p-Index From 2021 - 2026
15.593
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Jurnal Dimensi Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen JURNAL MANAJEMEN JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Kemudi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Agregasi Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Politikom Indonesiana Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Sosial Humaniora Sigli International Journal of Demos Jurnal Trias Politika Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Government Science Studies Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi (JIPIK) Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP) Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Science and Education Journal Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS) Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik (JAP) FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS BERDASARKAN PENDEKATAN CAPABILITY APPROACH Eva Fauziah; Hanny Purnamasari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2570-2580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam konteks keadilan sosial menggunakan pendekatan Capability Approach oleh Amartya Sen. Metode penelitian ini adalah studi literatur, memanfaatkan berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UKT dirancang untuk menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan finansial keluarga, implementasinya masih menunjukkan ketidakadilan. Ketidakakuratan dalam penentuan kategori UKT sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya mahasiswa, menyebabkan beban finansial yang tidak proporsional. Analisis berdasarkan Capability Approach menunjukkan bahwa kebijakan UKT belum sepenuhnya memungkinkan mahasiswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akurasi dalam penetapan UKT serta evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mendukung keadilan sosial.
Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi: Firdhawati Susantie; Eka Yulyana; Lina Aryani
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 02 (2026): Agustus 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i02.7552

Abstract

This study aims to examine and analyze how advertising tax collection is supervised by the Bekasi Regency Regional Revenue Agency for the period 2022–2024, which is motivated by the strategic contribution of advertising tax to Regional Original Revenue and the weak supervision reflected in the fluctuation of revenue realization, inaccurate tax object database, and low taxpayer compliance (Cahyani, 2023). This study uses a qualitative approach with Yin's (2018) case study design and adopts Mockler's (2013) supervision process approach, which includes four main indicators, namely the establishment of standards and performance measurement methods, performance measurement, the determination of performance compliance with standards, and corrective action. The results show that, conceptually, all components of the supervision process have been implemented through the use of performance indicators, periodic reports, an integrated SIJAPRI system, and administrative and field supervision. This has been proven to contribute to an increase in advertising tax realization, exceeding the target for 2023. However, the effectiveness of supervision is still hampered by standards and SOPs that are not yet detailed, limited human resources, data system inconsistencies with field conditions, and a lack of socialization and education for taxpayers. The conclusion of this study confirms that the supervision of advertising tax collection in Bekasi Regency for the 2022-2024 period has been carried out but is not yet optimal. Therefore, it is necessary to improve supervision standards and SOPs, strengthen data quality and updates, increase the capacity of officers, and provide continuous socialization to taxpayers so that supervision becomes more effective and sustainable.
REPRESENTASI POLITIK SELEBRITAS SEBAGAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PERSEPSI PUBLIK DI YOUTUBE Saep Saep; Rachmat Ramdani; Sopyan Resmana Adiarsa
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 02 (2026): Agustus 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i02.7773

