Articles
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya ]]>
<![CDATA[Muhammad Sawir]]>;
<![CDATA[Harbani Paruki]]>;
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v5i1.804
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis implementasi kebijakan pomolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya 2) menganalisis model implementasi kebijakan pomolisian masyarakat di Kampung Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Desain dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber informasi dari beberapa informan internal personil anggota polsek Kurulu dan eksternal tokoh masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pendekatam teori yang digunakan adalah model implementasi Van Metter dan Van Horn, yaitu; 1) Standard dan tujuan kebijkan 2) Sumber daya 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi pelkasana, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. Hasil penelitian diperoleh pertama Standard dan tujuan kebijkan di Kampung Wilayah Polsek Kurulu sudah berjalan sesuai dengan yang diharapakan, kedua sumber daya personil ditemukan masih sangat terbatas, ketiga karatreistik organisasi cukup baik karena tercipta keakraban antara pimpinan dan bawahan dengan baik, keempat komunikasi dalam bentuk sosialisasi terlihat berjalan dengan baik dan ke lima kondisi sosial, ekonomi, dan politik cukup mendukung terhadap implementasi Polmas yaitu kerukunan, gotong royong, dan totong menolong antar warga masyarakat di wilayah Polsek Kerulu berjalan dengan baik. Selain itu tercipta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat sangat baik.]]>
<![CDATA[Urbanization and Climate Resilience: How is Vulnerability and Poverty in Makassar ]]>
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Volume 8 Issue 2: (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jog.v8i2.18933
<![CDATA[This article examines how the processes of urbanization and climate resilience are related to vulnerability and poverty. This article aims to determine the correlation between climate resilience, vulnerability, and poverty. From a methodological point of view, this is qualitative research using the collection of documents, such as the Regional Action Plan for Climate Change Adaptation-Disaster Risk Reduction (RAD API-PRB) and documents from government websites. The findings of this study illustrate that urbanization followed by development impacts land-use change. Land degradation due to urbanization and climate change will have direct human impacts due to extreme events and increased vulnerability, with significant environmental, economic, and social consequences for communities, particularly the poorest communities, who are most vulnerable. We suggest developing ways to reduce vulnerability through strategic management planning to reduce exposure to stress, sensitivity, and adaptive capacity.]]>
<![CDATA[Collective Action and Climate Change Adaptation in Makassar ]]>
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>;
<![CDATA[Qamal Qamal]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 1 (2023): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v5i1.13376
<![CDATA[Climate change is a problem that requires a variety of responses from individuals and institutions. Each entity can influence climate change policy and action, but as a complex matter, it is not surprising that there are deficiencies in climate change policy. This challenge highlights the need better to understand the selection of climate change adaptation programs. Therefore, this study aims to analyze how the collective action of various Makassar City Government institutions in the climate change adaptation program. This study uses a qualitative exploratory approach, with data collection through interviews and document review. The results of this study indicate that the collective action of the Makassar City Government can be assessed at the Climate Change Adaptation Working Group (Pokja-API), which consists of six institutions. It is just that the coordination between institutions that are members of the Working Group there is still a missing link between the programs that are the priorities of each institution.]]>
<![CDATA[Evaluasi Program RESPEK dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo ]]>
<![CDATA[Muhammad Sawir]]>;
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>;
<![CDATA[Susilawaty Susilawaty]]>;
<![CDATA[Zadrak Awan Maradona]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v5i2.19747
