Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PROSEDING SEMINAR UNSA RATU ADIL RECHTSTAAT Badamai Law Journal Pembaharuan Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge DELICT Jurnal Hukum Pidana AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal
Herwin Sulistyowati, SH,MH
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : Justicia Journal

 1   2 
TINJAUAN SOSIOLOGIS PADA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SURAKARTA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA herwin, Herwin Sulistyowati; Tunggal Ari Asmara, Tunggal Ari Asmara; Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.235

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan sanksi pidana terhadap para pelaku pekerja seks komersial di Kota Surakarta dalam perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah empiris atau non doktrinal, dengan melakukan studi lapangan dan observasi kepada para pekerja seks komersial dan juga instansi yang bertugas untuk menangani para pekerja seks komersial khususnya di Kota Surakarta. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak diatur secara jelas tentang sanksi bagi para pelaku pekerja seks komersial, melainkan hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara pekerja seks komersial atau yang biasa disebut sebagai mucikarinya saja. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk menangani dan mengatasi permasalahan pekerja seks komersial tersebut dengan menegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Eksploitasi Seksual Komersial.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE : BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ilma Imami Rosida; Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan teknologi kegiatan bisnis online saat ini sering dimanfaatkan banyak orang, sehingga timbul adanya konflik antara penjual dan pembeli terkait transaksi online. Tujuan penelitian ini; Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian, yaitu yuridis empiris didukung data normatif.Pendekatan penelitian yaitu kualitatif, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian, bahwa UUPK dan UU No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UUITE) agar konsumen bisa aktif agar konsumen yang ingin mengeluh, datang ke kantor LPKSM untuk konsultasi. Jika konsumen memberi kuasa kepada LPKSM, LPKSM kemudian membuat surat kuasa yang ditandatangani dan disetujui oleh konsumen LPKSM, tindakan yang dilakukan terlebih dahulu dengan upaya kekeluargaan. Faktor-faktor yang menghambatperlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online yaitu; Pemerintah kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat dalam transaksi elektronik, tidak adanya peraturan yang secara teknis memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap adanya transaksi online, pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya. Kesimpulan dari penelitian ini, LPKSM sebagai perpanjangan dari pemerintah telah aktif namun tidak ada kebijakan yang secara teknis mengatur dan melindungi konsumen dalam transaksi online, faktorfaktor yang menghambat adalah pemerintah yang kurang responsif, ketidaktahuan terhadap Konsumen dan pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya.
TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP UNSUR PASAL 81 ayat (2) : PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Istianur Arkadia, Isnan; Sulistyowati, Herwin; Sura Priambada, Bintara
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12101

Abstract

Tujuan penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama apakah alat-alat bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai Pasal 183 jo. 193 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal yaitu Suatu penelitian yang bersumber dadi undang-undang atau peraturan hokum yangh berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan No.110/Pid.Sus/2017/PN.SKT kurang sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP pertimbangan hakim mengesampingkan penasihat hukum.
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA : DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI PADA TINJAUAN PUTUSAN No. 39/Pid.B./2019/PN.Byl Sulistyowati, Herwin; Maha Dewi, Putri
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11101

Abstract

Menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan tujuan kejahatan tidak dapat dibenarkan. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaanya telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (1). Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali. Jenis penelitian yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl., Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, adanya hal-hal yang memberatkan
OPTIMALISASI UPAYA DETASEMEN KHUSUS 88 MARKAS BESAR KEPOLISIAN ANTI TEROR : DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI KETAHANAN WILAYAH DI INDONESIA Sulistyowati, Herwin
Justicia Journal Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i2.11204

Abstract

Upaya Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui tindakan preventif dan renfresif. Tindakan preventif ditujukan mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror, meliputi tehnik pencegahan kejahatan murni untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror. Faktor-faktor penghambat Detasemen Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain: a) faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi; b) Faktor Masyarakat, masih adanya dukungan terhadap tindak pidana terorisme dari sebagian masyarakat yang menganggap pelaku terorisme sebagai pahlawan; dan c) Faktor Budaya, ajaran agama tertentu yang disalahgunakan sebagai alasan pembenar tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah Jihad sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar sehingga dalam proses hukum pelaku tersebut tidak mau mengakui kesalahannya. Metode penelitian bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. hasil penenlitian menunjukkan bahwa Upaya Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui tindakan preventif dan renfresif. Tindakan preventif ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror, meliputi tehnik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana Faktor-faktor penghambat Detasemen Densus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain: a) faktor sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi yang canggih dapat menjadi suatu titik lemah pihak Detasemen 88 Anti Teror apabila pihak Detasemen 88 Anti Teror selalu bergantung kepada kecanggihan teknologi; b) Faktor Masyarakat, masih adanya dukungan terhadap tindak pidana terorisme dari sebagian masyarakat yang menganggap pelaku terorisme sebagai pahlawan; dan c) Faktor Budaya, ajaran agama tertentu yang disalahgunakan sebagai alasan pembenar tindak pidana terorisme, dengan menggunakan istilah Jihad sebagai pelindung membuat pelaku tindak pidana terorisme menganggap tindakan yang dilakukannya adalah benar sehingga dalam proses hukum pelaku tersebut tidak mau mengakui kesalahannya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA : ( Studi Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl. ) Sulistyowati, Herwin
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12104

