Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Tadulako Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah International Journal of Law Reconstruction Jurnal Wawasan Yuridika Widya Yuridika Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Jatiswara Kosmik Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Mulawarman Law Review Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Legal Spirit Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal of Judicial Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan BHIRAWA LAW JOURNAL Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Syiah Kuala Law Journal Jurnal Hukum Pelita Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) PUSKAPSI Law Review Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Conference on Community Engagement Project (Concept) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum J-CEKI Ulil Albab International Law Discourse in Southeast Asia Pesona Nusantara
Fitri, Winda
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 116 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 116 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
JUDEX FACTI OF RELIGIOUS COURT REGARDING DIVORCE CASE : ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2029/pdt.g/2022/PA.btm Fitri, Winda; Riyansyah, Muhd. Wildan; Anisa Tia Mulyani; Fenecia, Evelyn; Irawan, Dhenisa Octavia; Sakti, Nuryoga Aji
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.101

Abstract

Peradilan agama merupakan salah satu dari empat peradilan yang ada di sistem peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan agama Islam di Indonesia. Peradilan di Agama Indonesia disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama terdiri dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan peradilan tingkat banding, terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dua peradilan tersebut sebagai judex facti yang bertugas untuk merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka probabilitas. Peradilan Agama adalah pengadilan yang bertanggung jawab dalam mengadili perkara perdata Islam. Perceraian merupakan suatu peristiwa di mana pasangan suami istri secara sah memutuskan hubungan pernikahan yang telah terjalin di antara mereka. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan terhadap konseptual. Metode penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Metode analisis yang diterapkan dalam menganalisis data-data tersebut diatas adalah metode analisis deskriptif-kualitatif.
Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khuntsa (Studi Komprehensif Hukum Islam dan Hukum Positif) : Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khuntsa (Studi Komprehensif Hukum Islam dan Hukum Positif) Rasyid, Dede Hilman; Fitri, Winda
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.133

Abstract

Khuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasikan apakah dia perempuan atau laki-laki. Fenomena khuntsa di dunia modern dianggap sebagai anomali kelamin yang memungkinkan dan dapat terjadi pada beberapa orang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang khuntsa dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan sisi ketuhanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau literature review dengan pendekatan normatif untuk menganalisis pokok persoalan hukum terkait khuntsa dan implikasinya terhadap perlindungan hukum warga negara yang menjalani operasi penggantian kelamin serta hak keperdataan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena khuntsa juga menimbulkan dampak psikologis bagi individu yang mengalaminya, yang dapat mempengaruhi fisik dan perilaku mereka. Kedokteran modern mengkategorikan khuntsa sebagai anomali kelamin yang dapat diidentifikasi dan ditangani melalui prosedur pergantian kelamin. Meskipun pandangan ini mungkin bertentangan dengan fiqh klasik, namun dalam konteks fiqh kontemporer, khuntsa dianggap sebagai suatu kasus khusus yang memerlukan pertimbangan mendalam. Dalam penanganannya, penelitian ini merekomendasikan agar penanganan khuntsa dilakukan melalui prosedur pergantian kelamin yang sama seperti yang diterapkan untuk kasus-kasus lainnya. Dalam hal ini, kaidah fiqh menjadi dasar kuat untuk membuktikan pentingnya penetapan status bagi individu khuntsa.
Sengketa Ekonomi Syariah Diselesaikan Sesuai Dengan Persyaratan Yang Diatur Mahkamah Agung Rismauli Br Gultom; Winda Fitri
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.610

