Articles
Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah
Ningsih, Sri Wahyu;
Fitri, Winda
JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1552
With the development of the times, fintech companies in Indonesia are increasingly popular and are also increasingly sought after by many people. One of the developments in fintech is the emergence of Sharia fintech. This study aims to analyze fintech crimes that occur from the perspective of jinayah law and to analyze relevant dispute resolution for fintech crimes from the perspective of jinayah law. In this study, the author uses a normative legal research method that uses qualitative analysis, namely by explaining the existing data with words or statements not with numbers. Sharia fintech has a difference with conventional fintech, namely sharia fintech is carried out in the contract process between business owners and investors. The emergence of sharia fintech provides convenience for the community to carry out a credit process using sharia principles and principles. But there is also a negative side, namely sharia fintech crimes such as fraud, fraud. Based on the results of the study, it shows that this sharia fintech crime when viewed from the perspective of jinayah law is included in the ta'zir crime, which if there is a violation the law enforcement is in accordance with the existing legislation in the fairest manner and carried out indiscriminately and discipline that actually carries out sanki ta'zir for sharia fintech crimes, which in essence contain benefits for human life both in the world and in the hereafter.
ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DALAM KONDISI OVER CAPACITY DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM PADA MASA COVID-19
Fitri, Winda;
Handayani, Vivi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41981
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi overcapacity yang dialami oleh hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya Lapas Wanita Kelas IIB di Batam yang melebihi kapasitas hingga 169% berdasarkan data tahun 2020. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana yang melebihi kapasitas di Lapas Wanita Kelas IIB Batam pada masa pandemi Covid-19, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan tersebut. hak narapidana.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melihat langsung situasi di lapangan untuk mengumpulkan berbagai data primer. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan petugas Lapas dan observasi di Lapas Wanita Kelas IIB Batam Batam dan instrumen hukum yang digunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, hasil menunjukkan pemenuhan hak-hak narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas belum sepenuhnya berfungsi. Hak-hak yang belum sepenuhnya diperoleh oleh narapidana tersebut karena berbagai faktor dan kendala adalah sarana prasarana yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang tidak memadai.
PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI
Fitri, Winda
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44409
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat†dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.
KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL
Winda Fitri;
Nadila Putri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31438
Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Teknologi dan informasi yang berkembang saat ini turut menimbulkan permasalahan baru yaitu perundungan (bullying). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundungan secara online di media sosial berdasarkan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menunjukan bahwa perundungan online merupakan kejahatan yang timbul karena adanya perilaku tidak bertanggungjawab atau tidak bijak dari pihak tertentu dalam pemanfaatan media teknologi dan informasi. Perundungan Online didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu korban dengan penggunaan dan pemanfaatan media elektronik. Perundungan online di media sosial dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir sehinga dapat dikenakan Uqubat ta'zir yang besarannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Perlindungan hukum terkait tindakan tersebut telah diatur berdasarkan hukum Islam maupun hukum Nasional yang berlaku di Negara Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI
Winda Fitri;
Elvianti Elvianti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38511
Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena dibantu oleh teknologi fintech. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu memberikan argumentasi hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta perlindungan hukum bagi korban skema ponzi. Hasil penelitian menemukan bahwa sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-Undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala.
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PRASYARAT JUAL BELI JUNK FOOD DITINJAU DARI HUKUM BISNIS
Fiona Vivian;
Winda Fitri
UNES Law Review Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v4i3.248
The phenomenon of junk food is growing rapidly at this time. Although most junk food ultimately harms the health of consumers, buying and selling junk food is not illegal. As a general rule, both the seller and the buyer are free to determine the type, content and form of the contract. However, the existence of standard clauses as a means to facilitate sales transactions between producers and consumers has proven to be widely misused by sellers with standard clauses that are detrimental to consumers, such as "for take away food, an additional fee in the form of a takeaway charge is imposed." The application of the standard clause makes the seller has a stronger position and cause losses for the buyer. This type of research is normative legal research. The results show that basically the standard clause is not prohibited, as long as there are no elements that harm other parties. Provisions for the inclusion of standard clauses are regulated in Article 18 of the UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. The advantage of using standard clauses in junk food agreements is that it gives consumers the benefits of time efficiency and equal service, but the disadvantage is that consumers do not have the opportunity to negotiate and decide on the contents of the contract, leaving only the choice of accept or leave. As a result, consumers become vulnerable, there is an imbalance of rights and obligations between economic actors and consumers, and consumers are more disadvantaged.
