Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
27.188
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Studi Kasus Inovasi Ekonomi Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Ni Made Puspasutari Ujianti
Universitas Warmadewa
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 173 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 173 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen bagi Pengguna Kosmetik Ilegal yang Diiklankan Influencer di Media Sosial Ni Putu Gita Padmayani; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to discuss forms of legal protection for consumers and the responsibility of influencers against consumer losses for illegal cosmetic products advertised on social media. Current technological developments make many business actors market cosmetic products using the services of influencers on social media. However, it is not uncommon for influencers to promote illegal cosmetic products that do not have distribution permits. This type of research includes normative legal research that uses a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the study indicate that the form of legal protection for consumers for the use of illegal cosmetic products refers to Article 1365 of the Civil Code, Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 9 of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code, then Responsibilities influencers on illegal cosmetics advertised on social media can be based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 1365 of the Civil Code. For this reason, the government should further reaffirm the regulations regarding the protection of consumers and an influencer who advertises a product should have good intentions in carrying out his profession.
Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore.id oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) di Kota Denpasar Kadek Bayu Dinata Putra; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is motivated by the legal protection of trademarks; the legal protection of trademarks in Indonesia applies after trademark registration is carried out. MSMEs do not have legal protection if the MSME brand has not been registered. This tends to cause potential problems in the future, namely the misuse of brands by irresponsible parties because MSMEs do not have legal protection if the MSME brands have not been registered. Based on the previous explanation, this research aims to discuss the problem of implementing the registration of the hartlystore.id trademark in Denpasar City and what legal consequences will be obtained if the hartlystore.id trademark is not registered. The research method used is empirical legal research, empirical research provides answers to problems related to the reality that occurs in society related to the problems to be studied using a sociological approach, a statutory approach and a fact approach. The main legal source of this research is field research, namely research carried out by going directly into the field to obtain various kinds of data. While the supporting legal sources come from legal books and journals as well as previous research that is relevant to this research. Data collection techniques used are interviews and data observation in the field. From the results of the research, it was found that the implementation of the hartlystore.id trademark registration in Denpasar City had not run effectively this was due to the lack of understanding of MSMEs regarding trademark registration. The legal consequences that arise if the hartlystore.id Mark does not register its trademark, namely the hartlystore.id Mark will not get legal protection from the state if the hartlystore.id mark is imitated or falsified by other parties.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX I Gede Putu J Gusnaedi; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu dampak besar yang dihasilkan akibat munculnya globalisasi dewasa ini adalah adanya kebutuhan masyarakat yang lebih berkembang dari hari ke hari. Dengan adanya kebutuhan masyarakat yang terus bertambah maka masa depan masyarakat akan kebutuhan hidupnya akan menjadi tidak terduga. Salah satunya adalah investasi, investasi adalah salah satu kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat menengah atas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis investasi yang digunakan dewasa ini oleh masyarakat adalah forex dalam hal ini merupakan salah satu investasi yang transaksinya tidak diperlukan pertemuan langsung melainkan dengan menggunakan sebuah perjanjian dari perantara yang disebut dengan broker. Maka dari hal tersebut timbul rumusan masalah Bagaimana mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor Dalam penelitian ini mengenai trading forex agar masyarakat lebih mengetahui investasi jenis ini, dalam penelitian ini menggunakan metode pencarian buku–buku hukum yang mempunyai relasi dengan forex. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian dalam trading forex dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan trading forex. Tujuanya adalah salah satu prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan suatu transaksi forex yaitu dengan berdasarkan pada investor, jadi sebelum dimulainya suatu transaksi tentu saja, kunci berpegang teguh pada investor, karena investor lah yang akan memberi dana dalam investasi ini, sebagai suatu bentuk kerahasiaan transaksi maka investor dilarang keras dalam memberikan kode akses ataupun kode transaksi yang dimiliki oleh investor tersebut. investor tidak diperbolehkan untuk diwakilkan dalam melakukan transaksi dalam rekening yang dimiliki oleh investor, jika investor merasa belum yakin serta mahir dalam melakukan transaksi.
