Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.53
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Organisasi Sosiohumaniora Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Dia: Jurnal Administrasi Publik JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik International Journal of Science and Society (IJSOC) PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan TOFEDU: The Future of Education Journal Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Didin Muhafidin
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS IBUN KABUPATEN BANDUNG Fhirman Ramadhan; Didin Muhafidin; Darto Miradhia
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28684

Abstract

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis melihat bagaimana kulitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ibun Kabupaten Bandung. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas Ibun Kabupaten Bandung dalam upaya pencapaian pelayanan kesehatan yang berkualitas masih mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitas pelayanan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) yang sering disebut dengan inisial SERVQUAL (Service Quality) yang diukur berdasarkan Bukti Fisik, Empati, Reliabilitas, Daya Tanggap, dan Jaminan. Penilitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, observasi, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Puskesmas Ibun Kabupaten Bandung sudah baik. Dilihat berdasarkan penghitungan skor dan garis kontinum yang telah dilakukan peneliti meperoleh hasil yang tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sikap pegawai puskesmas yang ramah, sopan, dan bertanggung jawab dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan dapat memberikan jaminan akan pelayanan yang baik dan terstandar.
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KLASTER MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Owen Rahadian Naufal; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41268

Abstract

This study aims to describe empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government. Empowerment intended for Cimahi City’s small and medium industries food and beverages cluster based on the fact that the quality of human resources still not good and Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City also lack in creating a condition for small and medium industries food and beverages cluster to develop. The purpose of this research is to how the empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government could create small and medium industries food and beverages cluster that are independent, competitive and advanced. The research method used by author is qualitative approach. The research shows that empowerment of small and medium industries food and beverages cluster which carried out by Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City not yet appropriate by the existing empowerment approach because the aspects of strengthening, protection and support have not been fulfilled. In strengthening, Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City has not yet maximizing its capacity to generate small and medium industries food and beverages cluster through workshop during the Covid-19 pandemic. In protection, Government Regulation Number 28 of 2021 concerning Industrial Impelementation has not been implemented. And from support, there are still a barrier in providing support, in machine restructuring program the information provided is not distributed well and the disseminaton of information provided is still focused on one platform so that it has not run optimally. Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan indusri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pemberdayaan yang diperuntukkan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman Kota Cimahi ini dilatarbelakangi dari kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi yang masih kurang dalam menciptakan iklim untuk pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman untuk berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi dapat menciptakan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi belum sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang ada karena belum terpenuhinya aspek penguatan, perlindungan dan penyokongan. Dari aspek penguatan, belum maksimalnya Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi dalam membangkitkan pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman melalui pelatihan disaat pandemi Covid-19. Dari aspek perlindungan, belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Industri. Dan dari aspek penyokongan, masih adanya hambatan dalam memberikan dukungan yaitu pada bantuan restrukturisasi mesin, informasi yang diberikan belum merata serta penyebaran informasi yang diberikan masih terfokus pada satu platform sehingga belum berjalan dengan optimal.
FORMULASI KEBIJAKAN PENERAPAN JAM MALAM DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI ACEH Elfan Muhib Danil Islam; Herijanto Bekti; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41302

