Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.43
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Pagaruyuang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Semar : Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Otong Rosadi
Ekasakti University Master Of Law Program, Padang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Ramadani, Awi; Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 2 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.249

Abstract

Article 385 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government adheres to the norm that the Government's Internal Supervisory Apparatus is obliged to conduct an examination of alleged irregularities that are reported by the public. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The form of coordination between the Indonesian National Police and the Government's Internal Supervisory Apparatus in the Investigation of Corruption Crimes of Village Funds in the Legal Territory of the Pesisir Selatan Police is in the form of horizontal coordination. Coordination was carried out in 2019 there were 2 (two) investigations, in 2020 there was 1 (one) investigation regarding alleged criminal acts of corruption in the village funds of the South Gurun Panjang, Kec. Shadow. Furthermore, in 2021 there will be 1 (one) investigation regarding the alleged criminal act of misappropriation of village funds in Nagari Nanggalo Koto XI Tarusan. Coordination is carried out to examine documents related to state finances, namely village funds that are suspected of being misappropriated. The coordination carried out by the Pesisir Selatan Police with APIP has been carried out so far by telephone, Discussion, Exposure (Degree of Cases) which includes APIP. Obstacles in Coordination Between the Indonesian National Police and the Government's Internal Supervisory Apparatus in Investigating the Crime of Village Fund Corruption in the Legal Territory of the Pesisir Selatan Police is when the APIP states that the act was only an administrative error and then he pays compensation for the amount of money that is claimed for the loss, then law enforcement will discontinued. The role of APIP is only “understood” through various Memorandums of Understanding. On the other hand, the independence and competence of APIP is also a separate obstacle.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK Rosadi, Otong; Ferdi, Ferdi; Hidayat, Rahmat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.281

Abstract

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tercantum beberapa bentuk Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang in-concreto. Menggunakan bahan hokum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen berupa Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sama-sama berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun, besar sanksi pidana yang dijatukan oleh Majelis hakim berbeda. Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, M. Kiki Fernanda Pgl. Mami Kiki Als. Amak adalah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, Mayferi Mahyudin panggilan Feri adalah berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG Rosadi, Otong; Jailani, Abdul Kadir
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.305

Abstract

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dari para penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal atau beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Komplesitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Peneggakan hukum oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Sijunjung sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deksriptif kualitatif.
KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN TES KESEHATAN IKATAN DOKTER INDONESIA OLEH KPU TERHADAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK 2020 Murphi, Leo; Rosadi, Otong; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.346

Abstract

Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mensyaratkan calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 adalah menentukan standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Dokter yang tugaskan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan bakal calon. Selain itu harus siap bekerja diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang dipaparkan. Guna Kepastian hukum terhadap hasil tes Kesehatan maka bagi pasangan calon yang tidak lolos dapat mengajukan gugatan keberatan ke Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu akan merekomendasikan untuk melakukan tes kesehatan ulang dan jika kembali tidak lolos tes kesehatan maka panwaslu akan menerbitkan SK bagi pasangan yang tidak lolos tes Kesehatan. Pasangan calon bisa melakukan upaya hukum ke PTUN terkait penetapan tidak lolos tes kesehatan yang dikeluarkan oleh KPU. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya diantaranya Kurang nya sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Ketidak percayaan pasangan calon pilkada terhadap pelaksanaan tes kesehatan oleh IDI, Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah.
Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan oleh Karyawan Ariwibawa, Kokoh; Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.447

Abstract

Pasal 374 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan selaku kasir dengan cara menggelapkan uang pembayaran pasien pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Rumah Sakit. Atas kerugian yang dialami, Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang melaporkan perbuatan para pelaku ke Polresta Padang sesuai yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/330/K/VI/2020/SPKT Unit II, tanggal 27 Juni 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang diawali dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, kemudian penyidik Satreskrim Polresta Padang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana itu. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup penyidik meningkatkan status perkara ke Penyidikan dan melaksanakan rangkaian tindakan penyidikian berupa pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan, penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka telah melanggar Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP. Kendala dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang adalah orang yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada para tersangka selaku kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana.
Criminal Law Policy Against Illegal Logging as an Effort to Protect National Forest Areas (Study on Solok Protection Forest Management Unit) Rosadi, Otong; Afrizal, Dedi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.4

