Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.49
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Creative Research Management Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Journal De Facto Otonomi Jurnal Simki Economic Jurnal Impresi Indonesia Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Robust: Research of Business and Economics Studies Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Comparative : Ekonomi Dan Bisnis Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Indonesia Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Ethics and Law Journal: Business and Notary Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Konseling Pendidikan Islam JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Social Science Academic VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Markoni Markoni
Politeknik Negeri Sriwijaya
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kajian Yuridis Tentang Mogok Kerja Tidak Sah oleh Pekerja PT. Mekar Armada Jaya Firza Caecar, Muchammad; Markoni, Markoni
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v1i1.7

Abstract

Hubungan yang terjadi dalam dunia usaha, tak luput dari kacamata hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, diantara banyaknya peraturan yang ada, salah satu yang erat kaitannya dengan dunia usaha mengenai hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah Tentang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan bentuk penelitian hukum kepustakaan, data diperoleh merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisa dengan pendekatan secara analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan aturan pelaksanaannya terhadap mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh pekerja PT. Mekar Armada Jaya serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 138/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung No. 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017 terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan aturan pelaksanaannya. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa Para Pekerja PT Mekar Armada Jaya dinilai sesuai syarat dan tidak melakukan prosedur yang benar dalam melakukan mogok kerja, sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh Pekerja PT Mekar Armada Jaya dikategorikan sebagai Mogok Kerja Tidak Sah. Pada pasal 6 dan 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, disebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan putusannya, yaitu putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung hubungan hukum yang tetap dan pasti, antara pihak yang berperkara. Namun dari Putusan Mahkamah Agung No. 632 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tersebut ada sedikit ketidakseimbangan antara Putusan Hakim dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga terlihat ketidakseimbangan antara posisi Pengusaha dan Pekerja.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang N0.5 Tahun 1960 Donok Asi Lumban Tobing, Huntal; Markoni, Markoni
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v1i1.26

Abstract

Hukum Kolonial Belanda yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke wetboek/BW) kini sudah tidak belaku lagi dan digantikan dengan Undang- undang Nomor 5 tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan berakhirnya Hukum Kolonial Belanda maka tanah-tanah bekas Hak Barat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada saat itu harus didaftarkan kembali guna memperoleh hak atas tanah yang baru sesuai dengan ketentuan UUPA. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas rumusan masalah bagaimana status hukum tanah bekas Eigendom Verponding Nomor: 7267 berdasarkan setelah berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah nasional. Bagaimana penyelesaian atas sengketa tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 7267 jika dikaitkan dengan peraturan-peraturan tanah di Indonesia dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor : 64 / PK /Pdt / 2007 Setelah pemberlakuan UUPA, tiap orang wajib melakukan konversi hak atas eigendom-nya menjadi hak milik, paling lambat pada 24 September 1980.Eigendom atas tanah berasal dari sistem hukum perdata barat, sedangkan UUPA ditujukan sebagai hukum agraria nasional yang berbeda dengan hukum sebelumnya. Namun tanah Eigendom Veponding yang belum melakukan konversi masih dimungkinkan untuk mendapatkan bukti kepemilikan, tapi tidak melalui konversi lagi melainkan melalui pengajuan hak baru pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala kecamatan/kelurahan wilayah setempat Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakuka dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum bedasarkan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa tanah bekas Eigendom Verponding sampai sekarang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah.
Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku Matahati, Sandi; Markoni, Markoni
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v1i4.134

Abstract

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, namun terkadang perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian sehingga anak menjadi korban, penulis berpendapat bahwa anak sebagai korban perceraian berhak dan wajib diberikan perlindungan terlebih penulis melihat dalam Kasus Nawa yang mengalami gangguan mental akibat perceraian orangtuanya yang disertai kekerasan dalam rumah tangga, maka sebab itu dalam penelitian ini didapati rumusan masalah Bagaimanakah kewajiban orang tua atas hak-hak anak setelah terjadinya perceraian? Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku? penelitian ini memakai metode penelitian normative yaitu penelitian dengan bahan hukum primer buku-buku dan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan pembahasan pertama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdasarkan pasal tersebut bearti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus, kedua Akibat hukum atas putusnya perkawinan biasanya berdampak pada dua hal, yakni siapa yang berhak terhadap hak asuh terhadap anak-anaknya dan yang kedua terhadap harta Bersama, dan saran bahwa pemerintah seharusnya memberikan perlindungan lebih kepada anak korban perceraian dan orang tua memberikan pertimbangan kepada anak Ketika terjadi perceraian
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber Vania, Cindy; Markoni, Markoni; Saragih, Horadin; Widarto, Joko
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i3.157