Abstract

The large number of people who use sharia contracts has a strong correlation with the number of sharia economic conflicts. Either party may breach the contract or engage in illegal acts giving rise to law. If a lawsuit occurs, the aggrieved party can file a lawsuit against the lawsuit, but the judge turns out that during the examination of the case, it determines that the contract in question is not in accordance with sharia law, even though neither party owns it. filed a lawsuit to be terminated. To examine sharia economic dispute cases, judges are required to follow certain provisions from the Supreme Court. In this study, the authors also used a conceptual approach to examine. Islamic legal concepts related to improper contracts. govern Islam. The authors of this study draw the conclusion that there are still many legal discussions governing sharia economics; existing laws only regulate in general and globally, and sometimes even conflict with each other. Due to loopholes in the law, the Supreme Court established guidelines for reviewing sharia economic cases. The guidelines contain several provisions that are inconsistent or even contradict one another, so that ijtihad is required from the judge's side to uphold the principle of divinity. so that the choice is only based on the rules stipulated by Islamic law. then the Supreme Court sets guidelines for reviewing sharia economic cases. The guidelines contain several provisions that are inconsistent or even contradict one another, so that ijtihad is required from the judge's side to uphold the principle of divinity. so that the choice is only based on the rules stipulated by Islamic law.. then the Supreme Court sets guidelines for reviewing sharia economic cases. The guidelines contain several provisions that are inconsistent or even contradict one another, so that ijtihad is required from the judge's side to uphold the principle of divinity. so that the choice is only based on the rules stipulated by Islamic law.
Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam Jaya, Febri; Fitri, Winda; Ulya, Muna
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.942

Abstract

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia minimal perkawinan diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, masih ada peluang untuk mendapatkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, terutama dalam situasi yang dianggap sangat mendesak. Hakim perlu berpikir bijak dan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dalam permohonan penetapan dispensasi perkawinan dan dampak sosial yang mungkin terjadi jika dispensasi tersebut dikabulkan. Penelitian ini menerapkan metode empiris dengan memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Artikel ini mengulas bagaimana hakim di Pengadilan Agama Batam menerapkan dispensasi nikah, termasuk pertimbangan yang mereka buat dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hukum adalah inti dari keputusan hakim, yang melibatkan analisis, argumen, dan menarik kesimpulan hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana dispensasi perkawinan diatur dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Batam, dengan penekanan pada peran dan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pernikahan di Indonesia.
CERTAINTY REGARDING LEGAL CHOICES BETWEEN RELIGIOUS COURTS AND DISTRICT COURTS REGARDING APPLICATIONS FOR DETERMINING HEIRS Febri Jaya; Winda Fitri; Leny Pelita Besouw
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.31298

Abstract

In accordance with the research title listed above, Indonesia has three legal systems that regulate inheritance, namely; Islamic inheritance law which is based on and uses the holy book Al-Quran as its source, western civil inheritance law which originates from Burgerlijk Wetboek (hereinafter referred to as the Civil Code), and finally customary inheritance law based on the customs of the community itself, this cannot be separated from from the role of each court that handles it. Therefore, the author needs to conduct research on the certainty of legal choices between religious courts and district courts regarding applications for determining heirs. The aim of the research is to analyze the role of the district court and religious court in the application for determining heirs, after that this study will also analyze how legal certainty is provided regarding the legal choice between the district court and the religious court. The results obtained from this research are that the implementation of Law no. 50 of 2009 regarding every application for determining Islamic heirs must be handled and under the authority of a religious court, in fact this does not mean that the district court is of the opinion that it no longer has the right and authority to adjudicate applications for inheritance, this is because the authority possessed by the district court still has power. law in an effort to adjudicate applications for determining inheritance for Muslims. However, what needs to be underlined is that the difference between religious courts is that when it comes to resolving inheritance cases, religious courts are guided by the complications of Islamic law, while district courts are based on the Civil Code, namely western law. Keywords:District Court, Religious Court, Inheritance, Petition, Determination
Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Agustianto, Agustianto; Fitri, Winda; Angelyn, Angelyn
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17059

