Articles
<![CDATA[EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN DAN TINGKAT KESADARAN HUKUM ANGGOTA POLRI OLEH BAGIAN HUKUM POLRES SAWAHLUNTO ]]>
<![CDATA[Hendra Jesastra Saragih]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>;
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.219
<![CDATA[Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri adalah dengan berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal yang sering dilakukan oleh personil Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto. Efektifitas Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri belum efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Ukuran efektifitas yang digunakan disini adalah masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri terutama adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kondisi ini juga membuat kesulitan bagi pemateri sosialisasi dalam memberikan bahan sosialisasi. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Basung ]]>
<![CDATA[Desi Fitria]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>;
<![CDATA[Neni Vesna Madjid]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1274
<![CDATA[Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penerapan Perlindungan Hak-hak Anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses Pemeriksaan dalam persidangan Anak dilakukan dengan cara pendampingan oleh orangtua/wali/orangtua asuh. Terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. Dalam hal penasehat hukum, apabila dari pihak terdakwa tidak bisa menyediakan penasehat hukum, maka pengadilan wajib menunjuk penasehat hukum dimana biayanya dibebankan kepada negara. Terdakwa harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu dari BAPAS anak. Persidangan dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan pakaian dinas, hadirnya orangtua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, dan tetap memberikan hak kepada terdakwa anak untuk didampingi penasihat hukum/advokat. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan upaya penanggulangan terhadap kendala tersebut adalah pembimbing kemasyarakatan terbatasnya jumlah anggotanya menyebabkan kadang kala pembimbing kemasyarakatan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. kadang kalanya orang tua tidak mau datang mendampingi anaknya dalam persidangan. Upaya mengatasi kendala yang ada antara lain Apabila Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, selain Hakim memberikan teguran kepada Jaksa untuk diteruskan kepada atasan Pembimbing Kemasyarakatan, juga hakim wajib menunda sidang tersebut sampai Pembimbing Kemasyarakatan hadir dipersidangan membawa hasil penelitian kemasyarakatan tersebut.]]>
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan oleh Karyawan ]]>
<![CDATA[Kokoh Ariwibawa]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.447
<![CDATA[Pasal 374 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan selaku kasir dengan cara menggelapkan uang pembayaran pasien pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Rumah Sakit. Atas kerugian yang dialami, Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang melaporkan perbuatan para pelaku ke Polresta Padang sesuai yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/330/K/VI/2020/SPKT Unit II, tanggal 27 Juni 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang diawali dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, kemudian penyidik Satreskrim Polresta Padang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana itu. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup penyidik meningkatkan status perkara ke Penyidikan dan melaksanakan rangkaian tindakan penyidikian berupa pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan, penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka telah melanggar Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP. Kendala dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang adalah orang yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada para tersangka selaku kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana.]]>
<![CDATA[Criminal Law Policy Against Illegal Logging as an Effort to Protect National Forest Areas (Study on Solok Protection Forest Management Unit) ]]>
<![CDATA[Rosadi, Otong]]>;
<![CDATA[Afrizal, Dedi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.4
<![CDATA[The criminal act of illegal logging in detail has been regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry although the law does not mention the term illegal logging in limitation. In an effort to improve ecological functions and restore natural resource reserves, the West Sumatra Provincial government has made policies to reduce the rate of forest destruction (per year) through efforts to reduce critical land area and maintain forest sustainability, including by protecting forests from illegal logging and forest fires which are the cause of forest destruction. The problems discussed in this study are (1) what is the criminal law policy carried out in the context of preventing and enforcing the law against illegal logging? (2) What efforts can be made to enforce the law against illegal logging? This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is the Normative Juridical approach as the main approach supported by the Empirical Juridical approach. The data used are secondary data and primary data collected through literature studies and interviews. The data obtained are analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that First, the Criminal Law Policy Carried Out in the Framework of Prevention and Enforcement of Illegal Logging Crime is illustrated in the Legal Policy on illegal logging based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which explains crimes in the forestry sector formulated as stated in Article 50 and Article 78, However, the so-called forestry crime is not formulated firmly, giving rise to multiple interpretations in some circles. Second, Law enforcement efforts against Illegal Logging crimes that can be carried out are: Harmonizing regional regulations with Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Providing severe sanctions against perpetrators of illegal logging crimes, Improving coordination between fellow law enforcement officials and with other related agencies, Eradicating corruption through the application of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Entrapping perpetrators of illegal logging crimes integrally (comprehensively), and Increasing the facilities, infrastructure, and operational budget for handling cases of illegal logging.]]>
<![CDATA[Restorative Justice Approach in Resolving Corruption Cases Based on State Financial Loss Recovery in Indonesia ]]>
<![CDATA[Setyawan, Donny Haryono]]>;
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/e060xt69
