Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurnal niara Jurnal Ilmiah Peuradeun Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Transformative at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial International Journal of Supply Chain Management Jurnal Agregasi Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Public Policy Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) JOELS: Journal of Election and Leadership Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Journal of Social and Policy Issues International Journal of Social Service and Research PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesian Journal of Social Science Research Journal of Communication Studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES PUBLIC AFFAIRS jurnal administrasi politik dan sosial Abdimas Indonesian Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Auradian Marta
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021 Anwar, Syaiful; Saeri, M.; Marta, Auradian
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9756

Abstract

Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki areal persawahan dan tanah yang begitu luas serta subur, sangat berpotensi untuk menjadi Kabupaten penghasil beras. Akan tetapi permasalahan selama ini adalah Kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir minim sekali terkait dengan peraturan pembatasan fungsi alih lahan di Rokan Hilir. Sehingga banyak masyarakat mengalihkan lahan padi mereka ke lahan yang lain seperti lahan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rokan Hilir dan Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah mengenai perlidungan lahan pertanian berkelanjutan belum maksimal karena masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian padi di Rokan Hilir. Sumber daya yang belum mendukung, disposisi dan struktur birokrasi yang belum berjalan. Faktor penghambat dalam kebijakan ketahanan pangan adalah Banyaknya Kepentingan yang ada dalam kebijakan ketahanan pangan. Azas manfaat yang terjadi adalah kebijakan ketahanan pangan hanya mementingkan kelompok tertentu. Budaya yang berakibat pada perubahan sikap masyarakat, yang lebih mementingkan permasalahan ekonomi. Aparat pelaksana yakni pemerintah yang diwakili Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tugasnya dengan baik, akan tetapi kendala yang terjadi adalah masyarakat lebih mementingkan efesiensi dan cendrung tidak memperhatikan dampak dari alih fungsi lahan tersebut. Anggaran yang tersedia pada dasarnya belum mencukupi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir.
Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022 Sari, Reskika; Marta, Auradian; Zulkaranaini, Zulkaranaini
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12511

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dan faktor penghambat dari evaluasi kebijakan berdasarkan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Hasil dari penelitian ini mengatakan Evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil hingga saat ini belum berjalan dengan optimal hal ini ditandai dengan tidak ada nya perkembang dalam kurun beberapa tahun terakhir sejak dikeluarkannya peraturan daerah tata niaga kelapa tersebut. Faktor penghambat dalam evaluasi kebijkan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil yaitu pertama sumber daya manusia, kedua infrastruktur, dan ketiga anggaran.
The quintuple helix innovation model: a pathway to sustainable development in marginalized rural communities Marta, Auradian; Febrina, Rury; Asrida, Wan; Amin, Raja Muhammad; MS, Zulfa Harirah.
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i3.15688

Abstract

This research is based on the empirical fact that there is an increase in the status of villages from the majority of Underdeveloped and Very Underdeveloped Villages in 2022 to Developed Villages in 2023. This research focuses on discussing the development of very underdeveloped villages in Kampar Regency in the perspective of the quintuple helix, with the characteristics of wetland areas and conservation areas that have their own challenges in village development. This research is included in the qualitative approach with the type of phenomenology. The results of this study are based on the quintuple helix model which shows the cooperation of 5 (five) important actors, namely the state (government), private sector, academics, media, and the community as well as support from the natural environment in the village. Quintuple Helix, in this study, visualizes collective interaction and knowledge exchange through five subsystems (helix): (1) the education system, (2) the economic system, (3) the natural environment, (4) the media and culture-based society (as well as civil society), (5) and the political system. It can be concluded that the quintuple helix framework in this study has involved many of the previously mentioned actors but has not provided a significant impact on village development, especially villages that were previously very underdeveloped in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM KEBIJAKAN JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU Desbanita, Irda; Muchid, Muchid; Marta, Auradian
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2434-2441

