Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.421
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas AL-Daulah JUPITER Tadulako Law Review International Journal of Law Reconstruction Hasanuddin Law Review Jurnal Cahaya Keadilan Khairun Law Journal Jambura Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal Restorative Justice Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Amsir Law Journal KHAIRUN LAW JOURNAL Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik UNISAN Law Review Law & Social Justice Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Rafika Nur
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Criminal Liability for Perpetrators of Illegal Two-Wheeled Motorized Vehicle Racing in Gorontalo City Abdullah, Mohamad Iqbal; Nur, Rafika; Insani, Nur
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.8827

Abstract

Many violations of the law and crimes that occur in Indonesia, these violations or crimes can occur because of the lack of legal awareness in themselves. In criminology, crime means certain actions or deeds that are not approved by society. an action or negligence in acting, Seeing cases of traffic violations in the form of illegal racing, basically illegal racing is motorbike racing that is carried out illegally. The vehicles used are also not equipped with safety and security standards, this motorbike racing activity is usually carried out without using driving safety and security standards. This study uses an Empirical legal research method using a legal research method whose empirical facts are taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical remains and archives. The results of the study show; Review of Law No. 22 of 2019 concerning Traffic and Road Transportation The implementation of the law related to illegal racing in Gorontalo City is considered ineffective and not in line with the desired expectations. Although many drivers violate traffic rules and types of vehicles, the police continue to take action in accordance with Law Number 22 of 2019 by providing warnings. If the warning is ignored, violators will be subject to sanctions in accordance with legal provisions. The role of the police is vital in enforcing the law and maintaining public order. They have the responsibility to resolve conflicts or violations in accordance with the provisions of the Police Law as regulated in Law Number 2 of 2002, articles 13, 14, 15, and 16, by maintaining order, ensuring security, providing assistance to the community, and arresting lawbreakers in their area
Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Pakaya, Suprin; Nur, Rafika
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/yq4q8y55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana anak pada sistem peradilan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi keadilan restoratif dan faktor pendukung maupun penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengutamakan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak meliputi usia, tingkat kematangan psikologis, lingkungan keluarga, kondisi sosial, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme ini, tantangan dalam implementasi masih muncul, seperti perbedaan pemahaman aparat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan aparat hukum dan penguatan peran keluarga serta masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.
Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Karim, Rosmawaty; Nur, Rafika; Rais, Suardi
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/wq90qn07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan lalu lintas, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, pendekatan normatif ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengungkap pelaksanaan Restorative Justice. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan tahapan penerimaan permohonan Restorative Justice dari tersangka, baik lisan atau tertulis, selanjutnya membahas bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka serta yang terakhir yakni penerbitan surat penghentian penuntutan dan pencatatan perkara pada register B-19. Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yakni perkara tersebut bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana, Adanya Ganti Rugi dari pelaku serta, dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah Pihak. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah agar mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Restorative Justice khusus dalam bidang lalu lintas serta memaksimalkan sosilaisasi kepada Masyarakat agar lebih memahami sisi positif dari RJ ini.
Penerapan Sanksi  terhadap Pelanggaran Aturan Over Dimensi Over Load  (ODOL) Pramana, Nova; Nur, Rafika
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. II (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/dzcyxz95

Abstract

Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di sektor transportasi. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan ODOL berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari perspektif hukum bisnis. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis proses penegakan hukum dan dampaknya terhadap kepatuhan perusahaan dan keselamatan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan ODOL berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Sanksi diterapkan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya membangun lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan aturan dan keselamatan jalan. Namun, tantangan dalam penerapan sanksi masih terjadi, seperti kurangnya kesadaran terhadap aturan, kurangnya pengawasan, dan ketidakseimbangan antara sanksi dan pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemantauan, dan menyeimbangkan sanksi dan pencegahan guna menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.
Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo Lahaling, Hijrah; Makkulawuzar, Kindom; Rahmawati, Rahmawati; Nur, Rafika; Darmawati, Darmawati; Insani, Nur
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37229

