Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Jurnal Administrasi Publik Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Local Economic Governance Erudio: Journal of Educational Innovation Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 Majalah Kulit, Karet, dan Plastik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Journal of Governance and Public Policy Al Ishlah Jurnal Pendidikan DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Jurnal Nusa Sylva International Journal of Social Science and Business Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Community Service and Empowerment Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Annals of Human Resource Management Research Journal of Lex Philosophy (JLP) Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Bambang Supriyono
Department Of Public Administration, Faculty Of Administrative Science Brawijaya University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung) Surya Maulana; Bambang Supriyono; Hermawan Hermawan
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.37 KB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan utama dalam pemekaran Kabupaten Tana Tidung adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan  pemerataan pembangunan. Sejak dimekarkan dan IPM Kabupaten Tana Tidung mulai dihitung, status kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung relatif masih rendah, khususnya pada komponen kesehatan. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini untuk mempermudah menganalisis evaluasi penyediaan layanan publik bidang kesehatan, peneliti menggunakan model CIPP. Dimana setelah dilakukan evaluasi dengan model CIPP, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pelayanan kesehatan masih belum maksimal. Sehingga, saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada dan meningkatkan tenaga kesehatan yang memenuhi standar baik dari segi kualitas mapun kuantitasKata kunci: pelayan kesehatan, evaluasi, model CIPP
Does The Subsidized Rice Program Successfully Alleviate Poverty? (a Case Study Central Java Province) Aris Eko Purnomo; Bambang Supriyono; MR. Khairul Muluk
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 18 No. 2 (2015)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1248.23 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2015.018.02.5

Abstract

This research tried to find out problems surrounding the implementation of the subsidized rice program using qualitative method by observing the context of policy (including power and strategies, characteristic of authorities, and compliance). The program is designed to avoid poor people from severe hunger by providing extremely cheap rice by obeying its principles ‘6Ps” (Precise in Quantity, Quality, Price, Target, Time and Administration), that is why the research focuses to observe the context of policy, since those principles are related to society’s conditioninstead ofthe policy (content). In fact, more than 28 million Indonesian still struggles to escape from poverty trap. It means that there are problems during the implementation, so that the research reveals that the principles were not obeyed completely and failed to help poor. Therefore, it gives critical advices to boost the program, such as improving database accuracy, tightening the evaluation, and strengthening the double impacts.Keywords:hunger, poverty alleviation program, poor, raskin, subsidized rice program
EVALUASI KEBIJAKAN NASIONALISASI PERTANAHAN Francisco de Deus; Bambang Supriyono; Choirul Saleh
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.509 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.100

Abstract

Evaluasi terhadap implementasi UU No.1/2003 di Timor Leste. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis proses nasionalisasi eks-tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan pemerintahan Indonesia dan Portugis yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Sebagai akibat adanya sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh dua pemerintahan yang berbeda dapat menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat setelah kemerdekaannya. Oleh karena itu pemerintah Timor Leste segera merumuskan suatu kebijakan yang dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang yang selanjutnya dikenal dengan UU No.1/2003. Pemberlakuan UU No.1/2003 ini pada dasarnya mengatur 3 ketentuan hukum prioritas: pertama, kepentingan umum (negara); kedua, kepentingan bekas pemegang hak, dan; ketiga pemanfaatkan tanah atau bangunan oleh masyarakat. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. DNTPSC sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Implementasi kebijakan pemerintah ini dengan kontribusi yang signifikan dari berbagai pihak. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan telah terdaftarnya 12943 pengaduan atau klaim dengan pemanfaatannya sebesar 11343 sedangkan 1927 sebagai Asset Milik Negara (AMN) telah dimanfaatkan secara maksimal. Implementasi kebijakan nasionalisasi telah mencapai target, hal ini tidak terlepas dari koordinasi antar institusi pemerintah yang baik, adanya aturan hukum yang jelas, dukungan donator Internasional, partisipasi masyarakat dan sarana prasarana. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Nasionalisasi
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT Lino Pereira; Bambang Supriyono; Mochamad Makmur
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.212 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.101