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tata kelola jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru yang belum terlaksana dengan baik. Naiknya tarif parkir mengakibatkan semakin meningkatnya juru parkir di berbagai titik di Kota Pekanbaru. Kemudian kenaikan ini juga mendapat penolakan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir. Kenaikan tarif ini juga tidak dibarengi dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan. Selain pelayanan dan kebocoran karcis, tidak lengkapnya atribut yang dipakai juru parkir juga menjadi masalah. Dengan semakin kompleksnya permasalahan parkir di atas, maka sangat diperlukan sinergitas atau kerja sama antara 3 domain penting yaitu antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sektor swasta sebagai penggerak ekonomi dan yang paling penting adalah masyarakat sebagai subjek dan obyek dari pemerintah dan swasta. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Governance menurut Sedarmayanti dengan prinsip-prinsip dasar yaitu:  Demokratis, Adil, Rule of Law, Partisipatif, Kemitraan. Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan data visual. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan dalam kebijakan jasa layanan parkir Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari belum terpenuhinya kelima prinsip yang harus ada dalam governance, yaitu demokratis, adil, rule of law, partisipatif, kemitraan. Serta adanya faktor pengahambat yang mempengaruhi tata kelola jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, seperti faktor kualitas sumber daya manusia, minimnya partisipatif masyarakat serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran, serta faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai.
EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2023-2024 Wahyudi, Firma; Marta, Auradian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Waste management has become a crucial environmental issue. Pekanbaru City records the highest waste generation in Riau Province, reaching 1,011.01 tons per day. This increase is driven by population growth and the low level of public awareness and participation. The Pekanbaru City Government has responded by issuing Regional Regulation No. 08 of 2014 on Waste Management. This study aims to evaluate the implementation of the waste management policy, covering the stages of collection, transportation, processing, and final disposal. The findings indicate that policy implementation remains suboptimal due to limited budgets, inadequate infrastructure, and low community participation, highlighting the need for policy evaluation. It is concluded that waste management in Pekanbaru still faces structural and technical barriers; therefore, policy review, enforcement of sanctions, and enhanced cross-sector collaboration are required to achieve effective and sustainable waste management. Keywords: waste management, public policy, evaluation
Dimensi Policy Network dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar, Provinsi Riau Lubis, Ema Fitri; Sujianto; Febri Yuliani; Auradian Marta
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 11 No. 2 (2025): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jiap.2025.23810

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Minapolitan area development policy in Koto Mesjid Village, XIII Koto Kampar, Riau Province, through a policy network approach. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, documentation, and questionnaires. The results show that the Minapolitan policy involves actors from various sectors: government, community, private sector, NGOs, and academics. This study uses Van Waarden's seven dimensions to examine policy networks, including: actors, which include individuals and groups with an interest in the policy-making process. The second indicator concerns the role of actors in the policy network. The third indicator, structure, examines the patterns of relationships between the actors involved. The fourth indicator, institutionalization, is assessed as the organizing institution or organization. The fifth indicator, rules of behavior, concerns the procedural and behavioral constraints on actors. The sixth indicator, power relations, is related to collaboration in actor interactions, and the seventh indicator, actor strategies, refers to the methods used to achieve goals. The findings show that even though a collaborative network has been formed, there are still obstacles in terms of unequal power distribution, a lack of cross-sectoral network institutionalization, and a low level of understanding of technical policy rules at the local level. This study concludes that in order to achieve the goals of integrated and sustainable Minapolitan area development, it is necessary to strengthen institutional synergy, increase the capacity of local actors, and restructure policy networks in an inclusive manner.
Village Financial Management In Teluk Kenidai Village, Tambang District, Kampar Regency In 2020 Salsabila, Friscilla; Marta, Auradian
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.04.01.03

