p-Index From 2021 - 2026
7.695
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Daulat Hukum JURNAL MAHKAMAH AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Journal Analytica Islamica Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Journal of Humanities and Social Studies Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmiah Al-Hadi Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Law Development Journal Journal Of World Science Jurnal Interpretasi Hukum Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Asian Journal of Early Childhood and Elementary Education IIJSE El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies Reflektika
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM YANG MEMUTUSKAN VONIS PADA KASUS KORUPSI TIMAH HARVEY MOEIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Zulkifly; Syam, Syafruddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.863

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim yang memutuskan vonis pada kasus korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis, ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Populasi penelitian meliputi seluruh putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan sampel fokus pada putusan kasus Harvey Moeis. Instrumen penelitian berupa studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan kode etik hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan strategis dalam menjaga integritas hakim melalui pengawasan etik, namun pelaksanaannya terkendala pada keterbatasan kewenangan teknis yudisial dan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Perspektif Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap putusan, khususnya pada perkara korupsi yang berdampak pada kepentingan publik.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG NO. 17 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH: (STUDI KASUS KETIDAKTERTIBAN LAPORAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI DESA PAYA GAMBAR TAHUN 2023) Siregar, Muhammad Hatta; Syam, Syafruddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam perspektif Siyasah Maliyah, dengan studi kasus pada ketidaktertiban laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Paya Gambar tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal. Ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi fisik kegiatan, akibat lemahnya pemahaman regulasi, minimnya pelatihan teknis, kurangnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dari perspektif Siyasah Maliyah, kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik. Penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana desa agar tercipta tata kelola yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.
Problematic Division of Inheritance in Personal Assessment and the Perspective of Islamic Law and Positive Laws Dalimunthe, Fikri Al Muhaddits; Syam, Syafruddin; Nurcahaya, Nurcahaya
Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : SAINTIS Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33122/ejeset.v6i1.895

Abstract

Inheritance distribution is an essential part of resolving the assets left by a deceased individual. However, problems arise when the inheritance includes not only personal assets but also assets registered under the name of a foundation. In Islamic law, inheritance can only be distributed from assets personally owned by the deceased. In contrast, under Indonesian positive law specifically Law No. 16 of 2001 in conjunction with Law No. 28 of 2004 on Foundations foundation assets are not considered the private property of the founder, but are part of a legal entity. This study aims to analyze the issues in inheritance distribution involving personal and foundation assets from the perspective of Islamic law and positive law. This research employs a qualitative method with a normative-juridical approach. The results indicate that the misuse of foundation assets as part of an inheritance often leads to conflicts among heirs. Therefore, a thorough understanding and harmonization between the two legal systems are necessary to ensure fair and lawful inheritance distribution.
Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and its Impact on Society in Indonesia Amin, Ade Ulfa; Syam, Syafruddin; Yazid, Imam
Journal of World Science Vol. 2 No. 8 (2023): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v2i8.410

Abstract

Indonesia has different cultures, customs, and religions, as well as different beliefs; of course, each society has different rules, including marriage. Every marriage cannot be separated from the important influence of religion, belief, and culture of the community and religious leaders in the area where the community is located. The aim of this research is to explore knowledge about the perspective of Islamic religious law in interfaith marriages. This research also aims to determine the possible social impacts that can occur for those who enter into interfaith marriages in Indonesia. The research method used in this research is a normative legal research method, namely using legal material sources in the form of statutory regulations, court decisions/decisions, contracts/agreements/agreements, legal theory, and expert opinions. The results of the research obtained are that there are no loopholes, and potential interfaith marriages can be legalized according to religious law and law in Indonesia, apart from that, interfaith marriages can trigger potential conflicts between communities, family relationships, husband and wife relationships as well as the resulting negative impact on the resulting children, from interfaith marriages. This research has implications for comparisons of how other Muslim-majority countries handle interfaith marriages within the framework of Islamic law. This can provide valuable insight into alternative approaches and potential best practices for Indonesia.
Peran Kelompok KKN 110 UINSU Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Keterampilan Pendidikan Dan Wirausaha Kreatif Di Era Digitalisasi Syafruddin Syam; Yulia Indah Permata Sari; Apri Yani Sitompul; Andika Rahmad Siregar; Wirda Hayani Syahputri; Wahyuni Dazura; Nadia Br. Pasaribu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4256

