Articles
PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA: SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN
Winda Fitri;
Luthfia Hidayah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38719
Pembentukan UU Mengenai Cipta Kerja merupakan terobosan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang tindih khususnya peraturan Undang-Undang yang saling bertentangan maupun sejenis dan kemudian akan dilakukan adanya perubahan peraturan. Adapun tujuan dari penilitian ini agar pembaca dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi saat pembentukan peraturan undang-undang mengenai ketenagakerjaan melalui UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja. Penyusunan UU Mengenai Cipta Kerja menggunakan pendekatan Omnibus Law dengan mengumpulkan Undang-Undang yang memiliki perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Pendekatan ini dipilih dengan harapan untuk mempermudah perizinan menjadi lebih sederhana dan diperoleh dari para investor sehingga bisa memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai metode hukum normatif dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari produk bidang hukum. Dengan adanya UU Cipta Kerja seluruh pihak berharap untuk dapat meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakanlapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mengurangi angka pengangguran. Dan Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi peraturan yang dapat melindungi hak pekerja.Karena tenaga kerja merupakan bagian utama dari proses berjalannya suatu perusahaan.
ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DALAM KONDISI OVER CAPACITY DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM PADA MASA COVID-19
Winda Fitri;
Vivi Handayani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41981
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi overcapacity yang dialami oleh hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya Lapas Wanita Kelas IIB di Batam yang melebihi kapasitas hingga 169% berdasarkan data tahun 2020. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana yang melebihi kapasitas di Lapas Wanita Kelas IIB Batam pada masa pandemi Covid-19, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan tersebut. hak narapidana.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melihat langsung situasi di lapangan untuk mengumpulkan berbagai data primer. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan petugas Lapas dan observasi di Lapas Wanita Kelas IIB Batam Batam dan instrumen hukum yang digunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, hasil menunjukkan pemenuhan hak-hak narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas belum sepenuhnya berfungsi. Hak-hak yang belum sepenuhnya diperoleh oleh narapidana tersebut karena berbagai faktor dan kendala adalah sarana prasarana yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang tidak memadai.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA
Winda Fitri;
Zahratul Aini
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.277-286
Penelitian dilakukan untuk mendapatkan pandangan secara garis besar dalam menentukan mekanisme pelepasan terhadap tanah demi kepentingan untuk umum. Prosedur yang dijelaskan dalam peraturan perundangan No. 2 Tahun 2002 atas pengadaan tanah demi tercapainya kepentingan untuk umum berbeda dalam aturan KUHPerdata, dimana dalam aturan KUHPerdata prosedur dilakukan apabila terdapat suatu ikatan aturan antara kedua belah pihak. Sedangkan prosdur yang telah ditetapkan pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak terjadinya persetujuan, dan tidak terdapat ikatan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Dari penjelasan diatas maka sengketa yang dijadikan bahan penelitian ini ialah bagaiaman proses prosedur pelepasan terhadap hak milik atas tanah yang dikerjakan oleh pemerintah demi kepentingan umum dan apa saja penyelsaian sengketa hukum yang dapat menyelsaiakn masalah tersebut oleh pemerintah jika adanya permasalahan dalam pelepasan kepentingan hak milik tanah demi kepentingan umum. Target yang diinginkan ialah untuk memahami dan menganalisis proses hak milik terhadap tanah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum
Korelasi Praktek Sukuk Ijarah dengan Investasi di Indonesia: Bentuk Perspektif Hukum Syariah
Winda Fitri
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v6i1.870
At this time, there were many investors interested in sukuk in investing because sukuk gave higher returns than deposit rates with a clearly smaller risk. Sukuk with the type of ijarah contract are the most popular types of sukuk, both since they were first issued and until now during this Covid-19 pandemic. This is sufficient from the good market absorption of sukuk where in 2020 there will be 162 sukuk series issued and 64% Ijarah contracts. However, in practice this sukuk was found to be incompatible with the sharia principles that were implanted at the beginning, where the sukuk showed a direction similar to the practice of conventional bonds. From the existing background, the purpose of this research are the concept of sukuk as an investment, Islamic principles that apply in Ijarah Islamic bonds. The discussion of this problem uses normative juridical research methods and descriptive qualitative analysis through secondary data. The results of data analysis show that in society, the practice of Ijarah contracts that are not pure and leads to the muntahiya bi al-tamlik contract is similar to the mechanism offered in conventional bonds in general so that it does not run in accordance with sharia principles.
FENOMENA HUBUNGAN SEX PHONE AKIBAT WESTERNISASI: KAJIAN FATWA MUI TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
Yana Desca Ramadani;
Winda Fitri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.69 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2811-2820
Sex Phone terjadi karena masuknya westernisasi dan pemikiran manusia yang semakin luas dan terbuka. Sex phone ini dapat mengarah pada perzinahan jika dilakukan diluar ikatan pernikahan. Maka untuk mencegah maraknya perzinahan dikeluarkan aturan yaitu Fatwa Mui nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didapatkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat terkait dengan aturan dan pencegahan sex phone Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data dari studi literatur diberbagai media sehingga data yang didapatkan sebagai bahan untuk dikaji dapat terukur dan terarah secara jelas.
Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)
Renti Friska Pangaribuan;
Winda Fitri
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v6i1.5296
The rapid progress of science and innovation affects the simplicity of relations between individuals and nations. One of the impacts is the mixing of relations between couples with different identities, including Indonesian experts and workers from various countries. Issues that mixed-identity relationship strategy are the stage of producing supporting documents from the marriage registrar and at the different stages of planning archives. The purpose of this legal research is to identify and analyse mixed marriages between Indonesia and Netherlands also the procedures under international civil law. The method using normative juridicial research based on statute approach and conceptual approach.
Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama
Winda Fitri
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i2.596
Law of inheritance in Indonesia up to now in a plurality, consisting of Islamic inheritance law, western inheritance law in the Civil Code and customary inheritance law. The plurality will have implications for various things. Religious differences are seen to be a factor preventing a child from obtaining inheritance rights from parents. In Islamic law, children from different religions and their parents will prevent from receiving inheritance, not in line with civil law that one barrier to receiving inheritance is religious different. This study analyzing the legal implications of the implementation of interfaith marriage for the heirs and how the legal protection of the rights of heirs born from interfaith marriages. The research methodology that the uses is normative by conducting analysis. The settlement of the issue children born from different religions of each party is subject to different laws based on religious law or customary law. There are similarities and differences in the implications of the provisions of Article 832 of the Civil Code and Article 171 of the Compilation of Islamic Law. However, protection for children born of different religions can obtain asset from their parents through grants, wills and gifts with the principle of justice.
Mempromosikan Cv Metta Persada Dengan Video Periklanan
Winda Fitri;
Steven Marlin;
Autia Kurnia Putri Hapsari;
Cindy Amelia;
Felysha Putri Divia;
Vendryan Vendryan
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6059
Permasalahan utama yang dihadapi CV Metta Persada adalah sudah beroperasi selama 11 tahun, namun masih ada yang belum mengenal keberadaan dari UMKM ini. Hal ini terjadi dikarenakan lokasinya yang kurang diketahui masyarakat dan kurangnya promosi di media sosial ataupun media percetakan. Selain itu, CV Metta Persada juga tidak memiliki video yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan promosi. Permasalahan ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh UMKM CV Metta Persada menjadi tidak maksimal serta kalahnya dalam persaingan dengan UMKM percetakan lainnya. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode yang terdiri atas tiga tahap dalam membuat video periklanan simple motion untuk CV Metta Persada yang terdiri dari: praproduksi, produksi, dan pascaproduksi
Sistem Pengisian Data Indikator Usaha Koperasi Aktif Kota Batam Menggunakan Google Formulir
Kevin John Paul Manurung;
Winda Fitri;
Novita Putri;
Sakilah Dwi Cahyani
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6056
Pengabdian kepada Masyarakat(PkM) merupakan suatu kegiatan dalam hal membantu pihak yang dituju untuk mencari sebuah solusi terhadap suatu persoalan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam memiliki sistem pengisian data indikator terhadap usaha koperasi aktif di Kota Batam, dengan metode pemanfaatan berupa kertas secara fisik. Sehubungan juga situasi pandemi COVID-19, maka basis digital diperlukan untuk membantu pihak mitra dalam hal melapor serta merekap data. Penggunaan media digital pun dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tempat. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi tersebut ialah observasi dan wawancara, untuk mengetahui bagaimana skema yang harus dialihkan. Penulis menggunakan google formulir sebagai sarana pengganti tabel. Sehingga, hasil luaran dari proyek ini ialah pendataan melalui google formulir. Terdapat penyesuaian antara substansi tabel dengan format pada formulir digital. Proyek yang sudah jadi diterima dengan baik oleh pihak mitra untuk kemudian diimplementasikan
Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Berupa Izin Usaha Mikro Kecil (Iumk) Melalui Layanan Online Single Submission (Oss) Di Moone By Dep
Defi Arika;
Winda Fitri
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6061
Membangun sebuah usaha tidak serta-merta hanya dengan berbekal ide maupun kreativitas belaka, melainkan harus dilindungi oleh legalitas usaha. Beberapa usaha kecil bersifat home industry seringkali tampak tidak mengindahkannya atau bahkan terkesan menyepelekannya. Legalitas usaha dianggap sulit untuk diperoleh, berbelit-belit, dan tidak praktis. Untuk itu, mahasiswi dari Universitas Internasional Batam telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi dan bantuan agar pelaku usaha bersedia untuk mengurus legalitas usaha di salah satu usaha pastry bernama Moone by Dep. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dan dokumentasi. Hasil dari pelaksanaan adalah dengan dikeluarkannya sebuah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang menjadi payung hukum dari usaha yang resmi dan diakui oleh negara melalui Lembaga OSS atau dikenal dengan Online Single Submission