, Muchammad Fryandika, Randi Goesman, Goesman Helvis, Helvis Hendri Hendri Hendy , Fadillah Herly Horadin Saragih I Made Kanthika Irvansyah Irvansyah Janusi Waliamin Jianto, Deddy Jusuf Jusuf Kantika, I Made Kantikha , I Made Kantikha, I Made Kartini Kartini Khantika, I Made Kurniawan Kurniawan Liong, Steven Machmud, Aris Malemna Sura Anabertha Sembiring Maryono Maryono Matahati, Sandi Mesli, Mesli Nardiman, Nardiman Naswar, Naswar Permata Budi Asri, Dyah Pranowo, Johannes Bagus Prasetyo, Boedi Pratomo, Raditya Puspita, Veny Ripamole, Bebi Sartika Saragih, Apriany Septiana Agri, Siska Sepvinasari, Nike Setiowati, Indah Sidabutar, Hamonangan Priambodho Sirun, Anas Solihin Solihin Subiyakto*, Aries Subiyakto, Achmad Edi Sudarmono, Bun Joko Suhada, Muhammad Suhada Sukmawati, Christin Sura Anabertha, Malemna Susanto, Indra Susilawati, Erlina Sutanti, Rosalia Herlina Theresia, Yohana Maria Thyawarta, Charlie Tunendra, Elwis Uly, Nata Satria Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi Vania, Cindy Vikri, Maryoven Hani Warsiti, Tuti Warsito Warsito Wasis Susetio Wdarto, Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Widiarto, Joko Widiatmoko, Arry Yasmine, Inge Yofferson, Yofferson Yuliarti, Ghiska Zudge , Zulfikar Zulfikar Judge