BANK'S LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST THE THEFT OF BANK CUSTOMERS' MONEY Gede Putra Suardana; I Nyoman Sugiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan perbankan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini banyak ditemukan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat di dalam bank, sehingga perlu segera diketahui faktor penyebab dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan hal tersebut permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana kejahatan pencurian uang nasabah bank dapat terjadi; 2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bank jika terjadi pencurian uang nasabah Metode penelitian kali ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian Kejahatan dibidang perbankan yang dilakukan oleh pihak internal karyawan bank menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuanya adalah tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah di atur dalam Pasal 37 B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan terjamin dengan aman. Dengan hal tersebut bank sebagai pihak yang dipercaya sebagai tempat menyimpan uang agar memperketat apabila mengrekrut seorang pegawai hendaknya sesuai dengan protokoler dalam perbankan. Modus dari kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum penjabat bank merupakan sebuah tindak pidana yang melibatkan dari pejabat bank itu sendiri secara struktural dan juga dengan keterlibatan dari nasabah, berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindak pidana perbankan.
Efektivitas Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya peningkatan dalam bidang penanaman modal yang akan mempermudah para pelaku usaha Kabupaten Badung memanfaatkan system Online Single Submission (OSS), yang membuat dipermudahnya melakukan pengurusan serta pendaftaran dalam perizinan yang melibatkan kegiatan usaha seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, dan lain sebagainya untuk badan usaha perorangan maupun non perorangan. Hal tersebut didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penulisan ini didukung dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian dalam penulisan ini adalah efektivitas perizinan berbasis digital di Kabupaten Badung yaitu OSS RBA, namun masih banyak kendala-kendala di lapangan yang belum teratasi dengan maksimal baik dari sumber daya manusia pada pelaksana aturan ataupun masyarakat yang kurang paham dengan OSS RBA.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikaitkan Dengan Keamanan Data Pribadi Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti; I Made Pria Dharsana; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat elektronik merupakan kebijakan baru bagi pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bentuk transformasi digital. Namun kebijakan ini menimbulkan konflik di masyarakat terkait penarikan sertifikat analog dan jaminan keamanan sertifikat-el. Menganalisa perlindungan hukum pemegang sertifikat digital terhadap keamanan data untuk mencapai kepastian hukum menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Dirumuskan dua permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pengaturan pendaftaran hak atas tanah menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021? (2) Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap keamanan data pribadi dalam sertifikat digital? Penelitian ini menemukan sertifikat elektronik dengan sertifikat analog mempunyai kedudukan yang sama di Indonesia, sertifikat-el menggunakan tanda tangan elektronik dan QR Code yang terjamin oleh BSSN. Secara umum pengaturan keamanan data diatur pada UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara teknis dan hukum belum mempunyai kesiapan pemberlakuan Sertifikat-el terkait keamanan data, sehingga perlu penyempurnaan norma hukum agar terlindungi haknya dan kepastian hukum terkait sertifikat-el sebagai bukti pemegang hak atas tanah.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.642/PID.B/2015/PN.DPS) I Made Rai Gentha Prayita; I Nyoman Gede Sugiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prostitusi online merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media online yang digunakan seperti website, Whatsapp, dan Facebook. Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan bahan yang terkumpul dapat ditemukan melalui media massa dan peraturan hukum positif yang berlaku saat ini. Rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi melalui sarana pemasaran prostitusi online? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan no.642/pid.b/2015/PN.dps? hasil penelitian yaitu sanksi pidana prostitusi online dimana perbuatan terdakwa ini adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum positif di Indonesia dengan ketentuan Pasal 45 jo. 27 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Perbuatan terdakwa dalam pemasaran prostitusi melalui sarana online, seyogyanya juga dapat dijatuhi sanksi pidana sehingga dapat diperberat. Perlu kehati-hatian dari para penegak hukum untuk melakukan profesionalitasnya sehingga kebenaran materiil dari sebuah kasus dapat terungkap.
