Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.455
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Policy & Governance Review Journal of Governance Jurnal Bina Praja Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Journal of Local Government Issues Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Journal of Government and Politics (JGOP) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Global Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Administrasi Publik Journal of Entrepreneur, Business and Management Sentra Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Anirwan Anirwan
Universitas Pancasakti Makassar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sustainable Urban Planning: Policy Approaches to Disaster Risk Reduction and Environmental Impact Mitigation in Makassar City A.M. Azhar Aljurida; Anirwan Anirwan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 8 No 1 (2026): JGLP, MAY 2026
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v8i1.2704

Abstract

The urgency of this research stems from the escalating risks of flooding and air pollution in Makassar City, driven by rapid urbanisation and the uncontrolled proliferation of motorised vehicles. The study aims to examine the potential of urban planning and sustainable mobility policies in mitigating disaster risks and environmental impacts, as well as to formulate more adaptive policy strategies. A qualitative research design was employed, with data collected through in-depth interviews, document analysis, observation, and focus group discussions (FGDs). Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus. The findings confirm that Makassar City faces severe ecological vulnerability as a result of the interplay between rapid urbanisation, land-use conversion, inadequate drainage infrastructure, and the extraordinarily high growth rate of motorised vehicles. These factors collectively contribute to annual flooding, air pollution, and the urban heat island effect. The situation reveals significant weaknesses in spatial planning and transportation policies, which remain predominantly oriented toward economic growth and have yet to be fully integrated with climate change adaptation principles. Furthermore, these policies are characterised by insufficient inter-agency coordination and limited community participation. Accordingly, policy strategies that prioritise green infrastructure development, drainage system revitalisation, environmentally sustainable public transportation, and climate-adaptive urban planning are identified as urgent imperatives for the resilience and long-term sustainability of Makassar City. In conclusion, climate-adaptive and sustainable urban planning constitutes a critical precondition for reducing disaster risk and preserving environmental quality in Makassar City.
Model Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Adi Asrul; Anirwan Anirwan; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1007

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui empat pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, model bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, model kolaboratif melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Keempat, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas model masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan, akurasi data, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pembaruan data secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Optimalisasi Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tisrawati T; Anirwan Anirwan; Sumardi Sumardi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi model implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Sinjai Timur telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggantikan sistem informasi daerah sebelumnya. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, dimensi komunikasi berjalan efektif melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana. Pada dimensi sumber daya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja, meskipun kompetensi operator telah memadai. Dimensi struktur birokrasi tidak mengalami hambatan karena seluruh pelaksanaan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur prosedur, mekanisme, dan pembagian tugas pengelola SIPD. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan perubahan sikap pelaksana dari awalnya resisten menjadi mendukung setelah merasakan manfaat SIPD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, optimalisasi implementasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas tata kelola pemerintahan daerah semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Inovasi Digital Governance dalam Tata Kelola Wilayah Maritim Pesisir Muhammad Sawir; Anirwan Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.894

Abstract

Wilayah maritim pesisir Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola, seperti kurangnya data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas layanan publik di sektor kelautan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menerapkan digital governance sebagai pendekatan inovatif dalam kebijakan pengelolaan wilayah maritim pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi digital governance dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah maritim pesisir Papua serta mengidentifikasi tantangan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan digital governance memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, integrasi data kelautan, akuntabilitas kebijakan, serta kualitas layanan publik di wilayah pesisir. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan literasi digital masyarakat pesisir masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan kontekstual untuk memastikan inovasi digital governance dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola wilayah maritim pesisir Papua.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Jemarang Jemarang; Nasir Nasir; Anirwan Anirwan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.936

Abstract

Besarnya alokasi dana Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya transparansi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurang optimalnya penyampaian informasi anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa pada dasarnya telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyampaian informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam forum musyawarah desa serta media informasi desa. Namun, penyediaan dan akses informasi masih belum optimal, terutama dalam hal sistematisasi informasi dan pemanfaatan media publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa juga masih bervariasi, sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih bersifat konsultatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, komunikasi publik, literasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat terwujud.
Blue Governance dan Tata Kelola Maritim Adaptif di Indonesia: Kajian Literatur Integrasi Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Ketahanan Pesisir Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Try Cahyo Nrugoho; Irfan Irfan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.960

