Claim Missing Document
Check
Articles

POTRET KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013 Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.067 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v13i1.3220

Abstract

This research is motivated by the social conflict in the Kuantan Singingi Regency highimpact on the surrounding environment. The aim of this study determines the source of conflictand effort of handling conflicts in the Kuantan Singingi Regency. The method used in this studyis to use a qualitative approach and using the techniques of data collection through interviews,documentation and observation studies. The results showed that the source of conflict in KuantanSingingi Regency sourced from the economic interests of each actor and conflict resolution isdone by consensus and law enforcement.Keywords: social conflict, sources of conflict
DAMPAK KEBIJAKAN (STUDI KASUS PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011) Tinov, M.Y.Tiyas; Amin, Raja Muhammad `; Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.401 KB) | DOI: 10.35967/jipn.v12i2.2904

Abstract

The research problem in this study was initiated with the interim decision of the ConstitutionalCourt No. 63/PHPU.D-IX/2011 which basically instruct the Regional Election Commission ( ElectionCommission ) to implement the Pekanbaru City Ballot Re ( PSU ) in all regions of the city ofPekanbaru . Therefore, this study sought to describe the impact of the issuance of the policy is forinterested parties . This study used a qualitative approach to the sources of information and dataobtained from in-depth interviews of infroman research and study documentation . This study obtainthe result that the Constitutional Court policies impact not only to the policy target group RegionalElection Commission of Pekanbaru , but also impacts outside the target groups such as the mutationof the Civil Service in the local government area in Pekanbaru . Then the impact of other policies arecosts to be borne either by the government or indirectly by the public costs of delays Voting Re-Election of Regional Head and Deputy Head of Pekanbaru .Key words :Policy Impact , Revote ( PSU )
PROVINSI "ISTIMEWA MELAYU RIAU KEPULAUAN" (GAGASAN PERMULAAN) Albintani, Muchid; Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7833

Abstract

Esai ini berupaya menelaah hubungan kausalitas antara regulasi ketatanegaraan [keberadaan pemerintah pusat sebagai  negara dalam arti sempit  terhadap ?PemerintahanAlam Melayu?], dan  corak  pemerintahan daerah  [berdasarkan  budaya politik lokal sebagai implementasi desentralisasi] di kawasan Riau Kepulauan yang  dianggap  strategis  secara geografis.  Esai  iniber  tujuan, [i] Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung urgensinya mewujudkan ?Pemerintahan Alam Melayu? di Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis.  [ii] Menjelaskan  implemen tasi ?Pemerintahan Alam Melayu? di Kepulauan Riau sebagai kawasan atau wilayah strategs. Hasil  penelaahan menunjukkan,  [i] Berdasarkan perspektif  Geo-politik  dan pola Hubungan Pusat-daerah, corak pemerintahan lokal sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi di Kepulauan Riau adalah sebuah keniscayaan karena merupakan kawasan perbatasan yang strategis [ii] Berdasarkan kedua perspektif tersebut, esai ini menginisiasi studi akademis, dan formulasi kebijakan pembentukan ?Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan?.
PROVINSI "ISTIMEWA MELAYU RIAU KEPULAUAN" (GAGASAN PERMULAAN) Albintani, Muchid; Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7833

Abstract

Esai ini berupaya menelaah hubungan kausalitas antara regulasi ketatanegaraan [keberadaan pemerintah pusat sebagai  negara dalam arti sempit  terhadap ?PemerintahanAlam Melayu?], dan  corak  pemerintahan daerah  [berdasarkan  budaya politik lokal sebagai implementasi desentralisasi] di kawasan Riau Kepulauan yang  dianggap  strategis  secara geografis.  Esai  iniber  tujuan, [i] Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung urgensinya mewujudkan ?Pemerintahan Alam Melayu? di Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis.  [ii] Menjelaskan  implemen tasi ?Pemerintahan Alam Melayu? di Kepulauan Riau sebagai kawasan atau wilayah strategs. Hasil  penelaahan menunjukkan,  [i] Berdasarkan perspektif  Geo-politik  dan pola Hubungan Pusat-daerah, corak pemerintahan lokal sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi di Kepulauan Riau adalah sebuah keniscayaan karena merupakan kawasan perbatasan yang strategis [ii] Berdasarkan kedua perspektif tersebut, esai ini menginisiasi studi akademis, dan formulasi kebijakan pembentukan ?Provinsi Istimewa Melayu Riau Kepulauan?.
Democracy under Threat: Study of the Implementation of the Rights of Indigenous Peoples to the Management of Natural Resources in Riau Province Marta, Auradian; Agustino, Leo; Jermsittiparsert, Kittisak
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 5, No 3 (2020): Democracy and Political Expression
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v5i3.21272