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan evaluasi Program RESPEK dan dampak bagi masyarakat Kampung Dalam mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, panyajian data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi input Program RESPEK dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo belum berjalan optimal, karena dana RESPEK berjalan dengan baik dengan anggaran seratus juta rupiah per setiap Kampung, dana training belum berjalan dengan baik disebabkan masyarakat penerima dana RESPEK belum bisa membuat perencanaan anggaran training dengan baik, dana transport belum berjalan sebagimana mestinya disebabkan jalanan bervariasi ada jalan baik tetapi sebaliknya ada yang rusak dan sulit dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua. Evaluasi proses Program RESPEK belum berjalan optimal yang disebabkan karena masyarakat Kampung belum mampu untuk merencanakan penggunaan dana RESPEK tersebut, fasilitator tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Yahukimo, pendampingan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan RESPEK belum memadai. Evaluasi output Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo belum dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarakat Kampung belum siap menerima dana RESPEK dengan merinci Program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kampung lebih baik. Hal ini karena sumberdaya manusia masyarakat Kampung rata-rata tergolong rendah, dibandingkan dengan daerah lain di luar Papua secara umum.]]>
<![CDATA[Developing a New Capital City (IKN) In Indonesia: A Thematic Analysis ]]>
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>;
<![CDATA[A. M. Azhar Aljurida]]>;
<![CDATA[Tawakkal Baharuddin]]>
<![CDATA[ Policy & Governance Review Vol 8 No 1 (2024): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association for Public Administration ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30589/pgr.v8i1.863
<![CDATA[The urgency of this research was identified from the ambitious new capital city (IKN) development project. This research aims to respond to this issue by studying the development plan. The method chosen is qualitative with a thematic analysis approach. The research data source comes from the official government website by searching official documents. The analysis tool that is maximized in data coding is Nvivo 12 Plus. This study mapped three critical themes in the IKN development plan, including the principles of development of the new capital city (IKN), the position and specificities of the new capital city (IKN), and the government's strategic efforts. In general, the IKN development theme focuses on an Indonesia-centric development orientation, development, and adaptation to the use of renewable technology and the clean technology industry for more environmentally friendly mobility and utilities, as well as accelerating the transformation of the Indonesian economy. This idea requires a government response by developing supporting infrastructure, including budget, governance, bureaucracy, and resources, and maintaining the social situation in development areas. This study is of academic interest because it provides insight into the principles and strategies underlying the development of Indonesia's new capital city (IKN), contributing to scientific discourse on sustainable development and government initiatives.]]>
<![CDATA[Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur ]]>
<![CDATA[B, Irfan]]>;
<![CDATA[Anirwan, Anirwan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 1 (2023): Nopember 2023, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v4i1.477
<![CDATA[Digitalisasi adalah data dari bentuk fisik menjadi format digital yang dapat diproses menggunakan teknologi informasi. pemerintah perlu memanfaatkan berbagai platform online seperti website, aplikasi seluler, media sosial. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem e-government dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Digitalisasi memainkan peran penting dalam memajukan pelayanan publik dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru. Tujuannya adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis. Hasil analisis mengambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah memulai reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pemerintahan, yang merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Urgensi dan upaya pemerintah untuk transformasi digital Indonesia terkait aspek infrastruktur telekomunikasi yang memadai, demografi muda dan melek teknologi, kebijakan/peraturan pendukung, dan ekosistem yang mendukung transformasi. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi untuk menciptakan hal-hal baru dan mengubah proses bisnis, budaya, dan layanan pelanggan untuk merespons perubahan model bisnis dan kebutuhan pelanggan, olehnya itu, pentingnya inisiatif pemerintah, kebutuhan transformasi digital, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan layanan publik yang efisien dan transparan serta pentingnya kesiapan teknologi dan transformasi digital dalam konteks administrasi publik.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI INOVATIF PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DOSAY DISTRIK SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Sawir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Wulandari S, Lestari]]>;
<![CDATA[Qomarrullah, Rif’iy]]>;
<![CDATA[Fatimah, Siti]]>;
<![CDATA[Kala’Padang, Yuliati]]>;
<![CDATA[Kamaluddin, Santrio]]>;
<![CDATA[Susilawaty, Susilawaty]]>;
<![CDATA[Abubakar, Faisal]]>;
<![CDATA[Pongtuluran, Rhina]]>;
<![CDATA[Anirwan, Anirwan]]>
<![CDATA[ GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): November 2023, GLOBAL ABDIMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/globalabdimas.v3i2.453