Abstract

Kualitas pelayanan publik Polri dipengaruhi oleh penilaian masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Adapun penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri itu sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku oknum Polisi mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pidana akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Berhasil tidaknya pelayanan publik sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang merupakan salah satu indikator layanan publik. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik, dengan memperhatikan responsivitas, kesopanan, akses, komunikasi, dan atribut pendukung layanan. Selain itu, pentingnya mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau instrumen hukum tentang aplikasi berbasis teknologi yang mudah diakses, cepat, terjangkau dan terukur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan laporan pengaduan, serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusi dan berbasis HAM. Keywords: Pelayanan Publik; Perilaku Polisi; Perspektif Masyarakat
Limitation Of Judicial Review Authority by Constitutional Court of the Republic of Indonesia Regarding Criminal Provisions in Laws Amriyanto, Amriyanto; Nur, Rafika
Khairun Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v2i1.1880

Abstract

Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46/PUU-XIV/2016 which rejects the extension of meaning and scope of adultery, rape and fornication in Indonesian criminal law becomes polemic in society. This is because the acts are very contrary to the moral and religious values, and Pancasila as the ideology of the Indonesian nation. The limitation of judicial review authority by Constitutional Court of the Republic of Indonesia related to criminal provisions is the reason for not willing to take the exclusive authority of the legislator in the formulation of criminal provisions. On the other hand, the Constitutional Court itself often extends the meaning and scope of norms in laws unrelated to criminal provisions.
Comparative Law Study: Sentencing of Sexual Violence Perpetrators Who have Deviant Sexual Behavior Mardin, Nurhayati; Purnamasari, Andi Intan; Miqat, Nurul; Kharismawan, Adiguna; Nur, Rafika
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.745 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v4i2.15132

Abstract

The purpose of this paper is to find the ideal form of punishment for perpetrators of sexual violence who suffer from deviant sexual behavior. The method in this study is a normative legal research type, where activities are carried out by researching and analyzing the forms of sanctions and punishments regulated in positive law, in addition to conducting a comparative study of the provisions in positive law in Indonesia in the perspective of the types of sanctions against perpetrators of sexual violence crimes. who suffer from deviant sexual behavior. The results show that the ideal form of sanctions imposed on perpetrators of sexual violence who suffer from deviant sexual behavior should not only focus on imprisonment, however, it must be accompanied by other treatments or actions to treat the deviations in sexual behavior he suffers as mandated in the Sexual Violence Criminal Act, which is to combine imprisonment and special rehabilitation to cure his sexual behavior deviations. With the imposition of imprisonment alone, it will not be able to treat the main factor that triggers sexual violence crimes committed by perpetrators who suffer from deviant sexual behavior, so that rehabilitation or treatment efforts are important things that must be done so that there is no repeated or recidive crime.
Model Of Punishment: Juvenile Justice Systems Nur, Rafika; Bakhtiar, Handar Subhandi; Miqat, Nurul; Darmawati, Darmawati; Mustawa, Mustawa
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.946 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.8313

Abstract

The position of children who have special rights in the law makes children get special treatment. In the juvenile justice system in Indonesia, there are two systems of sanctions, namely criminal sanctions and actions, and this is done to realize the protection of children who are dealing with the law.  This research is a normative juridical review, using a statute, comparative and conceptual approaches. The results show that the imposition of sanctions on children is based on the child's age, where children aged 12 to before 14 years can only be sanctioned with actions, and children aged 14 to before 18 years may be subject to criminal sanctions or actions.
Local Wisdom of Customary Law Community to Realize Food Sovereignty in Central Sulawesi Miqat, Nurul; Nur, Rafika; Fattah, Virgayani; Sulilawati, Susi; Purnamasari, Intan
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.816 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i2.10167

