Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Tadulako Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Jurnal Wawasan Yuridika Widya Yuridika Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Jatiswara Kosmik Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Mulawarman Law Review Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Legal Spirit Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal of Judicial Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan BHIRAWA LAW JOURNAL Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Syiah Kuala Law Journal Jurnal Hukum Pelita Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) PUSKAPSI Law Review Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Conference on Community Engagement Project (Concept) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum J-CEKI Ulil Albab International Law Discourse in Southeast Asia Pesona Nusantara
Fitri, Winda
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 116 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 116 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang Yanti, Aviany; Fitri, Winda
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 7 No 1: Mulawarman Law Review - June 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.772

Abstract

Pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Terdapat beberapa perubahan dan penghapusan pasal-pasal krusial seperti perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi baru berupa denda administratif, penghapusan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, pergeseran yang menyebabkan multitafsir makna terkait konsep strict liability, dan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi yang dulunya diatur sebagai sanksi pidana kini menjadi denda administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat menimbulkan implikasi bagi pemberlakuan UU Cipta Kerja di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan ketentuan sanki lingkungan pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan mengetahui perbandingan ketentuan sanki lingkungan di negara Jepang. Utamanya untuk melakukan kajian terkait perbandingan hukum pengaturan di bidang lingkungan pada negara Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan mekanisme pembuktian dengan konsep strict liability lebih ketat, selain itu adanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi akan pentingnya lingkungan hidup itu sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TAKSI ONLINE YANG ADA DI BATAM TERHADAP PERMENHUB NOMOR 118 TAHUN 2018 Shenti Agustini; Winda Fitri; Yohannes DS Sitorus
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15289

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang taksi online di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami substansi, struktur, dan implikasi hukum dari peraturan tersebut dalam konteks praktik lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui analisis isi peraturan, literatur hukum, mengidentifikasi ketentuan tarif, promosi, dan wilayah operasi yang diatur dalam peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 memberikan arahan yang jelas terkait taksi online, namun pelaksanaannya masih memiliki tantangan dalam kepatuhan dan pengawasan. Implikasi hukumnya terhadap taksi online mempengaruhi tarif, promosi, dan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum. Kata kunci: taksi online, Permenhub 118/2018, implementasi, tarif, wilayah operasi
Promoting Responsible Vehicle Ownership to Prevent Underage Driving and Motorcycling: A Legal Solution for Indonesia Tantimin, Tantimin; Jaya, Febri; Tan, David; Fitri, Winda
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25541

Abstract

This study aims to address and ultimately find the solution to the phenomenon of underage driving and motorcycling in Indonesia. The continued rise of vehicle ownership has also increased the risks of traffic accidents, which are then exacerbated by the phenomenon of underage driving and motorcycling. Ultimately, this has raised the urgency to thoroughly analyze the causes behind this phenomenon and explore other legal angles to curb this problem and increase the safety of all road users. Through the normative legal research method with statutory approach, this study finds that there are normative inadequacies within the relevant legal framework to tackle the issue of underage driving and motorcycling. This study also proposes a strategy to help tackle this problem by focusing on holding vehicle owners more accountable with a structured penalty system directly to the owners of the vehicles, as they are enabling this dangerous behavior.
Rekonstruksi Hukum Perlindungan Lingkungan dan HAM dalam Konteks Climate Resilience Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Febriyani, Emiliya; Nurlaily, Nurlaily; Anwar, N.A.D. Pramesti; Fitri, Winda
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i2.1-19