Abstract

Covid-19 cases that continue to increase every time provide depth and require concrete policies from the government to prevent the spread of more. The Aceh Provincial Government has implemented a Policy for the Implementation of a Night Curfew in dealing with COVID-19 cases. In practice, this policy did not run smoothly. Initially planned for two months, but only one week finally this policy was officially lifted.The purpose of this study is to describe how the policy formulation is carried out by the Aceh Provincial Government through Forkopimda. The research method used is a qualitative approach. Analysis Using Stages of Policy Formulation Theory by William Dunn. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then testing the validity of the validity of the data by triangulating the data with source triangulation.The results show that the curfew formulation process carried out in Aceh has gone through the formulation of public policies, namely problem formulation, policy agendas, selection of policy alternatives to solve problems, and policy determination. In the process, the biggest obstacles are the time factor that is too tight when it is formulated, the socialization is not evenly distributed and on target, and the hangout culture is very thick. Then the implementation of Large-Scale Social Restrictions was also quite influential so that this policy only lasted for two weeks.Practical advice from this research is that the policy formulation process takes a long time, the stages that explain a detail of the steps to be taken. The form of socialization and understanding of community culture is also an important element that should not be overlooked. A policy will be effective if it is well received by the public. Kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap waktunya memberikan kekhawatiran mendalam dan membutuhkan kebijakan konkret dari pemerintah untuk mencegah penyebaran yang lebih banyak lagi. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Kebijakan Penerapan Jam Malam dalam menangani kasus covid-19. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Awalnya direncanakan selama dua bulan, namun hanya satu minggu akhirnya kebijakan ini resmi dicabut.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis menggunakan Teori Tahapan Formulasi Kebijakan oleh William Dunn. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian validitas keabsahan data yakni mentriangulasi data-data tersebut dengan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi penerapan jam malam  yang dilakukan di Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan publik yakni yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan. Dalam prosesnya, kendala terbesar adalah faktor waktu yang terlalu mepet saat perumusannya, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya nongkrong yang sangat kental. Kemudian adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga cukup berpengaruh sehingga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu.Saran praktis dari penelitian ini adalah proses perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil. Bentuk sosialisasi dan pemahaman terhadap budaya masyarakat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh terlewatkan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH SOREANG) Lina Nurlina; Didin Muhafidin; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28690

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)”. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli, yang terdiri dari isi atau konten kebijakan, implementator kebijakan dan kelompok target serta lingkungan kebijakan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta  kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok target dan dunia usaha.
PENGENDALIAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDUNG Firda Rahma; Didin Muhafidin; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28685

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan toko modern di Kota Bandung yang semakin banyak dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Minimarket sebagai salah satu jenis toko modern yang ada di Kota Bandung. Bahkan menurut Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2018 tercatat terdapat 465 jumlah minimarket yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Ricky W. Griffin tentang langkah-langkah pengendalian atau Levels of Control tentang empat langkah dalam pengendalian yaitu: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, dan considering corrective action.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan aspek yang ada dalam Pengendalian Penataan Minimarket di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi mulai dari permasalahan perizinan, hingga ketidaksesuaian tata ruang. Selain itu terdapat pengawasan yang tidak diikuti dengan laporan. Hingga masih lemahnya penindakan terhadap minimarket yang melanggar. Walaupun terdapat Surat Moratorium, namun Surat Moratorium bukanlah solusi atas pelanggaran-pelanggaran minimarket di Kota Bandung. Karena Surat Moratorium hanya menyelesaikan masalah penerbitan izin baru minimarket di Kota Bandung.
KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (NAGARI GUGUAK TABEK SARJO, KECAMATAN IV KOTO, KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT) Shafyra Amani; Didin Muhafidin; Neneng Weti Isnawaty
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45119

