Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.53
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Organisasi Sosiohumaniora Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Dia: Jurnal Administrasi Publik JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik International Journal of Science and Society (IJSOC) PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan TOFEDU: The Future of Education Journal Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Didin Muhafidin
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Garut Gumilar, Angelica Julyanti; Muhafidin, Didin
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 24, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v24i1.7653

Abstract

Desa Mekarsari, Kec. Selaawi, Kab. Garut memiliki potensi bambu melimpah dan memiliki mata pencahariaan mayoritas sebagai pengrajin bambu tetapi masih belum berkembang. Beberapa indikasi masalah yang ditemukan diantaranya kekurangan sumber daya; kurangnya kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Desa Mekarsari; serta kegiatan pelatihan belum mendapatkan output yang baik dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi: kondisi kebijakan, faktor pendukung, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasakan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Bambu Kreatif di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan cenderung belum terpenuhi. Adapun saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kemudian, penyertaan modal baik logistik maupun keuangan. Tidak kalah penting adalah melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro bambu kreatif di Desa Mekarsari.
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA arfah, jabal; adhy muhtar, Entang; saefullah, djadja; muhafidin, didin
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5109

Abstract

ABSTRACTThe topic of this research is the Implementation of the Study of Tourism Development Policy in Toronipa Beach Tourism Konawe Regency, Southeast Sulawesi. The formulation of the problem in this research is, why is there no strategy in the implementation of tourism development policies that have been raised by local governments. The analytical method used is descriptive qualitative with aspects that are explored including communication, implementing attitudes, bureaucratic structures and resources. The results of the study are communication aspects, namely the absence of intensive communication between the tourism object management with the regional government (district) and the local DPRD which is indicated by the absence of supporting facilities provided for many years of the existence of the tourism object, except for some assistance from the regional government tourism agency ). From the aspect of resources in this case human resources, namely the availability of managers who are ready to carry out their duties but are not supported in non-human resources / facilities in tourism development efforts to further increase the number of visitors, because this is one of the tourism development strategies that must be carried out by the government regions (districts), in addition to being able to improve the welfare of local communities in the tourist area, will also be able to obtain added value of Local Original Revenue from the tourism sector. While the aspect of the attitude of the executor is the executors / managers in the area of tourism have carried out several tasks and functions well but they still feel the lack of attention of the local government each year, in the effort to develop regional tourism strategies. This is indicated by the local policy regarding tariffs deemed by the implementer to have an impact on the reduction in the number of visitors who come, so the implementers carry out tactical discretion / policies so that there is no decrease in visitor interest to travel because of the incompatible between existing (expected) public government facilities and services. And finally, the bureaucratic structure, in terms of human resources, especially in the youth, sports, culture and tourism offices, has shown a better condition due to ski competence and the field of tourism. Therefore the conclusion is seen from the aspect of the attitude of the executor (disposition), resources, communication, has not shown or illustrated the strategy of developing a good regional tourism policy. But aspects of the bureaucratic structure have shown better conditions.Keywords: Policy Implementation and Tourism Development. ABSTRAKTopik penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Studi pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengapa belum ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan yang dimunculkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif dengan sspek yang didalami antara lain komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan sumberdaya. Hasil penelitian yaitu aspek komunikasi yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola obyek wisata dengan pemerintah daerah (kabupaten) dan DPRD setempat yang ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun adanya obyek wisata, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata pemerintah daerah (provinsi). Dari aspek sumberdaya dalam hal ini sumber daya manusia yaitu tersedianya pengelola yang siap menjalankan tugasnya tetapi tidak didukung dalam sumberdaya non-manusia/fasilitas dalam usaha pengembangan kepariwisataan agar semakin meningkatkan jumlah pengunjung, karena hal tersebut merupakan salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten), selain akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di area wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sedangkan aspek sikap pelaksana adalah para pelaksana/pengelola diarea wisata sudah menjalankan beberapa tugas dan fungsinya dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya strategi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai tarif dianggap oleh pelaksana akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan diskresi/kebijaksanaan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena tidak sesuainya antara fasilitas yang ada (yang diharapkan) dengan layanan publik pemerintah daerah. Dan terakhir adalah struktur birokrasi, dilihat dari segi sumberdaya manusia manusia khususnya pada kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata sudah menunjukkan keadaan yang lebih baik karena kompetensi skiil dan bidang ilmu kepariwisataan. Oleh karena itu kesimpulannya adalah dilihat dari aspek sikap pelaksana (disposisi), sumberdaya, komunikasi, belum menunjukkan atau menggambarkan strategi pengembangan kebijakan kepariwisataan daerah yang baik. Tetapi aspek struktur birokrasi telah menunjukkan keadaan yang lebih baik.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata.
Pengaruh Kepuasan Kerja dan Prestasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Harahap, Komad Jamal; Muhafidin, Didin; Tanjung, Ali Mukti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. jumlah populasi sebanyak 30 orang. Sampel dalam penelitian ini yaitu jumlah populasi sebanyak 30 orang pegawai sekaligus menjadi sampel. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS versi 25. Uji yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil menunjukkan terdapat pengaruh prestasi dengan dimensi hasil kerja, pengetahuan, inisiatif, disiplin waktu, kerjasama terhadap kinerja pegawai Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas. Sebesar 0,785 atau 78,5%. Hal ini berarti semakin tinggi prestasi maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Secara simultan variabel Kepuasaan kerja dan prestasi mampunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,785 atau 78,5% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas dengan kategori kuat.
Pengaruh Pemotivasian dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Hasibuan, Gadombang; Tanjung, Ali Mukti; Muhafidin, Didin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM ini, utamanya sumber daya manusia instansi perlu dilakukan secara baik, terarah, dan terencana, sehingga instansi pun dapat bersaing secara sehat dengan instansi lain, Terutama didalam permasalahan pemotivasian dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Metode yang digunakan yakni metode deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Tekhnik pengumpulan data dengan studi pustaka, dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Tekhnik analisis data Analisis Regresi Linier Berganda, Uji-T (Parsial), Uji-F (Serempak), Uji Koefisien Determinasi R2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotivasian berpengaruh signifikan sebesar 0,563 atau 56,3% terhadap kinerja pegawai, pengaruhnya dengan kategori cukup kuat. Dimana semakin baik pemotivasian maka kinerja pegawai juga akan semakin tinggi. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan sebesar 0.683 atau 68,3% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, pengaruhnya dengan kategori kuat. Terdapat pengaruh yang positif dimana semakin baik gaya kepemimpinan maka kinerja pegawai juga akan semakin tinggi. Secara simultan variabel pemotivasian dan gaya kepemimpinan mampunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0.689 atau 68,9% terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas dengan kategori sangat kuat, sedangkan sisanya 13,30 % lagi dijelaskan oleh faktor lain, yaitu seperti variabel pemotivasian dan gaya kepemimpinan.
Dynamics of Fertilizer Subsidy Implementation: A Case Study of Agricultural Policy in Indonesia Fatimah, Astri Siti; Muhafidin, Didin
International Journal of Science and Society Vol 6 No 1 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i1.1068

Abstract

This study explores the dynamics of fertilizer subsidy implementation in Indonesia, focusing on its impact on agricultural policy and practice. With the critical role of subsidies in supporting the agricultural sector, this research aims to provide a comprehensive analysis of their implementation and effectiveness. Utilizing a systematic literature review methodology, the study synthesizes data from a wide range of academic journals, government reports, and policy analyses. The findings highlight the complexities involved in the implementation process, including issues related to policy design, distribution mechanisms, and the actual impact on farmers' productivity and sustainability practices. The study identifies key challenges such as bureaucratic inefficiencies, misallocation of resources, and unintended consequences on smallholder farmers. Additionally, it examines the implications of these subsidies for sustainable agricultural development and the economic resilience of rural communities in Indonesia. The conclusion offers critical reflections on policy recommendations and future directions for optimizing the effectiveness of fertilizer subsidies in enhancing sustainable agricultural growth.
Competence of Frontline Implementers in the Implementation of the Policy of Appointing State Treasury Officials to Work Units within the Ministry of Religious Affairs Office Ciamis Regency Hidayat, Dasep Sanju; Muhafidin, Didin; Rusli, Budiman; Buchari, Rd. Ahmad
International Journal of Science and Society Vol 6 No 3 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i3.1244