Abstract

The criminal act of illegal logging in detail has been regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry although the law does not mention the term illegal logging in limitation. In an effort to improve ecological functions and restore natural resource reserves, the West Sumatra Provincial government has made policies to reduce the rate of forest destruction (per year) through efforts to reduce critical land area and maintain forest sustainability, including by protecting forests from illegal logging and forest fires which are the cause of forest destruction. The problems discussed in this study are (1) what is the criminal law policy carried out in the context of preventing and enforcing the law against illegal logging? (2) What efforts can be made to enforce the law against illegal logging? This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is the Normative Juridical approach as the main approach supported by the Empirical Juridical approach. The data used are secondary data and primary data collected through literature studies and interviews. The data obtained are analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that First, the Criminal Law Policy Carried Out in the Framework of Prevention and Enforcement of Illegal Logging Crime is illustrated in the Legal Policy on illegal logging based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which explains crimes in the forestry sector formulated as stated in Article 50 and Article 78,  However, the so-called forestry crime is not formulated firmly, giving rise to multiple interpretations in some circles. Second, Law enforcement efforts against Illegal Logging crimes that can be carried out are: Harmonizing regional regulations with Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Providing severe sanctions against perpetrators of illegal logging crimes, Improving coordination between fellow law enforcement officials and with other related agencies, Eradicating corruption through the application of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of  2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Entrapping perpetrators of illegal logging crimes integrally (comprehensively), and Increasing the facilities, infrastructure, and operational budget for handling cases of illegal logging.
Restorative Justice Approach in Resolving Corruption Cases Based on State Financial Loss Recovery in Indonesia Setyawan, Donny Haryono; Iyah Faniyah; Otong Rosadi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/e060xt69

Abstract

Efforts to recover state losses due to corruption are carried out through additional criminal payments as stipulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001. These efforts have not succeeded and have given rise to other problems in law enforcement, namely arrears in substitute money, budget inefficiencies, and overcapacity in prisons. Therefore, other methods are needed as alternatives in dealing with corruption. This research study is about optimizing the recovery of state financial losses due to corruption crimes carried out with a restorative justice approach and the existence of restorative justice in corruption crimes based on state financial recovery. The specification of this study is descriptive analytical, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the study, restorative justice is optimal in recovering state financial losses and community losses, because recovery of state financial losses or community losses is a condition for solving corruption crimes with a restorative justice approach. This optimization causes the resolution of corruption crimes using a restorative justice approach to be more effective in preventing arrears of new substitute money than if cases were resolved through the courts, effective in overcoming the problem of budget inefficiencies in handling corruption cases with small losses, and effective in preventing the addition of new prisoners / prisoners in prisons that are already overcapacity. The existence of restorative justice in corruption crimes based on the recovery of state financial losses is only limited to policies that are at the stage before the investigation or pre-investigation. The settlement is in the form of a decision whether an investigation is carried out on a corruption report or not. The decision to be taken depends on the factor whether loss recovery has been made or not. If the loss has been recovered then the report is not continued to the investigation, otherwise if the loss is not recovered then an investigation is carried out (ultimum remedium).
The Effectiveness of the Performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police on the Security Level of the Padang-Sicincin Toll Road Construction Kurnia, Yossa Indra; Rosadi, Otong
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/kvr4ns29

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police in securing the construction of the Padang-Sicincin toll road is to maintain the safety of vital objects around the toll road and ensure the safety of workers and construction facilities so that the construction process is not disrupted. Conducting regular escorts at several conflict-prone points, especially in areas that reject toll road traffic. Crime prevention in the project area. Obstacles in the Performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police in securing the construction of the Padang-Sicincin toll road include limited personnel with special competencies to handle complex disturbances, lack of supporting facilities, such as modern communication equipment and patrol vehicles. Lack of coordination between the police and related institutions. Unclear procedures in handling conflicts. The effectiveness of the performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police on the level of security of the construction of the Padang-Sicincin Toll Road has been effective as seen from the success of placing personnel to carry out routine patrols and supervision throughout the project. Success anticipates social conflicts, crime, and environmental protests. Successful physical security, solid coordination.
Enforcement of Asn Discipline Laws Based on The Online Personnel System Application And Its Impact on Performance In The Office of The Lubuk Sikarah District, Solok City Otong Rosadi; Iyah Faniyah; Sutrisno, Sutrisno
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (January - February 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i2.304

Abstract

This research examines disciplinary law enforcement through the Online Civil Service System (KEPO), its obstacles and impact on ASN discipline. This type of research is normative juridical supported by empirical juridical. The data used is secondary and primary data. Secondary data was obtained from document studies and primary data was obtained by interviews. The data obtained was analyzed qualitatively, presented in a qualitative descriptive manner. First research results: In general, enforcement of disciplinary law through the KEPO system for ASN at the Kantor Camat Lubuk Sikarah is less effective. Even though discipline has been enforced by reducing or cutting additional employee income in accordance with Solok Mayor Regulation Number 17 of 2022 concerning Providing Additional Income to Regional ASN Employees. Second, the obstacles in enforcing disciplinary law through the KEPO system are: a) the legal factor is still weak: regulating the presence of a 50 meter radius, b) the law enforcement factor is still reluctant, c) the server facility factor is inadequate, d) the community understanding factor ASN in Kantor Camat Lubuk Sikarah regarding KEPO, e) Cultural Factors in the work environment in Lubuk Sikarah District, ASN's culture is reticent. Another finding from the research: there are ASNs who do not yet have an Android cellphone (camera) and a stable internet network. Meanwhile, the impact of implementing or enforcing ASN disciplinary laws on ASN performance in general has relatively increased, although it is still not effective.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG (Studi Pada Satsabhara Polresta Padang) Saputra, Sigit; Rosadi, Otong
UNES Law Review Vol. 1 No. 3 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i3.42