Abstract

The increasing frequency and intensity of climate change impacts, coupled with alarming risks of natural disasters, have spurred a global urgency to strengthen climate resilience. This research critically examines the readiness of Indonesia's legal landscape to support initiatives for enhancing climate resilience and the protection of human rights (HAM) in the context of environmental issues, considering Indonesia's vulnerable geographical position. Employing normative legal research methods, this study reveals that the regulatory framework for environmental management and protection in Indonesia has not fully provided the necessary legal certainty for climate change adaptation and mitigation efforts, nor has it optimally integrated human rights principles in addressing climate threats. As a solution, this research proposes a legal reconstruction model aimed at overcoming these shortcomings by establishing more robust legal certainty for enhancing climate resilience, while simultaneously placing human rights protection as a fundamental pillar in all related policies and actions. The implementation of this legal model necessitates public policy updates through the revision or enactment of more comprehensive and human rights-oriented legislation.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pihak Bank: Analysis of Legal Protection Against Auction Participants in the Execution of Underwriting Rights by the Bank Laily, Nur; Seroja, Triana Dewi; Fitri, Winda; Fimos, Zaiqui Arviveronica
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.798 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.140

Abstract

Bank sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat juga memerlukan jaminan atas dana yang disalurkan tersebut, salah satu jaminan yang dapat diagunkan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan agar memiliki Hak Eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mana salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan cara proses lelang yang diatur secara khusus dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pemberlakuan peraturan hak tanggungan masih belum maksimal atau masih menimbulkan permasalahan baik bagi pihak kreditur dan peserta lelang. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bank setelah proses pelaksanaan lelang dilakukan, serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta lelang yang telah beritikad baik dalam proses lelang ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan pendekatan penelitian normative empiris dan spesifikasi deskriptif analisis didapatkan bahwa banyak debitur yang mengajukan perlawanan ketika pihak Bank hendak melakukan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga mengakibatkan pihak Bank tidak dapat menggunakan hak eksekutorial, melainkan harus mengajukan Penetapan Pengadilan. Peraturan yang berlaku masih tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap kreditur serta peserta lelang yang telah beritikad baik.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir di Kota Batam Dalam Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Kepastian Hukum Anshari, Muhammad; Winda Fitri; Agustini, Shenti
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i2.53775

Abstract

Pembeli menganggap paket yang mereka beli melalui jasa pengiriman dan sistem pembayaran online terutama sistem Cash on Delivery sangat menguntungkan. Tetapi tidak sedikit juga masalah yang timbul akibat belanja dari e-commerce dan menggunakan sistem pembayaran Cash on Delivery Banyak pembeli yang menolak untuk membayar paket yang mereka beli karena merasa paket tersebut tidak sesuai, bahkan sampai meminta pengembalian dana dari kurir. Sementara itu, kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian produk yang diterima, kurir hanya berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli kemudian mengantarkan paket dan menagih pembayaran dari mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi tentang perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem pembayaran Cash on Delivery. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data primer kemudian didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasi dari penelitian ini menemukan bahwa adanya kerugian yang dialami oleh kurir, wajib ada ganti rugi dan pertanggungjawaban penjual apabila terbukti ketidaksesuaian dan kerusakan barang dari awal merupakan akibat dari kesalahan penjual.
Emergency Law as a Tool of Executive Centralization in Indonesia, Thailand, and Vietnam Rusdiana, Shelvi; Hieu, Le Ho Trung; Situmeang, Ampuan; Fitri, Winda; Tan, David
International Law Discourse in Southeast Asia Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ildisea.v4i2.23634

Abstract

Emergency laws are often framed as necessary tools to respond quickly during national crises, but they also present significant risks to democratic structures. This paper explores how emergency powers can be used to centralize executive authority in Indonesia, Thailand, and Vietnam. The purpose of this study is to analyze how legal frameworks enable or fail to restrict executive power during emergencies. Using a doctrinal legal research method, the paper examines constitutional texts, relevant statutes, and key political events to assess how emergency powers function in practice. Findings show that while all three countries demonstrate varying degrees of executive flexibility, Indonesia stands out due to its lack of clear legal limits and minimal oversight, while Thailand is riddled with normative inconsistencies and multiple avenues for its executive branch to weaponize the state of emergency. Vietnam, on the other hand, subordinates all branches of state power to the overarching control of the Communist Party, resulting in possible limited legal accountability and significant potential for unchecked executive action. The study emphasizes the need for stronger legal safeguards to prevent emergency powers from becoming a lasting feature of governance.
Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam Fitri, Winda; Firdausa, Alif
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37990

