Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
27.188
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Studi Kasus Inovasi Ekonomi Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Ni Made Puspasutari Ujianti
Universitas Warmadewa
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 173 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 173 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
Akibat Hukum atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Kontrak Bisnis I Made Adi Sanjaya; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) sesungguhnya tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam hukum kontrak. Belum ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai MoU. Dengan tidak diaturnya MoU dalam hukum positif di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah di dalam praktek pelaksanaannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini. Sehingga ditemukan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis dan bagaimana sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap MoU dalam Kontrak Bisnis. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dasar pengaturan MoU dalam Kontrak Bisnis adalah Pasal 1313, Pasal 1338 KUH Perdata dan kekuatan hukumnya mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sanksi hukum terhadap pelanggaran MoU dalam kontrak bisnis adalah dilihat dari dua kategori jenis pelanggarannya. Apabila MoU berkedudukan sebagai kontrak akan dikenakan sanksi berupa ganti kerugian yang berdasarkan pasal 1243 dan pembatalan suatu MoU yang berdasarkan pasal 1266 sanksi tersebut termasuk sanksi hukum perdata. Apabila MoU berkedudukan tidak sebagai kontrak hanya sanksi moral saja dikenakan.
Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan I Putu Gede Agus Wirayasa; I Nyoman Sujana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu hal itu ialah terjadinya tindak pengembalian uang kembalian pada pelaku usaha yang diganti alasan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yuridis pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif.Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal “Netflix” melalui Media Internet Ni Luh Putu Ayu Cahyani; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kehilangan Barang dan Rusak oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express di Gianyar Pande Gede Gita Putra Nugraha; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang oleh pengiriman J&T Express di Gianyar dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa J&T Express di Gianyar dalam hal terjadi kelalaian pengiriman dari pihak J&T Express. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi diatur dalam Pasal 468 KUHD, perusahaan ekspedisi memiliki 3 bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang dengan mengganti rugi sesuai SOP yang berlaku. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya. Setiap konsumen yang merasa haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Pegiat Media Sosial Robiatul Adawiyah; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Endorsements are highly effective social media ads. In the modern business world, endorsement is an activity of business owners asking celebrities to promote products through their social media channels. This study covers two issues, namely how the regulation of income tax collection for authentication activities in Indonesia and how the application of income tax to tax subjects in authentication activities. Negative legal research is the type of research used in this study. Promotional activities through social networks are a form of service use for individuals, so the applicable tax rate is Income Tax. The income tax regulation is regulated in Article 4 of Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax which explains that the object of taxation is income. On this basis, it is necessary to collect tax on sponsorship activities on social networks.
Status Hak Asuh Anak akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran Putu Sandiawan Putra Wiranata; Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many Indonesian citizens are now married to foreigners. The marriage has legal consequences in the event of divorce, including the status of custody due to the divorce of the marriage. From the above background, the author took the research title: Situation of child custody due to divorce in mixed marriages. The research question is about the regulation of children's rights in mixed marriages and the status of custody in the event of divorce in a mixed marriage. The research method used is normative legal research method. Conceptual and legislative approaches. The results show that there is no general difference between the rights of children from mixed marriages and the rights enjoyed by children from other normal marriages. Only children from interracial marriages have special rights: the right to choose their nationality and to have parental rights when they turn 18. In the event of divorce, with due regard to the best interest of the child.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Hewan Peliharaan Studi Kasus Putusan No. 223/PID.B/2019/PN GIN Pande Komang Tegar Iswara; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Animal abuse is a global phenomenon that can also be linked to individual animal welfare violations. The problems are: 1) How is the regulation of animal protection according to Law No. 41 of 2014 concerning animal husbandry and health? How is law enforcement for perpetrators of violence against pets based on a case study of Decision Number 223/PID.B/2019/PN GIN? This research uses normative research methods, The purpose of this research is to investigate and analyze animal protection laws in Indonesia and to examine law enforcement against individuals who harm pets. The laws of Law No. 41 of 2014, Law No. 5 of 1990, and Law No. 18 of 2009 regulate the protection of animals and outline responsibilities for their care. These laws prohibit violence against animals and protect certain species. In certain cases, a person has been charged with mistreating a sick dog, resulting in severe injury and death. The act was deemed a violation of the animal protection law.
Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) Terhadap Pengiriman Barang ke Luar Negeri I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Overseas freight forwarding is the stage of sending goods across borders after complying with a set of rules and regulations. This process involves the service of sending goods or documents from one country to another, and involves a variety of rules, requirements and obstacles that can arise. This research discusses the rules and regulations related to the overseas shipment of goods and the responsibilities of PT Pos Indonesia (Persero) in the process. The results show that the shipment of goods abroad is regulated by Law Number 38 of 2009 concerning postal operations. In addition, Government Regulation No. 15 of 2013 regarding the implementation of the Act aims to improve postal services as a means of communication and information. Another relevant regulation is the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 44/M-DAG/PER/7/2012 which stipulates goods that are prohibited from being exported. During the shipping process, PT Pos Indonesia has responsibility for the safety and completeness of the goods sent, including the compensation claim process that can be carried out by the sender as the legal owner of the goods sent.
Penegakan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.6.2.2025.140-146

Abstract

The advancement of today's times and increasingly advanced technology indirectly also develops new income and businesses, including social media Influencers. The amount of income they get classifies Influencers as tax subjects. From the income earned by the Influencers, many of them do not fulfill the tax provisions, especially not having a Taxpayer Identification Number, which is for tax administration facilities. This research has two problem formulations, namely how the legal regulation of Influencers as taxpayers and how legal sanctions against Influencers as income taxpayers who do not have NPWP. This research uses normative legal research. This research results in a discussion regarding the activities carried out by Influencers on social media can be taxed by the government in accordance with the Income Tax Law because it is an economic activity that can generate large profits. Influencers who do not have a Taxpayer Identification Number are a form of tax evasion and can be subject to sanctions in accordance with Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.
Sistem Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan Kualitas dan Keamanan Produk Pangan Anak Agung Gde Agung Brama Pramudya; Ni Made Jaya Senastri; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.6.2.2025.147-152

Abstract

In the era of globalization and increasing market complexity, consumer protection is a crucial issue, especially regarding food products that have the potential to endanger health. Based on this, how is the legal regulation of consumer protection from food products that have safety risks and how is the legal protection system for food products consumed by the public through BPOM supervision. This research uses normative legal research. The results show that although there are various regulations governing consumer protection, implementation in the field still faces challenges, such as lack of consumer awareness and non-optimal supervision from the authorities. This research emphasizes the need for increased collaboration between the government, business actors and the community to create a more effective supervisory system. Thus, consumers can feel safer and more protected in their transactions, as well as obtain quality food products that are safe for consumption.
Co-Authors A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Wirawan Anak Agung Gde Agung Brama Pramudya Anak Agung Gede Ryan Januar Anak Agung Istri Agung Anak Agung Lanang Parwacita Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Bagus Krisna Pratama Anak Agung Ngurah Gede Wiratdika Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anggia Maharani Putri Arini, Desak Gde Dwi Aurora Mayawa Rissandjani Ayu Metta Sandra Ayu Prasetya Dewi Azizul Anwar Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Chandra Adi Gunawan Putra Chandra Adi Gunawan Putra Desy Kristiani Rahma Putri Dewa Ayu Warta Meilaningsih Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Ananta Prasetya Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewa Made Natha Dwitama Dewi, A.A Sagung Laksmi Dwi Anggi Cahyani Dwitya Candra Yasa Gautam Kumar Jha Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya Gede Agus Krisna Mahendra Gede Bagus Andika Putra Gede Putra Suardana Gede Yudi Krisnanda