Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Al-'Adalah Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Tadulako Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Jurnal Wawasan Yuridika Widya Yuridika Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Jatiswara Kosmik Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Mulawarman Law Review Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Legal Spirit Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal of Judicial Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan BHIRAWA LAW JOURNAL Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Syiah Kuala Law Journal Jurnal Hukum Pelita Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) PUSKAPSI Law Review Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Conference on Community Engagement Project (Concept) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum J-CEKI Ulil Albab International Law Discourse in Southeast Asia Pesona Nusantara
Fitri, Winda
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 120 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang Aviany Yanti; Winda Fitri
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.772

Abstract

Pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Terdapat beberapa perubahan dan penghapusan pasal-pasal krusial seperti perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi baru berupa denda administratif, penghapusan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, pergeseran yang menyebabkan multitafsir makna terkait konsep strict liability, dan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi yang dulunya diatur sebagai sanksi pidana kini menjadi denda administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat menimbulkan implikasi bagi pemberlakuan UU Cipta Kerja di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan ketentuan sanki lingkungan pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan mengetahui perbandingan ketentuan sanki lingkungan di negara Jepang. Utamanya untuk melakukan kajian terkait perbandingan hukum pengaturan di bidang lingkungan pada negara Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan mekanisme pembuktian dengan konsep strict liability lebih ketat, selain itu adanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi akan pentingnya lingkungan hidup itu sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.
Sharia Compliance in Micro Waqf Bank Business Activities: A Study of Protection of Consumer’s Spiritual Rights Winda Fitri
LAW REFORM Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.518 KB) | DOI: 10.14710/lr.v17i1.37556

Abstract

The emergence of conventional financial institutions before sharia financial institutions affects the development of the two financial institutions to be different. Another factor is the public's cynicism or skepticism towards Islamic financial institutions which assume that the two financial institutions are the same. Thus, the purpose of this study was to analyze the implementation of sharia compliance policies as an effort to improve the development of Islamic financial institutions and consumer protection in Indonesia. This research focused on the Micro Waqf Bank as a Micro Financial Institution that applies sharia principles using statutory and conceptual approaches. In Indonesia, the sharia compliance policy of the Micro Waqf Bank has been regulated in the laws and regulations related to Micro Financial Institutions. The implementation of sharia unity is an effort to reduce cynicism in Islamic financial institutions and to provide protection to consumers' special rights in the form of spiritual rights that every Muslim has to carry out his religion perfectly (kaffah). Sharia compliance policy is the result of the transformation of the DSN-MUI Fatwa into the form of legislation to make it more binding and applicable in the business activities of Micro Waqf Bank.
Polemik Dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme Di Indonesia Winda Fitri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan usia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maraknya perkawinan usia dini di kalangan sejoli millennial meresahkan masyarakat terhadap masih tingginya prevelensi perkawinan usia dini yang berdampak besar bagi anak yang melakukannya, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, putusnya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan atau kandungan dan pengaruh psikologi dan biologi anak. Posisi prinsipiil hukum negara mengutuk kebiasaan perkawinan usia dini, namun masih menyisahkan kontradiksi dan ruang untuk bermanuver di dalam hukum itu. Selain itu sistem pluralisme hukum di Indonesia mempengaruhi kebiasaan itu. Terkadang hukum adat dan hukum agama terkait polemik ini bertentangan dan mengesampingkan hukum negara, dalam hukum negara ditegaskan dalam UU Perkawinan, Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika usia perkawinan mencukupi sesuai dengan aturan hukum perkawinan, usia yang belum mencukupi usia perkawinan masih termasuk kategori sebagai anak, dalam UU Perlindungan Anak, Anak ialah yang tidak melebihi usia 18 tahun. Sedangkan akil balig adalah sebuah konsep dalam hukum Islam, yang sering kali dipakai untuk membolehkan perkawinan usia dini. Berbagai peraturan dan kebijakan diatas jelas menghadapi banyak tantangan dalam penegakannya yang menimbulkan banyak kontrakdiksi. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan.
The Legal Protection for Security Crowdfunding Based on Sharia Investment in MSMEs Economic Recovery Winda Fitri
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 1 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i1.30917