Abstract

Transformasi pembangunan kelautan di Indonesia mengalami pergeseran dari eksploitasi menuju pendekatan berkelanjutan melalui blue economy dan penguatan tata kelola (blue governance). Namun, tantangan utama masih mencakup fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, partisipasi publik yang cenderung formalistik, serta akuntabilitas yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana konsep blue governance dan tata kelola maritim adaptif dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam integrasi partisipasi publik, akuntabilitas, dan ketahanan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi regulasi maritim yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih didominasi pendekatan sektoral dan koordinasi yang belum terintegrasi. Partisipasi publik masih lebih sering ditempatkan sebagai prosedur administratif daripada mekanisme substantif dalam pembentukan kebijakan, sementara akuntabilitas maritim belum sepenuhnya mampu memastikan transparansi, kejelasan tanggung jawab, dan pengawasan publik yang efektif. Kajian ini juga menegaskan bahwa ketahanan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola maritim, karena kapasitas adaptif wilayah pesisir sangat bergantung pada integrasi kebijakan, pelibatan masyarakat, dan institusi yang responsif terhadap dinamika sosial-ekologis. Dengan demikian, blue governance menjadi arah strategis bagi pembangunan maritim Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
Inovasi Digital Governance dalam Tata Kelola Wilayah Maritim Pesisir Muhammad Sawir; Anirwan Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.894

Abstract

Wilayah maritim pesisir Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola, seperti kurangnya data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas layanan publik di sektor kelautan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menerapkan digital governance sebagai pendekatan inovatif dalam kebijakan pengelolaan wilayah maritim pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi digital governance dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah maritim pesisir Papua serta mengidentifikasi tantangan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan digital governance memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, integrasi data kelautan, akuntabilitas kebijakan, serta kualitas layanan publik di wilayah pesisir. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan literasi digital masyarakat pesisir masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan kontekstual untuk memastikan inovasi digital governance dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola wilayah maritim pesisir Papua.
Co-Authors A.M Azhar Aljurida A.M. Azhar Aljurida Abasa, Sustrin Abdul Halim Abdul Rasyid Adi Asrul Adriana, Andi Nurilmi Aisyah Aisyah Akbar Taufik Aldri Frinaldi Aljuridaa, A.M.Azhar Almuhajir Haris, Almuhajir Amin, Muhammad As'ad Andi Nurilmi Adriana Arwakon, Herna Otta Aswar Annas Aswar Annas B, Irfan Buang, Ariyani Erwing Yanto Erwing Yanto Fachry Abda El Rahman Faisal Abubakar Firman Aziz Gunawan, Resky Nuralisa Hamdani Nur, Nur Harbani Paruki Hasniati HB, Erlina Herianto, Dedy Ibrahim, Muhammad Akmal Irawansyah Irawansyah Irfan B Irfan Irfan Irwan Ishak, Pertiwi Ismail Ismail Ivan Wijaya Jafar Jafar Jeffry Jeffry Jeffry Jemarang Jemarang Kahar Gani Kahar Gani Kala’Padang, Yuliati Kamaluddin, Santrio Ksatriawan Zaenuddin La Wungo, Supriyadi Lambali, Suryadi Mallappiang, Nasiratunnisaa Maradona, Zadrak Awan Maulana, Achmad Amzal Mirsa, Sitti Muhammad Sawir Nasir Nasir Nasir Nasir Nasir Nasir Nasir, Norma Nur Hamadani Nur Nur Hamdani Nur Nur Istiqamah, Nur Nur, Nur Hamdani Nurafni Shahnyb Ondikeleuw, Margaretha Pongtuluran, Rhina Qamal Qamal Qomarrullah, Rif’iy Rahman Rumaday Rahmatul Hidayat Ramadhan, Rury Rauf , Nur Inayah Saputra, Sakral Wijaya Sari, Andi Mu’tiah Shahnyb, Nurafni Siswahyudianto Siti Fatimah Sitti Fatimah Sumardi . Sumardi Sumardi Sumardi Sumardi Sumardi Sumardi Susilawaty, Susilawaty Syaharuddin Syaharuddin Syahrul Usman Syam, Rahmat Fuadi Syamsul, Muharti Taufik , Akbar Taufik, Akbar Tawakkal Baharuddin, Tawakkal Tisrawati T Tri Cahyo Nugroho Try Cahyo Nrugoho Wulandari S, Lestari Zainal, Nining Haslinda Zaldi Rusnaedy Zaldi Rusnaedy S