EFEKTIFITAS BASYARNAS DAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA
Winda Fitri
Journal of Judicial Review Vol 21 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The purpose of this study is to describe clearly and carefully about the process of dispute resolution on Sharia insurance in Indonesia referring towards law regulations and to acknowledge the law-effectiveness of BA-SYAR-NAS and the Religious Court as the institutions with equal authorities for Sharia insurance dispute settlement in Indonesia. The research method applied on this study is sociological legal approach. The data utilized are secondary and primary data. After the entire data have been collected, they were being processed and analyzed. The qualitative method were used to analyzed aspects as they were studied. Furthermore, the conclusion was drawn according to this study, alongside a descriptive elaboration. Based on the result of this research-study, it has been accounted that the process of dispute resolution of insurance could be settled by two legal institutions. According to the theory of the “Effectiveness of Law” by Soerjono Soekanto, BA-SYAR-NAS is more effective in terms of settling the dispute of Sharia insurance corresponding to the court principles of simple, efficient and low-cost. Nevertheless in reality, that the legal culture of the society leans more towards the Religious Court.
Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19
Winda Fitri;
Melvina Octaria;
Irvanaries;
Novy Suwanny;
Sisilia;
Firnando
Jurnal Syntax Transformation Vol 1 No 10 (2020): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jst.v1i10.181
Penyebaran COVID-19 menimbulkan masalah di banyak sektor dalam kehidupan sehari-hari banyak orang, di banyak sektor publik. Platform pendidikan dipaksa untuk online, meskipun akses ke internet kurang. Selain itu, permasalahan seperti tuntutan untuk memberikan akses kerja praktek untuk mendongkrak kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan membutuhkan banyak penyesuaian. Selain itu, masalah kesehatan juga menghadapi masalah yang sama. Status quo menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan belum layak untuk semua orang karena masih banyak kabupaten yang belum memiliki akses. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya fasilitas yang disediakan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Dengan demikian, tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan tidak akan pernah tercapai karena fasilitas pelayanan kesehatan akan dituntut untuk dapat dimanfaatkan untuk memerangi dan menangani Korban COVID-19. Hal ini memaksa masyarakat untuk melakukan perubahan besar dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti menerapkan social distancing, memakai masker, dan menerapkan protokol keselamatan yang diberikan.
Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Keberlanjutan Suplai Air Bersih dalam Menjaga Ekosistem Darat
Amelia Putri Anisah;
Ade Borami Ju;
Angel Tng;
Elvira Zikra;
Nadia Carolina Weley;
Winda Fitri
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v2i12.354
Perkembangan zaman yang begitu pesat menyebabkan pemerintah harus melakukan alih fungsi lahan hutan untuk menunjang pembangunan hingga pertumbuhan penduduk. Penggunaan lahan oleh setiap kegiatan pembangunan akan mengubah tatanan lingkungan hutan menjadi tatanan lingkungan baru yang mengakibatkan perubahan pada kelestarian lingkungan seperti penurunan kualitas air bersih yang nantinya akan berbahaya bagi kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem yang terkena dampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari alih fungsi lahan dan juga peran dari SDGs ke-6 dan ke-15 terhadap keberlanjutan suplai air bersih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan memberikan dampak bagi mahkluk hidup, dampak tersebut dapat memengaruhi penurunan kualitas lahan yaitu berupa kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti dilakukannya cara tebang bakar (slash and burn). Kegiatan tersebut dapat mempercepat proses pencucian dan penipisan lapisan tanah sehingga berkurangnya kadar organik tanah yang akan berakibat pada buruknya sifat fisik dan kimia tanah
Study Regarding the Implementation of Traditional Law That Violates Women’s Human Rights in Indonesian National Law
Putri Deviana Insti;
Winda Fitri
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1121.745 KB)
Indonesia is a country that has a higher population level, especially for women, where based on the Central Statistics Agency, as many as 137,521,557 people are men and 134,707,815 people are women or 49% of the total population in Indonesia. Equality and the elimination of discrimination against women are often the centers of attention and a shared commitment to implement them. However, in social life, the achievement of equality in the dignity of women has not shown significant progress. The issue of human rights and women has not been taken seriously by the state. The research method used is descriptive-analytical. This study indicates that the dominant factors of sexual violence against women are patriarchal culture, male privileges, and permissiveness. The main reason women victims of sexual violence do not report is the public’s bad stigma about victims of sexual violence. Assertive training can help women and victims of sexual violence to have the courage to refuse and express their feelings in the right way. The suggestion from this research is that there must be mutual respect and care between men and women