Abstract

The security crowdfunding (SCF) provides collective fundraising services for MSMES who have difficulty obtaining funding without collateral based on OJK Regulation No. 16/POJK.04/2021, the SCF investment rules above don’t explicitly discuss investment activities in sharia-compliant securities for halal business financing that are free from Riba, maysir, and gharar elements. The purpose of this research is to examine the sharia economic legal protection for SCF investment contract transaction model and its legal implications in case of invalidity. This research uses a conceptual normative legal approach with a descriptive qualitative analysis. The results show that the contract activities in halal MSMES crowdfunding investment transactions have not fulfilled the principles of the Syirkah akad based on the Sharia Economic Law Compilation, which is from the expression side, the occurrence of ijab qabul (offer and acceptance) is not clearly in accordance with sharia, so the SCF contract can be invalidated and all activities related to the transaction are considered haram. Therefore, an issuer from DSN MUI is needed to guarantee that the SCF complies with sharia principles and has a sharia compliance officer.
STUDI KASUS PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Winda Fitri; Jessca Jessca; Angterina Angterina; Hendryani Hendryani; Stephanie Tania; Jeshlyn Jeshlyn
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3727

Abstract

Dalam lingkungan masyarakat harta dan benda yang dimiliki oleh seseorang yang dimana apabila adanya seseorang meninggal sering menjadi salah satu pembahasan dan pembahasan tersebut biasanya tidak jauh dari bagaimana pembagian dari warisan tersebut. warisan merupakan sekumpulan harta yang ditinggalkan dari seseorang yang telah almarhum (pewaris) yang harta tersebut akan diberikan kepada keturunanya pihak yang memiliki hubungan darah atau yang bersangkutan dan dianggap berhak untuk mewarisi hartanya (ahli waris) dan Harta waris yang diberikan biasanya dapat berupa aset bergerak berupa tabungan, kendaraan, surat berharga dan aset tidak bergerak berupa bangunan, tanah. Hukum Waris merupakan hukum yang memberikan ketentuan bahwa siapa yang layak dan berhak untuk menjadi ahli warisnya dan seberapa besar bagian yang didapatkannya oleh masing-masing ahli warisnya dari sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (tirkah). Pada artikel ini membahas mengenai bagaimana kompetensi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama dalam menangani Waris dan Bagaimana tindakan konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus tersebut. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam artikel ini. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konkret mengenai pembagian waris dengan kasus nyata yang pernah terjadi di masyarakat.
LAW ENFORCEMENT TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN PENGGUGAT DALAM MEMBUKTIKAN ALASAN GUGAT CERAI (Studi Kasus Nomor Putusan: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm) Winda Fitri; Winco Librawenson; Winky Librawinson; Jeniffer Angelia Ong; Christine Natalia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3759

Abstract

Marriage is a common event in the world community and in Indonesia. Every marriage is certainly expected to run smoothly until the end of life and has the goal of building a family or household that is sakinah, mawaddah, and rahmah. However, that does not guarantee that there will be no divorce in a country, especially Indonesia. Divorce is considered to be the final solution for families or households that can no longer build a harmonious atmosphere. Divorce can be filed by both husband and wife, the wife who files for divorce is known as a contested divorce and while the lawsuit from the husband is known as a talak divorce. In a divorce, it must be based on the reasons as stipulated in the Legislative Regulations, if the lawsuit is filed at the District Court, the legal basis that applies is the Compilation of Islamic Law. To compile this research using a normative juridical method which is then compiled with qualitative data, namely in the form of words using a case study approach to the decision of the Batam City Religious Court. The application for divorce must be based on the grounds for divorce regulated in Article 116 KHI and the arguments presented in the lawsuit must be proven using documentary evidence and witness statements. If this is not proven, the court may impose the principle of risk of proof where the party giving the argument cannot prove its argument so that it can be defeated in the case or in other cases it is not used as a consideration for the Panel of Judges. In the verstek decision of the Religious Court, the plaintiff was deemed unable to prove the argument for his lawsuit related to the reason for the divorce caused by the defendant having an affair with another woman, because the plaintiff did not prove his argument. So that what the judge considers is the condition of the household which is no longer harmonious so that it cannot build a household that is sakinah, mawaddah, and rahmah as well as the plaintiff and the defendant who no longer live in one house.
ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM TENTANG CERAI TALAK TERHADAP ISTRI Winda Fitri; Felix Charles Dicaprio; Joseph Frederic Halim; Verensia Verensia; Bryan Imanuel Nainggolan; Ryvaldo Rajagukguk
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3947

