Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.287
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Pagaruyuang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Semar : Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Otong Rosadi
Ekasakti University Master Of Law Program, Padang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA Otong Rosadi; Aswad Satria
UNES Law Review Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.294

Abstract

The Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is the legal basis used by the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in resolving minor crimes through restorative. Based on this regulation, the Pariaman District Prosecutor's Office for the last 2 (two) years from 2020 to June 2022 succeeded in resolving criminal acts that occurred with the concept of Restorative Justice as part of law enforcement. two) cases, 2 (two) cases of torture. The approach used in this study is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. The data used are secondary data as the main data and primary data as supporting data, which were collected through library research and field studies with interview techniques. All data were then compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form. Results Based on the research it can be explained that: First, the Juridical Implications of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Against Criminal Suspects, the Pariaman District Prosecutor's Office succeeded in committing 4 (four) criminal acts throughout 2020 until June 2022 with the Restorative Justice Method. However, only 2 (two) criminal acts ended peacefully and did not proceed to the District Court. Second, the obstacles faced by the Prosecutor's Office in implementing the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice against suspects of criminal acts consist of legal and non-legal obstacles. The legal obstacle is that the position of the prosecutor's regulation itself is not strong enough because the process of delaying the regulation is only regulated by a Ministerial-level regulation. Non-legal constraints have 2 (two) parts, namely Internal and External Constraints
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK Otong Rosadi; Ferdi Ferdi; Rahmat Hidayat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.281

Abstract

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tercantum beberapa bentuk Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang in-concreto. Menggunakan bahan hokum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen berupa Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sama-sama berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun, besar sanksi pidana yang dijatukan oleh Majelis hakim berbeda. Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, M. Kiki Fernanda Pgl. Mami Kiki Als. Amak adalah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, Mayferi Mahyudin panggilan Feri adalah berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.
NEGARA DAN KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DAN POSISI ILMU HUKUM TATA NEGARA Otong Rosadi
Lex Publica Vol. 3 No. 1 (2016)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.851 KB)

Abstract

Sejak Reformasi 1998 lalu hingga kini, kehidupan ketatanegaraan Indonesia bergerak dinamis. Di masa depan kehidupan ketatanegaraan Indonesia akan lebih dinamis. Dinamisasi politik ketatanegaraan akan melahirkan dua hal sekaligus. Pertama, kecenderungan politik menjadi lebih demokratis dan terbuka. Kedua menjadi semakin ruwet, dan mudah pecah (fragile). Kecenderungan ruwet dan mudah pecah sistem (politik) ketatanegaraan kita terjadi karena masa transisi kita yang lama dan Amandemen UUD 1945 bukanlah hasil amandemen yang sempurna. Kondisi ini menuntut lahirnya produk-produk hukum ketatanegaraan sebagai rule of game bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia sekarang dan di masa datang. Dalam konteks inilah Ilmu Hukum Tata Negara kelak akan menjadi materi pengajaran yang menarik minat (interessant) serta sangat penting (par-ecellence) bagi banyak kalangan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG Otong Rosadi; Abdul Kadir Jailani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.305

Abstract

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dari para penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal atau beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Komplesitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Peneggakan hukum oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Sijunjung sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deksriptif kualitatif.
PENERAPAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 5 TAHUN 2020 DALAM KEGIATAN PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan) Muhammad Reza; Otong Rosadi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.513

Abstract

Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated KPR Services has changed conventional mortgage services to an electronic system. With the enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020, every land office in Indonesia has provided pawning services electronically. The Pesisir Selatan District Land Office has implemented electronically integrated KPR services. The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative juridical approach as the main approach which is supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the research, discussion, and analysis it can be concluded as follows: First, the application of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 in Electronically Integrated Pawning Activities at the Land Office of Pesisir Selatan Regency is that when registering Mortgage Rights manually the PPAT must come in person to the BPN office representing the bank takes care of everything up to the issuance of the Mortgage certificate, now the PPAT's task is only to submit APHT through the electronic system. The second obstacle encountered in the Implementation of Permen ATR/BPN Number 5 of 2020 in Electronically Integrated Pawn Service Activities at the Pesisir Selatan District Land Office is more likely to be technical problems related to electronic systems, such as server interruptions and power outages.
IMPLEMENTASI PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA KAWASAN KETERLANJURAN Syamsul Bahary; Ismansyah Ismansyah; Otong Rosadi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.553