Abstract

Penelitian ini membahas peran Kelompok KKN 110 UINSU dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan keterampilan pendidikan dan wirausaha kreatif di era digitalisasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tantangan yang dihadapi masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal, baik dalam bidang pendidikan maupun pengembangan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak pelatihan yang diberikan terhadap peningkatan keterampilan digital masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk keperluan pendidikan dan pemasaran produk lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara langsung kepada peserta pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam menggunakan teknologi digital, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan perbedaan tingkat pemahaman teknologi di kalangan peserta.
Perlindungan Petani Terkait Kebijakan Impor Beras Persprektif Mashlahah Mursalah Warsito; Syafruddin Syam
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 6 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i6.2951

Abstract

Mashlahah murlah is something that is good according to reason with the aim of realizing benefit or avoiding harm for human survival. This research aims to: Find out the rice import policy in Indonesia, the impact of rice imports on farmers, find out the form of farmer protection regarding the rice import policy from a mashlahah murlah perspective. This type of research is normative juridical with a conceptual approach and statute approach. The nature of this research is descriptive analysis. The data is processed and analyzed using qualitative methods. The results of the research provide an answer, namely: The policy of importing rice on a large scale from the beginning of 2021 to 2023 and even now is not appropriate because it causes greater harm, especially for farmers. on rice imports, as well as causing a decrease in farmers' income and disrupting the ideals of food sovereignty in Indonesia, the rice import policy from the Mashlahah Murlah perspective on farmer protection actually creates legal protection which must prioritize the welfare of farmers and society, helping farmers increase their income and quality of life in order to create food sovereignty in Indonesia.
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN FIKIH DAN UNDANG-UNDANG SERTA IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG ANOM KEC. PANCUR BATU DELI SERDANG Syam, Syafruddin; Ramadi, Bagus
Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/tazkir.v9i1.7165

Abstract

ABSTRAK Pernikahan dalam agama Islam ialah suatu bentuk ibadah, hal tersebut relevan terhadap defenisi perrnikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya pernikahan ialah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizhan guna mentaati perintah Allah serta melaksanaknnya yakni ibadah. Agama serta negara turut memberi aturan pernikahan, khususnya aturan negara pada usia calon suami dan istri hingga bisa diakui dewasa dan telah matang, dengan tujuan tercapainya keluarga yang harmonis. Namun didapati berbagai kasus pernikahan di bawah umur terjadi di Indonesia. Dari masalah tersebut, penulis akan meneliti terkait bagaimana aturan agama serta negara dalam mengatur pernikahan pada usia muda. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan penelitian lapangan. Setelah melakukan penelitian dengan menganalisa informasi dan data yang didapatkan, penulis berkesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan hukum Islam yang secara rinci mengatur batasan usia dalam pernikahan, hanya diatur oleh negara dalam undang-undang pernikahan. Penulis juga menemukan kesimpulan bahwa ada banyak faktor dan tujuan yang melatarbelakangi setiap dari calon pasangan suami istri melangsungkan pernikahan di bawah umur. Diantara faktor dan tujuannya ialah ingin menjaga agama, kehormatan dan meraih kebahagiaan serta kesejahteraan hidup. Seperti kasus pernikahan pasangan suami istri di bawah umur di daerah Pancur Batu di Desa Tanjung Anom. Mereka memutuskan menikah pada usia muda sebab calon suami yang datang ialah orang yang baik agama dan akhlaknya, sehingga mereka mengharapkan kehidupan pernikahan yang mereka jalani diberkahi sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Kata Kunci: Pernikahan di bawah Umur, Fikih, Undang-undang
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA Syam, Syafruddin
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 2 No 2 (2017): JURNAL Ilmiah AL-HADI
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v2i2.156

Abstract

As is known that the Islamic world in the past many produces great figures and thinkers whose names and works are still used and used as references in the face of various situations and problems that occur in the context of Muslim life. Khazanah Islamic intellectuals Abbasid caliphate era ever carved a golden history with the advancement of science and religious thought. One of the leading figures as well as the thinker and founder of the Islamic political scholarship of the Abbasid progress was Al-Mawardi.
A STUDY OF ISLAMIC LEGAL PHILOSOPHY OF THE CONCEPT OF COLLECTIVE PROPERTY IN INDONESIA BASED ON CORRECTIVE JUSTICE AND THE ISLAMIC EDUCATION MODEL Harahap, Rifnatul Hasanah; Pagar, Pagar; Syam, Syafruddin
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 03 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i03.4175