Abstract

This article discusses why the failure to fulfill indigenous peoples' rights in managing natural resources in Riau Province will pose a threat to democracy. The empirical phenomenon in Riau Province showed that even though regulations in recognition and protection existed, conflicts in forest management and land belonging to indigenous peoples continued to occur. This study uses qualitative research methods by collecting data through interviews and documents. The results show that the non-fulfillment of indigenous peoples' rights in managing natural resources will lead to injustice, discrimination, and economic inequality. It will ultimately have implications for the decline in the quality of democracy and the government regime's legitimacy. The implementation of indigenous peoples' rights in managing natural resources in Riau Province is limited to democratic rhetoric. The conclusion in this study is that violations of indigenous peoples' rights will contribute to democratic de-consolidation.
Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Keuangan di Provinsi Riau Tahun 2014 Marta, Auradian
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengotimalkan pembelanjaan daerah. Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan kewenangannya dibidang keuangan atau desentralisasi fiskal dengan indikasi lemahnya daya serap anggaran yakni hanya 63,32%. Realisasi anggaran yang masih minim ini berimplikasi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip-prinsip performance budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor politik lebih dominan dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau. 
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA AIR TERJUN KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017-2019 Mahabah, Mohammad Arif Nur; Marta, Auradian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8: Edisi II Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every year the Air Terjun Village Government continues to strive to develop the potential of village women so that they can develop and make village women independent by creating village women's empowerment programs. Empowerment of Women in Air Terjun  Village is quite important to be held, which is a majority of oil palm plantation areas, makes the livelihoods of many people relying on plantation products. The situation is getting more difficult when women are helpless and make no competitiveness in an effort to improve the economy of the people of  Air Terjun Village.            This study aims to determine to what extent the level of effectiveness of women's empowerment programs in the Air Terjun Village in an effort to increase the independence of women in the Air Terjun village. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The location of this research was carried out in the Air Terjun Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency, with data collection techniques carried out by interviews and documentation.The results of this research are that firstly, the implementation of the women's empowerment program in the Air Terjun Village has been going well, but there are still some obstacles in it, such as the embroidery empowerment program that cannot use all the facilities in the form of the embroidery machine provided because it was damaged while the program was running. Second, the level of effectiveness of the women's empowerment program in the Air Terjun Village in increasing the independence of village women is still ineffective, this can be seen from the lack of development of the participants in the empowerment program after participating in these programs. Keywords: Effectiveness Program, Women Empowerment, Village Government 