Abstract

This study analyzes the forms of political representation embodied by Alfiansyah Bustami “Komeng” as a member of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) through public perceptions expressed in social media comments. The theoretical framework employed in this research refers to Hanna Pitkin’s four dimensions of representation. The data were collected from comments posted on a YouTube video entitled “KOMENG MODE PEJABAT” and were analyzed using thematic content analysis. The findings reveal that substantive representation is the most dominant dimension, followed by descriptive, symbolic, and formalistic representation. The public places high expectations on Komeng’s concrete performance in advocating for the people’s aspirations, while also associating his presence with a symbol of hope and renewal in the political sphere. These findings indicate that the combination of popularity, personal closeness, and work integrity constitutes an important factor enabling celebrity-politicians to gain public legitimacy and succeed in political contestation. In the context of digital democracy, celebrity politics as represented by Komeng demonstrates positive potential in broadening the spectrum of representation and increasing public engagement with representative institutions.
Representasi Kebijakan Normalisasi Sungai Kali Gabus Dalam Komunikasi Multimodal Pemerintah Di Media Sosial Instagram Dan Youtube Natasya Margareth; Eka Yulyana; Mochammad Faizal Rizki
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 3 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i3.821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kebijakan normalisasi Sungai Kali Gabus dalam komunikasi multimodal pemerintah melalui media sosial Instagram dan YouTube. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi kebijakan pemerintah, sementara kajian mengenai representasi kebijakan infrastruktur melalui pendekatan komunikasi kritis masih relatif terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan paradigma kritis. Analisis data dilakukan menggunakan Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) berdasarkan kerangka Kress dan van Leeuwen. Data penelitian terdiri atas dua unggahan Instagram dan satu video YouTube resmi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagai data utama, serta satu konten TikTok dan satu video YouTube sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi Sungai Kali Gabus direpresentasikan sebagai solusi teknis untuk mengatasi banjir melalui dominasi visual alat berat, aktivitas pengerukan sungai, dan kehadiran aparatur pemerintah. Representasi tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelesaian masalah publik serta memperkuat legitimasi kebijakan melalui kombinasi elemen visual, verbal, dan audiovisual, sementara representasi masyarakat terdampak memperoleh ruang yang lebih terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan MCDA relevan digunakan dalam kajian Ilmu Pemerintahan untuk membaca relasi kekuasaan yang bekerja melalui komunikasi digital pemerintah.
Efektivitas Pelayanan Publik Digital dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepuasan Masyarakat di Tingkat Pemerintahan Daerah Tri Sopiandi; Rachmat Ramdani; Dewi Noor Ajizah
Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/populer.v5i2.4958

Abstract

This study discusses the effectiveness of digital public services in improving transparency and public satisfaction at the local government level. The development of information technology encourages local governments to transform public services from conventional systems into digital systems that are faster, more open, and easier to access. This research uses a literature study method with a descriptive qualitative approach by examining various written sources, such as books, scientific journals, regulations, and relevant policy documents. The discussion shows that digital public services can improve service effectiveness through easier access, faster processes, clearer information, and more certain service delivery. In addition, digital systems also support transparency because citizens can access information about procedures, requirements, costs, completion time, and service status more openly. However, implementation still faces several challenges, including limited infrastructure, low digital literacy, and the readiness of government officials. Therefore, digital public services need continuous optimization to improve public service quality.
The Role of the Civil Service Appeals Board (BPASN) in Ensuring the Administrative Appeal Rights of Civil Servants for the Enforcement of Government Human Resource Governance Lisma Nilasari; Lolita Debby Mahendara Putri; Rachmat Ramdani
Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Action Research and Community Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/community.v5i1.323

Abstract

This study aims to analyze the role of the State Civil Apparatus Consideration Board (BPASN) in guaranteeing the administrative appeal rights of the State Civil Apparatus (ASN) as an effort to enforce good governance of government human resources. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation studies with officials and staff of the BPASN Secretariat and ASN in several government agencies. The analysis uses Gary Dessler's Employee Relations theory, covering four indicators: fair treatment, open communication, employee involvement, and ethical management. The results show that BPASN has successfully implemented fair treatment and employee involvement principles procedurally, yet still faces limitations in open communication due to budget constraints for socialization. Ethical management has been applied through free services, monitoring mechanisms, and discretionary considerations in decision-making, although external political pressure remains a challenge. This research contributes to the development of government science in strengthening the system for protecting ASN rights and accountable bureaucratic governance.
Implementation of the Policy to Reactivate Health Insurance Contribution Assistance (PBI JK) Membership in Achieving Universal Health Coverage (UHC) in Purwakarta Regency Risty Nopita; Rachmat Ramdani
Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Action Research and Community Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/community.v5i1.390

Abstract

The mass deactivation of Health Insurance Premium Assistance Recipient (PBI JK) membership based on the National Single Social and Economic Data (DTSEN) since 2025 risks cutting off access to health services for poor and vulnerable groups in Purwakarta Regency, making the reactivation mechanism critical for the sustainability of Universal Health Coverage (UHC). This study analyzes the implementation of that reactivation policy using Hill and Hupe's (2002) policy implementation theory, covering seven indicators: policy characteristics, policy formation, policy transfer process, implementer response, horizontal inter-organizational relations, target group response, and policy environment. This research employs a qualitative method with a case study approach; data were collected through in-depth interviews with 12 purposively selected informants, observation, and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's (1994) interactive model. Results show that despite a clear tiered legal basis and functioning formal bureaucratic channels, actual reactivation capacity lags far behind the scale of deactivation: only 923 participants (1.16%) were reactivated out of 79,606 deactivated participants (January 2025-March 2026), constrained by limited village-level authority and weak information transfer to target groups.
Collaborative Governance in Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in Bekasi City Safinatun Naja; Rachmat Ramdani
Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): Action Research and Community Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/community.v5i1.400