Abstract

Analysis of the Concept of Joint Assets in the Compilation of Islamic Law reviewed Based on Corrective Justice Values is an Islamic law study that discusses legal issues regarding joint assets. Based on the reality and legal developments that occur in Indonesian society, which is very dynamic, and from several court decisions, it was found that, in general, the panel of judges at the Religious Courts, in deciding cases for claims for the distribution of joint assets, did not depart from these laws and regulations, namely by dividing joint property equally (half share) between husband and wife. This rule causes many problems that occur when practicing the rulings of the religious courts, because not a few people consider that the distribution of joint assets does not fulfill a sense of justice. For this reason, it is necessary to understand in detail the distribution of joint assets based on the inculcation of Islamic values through education. This research model (mode of inquiry) is qualitative. While the approach used is philosophical legal research, In conclusion, this study shows that the distribution of joint assets between ex-husband and ex-wife, based on the value of corrective justice, should be divided according to the amount of effort between the two in obtaining assets during marriage, dividing equally (50:50, Article 97 KHI). is considered that there are times when not fulfilling a sense of justice is necessary when one party has committed an act that is detrimental to the other party (husband or wife) because it does not carry out what has become its obligation in the long term.
Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Terkait Pemboikotan Produk Israel (Tinjauan Aspek Ekonomi, Sosial Dan Politik) Syam, Syafruddin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i1.11140

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 83 of 2023 concerning the boycott of Israeli products, with a focus on its impact in North Sumatra Province from economic, social, and political aspects. The research method used in this study is qualitative using a legal sociology approach. The data sources used are primary data and secondary data with data collection methods, namely literature review and interviews. The results of the study obtained indicate that the MUI fatwa Number 83 of 2023 concerning the boycott of Israeli products, viewed from an economic aspect, has the potential to reduce the income of Israeli companies that rely on exports to international markets, including Indonesia. From a social aspect, this boycott is a manifestation of concern for the suffering of others and support for their struggle. From a political aspect, this fatwa has several implications, specifically support for Palestine. This study is expected to contribute to the understanding of the interaction between ulama fatwas, public policy, and public response in the context of sensitive international issues.
Co-Authors Achyar Zein Afif Syahputra Afifah Salsabila Lubis, Nurul Afsari, Rafika Hidayah Ahmad Tamami Akmaluddin Syahputra Akmaluddin Syahputra Akmaluddin Syaputra Ali Akbar Ali Saat Husaini Siregar Amin, Ade Ulfa Andika Rahmad Siregar Anggini, Rizki Anwar Anwar Anwar Anwar Apri Yani Sitompul Apriyanti Ritonga, Nurul Hidayah Ariffin, M. Khairul Bagus Ramadi Baihaqi, Raiehan Dalimunthe, Fikri Al Muhaddits Dasri Dasri Dasri, Dasri Dedy Kurniawansyah Bangun Fachruddin Zakarya Fatimah Zahara Gulo, Hadyan Hafsah Hafsah Harahap, Adelia Putri Harahap, Rifnatul Hasanah Herdi, Novantri Heri Firmansyah Husna, Lisa Raihanatul Imam Yazid Inasti, Nine Chintya Ayu Ingah Maulana Khair, , Marhamatul Larasati Nur Kharomah Lestari, Dewi Lubis, Zalfa Fadhillah Margolang, Alifiah Matondang, Maulidya Mora Muhammad Fadhil Muhammad Syahril Muhammad Syukri Albani Nasution Mutiara Sachputri Nadia Br. Pasaribu Nawir Yuslem Nawir Yuslem, Nawir Nazhira Ghaisani Noto Wibowo Nurcahaya, Nurcahaya Padia Putri Pagar Pagar Pagar, Pagar Permata, Cahaya Pratama, Rian Dandi Pulungan, Madinah Putri Nurhalizah Siregar Rahmi, Najwa Raiehan Baihaqi Ramadani, Ramadani Ramadi, Bagus Ramadina, Wardah Rifnatul Hasanah Harahap Rizki Muhammad Haris Safinda, Qory Sari, Yulia Indah Permata Sartiva, Oktia Dina Sipahutar, Alif Al Yasin Siregar, Muhammad Hatta Siregar, Muhammad Rizki Aulia Siregar, Muhammad Sya’ban Solihah, Mar’atus Sukiati Sukiati Syahnan Syahnan Syahputra, Afif Syahputra, Akmaluddin Syahrini Harahap Syofiaty Lubis Tarigan, Tetty Marlina Titi Susanti Wahyuni Dazura Warsito Wilda Lestari Wirda Hayani Syahputri Zainul Fuad Zainul Fuad Zaleha, Zaleha Zr, Surono Zuhrah, Afifatuz Zulkifly