Abstract

The new approach to state financial management began with the introduction of Law Number 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury, and Law Number 15 of 2004 on the Audit of State Financial Management and Accountability. The implementation of Minister of Religious Affairs Regulation Number 32 of 2021, which essentially serves as a policy or program within the Ministry of Religious Affairs, outlines the procedures for appointing treasury officials. This process will significantly influence the transparency and accountability of budget management. The success of these policies in achieving their intended outcomes naturally depends on factors related to policy, organizational structure, and the surrounding environment. The competence of frontline implementers is the competence of policy implementers, while the competence of implementers is a work ability of each policy implementer which includes aspects of knowledge, skills, and work attitudes in accordance with the expected standardization. Minister of Religious Affairs Regulation Number 32 of 2021 Article 2 Paragraph 5 states that state treasury officials, namely Paying Warrant Signing Officers, Commitment Making Officials and Expenditure Treasurers must have a certificate of competence. With regard to the prerequisites to be able to carry out duties as a state treasury official, they must have competence, where one of the indicators of having this competence is eligibility indicated by the certificate obtained after following the certification process. To achieve good policy implementation cannot be achieved in a short time where there must be several stages taken. The first stage is called the fullness stage where it is very important to be qualified to be eligible for office, the next stage is quality, namely how the work is carried out better and who does it.
The Effectiveness of Teacher Certification Policy in Addressing the Teacher Crisis in Indonesia Setiadi, Ade; Muhafidin, Didin
International Journal of Science and Society Vol 6 No 2 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i2.1245

Abstract

This study evaluates the effectiveness of teacher certification policy in addressing the teacher shortage crisis in Indonesia. Using a qualitative approach, data were collected from interviews with certified teachers, principals, and policymakers to understand the implementation of the policy, the challenges faced, and its impact on education quality. The results show that although teacher certification can improve pedagogical skills, implementation is often hampered by inadequate operational support, uneven distribution of certified teachers, and budget constraints. Inequitable distribution of teachers, especially in remote areas, as well as budget and ongoing training issues are key issues that reduce the effectiveness of the policy. To increase the impact of the certification policy, better operational support at the school level, incentives for teachers in less developed areas, and most importantly, more effective budget planning are needed. These findings provide important insights for policy makers and education practitioners in designing more comprehensive strategies to improve education quality in Indonesia.
Challenges in Implementing the Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in West Bandung Regency: Between Policy Goals and Field Realities Setiadi, Ade; Muhafidin, Didin; Rohadin
International Journal of Science and Society Vol 7 No 4 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i4.1547

Abstract

Makan Bergizi Gratis (MBG) is one of the government’s initiatives to improve school children’s nutrition and reduce stunting rates in Indonesia. However, its implementation in West Bandung Regency still faces various challenges. The occurrence of mass food poisoning among students after consuming MBG meals highlights weak food quality monitoring, limited resources, and suboptimal coordination between schools, food providers, and related agencies. This study aims to analyze the implementation of the MBG program in West Bandung Regency using a descriptive qualitative approach. The findings reveal that the MBG program has not been fully implemented in accordance with the expected standards. The main inhibiting factors include weak monitoring systems, lack of food safety education, and inadequate cross-sectoral collaboration. Therefore, strengthening monitoring mechanisms, enhancing implementers’ capacity, and encouraging community involvement are essential to ensure that the MBG program is safe, healthy, and sustainable.
Approaching Local Elections: Intensifying Electronic Identity Card (E-ID) Registration for Gen-Z Civic Participation Fatwa, Salma Auliya; Muhafidin, Didin
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 3 (2024): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v6i3.44116