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Tradisional Berbasis Pengobatan Usada di Bali Gede Yudi Krisnanda; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan suatau hal yang penting bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengenal mengenai kesehatan tradisional. Salah satu tenaga tradisonal yang di kenal di Indonesia lebih tepatnya di daerah Bali yakni sering disebut dengan Usada Bali. Namun pengaturan menganai Usada Bali dengan metode penyembuhan supranatural dengan pendekatan agama belum ditemukan di aturan manapun. Sehingga hal tesebut sangat menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan Usada di Bali. Permasalahnnya adalah Permasalahannya adalah Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali ? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan usada Bali?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai tenaga kesehatan tradisional di Bali telah diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No 103 thn 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019, dan peraturan lainnya Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan tradisional di Bali dapat dilihat dari adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan-peraturan terkait dengan pelayann kesehatan tradisional.
Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Krypto di Indonesia Sarasota Tomasoa; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat telah memunculkan berbagai inovasi, terutama pada produk investasi. Salah satu inovasi tersebut adalah aset kripto yang telah diakui sebagai produk komoditas oleh pemerintah Indonesia. Melalui peraturan Bappebti, pemerintah berusaha melindungi investasi aset kripto. Namun dalam praktiknya, peraturan yang diterapkan pemerintah tidak sepenuhnya melindungi investor yang berinvestasi di aset kripto. Berbagai isu keamanan antara lain kemungkinan adanya praktik pump-and-dump dan adanya pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Bappebti. Masalah-masalah ini juga terkait dengan fakta bahwa belum ada pertukaran cryptocurrency yang dibuat. Tujuan penulisan majalah ini adalah untuk menganalisis dan menyediakan berbagai masalah yang dihadapi investor saat berinvestasi di cryptocurrency.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Ni Made Dwi Gayatri Putri; Ni Luh Made Mahendrawati; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Personal data is private and must be protected. The number of personal data leakage cases in Indonesia has a detrimental impact on society. The lack of comprehensive legislation has led to a lack of legal protection for data leakage cases. As a result of the many personal data leaks, the government passed the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022. The purpose of this research is to find out the legal umbrella that protects personal data including understanding more about the legal policies regulated in Law Number 27 of 2022. This research will discuss the formulation of problems including how is the regulation of personal data protection based on Law Number 27 of 2022 and how is the legal protection of the dissemination of confidential personal data of Indonesian citizens. The method used is normative with a statutory approach. The findings reveal that legal protection against personal data leaks is already comprehensive in Law Number 27 of 2022, preventive efforts to protect personal data do not share data from the community and society also avoid illegal platforms that occur in cybercrime. While the government will conduct a compliance test for Repressive Protection Efforts in the event of a personal data leak, the sanctions contained in the Personal Data Protection Law are Criminal Provisions Articles 67, 68 and 70 which already contain fines and imprisonment.
Co-Authors A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Wirawan Anak Agung Gde Agung Brama Pramudya Anak Agung Gede Ryan Januar Anak Agung Istri Agung Anak Agung Lanang Parwacita Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Bagus Krisna Pratama Anak Agung Ngurah Gede Wiratdika Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anggia Maharani Putri Arini, Desak Gde Dwi Aurora Mayawa Rissandjani Ayu Metta Sandra Ayu Prasetya Dewi Azizul Anwar Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Chandra Adi Gunawan Putra Chandra Adi Gunawan Putra Desy Kristiani Rahma Putri Dewa Ayu Warta Meilaningsih Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Ananta Prasetya Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewa Made Natha Dwitama Dewi, A.A Sagung Laksmi Dwi Anggi Cahyani Dwitya Candra Yasa Gautam Kumar Jha Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya Gede Agus Krisna Mahendra Gede Bagus Andika Putra