Abstract

Era digitalisasi, perkembangan informasi teknologi, dan juga kasus penyalahgunaan data pribadi termasuk kebocoran data di Indonesia yang kian meningkat membuat pemerintah menyadari bahwa diperlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan hukum berupa peraturan perlindungan data pribadi setara dengan Undang-Undang yang turut menjadi pedoman bagi organisasi khususnya pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi serta masyarakat untuk mengelola data pribadi yang dimiliki. Indonesia kini telah resmi memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi sangat erat kaitannya dengan pengamanan data dan juga keamanan siber. Dalam kaitannya dengan keamanan siber, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan seperti Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hingga peraturan sektoral lainnya yang mengatur mengenai kewajiban organisasi keamanan siber, termasuk pengamanan data. Dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih dibutuhkan penunjukan lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang ditunjuk oleh pemerintah, berikut dengan peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Organisasi juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (konsultan) dalam mengembangkan program keamanan siber termasuk perlindungan data pribadi agar dapat memenuhi persyaratan peraturan perlindungan data pribadi
Kekuatan Hukum Penerapan Penyimpangan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Eugenia, Edith Griselda; Markoni, Markoni
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat batalnya suatu perjanjian, namun dalam praktiknya, sering kali terdapat klausul penyimpangan yang diatur oleh para pihak dalam kontrak, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum dari penerapan penyimpangan terhadap kedua pasal tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap yurisprudensi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan klausul penyimpangan dalam perjanjian kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausul penyimpangan dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mengatur syarat pembatalan kontrak, ketidakjelasan dan kurangnya panduan dari peraturan perundang-undangan serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan sengketa yang lebih rumit dan menghambat efisiensi serta keadilan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan yurisprudensi yang konsisten untuk memastikan bahwa penerapan penyimpangan ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Berbentuk Phising Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Warsiti, Tuti; Markoni, Markoni
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 6 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i6.262

Abstract

Dibalik kemudahan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ada hal yang harus diperhatikan yaitu maraknya kejahatan dunia maya, atau dikenal “cybercrime”. Pendekatan rekayasa sosial yang sering digunakan oleh peretas untuk menipu korban adalah email phising. Kasus cybercrime phising ini juga terjadi pada PT. Fortuna Aero Asia Jakarta suatu perusahaan swasta dalam negeri yang bergerak dibidang aviasi. Dimana terdapat Perjanjian Jual Beli suku cadang pesawat terbang. Dalam Penulisan Tesis ini, penulis memakai metode penelitian Normatif, acuan penulis berupa sumber yang terdapat pada, undang – undang atau hasil penelitian yang bersifat informasi. Hasil penelitian yaitu Bentuk penyelesaian sengketa cybercrime berbentuk phising dalam transaksi perdagangan international yaitu dengan memilih langkah non litigasi berupa mediasi. Proses mediasi melalui tahapan berupa: Pertama, pembentukan forum. Kedua, penyampaian hasil investigasi atas bukti-bukti. Ketiga, tahap penyelesaian masalah. Keempat, tahap pengambilan keputusan. Perlindungan hukum menurut UU ITE hanya ditandai dengan adanya bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan kepada pelaku, sehingga terhadap kerugian materiil bagi korban tindak pidana cybercrime berbentuk phising ini diatur dalam Pasal 1 Angka 11 UUPSK.
Legal Protection For Consumers In After-Sale Services For The Use Of Electronic Products Ripamole, Bebi Sartika; Kantikha, I Made; Markoni, Markoni; Subiyakto, Achmad Edi
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 6 (2025): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i6.1217

Abstract

The development of technology in the field of electronics is progressing rapidly. The high demand from consumers for electronic products creates an opportunity for business actors to compete in producing and marketing electronic products. To ensure that the circulating electronic products meet the regulated standards, the government has established rules regarding after-sales services that must be provided by business operators. In practice, there are still consumers who feel disadvantaged by after-sales services, which include limited spare parts availability, unclear information, and complicated warranty claim processes. The purpose of this writing is to analyse the protection that can be provided to consumers for losses incurred after the use of electronic products and how to resolve disputes over the losses experienced. From the research conducted, it was found that consumers are entitled to compensation either in the form of a refund equivalent to the price of the product purchased or a replacement unit that is appropriate and similar to the consumer's product, as well as compensation for losses that may arise due to inadequate after-sales service. If the business operator fails to fulfil their obligations, the consumer can file a compensation claim against the business operator outside of court, namely through the BPSK, and if the BPSK resolution is unsatisfactory, the consumer can file their lawsuit through the general court. The conclusion drawn from this research includes the obligation of business operators to fulfil consumer rights for losses caused by inadequate after-sales service of electronic products, as well as the resolution actions that consumers can take to obtain their rights appropriately
Analisis SWOT Bisnis Model Pada UD Mebel Jati Mandiri Di Desa Kapu Jaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan (Perspektif Ekonomi Syariah) Daswan, Lestari; Naswar, Naswar; Markoni, Markoni
Robust: Research of Business and Economics Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/robust.v4i2.10324