Abstract

The problem in this research is the planning and budgeting are not following the needs of the community, in terms of implementation they have not been able to realize the budget and do not prioritize important programs with existing finances, this is also caused by the lack of quality human resources in Teluk Kenidai Village. The purpose of this study is to find out and describe the process of financial governance and the factors that influence financial management in Teluk Kenidai Village, Tambang District, Kampar Regency in 2020. The approach in this research is to use a qualitative approach and the type of research is descriptive. The research location was carried out in Teluk Kenidai Village, Tambang District, Kampar Regency, using data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that financial management in Teluk Kenidai Village, Tambang District, Kampar Regency was not optimal. Judging from the planning, it has not set a priority scale, so the people's needs are not met. In terms of implementation, it has not realized all that was planned. Then the reporting and accountability have not been carried out promptly, this is due to the lack of quality human resources.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEBAGAI UPAYA KEJAKSAAN TINGGI RIAU MEWUJUDKAN PREDIKAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024 Oktaviani, Shinta Dwi; Marta, Auradian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 13: Edisi I Januari - Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integrity zone development is an effort to realize bureaucratic reform aimed at creating a government institution that is clean, accountable, and service oriented. The Riau High Prosecutor's Office, as a law enforcement institution, actively participates in implementing integrity zones to achieve the Clean and Serving Bureaucracy Area (WBBM) title. This study aims to explore and explain the process of integrity zone development at the Riau High Prosecutor’s Office in 2024, the implementation of related policies and theories, as well as the challenges and developments encountered during its implementation. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included interviews, documentation, and observation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the integrity zone development at the Riau High Prosecutor's Office is carried out through six areas of change: change management, organizational structuring, human resource management, strengthening accountability, strengthening supervision, and improving the quality of public services. This aligns with Dwiyanto’s theory of bureaucratic reform, which emphasizes the importance of transformation in organizational structure, improved human resource quality, simplification of procedures, enhanced supervision and accountability, and better public service delivery. The implementation of the integrity zone theory is carried out gradually, based on PERMEN PANRB Regulation No.90 of 2021. The Riau High Prosecutor's Office has also developed various innovations, including the use of information technology in public services, as part of its commitment to WBBM. However, several challenges remain, including the suboptimal score of the SAKIP, obstacles in simplifying service procedures, and the presence of internal behaviors that are inconsistent with the principles of integrity. Nevertheless, there have been significant positive changes in work culture and service systems, indicating that the integrity zone development process at the Riau High Prosecutor's Office is moving in a promising direction. Keywords: Integrity Zone, WBBM, Prosecutor’s Office, Bureaucratic Reform, Public Service
AKUNTABILITAS KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023-2024 Saidori, Amanda; Marta, Auradian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 13: Edisi I Januari - Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disclosure Public information disclosure is one of the important principles in realizing good governance. The implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure places the Information Commission as an institution authorized to resolve public information disputes through mediation mechanisms and non-litigation adjudication. However, in practice, information dispute resolution still faces various problems, such as low compliance by public bodies with decisions, dispute resolution that exceeds the 100-day working deadline, weak post-decision monitoring, and limited human resources and technical support. This condition shows that the accountability aspect in resolving public information disputes still needs to be strengthened. This research aims to find out and analyze the accountability of the Riau Provincial Information Commission in resolving public information disputes in 2023–2024. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, documentation, and literature studies. The research analysis uses accountability theory according to David Hulme and Mark Turner which includes six indicators, namely the legitimacy of policymakers, moral quality, responsiveness, openness, optimal use of resources, and efforts to improve efficiency and effectiveness. The results of the study show that the Riau Provincial Information Commission has carried out the function of resolving public information disputes through mediation mechanisms and non-litigation adjudication in accordance with the provisions of laws and regulations. However, accountability in dispute resolution is not fully optimal. This can be seen from the fact that there are still disputes that are resolved beyond the specified time limit, limited executive authority to force public bodies to implement decisions, weak post-decision monitoring and evaluation, and limited human resources and technical support. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, increase institutional capacity, and optimize the supervisory system to increase the effectiveness of resolving public information disputes and realize the principle of information disclosure in a more accountable manner. Keywords: Accountability, Information Commission, Public Information Disputes, Information Disclosure.
Kolaborasi Pentahelix Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2025 Arizta Zita Vebrinda; Auradian Marta
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 4 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v4i1.8416