PENERAPAN PRINSIP – PRNSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH PT. PLN (PERSERO) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU Malinda, Shella; Marta, Auradian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8: Edisi II Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. PLN (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOEs) have to implement the Good Corporate Governance Principles properly according to regulation of SOEs Minister number Per-01/MBU/2011 about the Implementation of Good Corporate Governance Principles in SOEs. However, in reality the principles are not properly implemented. There were several problems during the COVID-19 pandemic that caused many complaints from the public. The purpose of this research is to evaluate the implementation of the Good Corporate Governance principles by PT. PLN (Persero) during COVID-19 pandemic in Pekanbaru city. This research used a descriptive qualitative research approach. The researcher used the Good Corporate Governance theory from the Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) which is based on 5 indicators, namely Transparency, Accountability Responsibility, Independence and Fairness. The data Collection techniques used in this research are interviews, observations and documentation studies. The result of this research indicates that the implementation of the Good Corporate Governance principles by PT. PLN (Persero) during COVID-19 pandemic in Pekanbaru city was not optimal. This can be seen from the poor implementation for three indicators of the Good Corporate Governance based on regulation of SOEs Minister number Per-01/MBU/2011, namely Transparency, Accountability and Responsibility. As for Independence and Fairness, the Principles are well implemented.  Keywords :  Good Corporate Governance, Public Service, PT. PLN (Persero), State-Owned Enterprise (SOEs),  COVID-19 Pandemic.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2018-2020 Santoso, Bulyah; Marta, Auradian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8: Edisi II Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Agricultural Technology Application Program is one of the program policies of the Department of Food and Agriculture Security of Rokan Hilir Regency which aims to provide agricultural facilities and infrastructure to increase agricultural productivity in increasing self-sufficiency in agriculture. The problem in this research is that the implementation of the Agricultural Technology Program Policy has not been maximized due to several factors that support the performance of the policy implementation not being achieved. The purpose of this study was to determine the Implementation of Agricultural Technology Application Program Policies in the District of Parit Aman in Bangko District, Rokan Hilir Regency in 2018-2020.               The approach used in this study is a qualitative approach. This type of research is descriptive. There are two types of data in this study, namely primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, observations and documentation as well as data analysis techniques in this study were qualitative.               The result of this study is that the implementation of the Agricultural Technology Application Program Policy in the Penghuluan Parit Aman District, Bangko District, Rokan Hilir Regency in 2018-2020 has not been optimal, this is because there are several important dimensions that affect the performance of policy implementation that has not run optimally, namely the dimensions of resources and communication between organization. Key word : Implementation, Policy, Agricultural Program 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2019 Oktafien, Fania; Marta, Auradian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8: Edisi II Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The violence against children often occurs in children under the age of 0 to 18 years old. Pekanbaru City is one of the cities in Riau Province where the number of violence against children is quite high. The cases of violence against children in Pekanbaru city from 2017 to 2019 according to data from the Woman and Children Protection Service Unit (PPA) have always increased. The cases of violence are divided to: child custody, sexual abuse, domestic violence, children conflict with the law,and neglect of children's rights. Due to the high level of violence against minors, collaboration is needed by stakeholders in handling the cases of violence.The purpose of this research is to find out how collaborative governance in handling the cases of violence against minors in Pekanbaru City in 2017-2019. The theory used in this research is the collaborative model of Ansell and Gash (2007:550). The data Collection techniques used in this research are interviews, observations, and documentation studies. The result of this