Abstract

Indigenous peoples have the right to food sovereignty, the right of indigenous peoples to meet food needs following local wisdom owned by indigenous peoples following their potential resources and culture, produced independently with their systems. Food production systems follow the conditions of traditional territories, traditional values / norms and knowledge of indigenous peoples, agricultural systems, trade, fisheries, and other production systems in traditional territories. Central Sulawesi, as one of the provinces that still has several areas, which are indigenous community areas, has local wisdom in terms of food security. The availability of food based on the independence of an area cannot be separated from the efforts of the community to maintain regional food security in a way that has become the standard of behavior of the surrounding community in managing the environment that can produce quality food, one of which is the standard of community behavior which is reflected in local wisdom. Through local wisdom in managing the environment, it is hoped that it will be a concrete step to strengthen it carrying capacity, especially in the food aspect. Through Law No. 18 of 2012, which seeks to give obligations to the state to respect, fulfill and protect the right to food of the Indonesian people without exception.
Democratic regional head elections are based on the principles of freedom, openness, honesty and fairness Akili, Wahyudin M.; Nur, Rafika; Marwan, Marwan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6806

Abstract

Direct regional elections are a concrete manifestation of the formation of democratization in the regions. Direct regional head elections must be included in the larger framework for realizing democratic local government. The aim of holding direct regional elections is to form a strong government based on the choice and legitimacy of the people. Direct regional elections are a concrete manifestation of the formation of democratization in the regions. The type of research used is empirical normative legal research, this type of research combines normative law which is supported by information from empirical data. Application of normative legal provisions in action in every specific legal event that occurs in society. Direct regional head election is a necessity to correct deviations in the implementation of regional autonomy shown by elites at the local level. Holding honest, fair and clean elections
Co-Authors Abbas, Zilfinaz Abdullah, Mohamad Iqbal Adiguna Kharismawan ahmad, isnawir Akili, Wahyudin M. Alhasni, Mohamad Rizky Amboaha, Wahyumi Amriyanto Andi Inar Sahabat Andi Intan Purnamasari Arti, Asdar Asdar Arti Asdar Arti Awaludin S. Habie Badu, Harun A. Baliana Amir Darmawati Darmawati Darmawati Darmawati Djafar, Marwan Djakia, Haryono Suyono Ekwan Ahmad Ekwan Ahmad Fattimah Maddusila Gito Alan Ali Gobel, Rongki Ali Haeranah, Haeranah Handar Subhandi Bakhtiar Handina Sulastrina Bakhtiar Hasanuddin Hasanuddin Hijrah Lahaling Intan Purnamasari Jayantri Ribunu Jupri Jupri Karim, Rosmawaty Karmila Mokodongan Karmila Mokodongan Kindom Makkulawuzar, Kindom Lumpeng, Putri Indriani A.S male, nismawaty Manga Patila Martvina Sapii Marwan Djafar Marwan Marwan Marwan Marwan Mohammed Zabidi, Ahmad Fakhrurrazi Muhammad Ikbal Muhammad Kadri, Muhammad Mustawa, Mustawa Novita Anggriani Lahabu Nur Azisa Nur Insani Nur Insani Nurhayati Mardin Nurul Miqat P, Umar Pakaya, Suprin Pebrian, Pebrian Podungge, Alamsyah Pramana, Nova Prayitno Imam Santosa PUJI LESTARI Pulukadang, Novarolina Rahman, Mohammad Arif Rahmawati, Rahmawati Ridwanto Igirisa Rusli Usman Rusmulyadi Rusmulyadi, Rusmulyadi Saputra, Farhat Saso, Nurul Fathin A. Savitri, Rahma Soewondo, Slamet Sampurno Suaib, Suaib Suardi Rais Sukiman Sukiman Sulilawati, Susi Sumiaty Sumiaty Sumiyati Beddu SUMIYATI SUMIYATI Sunardi Purwanda Susi Susilawati Suyanto, Moh. Afan Syamsidar Uloli, Frengki Virgayani Fattah