Gede Putra Suardana Gede Yudi Krisnanda Gusti Ayu Arya Anindyanari Auliani Dewi Gusti Ngurah Sudarma Yuda Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra Hartini Saripan Hartini Saripan Herla Panji Wahyuda I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Dewa Gede Angga Bhasudeva I Gde Ardi Suarbawa I Gede Agus Dedy Andika I Gede Artadi Wira Guna I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede P Astika Juniartha I Gede Putu J Gusnaedi I Gede Sudiarta I Gede Surya Pratama Putra I Gede Tirtayasa I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Ngurah Anom Deva I Gusti Ngurah Bagas Suadarmadinata I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta I Gusti Ngurah Rendra Suryana I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Ary Astrawan I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya I Kadek Bayu Parwatha I Kadek Cahya Mahardika I Kadek Faiza Putra Gunawan I Kadek Surya Juliarnawa I Kadek Wahyu Dwipayana I Ketut Gede Suardana I Ketut Suardika I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Ketut Widia I Komang Gede Suwanjaya I MADE ADHI ARIANA I Made Adi Sanjaya I Made Ardena I Made Arjaya I Made Dwi Darmestha I Made Minggu Widyantara I Made Oka Pradnya Prawira I Made Panji Ambara Putra I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Rai Gentha Prayita I Made Rimawan I Nyoman Budiartha I Nyoman Budiartha I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Kerthia Wahyudi I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budlarta I Nyoman Sugiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Puru Gede Seputra I Putu Agus Tirta Yasa I Putu Angga Septayana I Putu Esha Wiryana Putra I Putu Gede Agus Wirayasa I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan I Putu Setiawan Ivan Baskara I Putu Wina Wirawan I Putu Yogi Saputra I Wayan Agus Grahadi Putra I Wayan Angga Pratama I Wayan Arthanaya I Wayan Indra Adi Wicaksana I Wayan Pande Eka Trisna I Wayan Pertama Yasa I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widyati I Wayan Sujana I Wayan Sunarta I Wayan Tika Tambunan I Wayan Wahyu Wisnanta Ida Ayu Gede Putri Satrianingsih Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Mas lndriani Ida Ayu Putu Widiasti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widyati Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba Ida Bagus Wahyu Wira Kusuma Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Agus Adi Mego Kadek Ardy Arya Saputra Kadek Bayu Dinata Putra Kadek Dani Arditha Perrnana Kadek Devi Arta Adnyani Kadek Dewi Darmayanti Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Hendra Wiguna Kadek Mas Aditya Mahottama Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Ramdhana Wija Dharma Kadek Yuda Kumala T.D Karma, Ni Made Sukariyati Kasirinus Jee Lua Kenneth De Lara Lim Ketut Arie Jaya Komang Adika Bayu Mahendra Komang Gede Dipayana Komang Kory Jayani Komang Krisna Hady Saputra Komang Pande Angga Tridipta Luh Made Mahendrawati Luh Suriati Luiter Lubalu M Syahrul Bahri M Syahrul Bahri Made Isma Amanda Swadesi Made Putri Laras Sapta Ananda Made Sadhu Arta Kori Made Wisnuyoga Wardana Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika May Linda Iswaningsih Mella Ismelina Farma Rahayu Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti Ni Kadek Pingkan Putri Natalia Ni Kadek Wulan Juliandini Ni Ketut Diah Prihandani Ni Ketut Maya Ari Lestari Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani Ni Luh Ayu Regita Cahyani Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Putu Yuni Sartika Dewi Ni Made Ayu Dwi Ardani Ni Made Dwi Gayatri Putri Ni Made Isadhanti Nawangsari Ni Made Jaya Senastri Ni Made Sasmita Ayuningrum Ni Made Seri Wahyuni Dewi Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Tessa Aprillia Dewi Ni Made Wahyuni Ni Made Wismantari Ni Nyoman Oktaviani Ni Putu Ayu Diah Novianti Ni Putu Gita Padmayani Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Marsya Utami Ni Wayan Dian Anggita Sari Nyoman Ayu Nila Dewi Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Komang Rama Raditya Prameswara Pande Komang Tegar Iswara Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha Putu Angelita Putri Putu Budiartha, I Nyoman Putu Devi Novayanti Putu Indri Sri Giyanthi Putu Linda Juli Swandewi Putu Marita Maharani Putri Putu Ryan Baskara Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Suryani . Putu Trisna Witariyani Putu Widhiatmika Coryka Riadhi Tedi Putra Ricky Kusnadi Robertus Berli Puryanto Robiatul Adawiyah Ryan Prastya Mariata Putra Salsabillah Nilam Zahra Sang Nyoman Angga Diputra Sarasota Tomasoa Senastri, Ni Made Jaya Suryani, Luh Putu Wayan Ardi Indra Jaya Widhiatmika Coryka Widiati, Ida Ayu Putu Wulandari, Riza Yoshua Pramana Kawi