Abstract

Broadly speaking, gather and issue opinions as stipulated in Article 28 (e) Paragraph (3) of the 1945 Constitution, independence expresses opinion as stipulated in Law No. 9 of 1998, then everyone has the right to freedom of association. The practice is in the field, many demonstrations taste or demonstration that ended in riots that led to anarchists. In carrying out the task of handling mass riots during the Police demonstration using 1) Perkap No. 16 of 2006 concerning Mass Control Guidelines, 2) Protap/1/X/2010 concerning Countermeasures for Anarchy, 3) Perkap No. 1 of 2012 concerning Mass Unraveling Platoon, 4 ) Perkap No. 7 of 2012 concerning Procedures for Organizing Services, Safeguards and Handling of Cases of Public Opinion. The problems in this thesis are: First, how is the use of force by the Padang Police Satsabhara in dealing with anarchist demonstrations in Padang City? Second, the obstacles encountered by Padang Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City and how to overcome these obstacles? Third, how effective is the use of force by the Padang Police Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City?The specification of this research is a descriptive analytical study. The approach used is normative juridical as the main approach and supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. Based on the research and discussion, it can be seen that: First, the use of force by Satsabhara Polresta Padang in handling anarchist demonstrations in Padang City includes organizing services, organizing security and handling cases, carried out by using force, such as in the preparation stage before the demonstration , in the event of anarchist demonstrations and at the time of anarchist demonstration activities are over. Second, the obstacles encountered by Padang Satsabhara Polresta in handling anarchist demonstrations in Padang City are human rights problems, provocation from certain parties, legal unconsciousness of the community and lack of coordination with the Police and related agencies. Whereas the efforts made in handling the demonstration are; a). pre-emptive effort, b). preventive efforts, c). repressive efforts. Then the Police also made several efforts, namely by increasing the professionalism of members of the Police, coordinating with relevant agencies and conducting legal counseling to the community. Third, the effectiveness of the use of force by the Padang Police Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City based on its duties and authorities has shown performance in police actions to deal with anarchic demonstrations in Padang City that are optimal with the number of anarchist rallies in Padang City that have been handled.
Co-Authors Abdi Abdul Kadir Jailani Adhi Wibowo Adhi Wibowo Afdhal Bustami Afrinal, Afrinal Afrizal, Dedi Ahwan Fanani Aji Wibowo Aji Wibowo Ali, Yoddizal Andrisno, Robi Anggraini, Nicel Riza Anriady Ardila, Mirza Ariwibawa, Kokoh Aswad Satria Awi Ramadani Azan Fujiyanto Bahary, Syamsul Bahri, Afwanul Bilsofer Hikman Bisma Putra Pratama Bustami, Afdhal Darmini Roza Darmini Roza Dedi Afrizal Desi Fitria Desi Fitria Dewi Nadya Maharani Edi Harto Edi Karan Prianto Edminuddin Edminuddin Edminuddin, Edminuddin Edwar, Ricky Ekasaputra, Marrio Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Febria, Thomas Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Ferdianto Purna Fitri, Iusticia Fujiyanto, Azan HARTO, EDI heince sagitarisa Helen, Zennis Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Jesastra Saragih Hendra Saputra Hikman, Bilsofer Ilham Putra Irwan Sukma Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Jailani, Abdul Kadir Kadir Jailani, Abdul Kokoh Ariwibawa Kurnia, Yossa Indra Leo Murphi M. Fauzal Manao, Tiyer Desting Mardianto Marrio Ekasaputra Masri, Reni Muhammad Reza Muhammad Reza Mulyawan, Fitra Murphi, Leo Neni Vesna Madjid Prianto, Edi Karan Purna, Ferdianto Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat Ramadani, Awi Ramadhan, Puja Ramadhana, Teuku Ramadhani Ricky Edwar sagitarisa, heince Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Saputra, Sigit Saragih, Hendra Jesastra Satria, Aswad Setyawan, Donny Haryono Siregar, Sahnan Sahuri Siska, Diana Siti Nurmala Siti Nurmala Sukma, Irwan Sulistyowati Sulistyowati Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syahrial Syamsul Bahary Vesna Madjid, Neni Widia Wiliandri Wiliandri, Widia Yardi, Novry Yoddizal Ali