Garuda - Garba Rujukan Digital

Inovasi Digital Governance dalam Tata Kelola Wilayah Maritim Pesisir Sawir, Muhammad; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.894

Wilayah maritim pesisir Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola, seperti kurangnya data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas layanan publik di sektor kelautan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menerapkan digital governance sebagai pendekatan inovatif dalam kebijakan pengelolaan wilayah maritim pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi digital governance dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah maritim pesisir Papua serta mengidentifikasi tantangan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan digital governance memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, integrasi data kelautan, akuntabilitas kebijakan, serta kualitas layanan publik di wilayah pesisir. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan literasi digital masyarakat pesisir masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan kontekstual untuk memastikan inovasi digital governance dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola wilayah maritim pesisir Papua.

Inovasi Digital Governance dalam Tata Kelola Wilayah Maritim Pesisir Sawir, Muhammad; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.894

Wilayah maritim pesisir Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola, seperti kurangnya data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas layanan publik di sektor kelautan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menerapkan digital governance sebagai pendekatan inovatif dalam kebijakan pengelolaan wilayah maritim pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi digital governance dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah maritim pesisir Papua serta mengidentifikasi tantangan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan digital governance memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, integrasi data kelautan, akuntabilitas kebijakan, serta kualitas layanan publik di wilayah pesisir. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan literasi digital masyarakat pesisir masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan kontekstual untuk memastikan inovasi digital governance dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola wilayah maritim pesisir Papua.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Yanto, Erwing; Anirwan, Anirwan; Nugroho, Tri Cahyo; Irwan, Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Yanto, Erwing; Anirwan, Anirwan; Nugroho, Tri Cahyo; Irwan, Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Jemarang, Jemarang; Nasir, Nasir; Anirwan, Anirwan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.936

Besarnya alokasi dana Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya transparansi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurang optimalnya penyampaian informasi anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa pada dasarnya telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyampaian informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam forum musyawarah desa serta media informasi desa. Namun, penyediaan dan akses informasi masih belum optimal, terutama dalam hal sistematisasi informasi dan pemanfaatan media publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa juga masih bervariasi, sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih bersifat konsultatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, komunikasi publik, literasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat terwujud.

Konstruksi Media terhadap Tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Liputan Berita Daring: Fokus pada Aspek yang Ditonjolkan Ksatriawan Zaenuddin; Anirwan
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026): [Sedang Berjalan]
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.2987

This study analyzes the media construction of the Free Nutritious Meal (MBG) program’s objectives in online news coverage through the lens of agenda-setting theory. It emphasizes three main dimensions—object salience, attribute salience, and actor salience—to understand how the media shapes issue priorities, policy interpretations, and the dominant voices in public discourse. Using a descriptive qualitative case study design, 150 articles from Kompas.com, Detik.com, and Tempo.co were analyzed via NVivo 15. The results indicate that coverage is dominated by objectives related to nutritional intake and stunting reduction (42.01%); while other objectives, such as food security and economic growth, receive significantly less attention. At the attribute level, the media frames the MBG program primarily as a nutrition-based intervention for vulnerable groups, marginalizing other development dimensions. At the actor level, discourse is dominated by state entities—specifically the National Nutrition Agency (BGN) and various ministries—reflecting a state-centered agenda. These findings highlight the need to position the MBG program as a cross-sectoral policy and strengthen inclusive public communication.

THE EFFECT OF BUREAUCRATIC DIGITALIZATION ON ADMINISTRATIVE BURDENS AND ACCESS TO PUBLIC SERVICES AMONG MARGINALIZED COMMUNITIES IN MAKASSAR CITY Sumardi Sumardi; Kahar Gani; Anirwan Anirwan; Nasir Nasir; Abdul Halim
Natapraja Vol. 14 No. 1 (2026): Digital and Collaborative Governance
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/natapraja.v14i1.94604

This study examines the effects of bureaucratic digitalization on administrative burdens and access to public services among marginalized communities in Makassar City, Indonesia. While digital technologies are promoted to improve service efficiency, transparency, and accessibility, digitalization may also introduce new administrative challenges, especially for vulnerable groups. This research adopts a quantitative correlational design with structured questionnaires administered to 200 citizens and 50 public servants who have direct experience with digitalized public services. Data were analyzed using multiple linear regression, confirming that digitalization has a positive and significant impact on access to public services (B = 0.416, p < 0.001), indicating that digital systems enhance service availability. However, the analysis also reveals that digitalization increases administrative burdens (B = 0.174, p = 0.007), suggesting that marginalized communities face greater learning, compliance, and psychological costs. Multivariate analysis further supports that digitalization simultaneously affects both administrative burdens and service access. These findings highlight the dual nature of digital governance, where improvements in access may coincide with heightened administrative challenges. The study emphasizes the importance of inclusive digital design, adequate user support, and hybrid service models to ensure that bureaucratic digitalization benefits all citizens, particularly marginalized groups.

Sustainable Urban Planning: Policy Approaches to Disaster Risk Reduction and Environmental Impact Mitigation in Makassar City A.M. Azhar Aljurida; Anirwan Anirwan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 8 No 1 (2026): JGLP, MAY 2026
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v8i1.2704

The urgency of this research stems from the escalating risks of flooding and air pollution in Makassar City, driven by rapid urbanisation and the uncontrolled proliferation of motorised vehicles. The study aims to examine the potential of urban planning and sustainable mobility policies in mitigating disaster risks and environmental impacts, as well as to formulate more adaptive policy strategies. A qualitative research design was employed, with data collected through in-depth interviews, document analysis, observation, and focus group discussions (FGDs). Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus. The findings confirm that Makassar City faces severe ecological vulnerability as a result of the interplay between rapid urbanisation, land-use conversion, inadequate drainage infrastructure, and the extraordinarily high growth rate of motorised vehicles. These factors collectively contribute to annual flooding, air pollution, and the urban heat island effect. The situation reveals significant weaknesses in spatial planning and transportation policies, which remain predominantly oriented toward economic growth and have yet to be fully integrated with climate change adaptation principles. Furthermore, these policies are characterised by insufficient inter-agency coordination and limited community participation. Accordingly, policy strategies that prioritise green infrastructure development, drainage system revitalisation, environmentally sustainable public transportation, and climate-adaptive urban planning are identified as urgent imperatives for the resilience and long-term sustainability of Makassar City. In conclusion, climate-adaptive and sustainable urban planning constitutes a critical precondition for reducing disaster risk and preserving environmental quality in Makassar City.

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search