Gusti Ayu Arya Anindyanari Auliani Dewi Gusti Ngurah Sudarma Yuda Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra Hartini Saripan Hartini Saripan Herla Panji Wahyuda I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Dewa Gede Angga Bhasudeva I Gde Ardi Suarbawa I Gede Agus Dedy Andika I Gede Artadi Wira Guna I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede P Astika Juniartha I Gede Putu J Gusnaedi I Gede Sudiarta I Gede Surya Pratama Putra I Gede Tirtayasa I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Ngurah Anom Deva I Gusti Ngurah Bagas Suadarmadinata I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta I Gusti Ngurah Rendra Suryana I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Ary Astrawan I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya I Kadek Bayu Parwatha I Kadek Cahya Mahardika I Kadek Faiza Putra Gunawan I Kadek Surya Juliarnawa I Kadek Wahyu Dwipayana I Ketut Gede Suardana I Ketut Suardika I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Ketut Widia I Komang Gede Suwanjaya I MADE ADHI ARIANA I Made Adi Sanjaya I Made Ardena I Made Arjaya I Made Dwi Darmestha I Made Minggu Widyantara I Made Oka Pradnya Prawira I Made Panji Ambara Putra I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Rai Gentha Prayita I Made Rimawan I Nyoman Budiartha I Nyoman Budiartha I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Kerthia Wahyudi I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budlarta I Nyoman Sugiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Puru Gede Seputra I Putu Agus Tirta Yasa I Putu Angga Septayana I Putu Esha Wiryana Putra I Putu Gede Agus Wirayasa I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan I Putu Setiawan Ivan Baskara I Putu Wina Wirawan I Putu Yogi Saputra I Wayan Agus Grahadi Putra I Wayan Angga Pratama I Wayan Arthanaya I Wayan Indra Adi Wicaksana I Wayan Pande Eka Trisna I Wayan Pertama Yasa I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widyati I Wayan Sujana I Wayan Sunarta I Wayan Tika Tambunan I Wayan Wahyu Wisnanta Ida Ayu Gede Putri Satrianingsih Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Mas lndriani Ida Ayu Putu Widiasti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widyati Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba Ida Bagus Wahyu Wira Kusuma Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Agus Adi Mego Kadek Ardy Arya Saputra Kadek Bayu Dinata Putra Kadek Dani Arditha Perrnana Kadek Devi Arta Adnyani Kadek Dewi Darmayanti Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Hendra Wiguna Kadek Mas Aditya Mahottama Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Ramdhana Wija Dharma Kadek Yuda Kumala T.D Karma, Ni Made Sukariyati Kasirinus Jee Lua Kenneth De Lara Lim Ketut Arie Jaya Komang Adika Bayu Mahendra Komang Gede Dipayana Komang Kory Jayani Komang Krisna Hady Saputra Komang Pande Angga Tridipta Luh Made Mahendrawati Luh Suriati Luiter Lubalu M Syahrul Bahri M Syahrul Bahri Made Isma Amanda Swadesi Made Putri Laras Sapta Ananda Made Sadhu Arta Kori Made Wisnuyoga Wardana Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika May Linda Iswaningsih Mella Ismelina Farma Rahayu Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti Ni Kadek Pingkan Putri Natalia Ni Kadek Wulan Juliandini Ni Ketut Diah Prihandani Ni Ketut Maya Ari Lestari Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani Ni Luh Ayu Regita Cahyani Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Putu Yuni Sartika Dewi Ni Made Ayu Dwi Ardani Ni Made Dwi Gayatri Putri Ni Made Isadhanti Nawangsari Ni Made Jaya Senastri Ni Made Sasmita Ayuningrum Ni Made Seri Wahyuni Dewi Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Tessa Aprillia Dewi Ni Made Wahyuni Ni Made Wismantari Ni Nyoman Oktaviani Ni Putu Ayu Diah Novianti Ni Putu Gita Padmayani Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Marsya Utami Ni Wayan Dian Anggita Sari Nyoman Ayu Nila Dewi Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Komang Rama Raditya Prameswara Pande Komang Tegar Iswara Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha Putu Angelita Putri Putu Budiartha, I Nyoman Putu Devi Novayanti Putu Indri Sri Giyanthi Putu Linda Juli Swandewi Putu Marita Maharani Putri Putu Ryan Baskara Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Suryani . Putu Trisna Witariyani Putu Widhiatmika Coryka Riadhi Tedi Putra Ricky Kusnadi Robertus Berli Puryanto Robiatul Adawiyah Ryan Prastya Mariata Putra Salsabillah Nilam Zahra Sang Nyoman Angga Diputra Sarasota Tomasoa Senastri, Ni Made Jaya Suryani, Luh Putu Wayan Ardi Indra Jaya Widhiatmika Coryka Widiati, Ida Ayu Putu Wulandari, Riza Yoshua Pramana Kawi