Claim Missing Document
Check
Articles

MEKANISME DAN HAMBATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF Pranowo, Johannes Bagus; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5872

Abstract

Abstract: The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders. Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice. Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHAP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHAP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku. Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana
Hukum Pidana dan Victimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia Sukmawati, Christin; Markoni, Markoni; Jaeni, Ahmad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6987

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum pidana dan viktimologi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif, melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, serta data empiris terkait kasus kekerasan seksual anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada korban, serta sinergitas antara negara, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menegaskan urgensi perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menjaga hak asasi manusia dan keberlangsungan generasi bangsa.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda pada Bidang Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 521/G/2023/PTUN.JKT) Jusuf, Jusuf; Markoni, Markoni; Permata Budi Asri, Dyah; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September : Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i3.6552

Abstract

Multiple land certificate disputes constitute one of the most complex land administration problems and directly affect legal certainty of land rights. The issuance of duplicate certificates by the West Jakarta Administrative City Land Office creates uncertainty regarding the lawful right holder and causes material and immaterial losses to injured parties. This study aims to analyze the settlement process of multiple certificate disputes under Indonesian law and to examine the level of legal certainty provided to parties harmed by such issuance. The research applies dispute resolution theory and legal certainty theory using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that dispute settlement may be conducted through administrative mechanisms, including document examination, verification of physical and juridical data, and certificate cancellation by the Land Office, as well as through judicial mechanisms by filing a lawsuit with the Administrative Court (PTUN). However, implementation remains ineffective due to incomplete documentation, weak verification procedures, and inconsistency in enforcing court decisions. The existence of multiple certificates reflects procedural failure that undermines normative legal certainty. Although Administrative Court decisions provide formal legal certainty, they do not fully guarantee substantive restoration of rights. Therefore, improvements in land governance, digitalization of land registration, and strengthened internal supervision are urgently required.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Agustian, Muhammad Ryan Fero Ahmad Jaeni Alfii, Muhammad Amanda, Juliya Septi Amran, Yuko Anabertha, Malemna Sura Anggreani, Atika Ari Gunawan Arisandi, Indah Dwitalia Armi, Muhammad Noor Baehaqi Baik Marpikir Manalu, Marsada Budi Asri, Dyah Permata Dahlia, Mila Daswan, Lestari Dewangi, Permas Dimas, Dimas Donok Asi Lumban Tobing, Huntal Dwi Budi Santoso Elawati, Tuti Eugenia, Edith Griselda Fauzan . Firza Caecar, Muchammad Fryandika, Randi Goesman, Goesman Helvis, Helvis Hendri Hendri Hendy , Fadillah Herly Horadin Saragih I Made Kanthika Irvansyah Irvansyah Janusi Waliamin Jianto, Deddy Jusuf Jusuf Kantika, I Made Kantikha , I Made Kantikha, I Made Kartini Kartini Khantika, I Made Kurniawan Kurniawan Liong, Steven Machmud, Aris Malemna Sura Anabertha Sembiring Maryono Maryono Matahati, Sandi Mesli, Mesli Nardiman, Nardiman Naswar, Naswar Permata Budi Asri, Dyah Pranowo, Johannes Bagus Prasetyo, Boedi Pratomo, Raditya Puspita, Veny Ripamole, Bebi Sartika Saragih, Apriany Septiana Agri, Siska Sepvinasari, Nike Setiowati, Indah Sidabutar, Hamonangan Priambodho Sirun, Anas Solihin Solihin Subiyakto*, Aries Subiyakto, Achmad Edi Sudarmono, Bun Joko Suhada, Muhammad Suhada Sukmawati, Christin Sura Anabertha, Malemna Susanto, Indra Susilawati, Erlina Sutanti, Rosalia Herlina Theresia, Yohana Maria Thyawarta, Charlie Tunendra, Elwis Uly, Nata Satria Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi Vania, Cindy Vikri, Maryoven Hani Warsiti, Tuti Warsito Warsito Wasis Susetio Wdarto, Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Widiarto, Joko Widiatmoko, Arry Yasmine, Inge Yofferson, Yofferson Yuliarti, Ghiska Zudge , Zulfikar Zulfikar Judge