<![CDATA[Badan Usaha Milik Kampung merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Namun, di Kabupaten Jayapura Badan Usaha Milik Kampung masih belum berkembang secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Kampung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Kampung. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi inovatif, yaitu dengan menggabungkan metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung. Metode ini dipilih karena dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Dosay memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsep struktur organisasi, dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Kampung. Kegiatan ini membantu menjadikan Badan Usaha Milik Kampung Dosay menjadi lebih baik dan membantu membuat masyarakat di Kampung Dosay lebih mengerti dalam meningkatkan cara pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI IMPLEMENTASI E-ASSESSMENT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE ]]>
<![CDATA[Jeffry, Jeffry]]>;
<![CDATA[Usman, Syahrul]]>;
<![CDATA[Aziz, Firman]]>;
<![CDATA[Anirwan, Anirwan]]>;
<![CDATA[Sumardi, Sumardi]]>;
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Qamal, Qamal]]>;
<![CDATA[Haris, Almuhajir]]>;
<![CDATA[Gani, Kahar]]>;
<![CDATA[Syam, Rahmat Fuadi]]>
<![CDATA[ GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): Mei 2024, GLOBAL ABDIMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/globalabdimas.v4i1.496
<![CDATA[Penilaian yang efektif merupakan elemen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi pembelajaran telah membawa dampak positif. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah penggunaan E-Assessment, yaitu evaluasi yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah dasar melalui implementasi E-Assessment. Metode pengabdian ini melibatkan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru dalam penerapan E-Assessment sebagai alat evaluasi pembelajaran. Selain itu, pengabdian juga melibatkan pengembangan modul dan panduan praktis yang menggambarkan langkah-langkah implementasi E-Assessment yang efektif. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif digunakan untuk memastikan keterlibatan guru-guru dalam pengembangan dan implementasi E-Assessment. Hasil pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman guru meningkat 28%, pengetahuan konsep e-assessment 47%, relevansi e-assessement dalam konteks pendidikan meningkat 88%, dan pengetahuan tentang dampak penggunaan e-assessment meningkat 4%.]]>
<![CDATA[Commitment and Coordination: Studies on the Implementation of Poverty Alleviation Policies in Makasar City ]]>
<![CDATA[Hasniati]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Akmal]]>;
<![CDATA[Lambali, Suryadi]]>;
<![CDATA[Anirwan]]>;
<![CDATA[Zainal, Nining Haslinda]]>;
<![CDATA[Fatimah, Siti]]>
<![CDATA[ Journal of Local Government Issues Vol. 6 No. 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/logos.v6i2.26135
<![CDATA[Makasar City is one of the cities with the highest poverty problem in South Sulawesi so that poverty alleviation policies are carried out. This study aims to identify and analyze commitment and coordination in the implementation of the Poverty Reduction Program (PAP) in Makassar City. The research method uses a qualitative approach with in-depth interviews and document reviews. This paper will answer two questions: How is the government's commitment to PAP? How is the coordination between agencies in the distribution of PAP? The results of the study show that the commitment of the government of Makassar City is relatively high. But unfortunately, the commitment of government elites has not been fully supported by the commitment of implementers at the RT/RW level. The pattern of coordination between organizations has not gone well, and this is indicated by differences in data between Regional Work Unit (SKPD) in terms of the number of poor people. ]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya ]]>
<![CDATA[Sawir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Anirwan, Anirwan]]>;
<![CDATA[Abubakar, Faisal]]>;
<![CDATA[Kamaluddin, Santrio]]>;
<![CDATA[Ondikeleuw, Margaretha]]>;
<![CDATA[Pongtuluran, Rhina]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v3i2.455
<![CDATA[Rendahnya partisipasi masyarakat Mamberamo Raya dalam segala aspek pembangunan menandakan rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu informan dianggap memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, untuk mendukung hasil penelitian dilakukan obsevasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, memilah dan mengelelompokkan data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo telah berhasil diimplementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013, namun belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender yang disebabkan karena minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah, kualitas aparatur BKBP3A masih rendah, keterbatasan informasi terkait program yang diimplementasikan, rendah sikap aparatur pelaksana dan kurangnya sosialisasi program.]]>