Abstract

This research stems from the implementation of infrastructure development in Guguak Tabek Sarojo Village, IV Koto Sub-district, Agam District, West Sumatra where several problems were found, including the non-realization of several infrastructure development activities, community needs related to public infrastructure that could not be met and complaints from the public. related to infrastructure development planning which is considered unfair. This problem appears allegedly influenced by the performance of the village administration. The theory used in this study is the theory of performance appraisal of public organizations described by Agus Dwiyanto (2006) which consists of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The research method applied is qualitative research using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results of the research that the authors got were that the performance of village government in implementing infrastructure development in Nagari Guguak Tabek Sarojo, IV Koto District, Agam Regency, West Sumatra was not optimal because there were several dimensions of measuring the performance of public sector organizations that could not be fulfilled properly, namely low ability to manage resources (productivity), low ability to develop programs (responsiveness) and low ability to provide services fairly (accountability). Even so, there are dimensions of measuring the performance of public sector organizations that have been fulfilled, including the ability to produce quality (quality of service), the ability to recognize community needs and develop priority scales of activities (responsiveness), and the existence of information disclosure to the public (accountability). The suggestion in this study is that the Village Government needs to improve its ability to develop ideas or ideas innovative for implementation of infrastructure development activities carried out in accordance with community needs and applicable regulations. Penelitian ini bermula dari penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya tidak terealisasikannya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, adanya kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur publik yang belum dipenuhi serta adanya keluhan dari masyarakat terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang dianggap kurang adil. Permasalahan ini muncul diduga dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penilaian kinerja organisasi publik yang dipaparkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian yang penulis dapatkan ialah kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat belum optimal karena ada beberapa dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang belum dapat terpenuhi dengan baik yaitu rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya (produktivitas), rendahnya kemampuan dalam mengembangkan program (responsivitas) serta rendahnya kemampuan dalam memberikan pelayanan secara adil (akuntabilitas). Meskipun demikian terdapat dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang sudah terpenuhi diantaranya kemampuan dalam menghasilkan kualitas (kualitas layanan), kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat serta menyusun skala prioritas kegiatan (responsivitas), dan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat (akuntabilitas). Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan gagasan atau ide yang inovatif terkait penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku
PELAKSANAAN SABILULUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (SASIKAP) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG Anestian Rimpaka; Didin Muhafidin; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35065

Abstract

ABSTRACTSabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is a form of e-government implemented in Bandung Regency Government. With the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP), it is hoped that it can facilitate performance appraisal. However, using the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) still experiences several problems, such as server disturbances; not all users can use the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP). The implementation of the Sabilulungan Employee Job Assessment System (SASIKAP) has not been successful.    This study aims to determine the causes of the unsuccessful Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government. The theory used in this research is the theory of the success factors of e-governance by Gil Garcia and Theresa Pardo (2005). This study uses a research method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were through interviews, observations, and documents.This study indicates that the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government has not been successful because it has not fulfilled all the success factors of e-government. The management of data and information is not optimal, and there are no facilities for users to provide input. The server capacity is not able to accommodate many users who access it. There are still users whose performance appraisal process through Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is assisted or carried out by others. ABSTRAK.Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) merupakan salah satu bentuk e-government yang diterapkan di Pemrintahan Kabupaten Bandung. Dengan adanya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) diharapkan dapat mempermudah penilaian kinerja. Namun, pada kenyataannya penggunaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini masih mengamali beberapa permasalahan seperti gangguan pada server dan belum semua pengguna bisa menggunakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP), sehingga pelaksanaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SASIKAP) belum berjalan dengan berhasil.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahui penyebab belum berhasilnya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor-faktor keberhasilan e-governmnet yang dikemukakan oleh Gil Garcia dan Theresa Pardo (2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung belum berhasil karena belum memenuhi semua faktor keberhasilan e-government. Pengelolaan data dan informasi yang dilakukan belum optimal, tidak tersediannya sarana untuk pengguna memberikan masukan, kapasitas server belum mampu menampung banyak pengguna yang mengakses, dan masih terdapat  pengguna yang proses penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) dibantu atau dilakukan oleh orang lain.  
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REKLAMASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Akhmad Zikri Azmi; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41276