Abstract

This study analyzes the intensification of the mobile service program for recording Electronic Identity Cards (e-ID) ahead of the 2024 Regional Election in Cirebon City, which targets 4,387 high school students who have not yet recorded. Using a qualitative approach with a case study method, the research adopted Muchlis Hamdi's theoretical framework to analyze three dimensions of implementation: productivity, linearity, and efficiency. The data were collected through in-depth interviews with eight key informants, including Disdukcapil officials, the implementation team, and school representatives, supported by observations and documentation studies. The results indicated that the program achieved 74.18% of the effective target of 4,268 students in terms of productivity. This suboptimality can be attributed to demographic complexity and target group resistance. In terms of linearity, the program exhibited adequate balance and compatibility across five key domains: implementers who possessed the necessary competencies and qualifications; procedures, time, and cost aspects. Despite encountering infrastructure challenges, the optimization of limited resources in a cost-efficient manner. However, the budget aspect revealed dynamics that necessitated attention. The program exhibited a solution-oriented approach and operational flexibility in increasing first-time voter participation.
Juridical and Constitutional Implications, Political Stability, and Institutional Effectiveness After the Constitutional Court’s Electoral Reform Decision Setiadi, Ade; Muhafidin, Didin
International Journal of Science and Society Vol 7 No 4 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i4.1559

Abstract

This study aims to analyze the juridical and constitutional implications, political stability dynamics, and institutional effectiveness following the Constitutional Court’s decisions on electoral reform, particularly Decision 135/PUU-XXII/2024. Using a qualitative method with a doctrinal-normative and policy analysis approach, the research examines the effectiveness of Constitutional Court rulings in relation to political compliance, electoral system restructuring, and central–regional governance relations. The findings reveal that although Constitutional Court decisions are erga omnes, many non–self-executing rulings are only partially implemented due to the subordination of judicial authority to pragmatic political consensus between the Legislature and the Executive. The ruling on electoral separation offers administrative and humanitarian benefits and has the potential to strengthen regional representation and policy focus; however, it also produces significant risks, including the emergence of two major political cycles in close succession and heightened politicization of Acting Regional Heads during the 2–2.5 years transitional period. Furthermore, the effectiveness of the national Legislature and the Executive remain constrained by structural political fragmentation inherent in the proportional electoral system, whereas the separation of local elections contributes only marginally to improving the effectiveness of regional parliaments and does not resolve the broader issue of national political cohesion. The study concludes that the success of electoral reform depends on consistent enforcement of Constitutional Court rulings, coalition stability, and institutional designs capable of adapting to both national and regional political dynamics.
Co-Authors Ade Setiadi Akhmad Zikri Azmi Ali Mukti Tanjung Ali Mukti Tanjung Ami Afriyani Anestian Rimpaka Arif Nurcahyo Arif Rahman Asep Sumaryana Astri Siti Fatimah Azani, Fasicha Chariratul Budiman Rusli Darto Darto Darto Miradhia Dedi Sukarno Dewi Yuni Lestari djadja saefullah Elfan Muhib Danil Islam Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Entang Adhy Muhtar Fatwa, Salma Auliya Fhirman Ramadhan Firda Rahma Gobel, Muzdalifa Van Gumilar, Angelica Julyanti Harahap, Komad Jamal Hasibuan, Gadombang Herijanto Bekti Hidayat, Dasep Sanju Immanuel Gok Asiniroha Hariandja Irsyad Haniif Isakh Ishak Kusnandar jabal arfah Lina Nurlina Luthfi Anwar Mahbubi Mas Halimah Maya Kusuma Permata Sari Melliyanawati, Dwi Muslimin, Ilham Fajar Neneng Weti Isnawaty Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Okparizan Okparizan Owen Rahadian Naufal Putri Amellia R Ira Irawati R. Achmad Buchori Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Rita Myrna Rohadin saefullah, djadja Sawitri Budi Utami Setiadi, Ade Shafyra Amani Shalsabilla Syifa Enasta Sinta Ningrum Siti Julaeha Tanjung, Ali Mukti Tomi Setianto Tomi Setiawan Wahyuni Sari Nasution Yogi Suprayogi Sugandi Yuliana Musin, Jabal Arfah, Zahra Sri Noviarani