Abstract

Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 55 KUHP, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2) Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama diatur sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan Deklarasi Negara-Negara di dunia, pembukaan UUD 1945dan Batang Tubuh UUD 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang dalam UURI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 170, UURI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perlindungan hukum yang diterima oleh korban ENI PURWATI adalah restitusi yaitu pertanggungjawaban para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saksi korban dalam kasus ini mendapatkan bantuan medis, pendampingan atau pembimbingan rohani yang merupakan hak korban, surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Boyolali. 3) Dasar pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan PN Boyolali Nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. .
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN Mutiara Ningrum, Azizah; Sulistyowati, Herwin; Iqbal Cahyo Arsetyo, Yulio
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12202

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Guna memperoleh data digunakan metode studi pustaka dan penelitian lapangan, meliputi wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Sragen dapat diuraikan sebagai berikut : Proses pelaksaan penghentian penuntutan dengan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Sragen berawal dari tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II). Setelah jaksa memutuskan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan penuntutannya berdasarkan restorative justice sesuai dengan syarat yang ada dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian dilaksanakan perdamaian. Tata cara perdamaian ada 3, yaitu: upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dalam prosesnya jaksa penuntut umum berperan sebagai jaksa fasilitator. Setelah proses perdamaian tercapai atau berhasil kemudian jaksa membuat konsep surat permintaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, yang kemudian apabila telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kemudian Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.
Analisis Ketentuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kurir Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Yoga, Yoga Adhinata; Herwin , Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13204

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mempengaruhi segala lapisan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika terkait ancaman pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam dalam penelitian ini seperti buku, artikel serta peraturan perundang-undangan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam pidana mati dikualifikasikan sebagai kejahatan berat, salah satu kejahatan berat adalah tindak pidana narkotika karena termasuk kegiatan terorganiasasi yang dampaknya akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri khususnya masyarakat Indonesia. Pidana Mati yang dijatuhkan kepada para pengedar dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pengantar (kurir) yang secara jelas telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli yang keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Asas kepastian hukum yang adil merupakan asas yang universal, dimana asas yang dijadikan dasar tersebut harus melihat kepada subyek terpidana terkait perbuatan yang dilanggar oleh terpidana itu sendiri, dan penjatuhan hukuman seadil mungkin diukur dari aspek proporsionalitas atau keseimbangan antara peran atau perbuatan terpidana dengan hukuman yang diterima oleh subyek terpidana. Penjatuhan hukuman mati bagi kurir narkotika sebagai subyek terpidana tidak seimbang atau tidak proporsional, karena hukuman mati adalah hukuman terberat yang seharusnya dijatuhi kepada pihak yang memiliki peran paling besar dalam suatu transaksi ilegal narkotika yaitu bandar, perbedaan peran antara bandar dan kurir, dimana kurir narkotika yang perannya mengantarkan suatu barang agar sampai di tujuan dengan bandar narkotika yang menguasai atau mendanai jalannya suatu transaksi jual beli narkotika tersebut mendapatkan hukuman yang sama mengakibatkan hukuman yang dijatuhi kepada kurir narkotika tersebut tidak proporsional.
Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo Kabupaten Karanganyar: (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg ) herwin, Herwin Sulistyowati; Rusmanto, Dwi
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13202

Abstract

Dengan menjamurnya kasus kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang sudah menjadi terdakwa dikenai ancaman hukuman sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg terhadap Unsur-Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi BUMDes Berjo.  Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang  dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bahan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah Pendekatan Kasus Pendekatan Perundang-undangan. Sumber Data yang dipakai adalah Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg, Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik Pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka dan Dokumen. Teknik Analisa data dengan analisis kualitatif.Hasil Penelitian dan Kesimpulan adalah Analis yuridis terhadap putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :  Unsur "Setiap Orang". Unsur “Melawan hukum”. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. (1) Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Berjo Suyatno bin Kartorejo sudah sesuai norma-norma yang berlaku namun dalam pandangan penulis masih menyisakan disparitas yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. Pemidanaan terhadap terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar serta tidak menimbulkan efek penjeraan bagi terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.(2) Bahwa besaran uang pengganti meskipun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang lebih besar dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara / Daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.
Analisis Kewenangan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar Lia , Lia Anggraeni; Herwin , Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13207