Abstract

This research is motivated by problems in the mining sector that are often in the spotlight, namely the implementation of reclamation by mining companies that are not in accordance with applicable policies. Referring to Law Number 3 of 2020 concerning Substitute Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Minerals and Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1827 K / MEM / 2018 concerning Guidelines for Implementing Good Mining Engineering Rules, that the company owns a Business License Mines are required to carry out reclamation with a 100% percentage achievement. The purpose of this study is to measure and analyze how effective the policies regarding the implementation of reclamation are carried out by mining companies holding Production Operation Mining Business Permits in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province. This study uses the effectiveness theory of Lubis and Husseini regarding the effectiveness approach and the one used by the researcher is the goal approach. This approach emphasizes more on the results achieved from a policy. The results achieved are seen from the reclamation implementation that has been carried out by the mining company holding in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province, which is then calculated by Mahsun's percentage of reclamation implementation with the effectiveness ratio. Data collection techniques used are by means of observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique is to analyze the achievement of the implementation of the reclamation policy with the content of the reclamation policy. The results of this study indicate that the overall implementation of reclamation by mining companies in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province has not been effective. There are several things that need to be improved, namely the content of policies and supervision of the implementation of reclamation by the Department of Energy and Mineral Resources of the Province of South Kalimantan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada sektor pertambangan yang sering menjadi sorotan ialah pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan pertambangan yang belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K /MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik bahwa perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan diwajibkan melaksanakan reklamasi dengan ketercapaian persentase 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis seberapa efektif kebijakan mengenai pelaksanaan reklamasi dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Lubis dan Husseini mengenai pendekatan efektivitas dan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sasaran (goals approach). Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil yang dicapai dari suatu kebijakan. Hasil yang dicapai dilihat dari pelaksanaan reklamasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya dihitung persentase pelaksanaan reklamasi dengan rasio efektivitas oleh Mahsun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data dengan menganalisis ketercapaian pelaksanaan kebijakan reklamasi dengan isi kebijakan reklamasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif. Ada beberaha hal yang perlu untuk diperbaiki yaitu pada isi kebijakan serta pengawasan pada pelaksanaan reklamasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN DUGAAN MALADMINISTRASI DI JAWA BARAT TAHUN 2017-2018 Siti Julaeha; Didin Muhafidin; Darto Miradhia
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28696

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan dugaan maladministrasi di Jawa Barat tahun 2017-2018. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum tercapainya target penyelesaian laporan dugaaan maladministrasi dan salah satu tujuan organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di segala bidang, membantu menciptakan dan meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan upaya pemberantasan serta pencegahan  praktek maladministasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam kinerja organisasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Teori yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006) dijadikan acuan dalam penelitian ini, dimana kinerja organisasi dapat diukur melalui lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum optimal. Belum optimalnya pecapaian target kinerja tersebut disebabkan karena adanya  beberapa hambatan seperti dari sumber daya manusia, sistem manajemen, aturan dan adanya keterbatasan kewenangan.Saran dari penelitian ini diantaranya terkait dengan produktivitas kinerja organisasi perlunya peningkatan kembali kualitas dari Asisten Ombudsman  peningkatan sistem pengawasan dalam melakukan penanganan laporan dugaan maladministrasi. Dibuatnya skala prioritas terkait dengan penyelesaian laporan seperti dari segi waktu penanganan sebagai bentuk kepastian penyelenggara layanan. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pengawasan pelayanan publik.
Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Wahyuni Sari Nasution; R Ira Irawati; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41326