Abstract

Currently football has become an industry that includes all forms of business activities in it. Including the matter of buying and selling players in football or better known as transfers. This research aims to find out how Islamic law reviews the position of the transfer of football players in Islam. Packaged in the form of articles that are normative legal research using secondary data types, namely data obtained from literature. The law of the transfer of football players in Islam is permissible if it does not violate the existing provisions of Islamic Law. Transfer in football is a lease (ijarah) of services, although it is often referred to as buying and selling. Allah swt justifies buying and selling and haram usury, by buying and selling what is meant is buying and selling that is not against the Islamic law.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia Fitri, Winda; Sheerleen, Sheerleen
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38703

Abstract

Online Single Submission (OSS) or electronically integrated business licensing is a business license issued on behalf of the Ministries and also local governments as regulated and listed in Government Regulation Number 24 of 2018. The establishment of the OSS system provides convenience in accelerating, improving investment and also provides convenience in managing the necessary permits, both individual and non-individual. The purpose of this research is to find out the development of the formation of OSS and also the problems that arise from the implementation of OSS which is regulated in PP No. 24 of 2018. This research was carried out using a normative juridical method by studying and reviewing theories in the literature, namely by studying the legal basis in books. books and regulations related to research. The results of the analysis show that there are various problems from the unpreparedness of the creation of this OSS system, causing various kinds of speculation as well as the pros and cons of the government, which is aimed at accelerating and also increasing investment and business which is packaged in the form of electronic business licenses issued by the Ministry. or Institutions as well as local governments must be further developed, due to various revisions that are deemed necessary to improve the quality of this OSS system so that it can support the main goal of the publication of this OSS system.
Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia Fitri, Winda; Elviani, Elviani
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38916

