Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.775
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Volkgeist JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Journal of Civic Education Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) Titian: Jurnal Ilmu Humaniora At-Tarbawi : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia Jurnal Interpretasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Religion Education and Law Jurnal Smart Hukum (JSH) ATHENA: Journal of Social Culture and Society Spiritualita : Journal of Ethics and Spirituality Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Jurnal Hukum Unsulbar PUSKAPSI Law Review Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Jurnal Abdimas Mahakam Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Zulfikar Putra
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Manajemen Pendidikan Berbasis Data: Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Efektivitas Sekolah dan Pengambilan Keputusan Farid Wajdi; Muh. Nurtanzis Sutoyo; Zulfikar Putra; Dian Permana; Ernawati Ernawati
Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia Vol 6 No 6 (2026): JPTI - Juni 2026
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpti.1883

Abstract

Akselerasi digital di sektor pendidikan menuntut transformasi manajemen yang lebih presisi dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam meningkatkan efektivitas operasional sekolah dan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif terhadap data kinerja sekolah sebelum dan sesudah implementasi sistem berbasis AI selama periode enam bulan yang dilakukan di sekolah SMP Negeri 3 Kolaka sebanyak 150 orang siswa dengan menggunakan jenis platform AI di antaranya: classter/ fedena AI; powerschool performance matters; Microsoft 365 copilot for education; google looker studio+gemini; dan kira talent/admithub AI. Hasil analisis deskriptif komparatif menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada lima indikator utama setelah implementasi sistem berbasis AI. Pertama, pada aspek bimbingan konseling, waktu respons terhadap siswa berisiko terpangkas sebanyak 17 hari yang berimplikasi pada penurunan angka remedial sebesar 18%. Kedua, pada aspek pedagogis, AI meningkatkan rerata skor numerasi sebesar 11,4 poin melalui personalisasi pembelajaran serta mereduksi waktu persiapan materi guru hingga 3,5 jam per minggu. Ketiga, efisiensi administrasi meningkat melalui otomatisasi tugas rutin dan layanan PPDB. Keempat, pada level manajerial, AI mampu mempercepat waktu olah data dashboard dari 2,5 hari menjadi 30 menit dengan tingkat ketepatan program mencapai 95%. Kelima, penggunaan AI berhasil menekan deviasi realisasi dana BOS hingga 4% dan meminimalisir bentrok jadwal guru secara drastis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengintegrasian AI dalam manajemen pendidikan berbasis data secara nyata mampu mengoptimalisasi sumber daya dan menciptakan ekosistem sekolah yang lebih efektif dan akuntabel.
Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda Zulfikar Putra; Haris; Andi Risna; Dwi Kristiana; Silmi Olivia; Maratun Soleha; Nurhikmah Nurhikmah
Athena: Journal of Social, Culture and Society Vol. 1 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.404 KB) | DOI: 10.58905/athena.v1i1.4

Abstract

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apa penyebab kemunculan sertifikat ganda dikabupaten kolaka, siapa yang harus disalahkan dan bagaimana meminalisir terbitnya sertifikat ganda. Sampai saat ini permasalahan sertifikat tanah ganda atau yang lebih dikenal dengan tanah sengketa masih tetap ada, dan merupakan permasalahan lama yang belum terselesaikan. Terjadinya sertifikat tanah ganda antara lain akibat data base pada Badan Pertanahan Nasional tidak valid, sehingga penyelesaian pembuatan sertifikat yang kedua dan seterusnya bisa dikatakan tidak selektif. Di pihak masyarakat masalah pertanahan khususnya masalah sertifikat tanah ganda dikabupaten kolaka belum sepenuhnya disadari, dan baru sadar setelah ada orang lain yang juga mempunyai sertifikat tanah atas tanah yang ia miliki. Karena ketidaktahuan masyarakat terhadap sertifikat tanah ganda, maka ia tidak bisa mengadakan upaya pencegahan. Tujuan dari penulisan ini untuk berusaha memberikan informasi, penyebab terjadinya sertifikat ganda dan bagaimana mengurangi/mencegah akan terjadinya sertifikat ganda atas tanah. Sebenarnya penyebab terjadinya sertefikat ganda di karenakan pada tahun 2017 peta digital masih manual sehinggah data base tentang pembuatan sertefikat tidak valid dan untuk pencegahannya, harus dilakukan secara serentak di semua lini yang ada kaitannya dengan data pertanahan. Pihak pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap terjadinya sertifikat ganda harus mempunyai keberanian dan ketegasan dalam menegakkan hukum pertanahan. Disamping itu, pemerintah harus bisa memberikan informasi secara rutin tentang sertifikat agar masyarakat tahu semua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda dan pemerintah juga harus mampu memfasilitasi peta digital setiap kantor pertanahan
Jurisdictional Conflict between Legal Aid Posts and General Courts in Village Internal Disputes Arni Syah; Amisbah Ramly; Zulfikar Putra; Eko Bambang Murdiansyah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.3052