Abstract

This study aims to analyze the practice of collaborative governance in the handling of people with mental disorders (ODGJ) in Bekasi City based on the four indicators of Ansell and Gash's (2008) model, namely starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and the collaborative process. The study employs a qualitative approach with an explanatory case study design. Primary data were obtained through in-depth interviews with eight informants selected through purposive sampling, comprising the Health Office, Mustikasari Public Health Center, Sepanjangjaya Public Health Center, the Social Affairs Office, Community Social Workers (PSM), the Rapid Response Team (TRC), Jamrud Biru Foundation, and Galuh Foundation, supplemented by secondary data in the form of policy documents. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that the starting conditions of the collaboration are marked by resource imbalances across sectors, yet are still driven by a high degree of interdependence among the parties involved. Facilitative leadership is exercised by the Health Office through the Community Mental Health Implementation Team (TPKJM), combined with fluid coordination at the field level. The institutional design already has a formal legal basis in the form of a Mayoral Decree on the TPKJM, although a shared Standard Operating Procedure (SOP) is still being developed. Meanwhile, the collaborative process demonstrates a positive cycle of dialogue, trust, commitment, and shared understanding that has produced a number of tangible achievements (small wins).
Efisiensi Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Pada Asisten Deputi Olahraga Pendidikan Kementrian Pemuda dan Olahraga Naila Rizka Ardiani; Kariena Febriantin; Eka Yulyana
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v4i2.1653

Abstract

Records management at the Educational Sports Unit of the Ministry of Youth and Sports faces various challenges, such as inefficient manual systems, disruptions due to cyberattacks on the national data center, unexpected maintenance, and mandatory weekly password changes that hinder employee performance. The SRIKANDI application (Integrated Dynamic Archival Information System) is a digital records management system designed by the government to improve the efficiency of electronic archive management. This study employs a qualitative approach to analyze the efficiency of SRIKANDI’s implementation based on the efficiency theory proposed by Sedarmayanti, which includes timeliness, work productivity, work quality, resource utilization, and cost accuracy. The findings indicate that SRIKANDI has been reasonably efficient in supporting records management but still faces several challenges that impede the full optimization of its performance. Academically, this study enriches the literature on the implementation of digital records management systems in the public sector and provides a theoretical foundation for future research on digital transformation in government institutions. Practically, the findings serve as a basis for government agencies to improve records management through technical enhancements, infrastructure strengthening, and data security policies. The public policy implication of this study highlights the need for more adaptive regulations to address cybersecurity risks and the allocation of dedicated budgets for the sustainable maintenance of digital records management systems.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) Adila Alanisagita Pusung; Rachmat Ramdani; Kariena Febriantin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 29, No 2 (2026)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v29i2.1037