Abstract

This study aims to determine the SWOT Analysis of the Furniture business at UD Teak Mandiri Furniture in Kapu Jaya Village, Palangga District, South Konawe Regency and to find out how the Islamic economic perspective on the SWOT Analysis of the Furniture business at UD Teak Mandiri Furniture in Kapu Jaya Village, Palangga District, South Konawe Regency. The research method used is qualitative descriptive research with SWOT analysis (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) using internal and external factors of the company. The results showed that the weighted value of the internal evaluation factor (IFE) matrix was 1.725 while the external matrix of the evaluation factor (EFE) was 1.11 which indicated that the development strategy that can be used by UD Mebel Jati Mandiri is the SO (Strengths-Opportunities) strategy, which combines the strengths and opportunities that exist for the company. The first SO strategy that UD Mebel Jati Mandiri can use is to continue to establish good relationships with customers, provide special discounts to existing customers who make repeat purchases, improve the skills of employees to be able to produce all forms of the latest models and maintain and continue to improve service quality. SWOT analysis on UD Mebel Jati Mandiri from the perspective of Islamic economics, aims to understand how sharia principles can be applied in business strategies to improve business competitiveness and sustainability. In this analysis what is analyzed are strengths, weaknesses, opportunities and threats. Each element of SWOT is analyzed according to Islamic principles, such as honesty, fairness, efficiency, and sustainability.
Legal Protection of Patients and Responsibilities of Artificial Intelligence-Based Telemedicine Health Services in Indonesia Alvina, Alvina; Markoni, Markoni; Kanthika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 9 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i9.52126

Abstract

The advancement of digital technology in healthcare has fostered the emergence of telemedicine powered by artificial intelligence (AI), particularly within medical practice. In Indonesia, however, this rapid development has not been matched by clear legal safeguards for either patients or medical professionals. The central issues concern the extent of patient protection and the allocation of liability when errors occur in AI-assisted telemedicine services. This study employs a normative juridical approach, supported by statutory analysis, conceptual inquiry, and comparative legal study. The findings reveal that Indonesia’s health regulations remain general in nature and do not specifically define liability boundaries in AI-based medical practice. The absence of a lex specialis and ambiguity regarding legal subjects create potential injustice. This article recommends establishing regulations grounded in precautionary principles, incorporating algorithmic safety, independent audits, and a shared liability framework among physicians, platform providers, and developers to ensure accountability and patient protection in digital healthcare.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Uang Pesangon dan atau Penghargaan Masa Kerja Tidak Dibayar Oleh Pengusaha Pratomo, Raditya; Helvis, Helvis; Markoni, Markoni; Sura Anabertha, Malemna
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i1.126

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di pemutusan hubungan kerja untuk mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian merupakan hak pekerja dan menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja tanpa diskriminasi. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: Menganalisis sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak pekerja, menganalisis sanksi pidana menurut Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kasus diketahui bahwa Sanksi hukum kepada pengusaha yang tidak membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi pekerja tidak serta merta membuat pengusaha membayarkan uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja. Penerapan sanksi hukum pidana memuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cipta kerja Pasal 156 ayat (1) berupa sanksi pidana paling singkat penjara 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta dalam pelaksanaannya tidak efektif karena sampai saat ini belum ada penggusaha yang dijatuhkan sanksi pidana.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Agustian, Muhammad Ryan Fero Alfii, Muhammad Alvina Alvina Amanda, Juliya Septi Amran, Yuko Anabertha, Malemna Sura Anggreani, Atika Ari Gunawan Arisandi, Indah Dwitalia Armi, Muhammad Noor Baehaqi Baik Marpikir Manalu, Marsada Budi Asri, Dyah Permata Dahlia, Mila Daswan, Lestari Dewangi, Permas Dimas, Dimas Donok Asi Lumban Tobing, Huntal Dwi Budi Santoso Elawati, Tuti Eugenia, Edith Griselda Fauzan . Firza Caecar, Muchammad Fryandika, Randi Goesman, Goesman Helvis, Helvis Hendri Hendri Hendy , Fadillah Herly Horadin Saragih I Made Kanthika Idham Lakoni Irvansyah Irvansyah Janusi Waliamin Jianto, Deddy Kantika, I Made Kantikha , I Made Kantikha, I Made Kartini Kartini Khantika, I Made Kurniawan Kurniawan Liong, Steven Machmud, Aris Made Agus Mahendra Inggas, Made Agus Mahendra Malemna Sura Anabertha Sembiring Maryono Maryono Matahati, Sandi Mesli, Mesli Nardiman, Nardiman Naswar, Naswar Prasetyo, Boedi Pratomo, Raditya Puspita, Veny Ripamole, Bebi Sartika Santy, Kenia Putri Arie Saragih , Horadin Saragih, Apriany Sarifin, La Ode Sembiring, M. S. Anabertha Septiana Agri, Siska Sepvinasari, Nike Setiowati, Indah Sidabutar, Hamonangan Priambodho Sirun, Anas Solihin Solihin Subiyakto*, Aries Subiyakto, Achmad Edi Sudarmono, Bun Joko Suhada, Muhammad Suhada Sura Anabertha, Malemna Susanto, Indra Susilawati, Erlina Sutanti, Rosalia Herlina Theresia, Yohana Maria Thyawarta, Charlie Tunendra, Elwis Uly, Nata Satria Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi Vania, Cindy Vikri, Maryoven Hani Warsiti, Tuti Warsito Warsito Wasis Susetio Wdarto, Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Widiarto, Joko Widiatmoko, Arry Yasmine, Inge Yofferson, Yofferson Yuliarti, Ghiska Zudge , Zulfikar Zulfikar Judge