Abstract

Studi ini mengungkapkan konflik yang terjadi antara Posbakum dan Pengadilan Umum dalam menyelesaikan penyelesaian internal di Desa Rano Jaya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012. Latar belakang permasalahan di belakangnya adalah batas kewenangan Posbakum yang tidak jelas sehingga memicu tumpang tindih dengan Pengadilan Umum, yang merusak kepastian hukum bagi warga desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji batasan menyetujui kedua lembaga tersebut melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode undang-undang, kasus, dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa Posbakum terbatas pada peran bantuan dalam konsultasi dan perwakilan pidana ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, sedangkan Pengadilan Umum memiliki eksklusif atas interpretasi norma desa, pelanggaran adat, dan eksekusi aset. Kesimpulannya merekomendasikan revisi peraturan untuk harmonisasi kewenangan, standardisasi koordinasi, dan pencegahan forum belanja untuk mencapai akses keadilan yang proporsional bagi warga desa.
Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Positif Siti Nur Wahida; Zulfikar Putra; Farid Wajdi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13159

Abstract

This study aims to analyze the mechanisms of land dispute resolution through the customary law of the Tolaki tribe and statutory law, as well as to compare the effectiveness of both in terms of legal certainty, costs, and the duration of the resolution process. The background of this study is based on the high potential for land disputes, which often lead to prolonged social conflicts, as well as the public’s confusion in choosing the appropriate resolution pathway. The research design employed is empirical legal research, where primary data was collected through interviews and observations, while secondary data was obtained from literature reviews using a descriptive-qualitative approach. Data analysis utilized the Miles and Huberman model, along with triangulation of sources and methods. The research findings indicate that the Tolaki tribe’s customary law, through deliberation symbolized by Kalosara, is more effective in terms of cost and time and maintains social harmony, whereas positive law provides formal legal certainty and strong enforceability but requires greater costs and time. It is concluded that both systems are complementary within the framework of legal pluralism. The novelty of this study lies in its empirical comparative analysis, which specifically compares the effectiveness of the two systems within a single framework of measurable indicators.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat suku Tolaki dan hukum positif serta membandingkan efektivitas keduanya ditinjau dari aspek kepastian hukum, biaya, dan lama waktu penyelesaian. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya potensi sengketa pertanahan yang sering menimbulkan konflik sosial berkepanjangan serta kebingungan masyarakat dalam memilih jalur penyelesaian yang tepat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, di mana data primer diambil melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diambil dari studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat suku Tolaki melalui musyawarah dengan simbol Kalosara lebih efektif dari segi biaya dan waktu serta menjaga keharmonisan sosial, sedangkan hukum positif memberikan kepastian hukum formal dan kekuatan eksekutorial yang tegas namun memerlukan biaya dan waktu lebih besar. Disimpulkan bahwa kedua sistem bersifat saling melengkapi dalam kerangka pluralisme hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian komparatif empiris yang secara spesifik membandingkan efektivitas kedua sistem dalam satu kerangka indikator yang terukur.
Co-Authors Ali Mustafa Amisbah Ramly Amisbah Ramly Anastasia Anastasia Anastasia Anastasia Andi Risna Ansyar Ansyar Ansyar Ansyar Ansyar Ansyar, Ansyar Arifin, Muh Arifin, Muh. Arni Syah Asniar, Nunut Azis, Rahmi Ramdahani Abdul Butuni, Syarif Darmawan Wiridin Darmawan Wiridin Darmawan Wiridin Dede Sopiandy Dede Sopiandy Dian Permana Dwi Kartika Prananingrum Dwi Kristiana Eka Lestari Eko Bambang Murdiansyah Elwan, La Ode Ernawati Ernawati Erni Erni Farid Wajdi Farid Wajdi Fazhillah, Nur Firman Firman Firman Firman Hado Hasina Hado Hasina Hariati, Sri Haris Hibali, Wa Ode Sri Rejeki Iksan Agus Salim Jasruddin Daud Malago Jasruddin Jasruddin Jasrudin, Jasrudin Karman Karman Made Novianti Maratun Soleha Melin Melin Muh. Arifin Muh. Arifin Muh. Nurtanzis Sutoyo Muhamad Arifin, Muhamad Muhammad Arifin Murdiansyah, Eko Bambang Mustafa, Ali Nasrin Nasrin Nasrin Natasha Rahmadani Nunut Asniar Nur Fazhilah Aziz Nur Fazhillah Nur Husnah Nurhikmah Nurhikmah Nurtina, Nurtina Prananingrum, Dwi Kartika Prasetyo, Bagus Eko Rahmi Ramadhani Ramadhani, Sahra Ridwan Umpi Ridwan Umpi Ruhiba Ruhiba Salim, Iksan Agus Satyadharma, Maudhy Silmi Olivia Siti Nur Wahida Sitti Aisyah Sitti Nur Wahida Slamet Hariyadi Slamet Hariyadi Sopiandy, Dede Sri Hariati Suriaman Suriaman Syairullah Wahana Syamsul Bachri Thalib, Syamsul Bachri Tamaulina Br Sembiring Tundreng, Syarifuddin Umpi, Ridwan Wahana, Syairullah WIRIDIN, DARMAWAN Yasir Yasir Yasir Yasir