Abstract

This research discusses the scope of prenuptial agreement enforcement and legal protection for the parties that involved in mixed marriages in the event of a cancellation of the prenuptial agreement. The research method used in this article is normative research with a statutory approach and a case approach, with a case study data collection technique, which produces secondary data made from primary, secondary and tertiary law. As well as using the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo. The results article is a prenuptial agreement plays an important role in mixed marriages in protecting the rights of parties of mixed marriages. However, in the preparation of a prenuptial agreement, there are also conditions that must be fullfiled by the parties. If there has been an agreement, but it is not fulfill the requirement, then the prenuptial agreement can be canceled, in which the agreement will be assumed its never existed and the rules that were arranged will be returned to to the provisions before agreement was made
Co-Authors Abdurrahman Alhakim Ade Borami Ju Adiyanto Adiyanto Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Alvian, Muhammad Adzel Amelia Putri Anisah Angel Tng Angelina Oei Angelyn, Angelyn Anggia Putri, Windi Regina Angterina Angterina Anisa Tia Mulyani Anly Suryadhana Anugerah, M Fajar Anwar, N.A.D. Pramesti Aprilia, Vinny Ar-Raudah Ar-Raudah Autia Kurnia Putri Hapsari Aviany Yanti Ayu Arthalaini Limbong Azarya, Melda Bryan Imanuel Nainggolan Chairunisa Aj Reqha CHRISTIANA CHRISTIANA, CHRISTIANA Christine Natalia Christofer Paskah De La Cruz Nongsina Cindy Amelia Darwin Darwin Defi Arika Delia, Della Della Delia Dinda Lucida Siswan Disemadi, Hari Sutra Divia, Felysha Putri Dwinta Sugandi Dylan Perdinando Eko Nurisman Ela Rahmawati Elisabeth Ronauli Ina Sedo Langodai Elviani, Elviani Elvianti Elvianti Elvianti, Elvianti Elvina Enjelica Elvina Enjelica Elvira Zikra Elza Syarief, Elza Erika Emilia Putri Fariz Rayhan Febriyani, Emiliya Felix Charles Dicaprio Felix Filbert Felix Filbert Felix Sastro Lino Felysha Putri Divia Fenecia, Evelyn Ferinna Lidya Fimos, Zaiqui Arviveronica Fiona Vivian Fionna Angeline Firdausa, Alif Firnando Firnando Firnando, Firnando Hana Renata Tan Peiru Hardy Winata Lie Hardy Winata Lie Hendryani Hendryani Hidayah, Luthfia Hieu, Le Ho Trung Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Irawan, Dhenisa Octavia Irvanaries Irvanaries, Irvanaries Jacelyn Jacelyn Jack Taosen Jason Jason Jaya, Febri Jeniffer Angelia Ong Jeny Jeny Jeshlyn Jeshlyn jeshlyn, jeshlyn Jessca Jessca Jessica Jane Jesslyn Larissa Joseph Frederic Halim Junisa Putri Salsabila Karen Amaris Keltine Richelle Chan Kevin Chandra Wijaya Kevin John Paul Manurung Kyushu Davina Shebiartha Leny Pelita Besouw lesmana, Zannayya Putri Noer Liand Maulidina Lu Sudirman Luthfia Hidayah Marsya Asyikin Melisa Melisa Melvin Louisly Melvin Melvin Melvina Octaria Miftahul Jannah Muhammad Anshari, Muhammad Muhammad Firza Herianto Muhammad Naufal Anshari Mutiara, Ayu Yulia Nadia Carolina Weley Nadia Salsabilla Nadila Putri Nicholas Nicholas NINGSIH, SRI WAHYU Ningsih, Sri Wahyu Novi Wira Sartika Zebua Novita Putri Novri Winson Novy Suwanny Nur Laily Nur Laily Nurisman, Eko NURLAILY, NURLAILY Octaria, Melvina Oda I.B. Hariyanto Oda Ignatuis Besar Hariyanto Pambayun, Cindy Fatika Dewi Permata Andini Sinaga Prastiyo, Laode Agung Princessa tan Widiana Princessa Tan Widiana Putri Deviana Insti Putri, Aulia Ginda Putri, Nadila Putri, Rahmadani Putri, Shelvia Agustini Rahayu, Dilla Siska Rahmadani, Nia Ramadani, Nur Anisa Ramadhan, Muhammad Tri Andika Rasikah, Amelia Rasyid, Dede Hilman Regina Uliana Sirait Renanda Sareng, Alexandra Renti Friska Pangaribuan Rindiyani, Monica Rini Rini Rismauli Br Gultom Rismauli Br Gultom Riyansyah, Muhd. Wildan Rusdiana, Shelvi Rynando Sadrakh Halim Ryvaldo Rajagukguk safitri, gita Sakilah Dwi Cahyani Sakti, Nuryoga Aji Santoso, Inggrid Rosemary Saputri, Eka Adelia Selli Selli Sheerleen Sheerleen Sheerleen, Sheerleen Shely Fitria Binti Adi Azhar Silviani, Ninne Zahara Siregar, Abigael Hosanna Sisilia Sisilia, Sisilia Sitorus, Yohannes DS Situmeang, Ampuan Sri Mulyeni Stephanie Tania Steven Marlin Sudisno Sudisno Suwanny, Novy Tampubolon, Theresia Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Titania, Rizada Triana Dewi Seroja Trillian Lim Trillian Lim Trinh, Hien Ulya, Muna Vanessa Angel Vendryan Vendryan Verensia Verensia Vichadiya Vichadiya Vivi Handayani Vivi Handayani Vivian, Fiona Williem Aditya Sion Purba Winco Librawenson Windi Afdal, Windi Winky Librawinson Yana Desca Ramadani Yana Desca Ramadani Yana Oetary Yanti, Aviany Yehezkiel Christian Angga Anjula Purba Yohannes DS Sitorus Zahratul Aini