<![CDATA[Efforts to recover state losses due to corruption are carried out through additional criminal payments as stipulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001. These efforts have not succeeded and have given rise to other problems in law enforcement, namely arrears in substitute money, budget inefficiencies, and overcapacity in prisons. Therefore, other methods are needed as alternatives in dealing with corruption. This research study is about optimizing the recovery of state financial losses due to corruption crimes carried out with a restorative justice approach and the existence of restorative justice in corruption crimes based on state financial recovery. The specification of this study is descriptive analytical, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the study, restorative justice is optimal in recovering state financial losses and community losses, because recovery of state financial losses or community losses is a condition for solving corruption crimes with a restorative justice approach. This optimization causes the resolution of corruption crimes using a restorative justice approach to be more effective in preventing arrears of new substitute money than if cases were resolved through the courts, effective in overcoming the problem of budget inefficiencies in handling corruption cases with small losses, and effective in preventing the addition of new prisoners / prisoners in prisons that are already overcapacity. The existence of restorative justice in corruption crimes based on the recovery of state financial losses is only limited to policies that are at the stage before the investigation or pre-investigation. The settlement is in the form of a decision whether an investigation is carried out on a corruption report or not. The decision to be taken depends on the factor whether loss recovery has been made or not. If the loss has been recovered then the report is not continued to the investigation, otherwise if the loss is not recovered then an investigation is carried out (ultimum remedium).]]>
<![CDATA[Ide Bernegara dalam Konstitusi Indonesia: Rekonstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pascaamandemen ]]>
<![CDATA[Rosadi, Otong]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v1i2.569
<![CDATA[This article tries to answer the question of whether the idea of the state underlying the amendment of the 1945 Constitution? Then how to put this need in the context of (re) construction of statehood in the future. This writing is a description of the analysis with the normative approach of philosophical and juridical. The conclusion of this article states that the amendment of the 1945 Constitution, which was originally expected to improve the state administration system and state life, has actually reduced the ideas of the state that had originally been arranged systematically and directed by the founders of the state. The fifth amendment of the 1945 Constitution should be placed as the great effort of the Indonesian nation to restore the 1945 Constitution to its authenticity, as the document of the establishment of the State, the milestone of the nation's achievement / goal, the ideals and goals of the state, as well as the philosophy, values, a fundamental constitution.]]>
<![CDATA[Penggunaan Alat Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) ]]>
<![CDATA[Masri, Reni]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/cypm7883
<![CDATA[Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Penggunaan alat bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri Pasaman Barat adalah alat bukti surat temuan pihak kejaksaan selama penyidikan. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di Pulau Jawa yang masing-masing dengan agendanya melakukan tindak pidana korupsi dengan membesarkan anggaran seperti kuitansi pembayaran hotel, biaya rental mobil, tiket pulang pergi yang menyebabkan kerugian negara. tindak pidana korupsi yang ditemukan setelah adanya proses laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Penyidik menemukan kendala yaitu alat bukti surat yang dijadikan alasan sudah hilang atau sulit untuk ditemukan korupsi dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, korupsi dilakukan secara bersama-sama karena kelima terdakwa melakukan perjalanan dinas luar kota ke kota yang sama tetapi dengan tujuan instansi berbeda-beda sehingga masing-masing terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan karena harus merincikan satu persatu.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Anggraini, Nicel Riza]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/0k4ny383
<![CDATA[Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Akan tetapi, fakta di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan Tenaga Harian Lepas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum memperoleh pelakuan yang adil dan masih jauh dari kesejahteraan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Harian Lepas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif seperti: a) adanya dibuat surat perjanjian antara Tenaga Kerja Harian Lepas dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota b) adanya klausul yang jelas terkait Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian di Taspen, klausul tentang dapat menerima biaya lembur, biaya perjalanan dinas dan klausul tentang tata cara PHK dicantumkan dalam perjanjian. Perlindungan hukum represif yaitu: 1) memberikan sanksi administratif kepada pengusaha atau instansi yang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas secara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, 2) melakukan penangguhan (usaha) kepada pengusaha atau instansi yang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas tidak berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Kendala-kendala yang ditemukan oleh Tenaga Kerja Harian Lepas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah: 1) Aturan yang ada tidak memberikan ketegasan dalam memberikan upah yang layak kepada tenaga harian lepas, 2) Tidak ada ruang negosiasi antara Tenaga Harian Lepas dan Sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terkait keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, 3) Tidak ada klausul terkait jumlah gaji yang akan diterima Tenaga Harian Lepas dalam Perjanjian Kerja, 4) Tenaga Harian Lepas tidak patuh terhadap aturan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani.]]>
<![CDATA[Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman) ]]>
<![CDATA[Otong Rosadi]]>;
<![CDATA[Fitri, Iusticia]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/phcaa611
<![CDATA[Pembinaan anak berkonflik hukum memerlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan menyangkut kepentingan anak maupun penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Pengambilan keputusan dalam penanganan anak berkonflik hukum harus benar-benar dapat mengatur dan mengembangkan anak menuju masa depan yang dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, serta disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung ]]>
<![CDATA[Kadir Jailani, Abdul]]>;
<![CDATA[Rosadi, Otong]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/5zv3ee29
<![CDATA[Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dari para penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal atau beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Komplesitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Peneggakan hukum oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Sijunjung sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deksriptif kualitatif.]]>