Abstract

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Peraturan Pemerintah No.10/2007, yang mengesahkan kebijakan tentang perumahan dan permukiman Nasional merupakan sebuah dokumen yang merangkup secara rinci aspek-aspek yang sangat penting untuk perumahan dan permukiman di Timor-Leste. Studi ini menemukan bahwa Penanganan masalah permukiman di Desa Comoro merupakan tugas dari pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Instansi yang terkait Untuk menunjang pembangunan permukiman. Maka ditetapkan beberapa program kegiatan pembangunan permukiman di setiap desa salah satunya di Desa Comoro. yaitu: Perencanaan teknis; pembangunan perumahan penduduk; Pemeliharaan rutin jaringan jalan; Pemeliharaan sanitasi dan drainase serta jaringan listrik. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendiskripsikan proses perencanaan pembangunan permukiman dan mendiskripsikan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro, Municipio Dili Timor – Leste. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan di lingkungan permukiman terdapat kondisi-kondisi fisik yang menjadi penyebab langsung terjadinya kekumuhan, antara lain: aspek perumahan; aspek sanitasi dan lingkungan; jaringan jalan dan sistem transportasi. maka diperlukan beberapa langkah untuk merencanakan pembangunan permukiman yang layak. Kata kunci: Perencanan, Pembangunan, Permukiman, Peningkatan Kelayakan hidup masyarakat
PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Agung Wara Laksana; Bambang Supriyono; Sarwono .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.776 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i3.134

Abstract

Secara fundamental inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya. Refleksi perubahan keleluasaan kewenangan menuntut adanya penataan kembali kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan Kecamatan yang berubah status dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Tujuan penelitian adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pelimpahan urusan pemerintahan; 2) mengetahui koordinasi yang dilakukan Camat; 3) mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelimpahan urusan pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena metode inilah yang tepat untuk menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala permasalahan lebih mendalam, serta sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati Pasuruan kepada Camat Purwosari sesuai berdasarkan Perbup 27 Tahun 2006 masih belum efektif dilaksanakan. Pada 4 urusan yang dilimpahkan, tugas pemerintahan umum, pemerintahan desa dan urusan pertanahan merupakan urusan yang telah dilaksanakan Kecamatan sebelum adanya Peraturan pelimpahan wewenang. Sedangkan urusan perijinan merupakan wewenang baru, tetapi dibatasi pada ijin yang kurang strategis. Koordinasi vertikal Camat belum maksimal karena terhambat hirarki jabatan, tetapi koordinasi horisontal sudah efektif dilaksanakan karena Camat mampu melakukan pendekatan persuasif kepada pihak terkait di lingkungan Kecamatan. Kata Kunci : Otonomi, Keleluasaan, Pemerintah Daerah
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SITUBONDO Khairil Anwar; Bambang Supriyono; Suryadi .
REFORMASI Vol 5, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.172 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v5i2.320

Abstract

Abstract :The function of supervision is the authority of the House of Assembly (DPRD) especially when it must do supervision over the implementation of local regulation and other rules, the usage of APBD, the policy making and performance of local government in organizing local development, and the execution of international cooperation in locality. Being main stakeholder in local public service, DRPD is expected to stimulate the improvement of public service quality. In reality, the mechanism to implement the function and task of supervision of DPRD over the government of Situbondo Regency is not systematic. One reason is that there is no legal base for technical guide of supervision system. The committees in DPRD of Situbondo have undergone the supervision over local government but their supervision is not focusing upon their performance on task field of the committee. The supervision by the committee is a merely routine, not touching the core of problem, and still away from giving concrete solution. The implementation of task and function of supervision in DRPD of Situbondo Regency over the government (Local Leader), therefore, must be supported by strong legal base, adequate fund to facilitate task and function implementation, and reliable facility, structure and infrastructure, as well as the sufficient backup from the secretariat of DPRD. Research method is qualitative. Analysis technique is Miles & Huberman’s interactive analysis model.
Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer Bambang Supriyono
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.2.2020.83-89