Abstract

Industrial development in Karawang Regency has increased the need for housing for communities living in uninhabitable houses (Rutilahu). The Rutilahu Development Program was introduced to address this issue. However, its implementation has not been targeted. This study aims to analyze the oversight function of the Karawang Regency Regional House of Representatives (DPRD) using the Police Patrol Oversight and Fire Alarm Oversight Models. The Police Patrol Oversight Model refers to oversight conducted by the DPRD, while the Fire Alarm Oversight Model refers to reactive oversight based on public complaints. This study employs a qualitative research method with a case study approach. The findings show that the Police Patrol Oversight Model is implemented through commission meetings and field visits. However, its implementation remains suboptimal due to the absence of discussions on the Rutilahu Program and limited field visits. Meanwhile, the Fire Alarm Oversight Model is reflected in responses to public complaints through social media concerning delays in material distribution and housing conditions. Nevertheless, this model is constrained by the absence of a public complaint mechanism and weak follow-up on violations. This study recommends strengthening oversight models through program evaluations, frequent field visits, digital complaint mechanisms, and a follow-up system for public complaints.
Co-Authors , Annisa Febrianty Rahayu , Siti Marwah , Syifa Safira , Via Amanda Abdul Azis Abi khoirunizar Adelia Fauziyah Syafikri Adib Fadhilah Naufal Adila Alanisagita Pusung Aditya Rismayanti Aditya Syahran Afif Agil Alfarizy Agung Adi Laksono Ahmad Yusron Akmal Shidqi Alfian Alhevi Nuranggriani Maharani Amelia Nova Agustin Anastasya Putri Andini Andika Suherman Andini Novitasari Ani Nurdiani Azizah Anissa Sri Widhiastuti Anjar Nur Syahri Annisa Ayu Rahmasari Aprilia Bestraningsih Arip Solehudin Arum Sari Aryani, Lina Aryani, Lina Athifah Septiani Bagus Ibnu Santoso Bagus Setiawan Berliana Dwinoorocta F Bima Ade Prayoga Setiawan Cahyati Dewi Cut Nilawangsa Dadan Kurniansyah Dandi Rahayu Debby Intan Suci Rahmawati Denaya Syaira Dewanto Desianna Hapsari Desy Fitriati Samputri Devi Sri Rahayu Dewi Noor Ajizah Dewi Noor Azijah Dhani Saputra Dharmawan Salsabil Putra Dina Octaviana Putri Dzakwan Hammam Mashuri Eva Apriliani Rukmana Eva Fauziah Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti FAHMY WIAM NUR RISKY Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Fikri Aldiana Saputra Firdhawati Susantie Fitri Aulia Jihadi Fraya Diaz Rasyade Gili Argenti Gun Gun Gumilar Hanny Purnamasari Hapsari, Rian Haura Atthahara Herlambang Bathara Hilmy Yahya Indra Aditya Ipan Ipan Ira Aryani Lestari Karmila Karmila Ken Ayu Feelyipa Khairunisa Rahmawati Kristina Ismail Lina Aryani Lisma Nilasari Lolita Debby Mahendara Putri Lukmanul Hakim Hakim Marsyifa Novia Fauziah Mega Marwati Miftahul Munif Moch Rafi Febrian Mochamad Faizal Rizki Mochamad Faizal Rizki Mochammad Faizal Rizki Muhamad Naim Ilyasa Muhammad Agus Muljanto Muhammad Ilham Firdaus Muhammad Syahru Ramadhan Mutiara Diva Nabilah Az Zahra Nadia Nurul Septiani Naga Bintang Pramesti Naila Rizka Ardiani Natasya Margareth Nelly Martini Nidaul Muthmainnah Nurul Aeni Pika Aulia Wati Priyanti, Evi Puja Yehuda Ginting Putri Faridatun Nafisya Qinthara Malta Nariswari Rachman, Muhammad Widigdo Rahmadieni Gunawan Rahman Rahman Rahmat Sugiharto Raisa Siti Aminah Ranggadipa Putra Mustopa Reysha Meita Yulga Riska Setyanti Solihat Rismayanti Tohir Risty Nopita Rizki Hidayatulloh Rizzka Aulia Anggriani Rudyk Nababan Rudyk Nababan Rury Eka Aulia Sari Saep Saep Safinatun Naja Sah Tedja Kusuma Sania Fitri Desinta Seccilia Amarani Shintya Purnamasari Silviana Nababan Siti Hamidah Siti Khotimah Siti Nurhaliza Sopyan Resmana Adiarsa Sopyan Resmana Adiarsa Stevina Eka Sesaningrum Sugiarti, Cucu Talita Alifah Tesa Ariska Sari Teza Yudha Tika Mutiara Wati Tio Prayoga Tiya Marlina Mufarihah Tri Ibnu Pamungkas Tri Sopiandi Usep Dayat Velia Ulfah Wanda Wulandari Wida Lestari Widya Indah Pradani Wiriana, Yunus Syafriansyah Wiwit Rizqi Fauziah Wulansari, Ajeng Yayu Eka Kustari Yundari, Yundari Yunus Syafriansyah Wiriana Yuvita Nira Metasari Yuyum Yuliandari