Abstract

This research is about Glass Ceiling in Advancing Career Paths for Female Civil Servants in Medan City Government motivated by the trend of increasing the number of female civil servants occurring both nationally and in the city of Medan itself, where in the city of Medan alone the number of female civil servants is almost double the total male civil servants. However, the dominance of women in terms of the number of female civil servants both at the national and regional levels has not been reflected in the level of participation of female civil servants in structural positions. Most women occupy Echelon IV structural positions and the higher the structural positions, the fewer women occupy these positions, this phenomenon can be assumed that the career development of female civil servants in high structural positions is relatively slower than male civil servants and the obstacles are invisible. that hinders career advancement is called Glass Ceiling.This study was conducted to identify the factors causing the glass ceiling in increasing the career path of Female Civil Servants in the Medan City Government and to obtain new inputs as policy implications in order to further reduce the factor glass ceiling thereby increasing the participation of female civil servants in structural positions. In reviewing this, the author uses three approaches, Women's Sex Role, Gender Stereotype and Work Environment. The author conducted in-depth interviews with 10 informants from six agencies within the Medan City Government. Then to process the data obtained, the author conducted an analysis using the six stages of Cresswell.The results show that Women's Sex Role, Gender Stereotype and Work Environment are factors that influence the increase in Career  Paths of Female Civil Servants in the Medan City Government. So to overcome this and increase the participation of female civil servants in structural positions the policy implications are designing gender-sensitive infrastructure, increasing the involvement of women in public positions and policies and improving policies related to ASN in the implementation of the merit system, especially in terms of promotion. Penelitian ini mengenai Glass Ceiling dalam Peningkatan Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dilatar belakangi  oleh tren peningkatan jumlah PNS Perempuan terjadi baik di nasional maupun Kota Medan sendiri, dimana di Kota Medan sendiri jumlah PNS Perempuan hamper dua kali lipat dari total PNS Laki-Laki. Namun dominasi Perempuan dari segi jumlah PNS Perempuan baik ditingkat nasional hingga daerah belum tercermin dalam tingkat partisipasi PNS Perempuan dalam jabatan Struktural. Perempuan paling banyak menempati pada jabatan struktural Eselon IV dan semakin tinggi jabatan struktural maka makin sedikit perempuan yang menempati posisi tersebut, fenomena ini dapat diasumsikan bahwa perkembangan karir PNS Perempuan pada jabatan struktural tinggi relatif lebih lambat dibandingkan dengan PNS laki-laki dan hambatan yang tidak terlihat yang menghambat peningkatan jenjang karir disebut Glass Ceiling. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab glass ceiling dalam peningkatan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan mendapatkan masukan baru sebagai implikasi kebijakan agar selanjutnya mampu mengurangi faktor glass ceiling tersebut sehingga meningkatkan partisipasi PNS Perempuan dalam Jabatan Struktural. Dalam mengkaji hal tersebut penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu Women’s Sex Role, Gender Stereotype dan Work Environment. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada 10 Informan dari enam Instansi yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Kemudian untuk mengolah data yang diperoleh penulis melakukan analisis menggunakan enam tahapan dari Cresswell.Hasil penelitian menunjukan bahwa Women’s Sex Role, Gender Stereotype dan Work Environment menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan Jenjang Karir  Pegawai Negeri Sipil Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan Partisipasi PNS Perempuan dalam jabatan struktural atas hal yang harus diperhatikan atau implikasi kebijakannya adalah Mendesain Infrastruktur yang sensitif terhadap gender, Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dan kebijakan dan memperbaiki Kebijakan terkait ASN dalam pelaksanaan merit system khsusunya dalam hal promosi jabatan.
Co-Authors Ade Setiadi Akhmad Zikri Azmi Ali Mukti Tanjung Ali Mukti Tanjung Ami Afriyani Anestian Rimpaka Arif Nurcahyo Arif Rahman Asep Sumaryana Astri Siti Fatimah Azani, Fasicha Chariratul Budiman Rusli Darto Darto Darto Miradhia Dedi Sukarno Dewi Yuni Lestari djadja saefullah Elfan Muhib Danil Islam Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Entang Adhy Muhtar Fatwa, Salma Auliya Fhirman Ramadhan Firda Rahma Gobel, Muzdalifa Van Gumilar, Angelica Julyanti Harahap, Komad Jamal Hasibuan, Gadombang Herijanto Bekti Hidayat, Dasep Sanju Immanuel Gok Asiniroha Hariandja Irsyad Haniif Isakh Ishak Kusnandar jabal arfah Lina Nurlina Luthfi Anwar Mahbubi Mas Halimah Maya Kusuma Permata Sari Melliyanawati, Dwi Muslimin, Ilham Fajar Neneng Weti Isnawaty Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Okparizan Okparizan Owen Rahadian Naufal Putri Amellia R Ira Irawati R. Achmad Buchori Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Rita Myrna Rohadin saefullah, djadja Sawitri Budi Utami Setiadi, Ade Shafyra Amani Shalsabilla Syifa Enasta Sinta Ningrum Siti Julaeha Tanjung, Ali Mukti Tomi Setianto Tomi Setiawan Wahyuni Sari Nasution Yogi Suprayogi Sugandi Yuliana Musin, Jabal Arfah, Zahra Sri Noviarani