Abstract

Public policy issues are part of a very important stage of the policy process. The selection of the right issue among the existing issues will determine or be able to leverage (leverage) the resolution of complex public problems and require systemic resolution. There are several dimensions for sorting out contemporary policy issues, namely issues concerning the policy substance and issues concerning the policy process; both can become strategic issues when studied based on the substance of policies, actors, resources, situation specifications, and actors' authority to set strategic issues into the policy agenda. One important approach in analyzing public policy issues is the deliberative policy approach, an approach that promotes dialogue between interested parties to obtain certainty about strategic policy issues.
PENGARUH TUNJANGAN PROFESI GURU TERHADAP KINERJA YANG DIMEDIASI OLEH KOMPETENSI DI SMPN DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA Meini Senewe; Bambang Supriyono; I Gede Eko Putra Sri Sentanu
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study aims to: determine the effect of the teacher’s professional allowance on junior high school teachers performance mediated by competence. This research uses a quantitative approach with explanatory research. A total of 68 respondents was chosen at random from a pool of 85 teachers. Data were collected using a previously validated authoritative questionnaire. Hypothesis testing using variance-based SEM is called Partial Least Square (PLS). The results showed that: the teacher professional allowance has a significant and positive effect on the performance of 0,584 the teacher's professional allowance has a significant and positive effect on the competence of 0.369. the competence has a significant and positive effect on the teacher's performance of 0.446. there is an effect of the teacher's professional allowance on competency-mediated performance of 0.261. As expected, the Jayapura Regency Education Department will collaborate with professional organizations to develop innovative programs that can encourage teacher competency development and increase the role of subject teachers' deliberation and teacher working groups.
ANALISA STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA Charly Tri Prasetyawan; Bambang Supriyono; I Gede Putra Sri Sentanu
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problems of Indonesian Migrant Workers are very complex. Some Indonesian people who work abroad face problems in the placement country. To protect migrants, the Indonesian government gives protection during the placement process. This effort is manifested in the form of One-Stop Integrated Services which collaborates various agencies in one place so the community can receive the services easier. The purpose of this study is to identify and analyze the roles of all agencies which give services in Tulungagung's One-Stop Integrated Services. The results show that the stakeholders in the provision of services for migrant workers in Tulungagung's One-Stop Integrated Services consist of policy creators, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. Tulungagung Manpower and Transmigration Office has multiple roles as coordinator, facilitator, and implementer. The difference in output causes the role of the implementer to be divided into mandatory implementer and optional implementer.
Otonomi Daerah Dalam Masyarakat Multikultural Supriyono, Bambang
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 2, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The local government system implemented in a multicultural society, especially in Indonesia, still faces a dilemma. When the government system prioritizes democratic values, there is a tendency to ignore managerial values. Observing these issues, the decentralization policy as the basis for regional autonomy will be appropriately implemented if it considers the balance between diversity and the dimensions of unity or diversity. Understanding these multicultural dimensions needs to be the basis for building relationships between the central and regional governments in administering a government system that truly means local self-governance.
Co-Authors A. Boby Yefry Adi Rianto Abdullah Said Abdullah, Muh Tang Adriani Ginting Agung Wara Laksana Ainul Hayat Andy Fefta Wijaya Anugerah, Bima Satria Ari, Dessanti Putri Sekti Aria Cakra Wibawa Aris Eko Purnomo Arsy, Selma Kendida Bagyo Yanuwiadi Benny Setiawan, Benny Candra, Angga Asfan Charly Tri Prasetyawan Choirul Saleh Cik Ida Kumalasari Amirudin Danar, Oscar Radyan Devi Erlita Dhefara Hersaning Djati Dina Suryawati Endah Setyowati Erwin Prasetya Toepak Fachry Abda El Rahman Fadel Muhammad, Fadel Fahmi Syafikah Putri Farida Nurani Francisco de Deus Hardianto Djanggih, Hardianto Harsuko Riniwati Hayat, Ainul Hendroyono, Bambang HERMAWAN HERMAWAN Hidayati, Firda I Gede Putra Sri Sentanu Ike Wanusmawatie Imam Hanafi Imam Hardjanto Inci Abdul Yatim Inneke Meilia Fadlina Irwan Noor Irwan Noor Kanthi Titissari Kembara Sopather Khairil Anwar Khairul Muluk Kurniawan, Benoni Dominica Latifah Hanum Linar Humaira Lino Pereira Lukman Damopolii Luqman Hakim Luqman Hakim Luqman Hakim M. Khairul Muluk M.R Khairul Muluk M.R Khairul Muluk M.R Khairul Muluk, M.R Khairul M.R. Khairul Muluk Mardiyono Mardiyono Mardiyono Mardiyono Meini Senewe Mochamad Makmur MR Khairul Muluk Mr. I Gede Eko Putra Sri Sentanu MR. Khairul Muluk Muh Tang Abdullah Muhammad Agung Zulkarnain Mujibur Rahman Khairul Muluk Muluk, MR Khairul Nurani, Farida Nurdianto, Ahmad Pawennei, Mulyati Prio Budi Leksono R. Heffi Achid Muharrom Saleh Soeaidy Sarwono . Septalinda, Ficky Septiana Pancawati Siti Rohmah Subhan Ramdlani Supranoto Supranoto Surya Maulana Suryadi . Tjahjanulin Tjahjanulin Tjahjanulin Tjahjanulin Tjahjanulin, Tjahjanulin Tun Susdiyanti Vivy Kristinae Widiarti, Sri Wike, Wike Wukak, Maria Fransiska Ure