Abstract

Kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru merupakan permasalahan perkotaan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Penanganan permasalahan ini tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif melalui model pentahelix. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru pada periode 2023–2025 dengan menggunakan perspektif Collaborative Governance Regime (CGR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan aktor pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor telah terbentuk dan berjalan dalam praktik, namun belum berkembang secara optimal sebagai suatu sistem kolaborasi yang terintegrasi. Pada aspek system context dan drivers, keterlibatan aktor dipengaruhi oleh kebutuhan situasional dan ketergantungan antaraktor. Pada aspek collaborative dynamics, proses kolaborasi telah berlangsung namun masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya inklusif. Pada tahap collaborative actions, tindakan kolaboratif telah dilakukan dalam berbagai bentuk, tetapi masih bersifat responsif dan sektoral. Sementara itu, pada aspek collaborative outcomes, terdapat peningkatan kepatuhan masyarakat, respons penanganan kemacetan yang lebih cepat, serta akses informasi yang lebih luas, meskipun hasil tersebut masih terbatas dan belum konsisten. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya terlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antaraktor, peningkatan konsistensi koordinasi, serta pelibatan aktif seluruh aktor pentahelix untuk mewujudkan kolaborasi yang berkelanjutan.
Co-Authors ', Isril ', Rahmadita ', Wazni Aandriannto " Abdul Aziz Syauqi Affan Sulaeman Affan Sulaeman Afrizal Afrizal Akbar Fadhli Akmal, Sirajuddin Alaisya Amana Fazira Ali Yusri Althoof Eka Putra Amanda, Calvin Annas Rizaldi Annisa Ratna Pertiwi Arizta Zita Vebrinda Arsyi Adriansyah Sianturi Asta, Refaldo Astri Priyani Meiningrum Asyraf Rifardi Atikah Haura Awang Buana Azzahra Tiara Ramadhan Bakri, Jihan Aulia Balqis, Natasya Sabilla Balqis, Natasya Sabillah Baskoro Wicaksono, Baskoro Bayu Putra Bizikrillah, Wahyu Arif Budiarto, Agung Syarif Bunga Ramadhani Crisnova Genesia Purba Delra Maulida Risma Desbanita, Irda Desi Anggraini Desi Nova Yanti, Desi Nova Dinda Kamia Evkha Putri Dzaky Ummarah Elsa Prisanda Ema Fitri Lubis Exposto, Indy Maya Fakhrul, Muhammad Febri Yuliani Febrina Febrina Fella, Fella Fhisilmi Kaffah Fransio, Karldo Gianio Vergien, Gianio Ginting, Randi Malik Hadi Hadi Handoko, Tito Hari Wahyudi Harirah. MS, Zulfa Harry Helmy Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hery Suryadi Hery Suryadi Hsb, Aminah Rahmah Hsb, Siti Agustina Ibnu Mulkan Ichsan, Ali Muhamad Ilham Akbar Indah, Dini Permata Iqbal Miftakhul Mujtahid Irawan, Alfha Rizi Irawan, M. Alfa Rizi Ishak Ishak Ishak Ismandianto Isril Isril, Isril J, Gilang Ramadhani Jermsittiparsert, Kittisak Jose Onward Sidabutar Juwita Ade Putri Kartini " Kesumagiri, Heru Andhika KHAIRUL ANWAR Khairul Anwar Kusuma, Aditya Wafiq Dwi Leo Agustino Leo Agustino lestari, winda Lilian Sinta Ria Siagian Lusi Fitrianti M. Fatah Fuqaha, M. Fatah M. Saeri M. Tinov M. Yogi Riyantama Isjoni M.Y. Tiyas Tinov M.Y.Tiyas Tinov, M.Y.Tiyas Mahabah, Mohammad Arif Nur Malinda, Shella Margina Ferlan Maryuhembri " Maulana Zusma Meliyana, Etika Meris Essio Mento Meris Essio Mento Mia Salmiati Mila Putika Jerni Moh. Maliki MS, Zulfa Harirah. Muchid Muhammad Amin, Raja Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Musa Thahir Mutiara Cahyani Putri Mutiara Rizkia N, Muhammad Iqbal Nabila Putri Elvina Nadia Marsanda Nanda Maulina Natasha, Elisabeth Michelle Levine Nazelia, Marsella Nindya Septi Destari Noka, Isara Abda Nora Saulina Novriza Awwalin Nisa Nugroho, Wahyu Nugroho Nupus, Gulam Syahdi Nur Fauziah Subati Nuriyanto ", Nuriyanto Oktafien, Fania Oktaviani, Shinta Dwi Puteri, Eka Maya Putri Permai Putri Ramadhani Putri, Nadya Zahara Putri, Ninda Amelia Putri, Shafiqa Hanisra Putri, T. Rika Fahira R.M. Amin Rafiqatul Aulia Rafli Nur Ikhsan Rahmah Hidayati Rahman, Sauqina Alwafi Rahti Junita, Rahti Raihan, Mukodaf Raisya Vio Lathifa Raja Amin Raja Muhammad Amin Raja Muhammad Amin Raja Muhammad Amin Raja Muhammad ` Amin, Raja Muhammad ` Ranggi ", Ranggi Reza Putri Harnefi Ria Suci Pertiwi Ria Suryani Riandy Wendra Rinaldi, Rendy Rio Ranzani Saputra Risya Nofriani Riyanto Amsrof Ramadhan Rizky Kurniawan Rudi Setiyawan Rury Febrina Saidori, Amanda Salsabila, Friscilla Santoso, Bulyah Saputra, Alziad Sarah Florita Sari , Elvina Mutia Sari , Sintia Eka Puspita Sari, Elvina Mutia Sari, Reskika Sari, Sintia Eka Puspita Seli Okta Kumala Sewitri, Sewitri Sigit Mulyono Silva, Yana Simanjuntak, Aloysius Wisely Sofyan Hadi Sofyan Hadi Sonia Safira Steven ANTHONY Sujianto Sulaeman, Affan Sulistiyo, Nasep Vandi Suprison " Sutrianika " Syaiful Anwar Syaiful Fikri Tasya Adriani Taufik Hidayat Telaumbanua, Mesra Damai Tiyas Tinov Tiyas Tinov Tri Novaldy Destri, Tri Novaldy Usman Usman Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Vannesah Nara Tasya Halim Vieka Juniaty Putri Wahyu Imam Gusnedi Wahyudi, Firma Wahyuni Putri Pratama Wan Asrida Wicaksono, Luluk Reza Yasir Yoga Setiawan, Yoga Yogi Aryo Logce Yogi Wirandicha Yonda, Gita Afwah Yuanda Kurnia Fernandi, Yuanda Kurnia Yulia, Rischa Yunny Rachma Wati Yurita Zahara Zulkaranaini, Zulkaranaini Zulkarnaini Zulkarnaini