Abstract

Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Hal ini terutama dilakukan terhadap areal tumpang tindih atau areal keterlanjuran, sehingga sejarah lahan atau kawasan harus menjadi acuan dalam penyelesaiannya. Bagi Pekebun sawit yang kebunnya berada di kawasan hutan sebelum UUCK terbit dan memiliki izin seperti Izin Lokasi, IUP, dan STD-B, maka kepada Pekebun tersebut akan diberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun sejak UUCK terbit untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terhadap kebun yang ada di Kawasan hutan produksi akan diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan hutan. Jika terdapat tumpang tindih kebun sawit dengan Perizinan Pemanfaatan Hutan, maka akan diteliti mana yang lebih dahulu terbit. Kendala Dalam Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah kenyataan bahwa pelaku perkebunan merupakan korporasi adalah orang-orang yang mempunyai modal/capital yang sangat besar. Keengganan mereka mengurus izin dikarenakan sanksi pidana berupa denda bukanlah masalah besar bagi mereka. Rawannya petani dikriminalisasi karena lahannya diklaim masuk kawasan hutan. Koordinasi yang lemah antara Kepolisian dan dinas Kehutanan karena Kepolisin memiliki pemahaman terbatas dengan berbagai ketentuan perizinan bagi Kawasan keterlanjuran dalam hutan.
KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN TES KESEHATAN IKATAN DOKTER INDONESIA OLEH KPU TERHADAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK 2020 Leo Murphi; Otong Rosadi; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.346

Abstract

Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mensyaratkan calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 adalah menentukan standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Dokter yang tugaskan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan bakal calon. Selain itu harus siap bekerja diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang dipaparkan. Guna Kepastian hukum terhadap hasil tes Kesehatan maka bagi pasangan calon yang tidak lolos dapat mengajukan gugatan keberatan ke Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu akan merekomendasikan untuk melakukan tes kesehatan ulang dan jika kembali tidak lolos tes kesehatan maka panwaslu akan menerbitkan SK bagi pasangan yang tidak lolos tes Kesehatan. Pasangan calon bisa melakukan upaya hukum ke PTUN terkait penetapan tidak lolos tes kesehatan yang dikeluarkan oleh KPU. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya diantaranya Kurang nya sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Ketidak percayaan pasangan calon pilkada terhadap pelaksanaan tes kesehatan oleh IDI, Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah.
Criminal Law Policy Against Illegal Logging as an Effort to Protect National Forest Areas (Study on Solok Protection Forest Management Unit) Otong Rosadi; Dedi Afrizal
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.4

Abstract

The criminal act of illegal logging in detail has been regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry although the law does not mention the term illegal logging in limitation. In an effort to improve ecological functions and restore natural resource reserves, the West Sumatra Provincial government has made policies to reduce the rate of forest destruction (per year) through efforts to reduce critical land area and maintain forest sustainability, including by protecting forests from illegal logging and forest fires which are the cause of forest destruction. The problems discussed in this study are (1) what is the criminal law policy carried out in the context of preventing and enforcing the law against illegal logging? (2) What efforts can be made to enforce the law against illegal logging? This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is the Normative Juridical approach as the main approach supported by the Empirical Juridical approach. The data used are secondary data and primary data collected through literature studies and interviews. The data obtained are analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that First, the Criminal Law Policy Carried Out in the Framework of Prevention and Enforcement of Illegal Logging Crime is illustrated in the Legal Policy on illegal logging based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which explains crimes in the forestry sector formulated as stated in Article 50 and Article 78,  However, the so-called forestry crime is not formulated firmly, giving rise to multiple interpretations in some circles. Second, Law enforcement efforts against Illegal Logging crimes that can be carried out are: Harmonizing regional regulations with Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Providing severe sanctions against perpetrators of illegal logging crimes, Improving coordination between fellow law enforcement officials and with other related agencies, Eradicating corruption through the application of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of  2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Entrapping perpetrators of illegal logging crimes integrally (comprehensively), and Increasing the facilities, infrastructure, and operational budget for handling cases of illegal logging.
Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (Aanslibing) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia Marrio Ekasaputra; Iyah Faniyah; Otong Rosadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.844

