Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan Kompetensi Pengelola Jurnal Melalui Workshop Pengelolaan Jurnal Menuju Akreditasi Nasional Nur, Nur Hamdani; Aziz, , Firman; Adriana, Andi Nurilmi; Shahnyb, Nurafni; Taufik , Akbar; Anirwan, Anirwan
GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2022): Mei 2022, GLOBAL ABDIMAS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/globalabdimas.v2i1.347

Tujuan kegiatan workshop pengelolaan jurnal dengan tema “Tata Kelola Jurnal Menuju Akreditasi Nasional” adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pengelola jurnal lingkup Universitas Pancasakti dalam mempersiapkan jurnal menuju akreditasi nasional oleh melalui Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional). Peserta dalam program ini adalah dosen dan staff lingkup Universitas Pancasakti yang masuk dalam keanggotaan pengelolaan Jurnal kampus. Permasalahan peserta dalam hal ini adalah tidak mengenali sistem Open Journal System (OJS), tidak memahami dengan baik pengelolaan jurnal dengan Open Journal System (OJS), dan kurangnya pengetahuan penataan Open Journal System (OJS) sesuai standar akreditasi yang ditetapkan. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengenalan tentang OJS, pelatihan pengelolaan sesuai tahapan dalam proses penerbitan jurnal dengan OJS, serta pelatihan penataan OJS sesuai standar akreditasi. Hasil kegiatan pengabdian adalah peserta dapat mengenali OJS serta tahapan OJS dalam proses penerbitan jurnal, sera peserta memiliki pengetahuan penataan OJS dengan baik dan benar. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan selanjutnya demi menyelesaikan permasalahan-permasalahan para peserta.

Tantangan Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Kota Makassar: Evaluasi Dan Rekomendasi Kebijakan Adaptif Aljuridaa, A.M.Azhar; Anirwan, Anirwan
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v13i1.26845

The urgency of this research highlights the need for effective solutions to reduce the vulnerability of Makassar City residents to the risk of flood disasters, which consistently result in significant impacts on the lives and security of affected communities. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of flood disaster risk mitigation policies that have been implemented in Makassar City and identify the main inhibiting factors in their implementation, including formulating adaptive policies that are responsive to these challenges. This research uses a qualitative approach with data collection sourced from interviews, documentation and observations. The data obtained was then coded with Nvivo 12 Plus. These findings indicate that the effectiveness of flood disaster risk mitigation policies in Makassar City is still hampered by several factors, including weak coordination between the government, developers and the community, as well as inconsistent law enforcement regarding land conversion. Inadequate drainage infrastructure and lack of public awareness are also challenges. To overcome this problem, responsive adaptive policies are needed, including increased cross-sector cooperation, stricter law enforcement, infrastructure maintenance, and more inclusive socialization programs. This holistic approach is expected to increase the resilience of Makassar City to the threat of flooding in the future.

Evaluasi Program RESPEK dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo Sawir, Muhammad; Anirwan, Anirwan; Susilawaty, Susilawaty; Maradona, Zadrak Awan
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i2.19747

Penelitian ini bertujuan menjelaskan evaluasi Program RESPEK dan dampak bagi masyarakat Kampung Dalam mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, panyajian data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi input Program RESPEK dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo belum berjalan optimal, karena dana RESPEK berjalan dengan baik dengan anggaran seratus juta rupiah per setiap Kampung, dana training belum berjalan dengan baik disebabkan masyarakat penerima dana RESPEK belum bisa membuat perencanaan anggaran training dengan baik, dana transport belum berjalan sebagimana mestinya disebabkan jalanan bervariasi ada jalan baik tetapi sebaliknya ada yang rusak dan sulit dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua. Evaluasi proses Program RESPEK belum berjalan optimal yang disebabkan karena masyarakat Kampung belum mampu untuk merencanakan penggunaan dana RESPEK tersebut, fasilitator tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Yahukimo, pendampingan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan RESPEK belum memadai. Evaluasi output Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo belum dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarakat Kampung belum siap menerima dana RESPEK dengan merinci Program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kampung lebih baik. Hal ini karena sumberdaya manusia masyarakat Kampung rata-rata tergolong rendah, dibandingkan dengan daerah lain di luar Papua secara umum.

Kajian Literatur: Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Transformasi Digital Layanan Publik di Indonesia B, Irfan; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.659

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi layanan publik di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari berbagai sumber kajian literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya. Penelitian ini menguji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, kemampuan pemerintah dalam mengatasi resistensi internal dan mendorong adopsi teknologi di seluruh lapisan birokrasi. Kedua, pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat (co-production) dalam mendesain dan mengimplementasikan layanan digital. Ketiga, perancangan platform digital yang user-friendly dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang teknologi atau geografis. Keempat, pengelolaan sumber daya teknologi yang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur dan keamanan data. Kelima, pengembangan program pelatihan komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital. Keenam, pentingnya membangun transparansi dan kepercayaan publik untuk memastikan legitimasi dan partisipasi aktif dalam pemanfaatan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan inklusif dan komprehensif yang memperhatikan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan digitalisasi layanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

Implemetasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 2 No. 3 (2022): Juli 2022, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang implemetasi kebijakan perlindungan Khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Analisis hasil mengunakan analisis dari indikator yang diambil dari kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan Khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitasi dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan kota layak anak di kota Makassar (studi Kasus perlindungan Khusus) sudah terlaksana dengan merata walaupun masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat.

Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur B, Irfan; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 1 (2023): Nopember 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v4i1.477

Digitalisasi adalah data dari bentuk fisik menjadi format digital yang dapat diproses menggunakan teknologi informasi. pemerintah perlu memanfaatkan berbagai platform online seperti website, aplikasi seluler, media sosial. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem e-government dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Digitalisasi memainkan peran penting dalam memajukan pelayanan publik dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru. Tujuannya adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Hasil analisis mengambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah memulai reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pemerintahan, yang merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Urgensi dan upaya pemerintah untuk transformasi digital Indonesia terkait aspek infrastruktur telekomunikasi yang memadai, demografi muda dan melek teknologi, kebijakan/peraturan pendukung, dan ekosistem yang mendukung transformasi. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi untuk menciptakan hal-hal baru dan mengubah proses bisnis, budaya, dan layanan pelanggan untuk merespons perubahan model bisnis dan kebutuhan pelanggan, olehnya itu, pentingnya inisiatif pemerintah, kebutuhan transformasi digital, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan layanan publik yang efisien dan transparan serta pentingnya kesiapan teknologi dan transformasi digital dalam konteks administrasi publik.

Explorasi Implementasi Digitalisasi Desa: Studi Literatur Irfan B; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.546

Digitalisasi desa telah menjadi fokus utama dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung transformasi digital di tingkat desa, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini secara eksploratif menganalisis konsep digitalisasi desa dengan tujuan mengidentifikasi peluang, tantangan, dan kebijakan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, implementasi digitalisasi desa masih dihadapkan pada beberapa kendala utama, di antaranya kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil antara lain: peningkatan infrastruktur digital, pengembangan program literasi digital yang komprehensif, serta penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, digitalisasi desa dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Kajian Literatur: Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Transformasi Digital Layanan Publik di Indonesia B, Irfan; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.659

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi layanan publik di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari berbagai sumber kajian literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya. Penelitian ini menguji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, kemampuan pemerintah dalam mengatasi resistensi internal dan mendorong adopsi teknologi di seluruh lapisan birokrasi. Kedua, pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat (co-production) dalam mendesain dan mengimplementasikan layanan digital. Ketiga, perancangan platform digital yang user-friendly dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang teknologi atau geografis. Keempat, pengelolaan sumber daya teknologi yang efektif dan efisien, termasuk infrastruktur dan keamanan data. Kelima, pengembangan program pelatihan komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital. Keenam, pentingnya membangun transparansi dan kepercayaan publik untuk memastikan legitimasi dan partisipasi aktif dalam pemanfaatan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan inklusif dan komprehensif yang memperhatikan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan digitalisasi layanan publik yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

Konstruksi Media terhadap Tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Liputan Berita Daring: Fokus pada Aspek yang Ditonjolkan Ksatriawan Zaenuddin; Anirwan
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026): [Sedang Berjalan]
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.2987

This study analyzes the media construction of the Free Nutritious Meal (MBG) program’s objectives in online news coverage through the lens of agenda-setting theory. It emphasizes three main dimensions—object salience, attribute salience, and actor salience—to understand how the media shapes issue priorities, policy interpretations, and the dominant voices in public discourse. Using a descriptive qualitative case study design, 150 articles from Kompas.com, Detik.com, and Tempo.co were analyzed via NVivo 15. The results indicate that coverage is dominated by objectives related to nutritional intake and stunting reduction (42.01%); while other objectives, such as food security and economic growth, receive significantly less attention. At the attribute level, the media frames the MBG program primarily as a nutrition-based intervention for vulnerable groups, marginalizing other development dimensions. At the actor level, discourse is dominated by state entities—specifically the National Nutrition Agency (BGN) and various ministries—reflecting a state-centered agenda. These findings highlight the need to position the MBG program as a cross-sectoral policy and strengthen inclusive public communication.

THE EFFECT OF BUREAUCRATIC DIGITALIZATION ON ADMINISTRATIVE BURDENS AND ACCESS TO PUBLIC SERVICES AMONG MARGINALIZED COMMUNITIES IN MAKASSAR CITY Sumardi Sumardi; Kahar Gani; Anirwan Anirwan; Nasir Nasir; Abdul Halim
Natapraja Vol. 14 No. 1 (2026): Digital and Collaborative Governance
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/natapraja.v14i1.94604

This study examines the effects of bureaucratic digitalization on administrative burdens and access to public services among marginalized communities in Makassar City, Indonesia. While digital technologies are promoted to improve service efficiency, transparency, and accessibility, digitalization may also introduce new administrative challenges, especially for vulnerable groups. This research adopts a quantitative correlational design with structured questionnaires administered to 200 citizens and 50 public servants who have direct experience with digitalized public services. Data were analyzed using multiple linear regression, confirming that digitalization has a positive and significant impact on access to public services (B = 0.416, p < 0.001), indicating that digital systems enhance service availability. However, the analysis also reveals that digitalization increases administrative burdens (B = 0.174, p = 0.007), suggesting that marginalized communities face greater learning, compliance, and psychological costs. Multivariate analysis further supports that digitalization simultaneously affects both administrative burdens and service access. These findings highlight the dual nature of digital governance, where improvements in access may coincide with heightened administrative challenges. The study emphasizes the importance of inclusive digital design, adequate user support, and hybrid service models to ensure that bureaucratic digitalization benefits all citizens, particularly marginalized groups.

Title

Found 47 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 47 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 47 Documents
Search