Abstract

Talak divorce is one of the forms of divorce that occurs in Indonesia, especially for couples who have been married under Islamic law. In practice, talak divorce can be initiated by the husband in several circumstances, such as if the wife violates the marriage promise or if there is disharmony in the household. However, the wife can also file for a talak divorce if the husband violates the talakagreement.The literature review conducted by the author in this article aims to analyze the decision of the Batam Religious Court Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm) related to talak divorce. Normative juridical method was used in this study, which refers to Decision Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm). Furthermore, the author also reviewed relevant books and documents in order to acquire the necessary data and information for writing this article.In this article, the author discusses the reasons for the termination of marriage due to talak divorce in the Batam Religious Court, as well as the legal considerations applied by the panel of judges in deciding on talak divorce. This is important to study so that the public can have a clearer understanding of the divorce process and the rights that are possessed by couples who wish to get divorced through legal channels.
COMPANY REGULATION DEVELOPMENT ASSISTANCE PT. KARYA PRIMA VALASINDO Yana Oetary; Winda Fitri
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Employers who employ at least 10 workers/laborers are required to make company regulations. Company regulations are regulations made in writing by employers that contain work requirements and company rules and regulations. It is important to establish company regulations that are in accordance with the law to ensure that workers/laborers can work safely. The method used is empirical methodology, the authors go directly to the field to examine the actual situation in the practical work place and collect the required data and interview several related. After the necessary data is collected, the next stage is to analyze and then implement the project that has been designed by the author. To establish company regulations made by employers, it is necessary to consult with experts and trade unions in the process of establishing regulations. After the company regulations are drafted, workers can work as much as possible in accordance with company regulations and become more aware of labor laws.
LEGAL EXPLANATION AS AN EFFORT TO INCREASE LITERATURE AWARENESS RELATED TO CHILDREN PROTECTION IN THE SAKA WIRA KARTIKA KODIM ORGANIZATION 0315/BINTAN Novi Wira Sartika Zebua; Winda Fitri
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The provision of legal education from an early age as a supporter in realizing literacy awareness in order to achieve shared welfare is a very important forum to be developed. Children who are assets of the nation also do not escape the attention of a country with the establishment of a regulation in IndonesiaLaw Number 35 of 2014 changes to Law Number 23 of 2002 concerning child protection as an umbrella that protects a child's activities before the law. According to data released by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, which was inputted through the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA), there were 3,314 cases of violence against children with a total of 3,683 children victims in the vulnerable period during January. -June 2021, this is of course very unfortunate with the presence of a law that has not given maximum results, so we are invited to first understand and understand the values ​​contained in a statutory regulation.
PendampinganPerancangan Perjanjian Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu Di PT. Golden Hardware Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Vichadiya Vichadiya; Winda Fitri
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Golden Hardware merupakan sebuah perusahaan yang memiliki spesialis dibidang pemasok perlengkapan baut dan mur di Kota Batam. Dalam usia yang relatif muda, PT. Golden Hardware telah menjadi satu diantara supplier besar di bidang usaha baut dan mur di Kota Batam setelah beroperasi selama 11 tahun (sebelas tahun). Pemasokan bahan baut dan mur yang dimasok oleh PT. Golden Hardware guna memenuhi kebutuhan Industri, Engineering maupun Shipyard. Selama 11 tahun (sebelas tahun) sejak pendirian, departemen human resource baru ada sejak tahun awal tahun ini yakni 2020 sehingga PT. Golden Hardware Batam selama ini hanya menjalin hubungan antar karyawan dan perusahaan tidak dengan suatu perjanjian kerja yang sah melainkan hanya diikat dengan surat pengangkatan terhadap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan.Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktik, terdapat metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yakni yuridis empiris. Dimana secara yuridis yakni dengan menyusun laporan kerja praktik ini beralaskan pada materi-materi hukum serta norma yang telah ada dalam lingkungan masyarakat sedangkan empiris sendiri memiliki pemahaman yakni dengan menyusun laporan kerja praktik ini beralaskan pada tiap-tiap kenyataan baik secara sosial maupun budaya yang ada pada lingkungan masyarakat. Dalam periode kerja praktik yang dilakukan oleh penulis selama sekitar 3 (tiga) bulan ini dapat diketahui bahwa pengetahuan baik dari pihak PT. Golden Hardware Batam maupun pekerja sendiri tentang ketenagakerjaan sangat minim. Mengenai hubungan kerja dalam Sehingga pada kesempatan ini penulis memutuskan untuk merancang suatu perjanjian kerja yang sifatnya PKWTT beralaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Co-Authors Abdurrahman Alhakim Ade Borami Ju Adiyanto Adiyanto Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Alvian, Muhammad Adzel Amelia Putri Anisah Angel Tng Angelina Oei Angelyn, Angelyn Anggia Putri, Windi Regina Angterina Angterina Anisa Tia Mulyani Anly Suryadhana Anugerah, M Fajar Anwar, N.A.D. Pramesti Aprilia, Vinny Ar-Raudah Ar-Raudah Autia Kurnia Putri Hapsari Aviany Yanti Ayu Arthalaini Limbong Azarya, Melda Bryan Imanuel Nainggolan Chairunisa Aj Reqha CHRISTIANA CHRISTIANA, CHRISTIANA Christine Natalia Christofer Paskah De La Cruz Nongsina Cindy Amelia Darwin Darwin Defi Arika Delia, Della Della Delia Dinda Lucida Siswan Disemadi, Hari Sutra Divia, Felysha Putri Dwinta Sugandi Dylan Perdinando Eko Nurisman Ela Rahmawati Elisabeth Ronauli Ina Sedo Langodai Elviani, Elviani Elvianti Elvianti Elvianti, Elvianti Elvina Enjelica Elvina Enjelica Elvira Zikra Elza Syarief, Elza Erika Emilia Putri Fariz Rayhan Febriyani, Emiliya Felix Charles Dicaprio Felix Filbert Felix Filbert Felix Sastro Lino Felysha Putri Divia Fenecia, Evelyn Ferinna Lidya Fimos, Zaiqui Arviveronica Fiona Vivian Fionna Angeline Firdausa, Alif Firnando Firnando Firnando, Firnando Habidin, Nurul Fadly Hana Renata Tan Peiru Hardy Winata Lie Hardy Winata Lie Hendryani Hendryani Hidayah, Luthfia Hieu, Le Ho Trung Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Irawan, Dhenisa Octavia Irvanaries Irvanaries, Irvanaries Jacelyn Jacelyn Jack Taosen Jason Jason Jaya, Febri Jeniffer Angelia Ong Jeny Jeny Jeshlyn Jeshlyn jeshlyn, jeshlyn Jessca Jessca Jessica Jane Jesslyn Larissa Joseph Frederic Halim Junisa Putri Salsabila Karen Amaris Keltine Richelle Chan Kevin Chandra Wijaya Kevin John Paul Manurung Kyushu Davina Shebiartha Leny Pelita Besouw lesmana, Zannayya Putri Noer Liand Maulidina Lu Sudirman Luthfia Hidayah Marsya Asyikin Melisa Melisa Melvin Louisly Melvin Melvin Melvina Octaria Miftahul Jannah Muhammad Anshari, Muhammad Muhammad Firza Herianto Muhammad Naufal Anshari Mutiara, Ayu Yulia Nadia Carolina Weley Nadia Salsabilla Nadila Putri Nicholas Nicholas Ningsih, Sri Wahyu NINGSIH, SRI WAHYU Novi Wira Sartika Zebua Novita Putri Novri Winson Novy Suwanny Nur Laily Nur Laily Nurisman, Eko Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nursyahda, Faradhilla Octaria, Melvina Oda I.B. Hariyanto Oda Ignatuis Besar Hariyanto Pambayun, Cindy Fatika Dewi Permata Andini Sinaga Prastiyo, Laode Agung Princessa Tan Widiana Princessa tan Widiana Putri Deviana Insti Putri, Aulia Ginda Putri, Nadila Putri, Rahmadani Putri, Shelvia Agustini Rahayu, Dilla Siska Rahmadani, Nia Ramadani, Nur Anisa Ramadhan, Muhammad Tri Andika Rasikah, Amelia Rasyid, Dede Hilman Regina Uliana Sirait Renanda Sareng, Alexandra Renti Friska Pangaribuan Rindiyani, Monica Rini Rini Rismauli Br Gultom Rismauli Br Gultom Riyansyah, Muhd. Wildan Rusdiana, Shelvi Rynando Sadrakh Halim Ryvaldo Rajagukguk safitri, gita Sakilah Dwi Cahyani Sakti, Nuryoga Aji Salsabilla, Anindya Putri Keisha Santoso, Inggrid Rosemary Saputri, Eka Adelia Selli Selli Sheerleen Sheerleen Sheerleen, Sheerleen Shely Fitria Binti Adi Azhar Silviani, Ninne Zahara Simatupang, Revinka Siregar, Abigael Hosanna Sisilia Sisilia, Sisilia Sitorus, Yohannes DS Situmeang, Ampuan Sri Mulyeni Stephanie Tania Steven Marlin Sudisno Sudisno Suwanny, Novy Tampubolon, Theresia Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Titania, Rizada Triana Dewi Seroja Trillian Lim Trillian Lim Trinh, Hien Ulya, Muna Vanessa Angel Vendryan Vendryan Verensia Verensia Vichadiya Vichadiya Vivi Handayani Vivi Handayani Vivian, Fiona Williem Aditya Sion Purba Winco Librawenson Windi Afdal, Windi Winky Librawinson Yana Desca Ramadani Yana Desca Ramadani Yana Oetary Yanti, Aviany Yehezkiel Christian Angga Anjula Purba Yohannes DS Sitorus Zahratul Aini