Abstract

Land is the main source of people's prosperity and well-being. In an effort to control and own limited areas of land, sometimes people try to control and own emerging land. There is no definite data on the extent of state land originating from emerging land, so the process of controlling emerging land is outside the state's control. The BAL does not specifically regulate the issue of emerging land, but in a general formulation, that emerging land is under state control. Judicial regulation regarding emerging land, starting with the Minister of State for Agrarian Affairs Decree Number 410-1293 of 1996 concerning Controlling the Status of Rising Land and Reclamation Land and ATR/KBPN Ministerial Regulation No. 17 of 2016 concerning Land Management in Coastal Areas and Small Islands and PP no. 16 of 2004 concerning Land Use Management. Until now there has not been found a law that strictly regulates the existence of land arising. This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data obtained through library research and document studies. The data was then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.
EVALUASI PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) TAHUN 2014-2015 DI KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI Yoddizal Ali; Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State of Indonesia emphasizes the principle of social justice explicitly. Article 27 paragraph (2), Article 28H paragraph (3) and 34 paragraphs (1), (2), (3) and paragraph 4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandate government responsibility in the development of social welfare. The Central Government provides regional autonomy to improve the welfare of the people within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Local Government shall be given the right and authority to arrange and manage their own community welfare based on Law Number 12 Year 2009 regarding Social Welfare. One Billion One District Program is one of the Jambi Provincial Government's programs for the social welfare development of rural communities. This program was implemented by delegating some tasks and authority of the Governor of Jambi to the regent as head of the district administration. This research was conducted in Siulak Mukai Subdistrict with interview technique to get research data. In Siulak Mukai sub-district the success of this program in 2014-2015 is inseparable from the role of the sub-district head through the activities of home surgery, the cost of education of poor students / students, the procurement of agricultural machinery and non-agricultural equipment for farmer groups, business capital assistance, labor training and Health Insurance Area. However, in the implementation of this Samisake program there are several obstacles experienced by the subdistrict head, such as incomplete document of program beneficiary and limited operational fund.
Co-Authors Abdi Abdul Kadir Jailani Adhi Wibowo Afdhal Bustami Afrinal, Afrinal Afrizal, Dedi Ahwan Fanani Aji Wibowo Andrisno, Robi Anggraini, Nicel Riza Anriady Ardila, Mirza Aswad Satria Awi Ramadani Azan Fujiyanto Bahri, Afwanul Bilsofer Hikman Bisma Putra Pratama Darmini Roza Darmini Roza Dedi Afrizal Desi Fitria Dewi Nadya Maharani Donny Haryono Setyawan Edi Harto Edi Karan Prianto Edminuddin Edminuddin Fahmiron Febria, Thomas Ferdi Ferdi Ferdianto Purna Fitri, Iusticia Fujiyanto, Azan heince sagitarisa Helen, Zennis Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Jesastra Saragih Hikman, Bilsofer Ilham Putra Irwan Sukma Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Kadir Jailani, Abdul Kokoh Ariwibawa Leo Murphi M. Fauzal Mardianto Marrio Ekasaputra Masri, Reni Muhammad Reza Neni Vesna Madjid Rahmat Hidayat Ramadhan, Puja Ramadhani Ricky Edwar Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Saputra, Sigit Setyawan, Donny Haryono Siti Nurmala Sulistyowati Sulistyowati Susi Delmiati Sutrisno Sutrisno Syahrial Syamsul Bahary Widia Wiliandri Wiliandri, Widia Yardi, Novry Yoddizal Ali