Abstract

The Prosecutor's Intelligence has the sex of intelligence responsible for running the entire investigation chain, including the planning, collection, processing, and use of data, to maximize the results of the investigation. When a corruption crime is suspected or has occurred, data and information is collected and processed by the Prosecutor's Intelligence as part of the prosecution's efforts to uncover corruption crimes. At the investigation stage this task is carried out by the intelligence that exists at each stage of the prosecution position. The stage of investigation is carried out by the special criminal section which is given authority in the investigation of criminal offences, while in the stage of prosecution it is conducted by the Prosecutor General as stipulated in the regulations of the law – invitation. (1) What is the role of the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged corruption crimes? (2) Are the obstacles encountered by the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged criminal acts of corruption?The research approach used in this study is the Social Legal Approach conducted by studying the influence of law on social behavior. The location of the research was carried out at the Karanganyar State Prosecutor's Office located at Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec. Data Collection Techniques (1) Interviews (2) Library is using Primary Data (1) Act No. 11 of 2021 on Amendments to Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia; (2) Procurator's Regulations No. 6 of 2019 on Amending the Procedure Regulations of the Attorney-General No. PER-006/A/JA/07/2017 on the Organization and Working Rules of the Prosecution of the Republik of Indonesia (3) Act No.3 of 17 of 2011 on State Intelligence (4) Procuror-Governor's Ordinance No. Per-037 / A/JA/09/2011 of 23 September 2011 on the Operational Standards of Procedures (SOPs) of the Intelligence of the Ministry of Indonesia. Secondary data. Data analysis techniques with data analysis techniques used are qualitative analysis.The results of the research and the conclusion that (1) the Prosecutor's Intelligence played an important role in revealing the occurrence of corruption crimes. Before the case is brought into investigation, a network of intelligence activities is required to investigate whether or not there are indications of corruption offences that are detrimental to the state/region's finances. Successful disclosure of corruption crimes is in the hands of prosecutor's intelligence agents. The functions of the prosecution intelligence as the eye and ear of leadership, carrying out supporting in the implementation of all fields, as a source of information, data and support. In the course of the investigation, the intelligence agency performs activities such as Target Analysis, Task Analysis and Operation Target Determination to gather data and gather evidence that will serve as evidence that corruption crime has been committed that damages the state/region finances. Once the data and information are obtained, the intelligence agency of the Justice Intelligence Operation will conduct a more detailed investigation into the corruption crime. The information obtained is processed, analyzed and poured into reports of intelligence operations. If there are indications of corruption, the Intelligence Department will submit the report of the outcome of the judicial intelligence operation to the Special Criminal Prosecution Department for prosecution with the consent of the Chief Prosecutor of Karanganyar State. (2) Obstacles encountered by the Intelligence Branch of the State Prosecutor of Karanganyar in revealing the presence of corruption criminal acts, inter alia: (a) the time limit provided by the prosecutor's regulations; (b) in the Regulations of the Prosecution of the Republic of Indonesia there is no authority of Intelligence Agencies to undertake enforced efforts, so intelligence agents in the search for data must carry out disguise, slide or even steal the required data, this takes time related to the situation and circumstances; (c) Intelligence agents cannot guarantee that the outcomes of the Judicial Intelligence Operations referred to the Special Criminal Area go to the Corruption Penal Court, since the Intelligent Branch is only authorized to conduct investigations and bring the case to the special criminal area to carry out the investigation and prosecution; (d) the incidents or discovered have occurred over a very long time so that it is difficult to trace the existence of tools and evidence of the candidate suspect at the time of the suspension; (e) dealing with longer time due to lack of cooperation with the authorized authorities in the field
Co-Authors Aditya Fajri Kurnia Pradana Aditya Rizqi Pradana Putra Alfiana Geofany Alvin Amanda Putra Ana Mayasari Anggilia Febriyanti Ariwibowo Arifin, Herjuno Awan Ashari Bintara Sura Priambada Bintara Sura Priambada Bintara Sura Primbada Danang Triwibowo Danny Trisno Susetyo Diana Sukorina Dwi Rusmanto Eko Soponyono Erna Wati Fajar Prasetyo Aji Fauzan Mahmud Hidayat Ferdy, Ferdy Ardhany Harjono Harjono Ilma Imami Rosida Ilma Imami Rosida Imam Alghozali Hide Wulakada Imam Hanafi Iqbal Cahyo Arsetyo, Yulio Istianur Arkadia, Isnan Iswanto Iswanto Jana Satyaputri Gimka Langgeng Jalu Sri Purnomo Lia , Lia Anggraeni Lilik Warsito Mada Kusuma, Leo Muhammad Zulfi Aditya Mutiara Ningrum, Azizah Permana Ihtiar Pitoyo Putri Maha Dewi, S.H., M.H Roy Alexander Saptudi Saptudi Septian Bayu Triatmojo Sri Endah Wahyuningsih Sri Mulyono SUMARWOTO Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. Supriyono Sura Priambada, Bintara Susetyo, Danny Trisno Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara, Tunggal Ari Asmara Yoga, Yoga Adhinata Yola Qur’ani