research indicates that the collaborative governance in handling the cases of violence against minors in Pekanbaru City in 2017-2019 based on initial conditions indicator was not optimal, due to the limited human resources owned by each stakeholder. Next, on the facilitative leadership indicator, the implementation was not optimal due to the absence of a special team that's used as a guide in providing treatment for the minors. On institutional design indicators, the implementation was not optimal due to the absence of standard operating work (SOP) or special rules to regulated violence against minors. Meanwhile, in the collaborative process indicator, the implementation was not optimal because the  stakeholders have never had a face-to-face dialogue.   Keywords: The violence against children, stakeholder, collaborative governance
Co-Authors ', Isril ', Rahmadita ', Wazni - Afrizal Aandriannto " Abdul Aziz Syauqi Affan Sulaeman Affan Sulaeman Akbar Fadhli Akmal, Sirajuddin Ali Yusri Althoof Eka Putra Amanda, Calvin Annas Rizaldi Annisa Ratna Pertiwi Arsyi Adriansyah Sianturi Asta, Refaldo Astri Priyani Meiningrum Asyraf Rifardi Atikah Haura Awang Buana Azzahra Tiara Ramadhan Balqis, Natasya Sabilla Balqis, Natasya Sabillah Baskoro Wicaksono, Baskoro Bizikrillah, Wahyu Arif Budiarto, Agung Syarif Bunga Ramadhani Crisnova Genesia Purba Delra Maulida Risma Desi Anggraini Desi Nova Yanti, Desi Nova Dinda Kamia Evkha Putri Dzaky Ummarah Elsa Prisanda Exposto, Indy Maya Fakhrul, Muhammad Febrina Febrina Fella, Fella Fhisilmi Kaffah Fransio, Karldo Gianio Vergien, Gianio Ginting, Randi Malik Hadi Hadi Handoko, Tito Hari Wahyudi Harirah. MS, Zulfa Harry Helmy Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hery Suryadi Hery Suryadi Hsb, Aminah Rahmah Hsb, Siti Agustina Ibnu Mulkan Ichsan, Ali Muhamad Ilham Akbar Indah, Dini Permata Iqbal Miftakhul Mujtahid Irawan, Alfha Rizi Irawan, M. Alfa Rizi Ishak Ishak Ishak Ismandianto Isril Isril, Isril J, Gilang Ramadhani Jermsittiparsert, Kittisak Jose Onward Sidabutar Juwita Ade Putri Kartini " Kesumagiri, Heru Andhika KHAIRUL ANWAR Khairul Anwar Kusuma, Aditya Wafiq Dwi Leo Agustino Leo Agustino lestari, winda Lilian Sinta Ria Siagian Lusi Fitrianti M. Fatah Fuqaha, M. Fatah M. Saeri M. Tinov M.Y. Tiyas Tinov M.Y.Tiyas Tinov, M.Y.Tiyas Mahabah, Mohammad Arif Nur Malinda, Shella Margina Ferlan Maryuhembri " Maulana Zusma Meliyana, Etika Meris Essio Mento Mia Salmiati Mila Putika Jerni Moh. Maliki Mohammad Saeri Muchid Albintani Muchid Albintani Muchid, Muchid Muhammad Amin, Raja Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Musa Thahir Mutiara Cahyani Putri Mutiara Rizkia N, Muhammad Iqbal Nabila Putri Elvina Nadia Marsanda Nanda Maulina Natasha, Elisabeth Michelle Levine Nazelia, Marsella Nindya Septi Destari Nora Saulina Novriza Awwalin Nisa Nugroho, Wahyu Nugroho Nupus, Gulam Syahdi Nur Fauziah Subati Nuriyanto ", Nuriyanto Oktafien, Fania Puteri, Eka Maya Putri Permai Putri Ramadhani Putri, Nadya Zahara Putri, Ninda Amelia Putri, Shafiqa Hanisra Putri, T. Rika Fahira R.M. Amin Rafiqatul Aulia Rafli Nur Ikhsan Rahmah Hidayati Rahman, Sauqina Alwafi Rahti Junita, Rahti Raihan, Mukodaf Raisya Vio Lathifa Raja Amin Raja Muhammad Amin Raja Muhammad ` Amin, Raja Muhammad ` Ranggi ", Ranggi Reza Putri Harnefi Ria Suci Pertiwi Ria Suryani Riandy Wendra Rinaldi, Rendy Rio Ranzani Saputra Risya Nofriani Riyanto Amsrof Ramadhan Rizky Kurniawan Rudi Setiyawan Rury Febrina Saidori, Amanda Santoso, Bulyah Saputra, Alziad Sarah Florita Sari , Elvina Mutia Sari , Sintia Eka Puspita Sari, Elvina Mutia Sari, Sintia Eka Puspita Seli Okta Kumala Sewitri Sewitri Sigit Mulyono Silva, Yana Simanjuntak, Aloysius Wisely Sofyan Hadi Sofyan Hadi Sonia Safira Steven ANTHONY Sulaeman, Affan Sulistiyo, Nasep Vandi Suprison " Sutrianika " Syaiful Anwar Syaiful Fikri Tasya Adriani Taufik Hidayat Telaumbanua, Mesra Damai Tiyas Tinov Tiyas Tinov Tri Novaldy Destri, Tri Novaldy Usman Usman Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Vannesah Nara Tasya Halim Vieka Juniaty Putri Wahyu Imam Gusnedi Wahyuni Putri Pratama Wan Asrida Wicaksono, Luluk Reza Yoga Setiawan, Yoga Yogi Aryo Logce Yogi Wirandicha Yonda, Gita Afwah Yuanda Kurnia Fernandi, Yuanda Kurnia Yulia, Rischa Yunny Rachma Wati Yurita Zahara Zulkarnaini Zulkarnaini