Abstract

The development of the creative economy is very influential in increasing the progress of the development and progress of the Indonesian economy. The creative economy sector is considered to be influenced by the Intellectual Property it produces, such as copyrights. Even so, copyright cannot be used optimally due to problems that hinder the process of implementing copyright as an object of fiduciary guarantees. The purpose of this research is to find out the execution confiscation efforts that can be carried out by creditors or banking parties if the debtor commits an act of default with the object of fiduciary guarantees in the form of copyrights. The research method used in this research is normative legal research method. This study also uses a statutory approach and a conceptual approach. The type of research data used in this study is a type of qualitative data. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique. Copyright as a type of IP is included in property law and is classified as intangible movable property, the value contained in copyright has the potential to be used as a collateral object in bank credit agreements by the creator. In its implementation, there are challenges faced such as the ambiguity of the laws and regulations that govern it, the lack of knowledge of creative economy actors regarding copyright recording, and the absence of competent public appraisers in assessing the value of copyrights. Perkembangan ekonomi kreatif sangat berpengaruh dalam meningkatkan progres perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor ekonomi kreatif dinilai akan dipengaruhi oleh Kekayaan Intelektual yang dihasilkannya, seperti hak cipta. Walaupun begitu, hak cipta belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan adanya permasalahan yang menghambat proses implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan adanya hambatan bagi pihak perbankan untuk mendanai pelaku ekonomi kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya dapat menemukan upaya sita eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur atau pihak perbankan apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi dengan objek jaminan fidusia berupa hak cipta. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini turut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hak cipta sebagai salah satu jenis KI termasuk dalam hukum benda dan tergolong dalam benda bergerak yang tidak berwujud, nilai yang dikandung dalam hak cipta memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan oleh penciptanya. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur, minimnya pengetahuan pelaku ekonomi kreatif tentang pencatatan hak cipta, dan belum ada penilai publik yang berkompeten dalam menilai value dari hak cipta.
Perbandingan Hukum Terkait Peraturan Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan Agustianto, Agustianto; Fitri, Winda; Siregar, Abigael Hosanna
Bhirawa Law Journal Vol 4, No 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v4i2.11297

Abstract

The writing of this scientific work was written because of the increasing environmental damage due to waste disposal carried out by individuals and groups without paying attention to the consequences for the environment, to raise awareness to the public about the obligation to dispose of waste in its place and be responsible for it by not littering, this research uses normative legal research methods the author takes studies from previous authors, as well as literacy literature and laws. The new thing found in this research is that South Korea as a country is more assertive in addressing the disposal and processing of waste in its country by making special regulations where it is mandatory to sort and dispose of waste in plastic that is specific to the type of waste disposed of. The regulation of waste disposal and processing in Indonesia is still not well implemented by the community with the lack of strict action against violators increasing, considering that Indonesia is still a developing country and South Korea is a developed country which is one of the distinguishing factors in this case, it is good that Indonesia can start imitating and slowly moving in order to reduce environmental damage that occurs due to disposal of garbage that is not in its place.
KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI CERAI TALAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM) Fitri, Winda; Tampubolon, Theresia; Santoso, Inggrid Rosemary; Aprilia, Vinny; Adiyanto, Adiyanto; Ramadani, Nur Anisa
JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6160

Abstract

Perceraian dalam hukum yang digunakan untuk menjelaskan kondisi berakhirnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan. Perceraian dapat meliputi cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kemudian untuk cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Setelah suami dan istri secara sah bercerai, aka nada masa iddah bagi pihak perempuan. Istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh laki-laki, yaitu mut’ah dan nafkah iddah. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara hukum normatif dan menggunakan sumber data sekunder, artikel ini akan membahas tentang bagaimana implikasi cerai talak pada para pihak yang bercerai serta bagaimana pertimbangan hakim terkait pembebanan Mut’ah dan Nafkah iddah dengan menganalisa putusan perkara nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Di mana dalam penelitian diperoleh hasil bahwa apabila seorang istri yang mengajukan perceraian, maka istri wajib membayar biaya perkara di pengadilan dan biaya ganti rugi yang disebut iwadh. Sedangkan seorang suami yang mengajukan perceraian wajib memberikan mut’ah; memberikan nafkah, maskan dan kiswah; melunasi mahar yang terhutang apabila belum melakukan hubungan suami istri; dan memberikan biaya hadlanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA NOMOR 1954/pdt.g/2019/PA.Btm Winda Fitri; Muhammad Naufal Anshari; Fariz Rayhan; Regina Uliana Sirait; Dinda Lucida Siswan
TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: TUTURAN
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/tuturan.v1i2.195

Abstract

This study discusses how to analyze the judge's decision on divorce in decision number 1954/pdt.g/2019/PA.Btm. then analyze the judge's decision to determine the cost of iddah and legal review of the divorce decision. The research method used is a juridical approach method based on legislation on religious courts and complications of Islamic law. Several factors lead to divorce such as differences of opinion, quarrels, arguments and disputes that cause dislike between husband and wife. In preventing divorce, it can be done by mediation, but if it does not find a middle point in the problem between husband and wife, it will proceed to a divorce trial in a religious court.
Legal Review of Environmental Law Concerning Illegal Sand Mining Prastiyo, Laode Agung; Fitri, Winda
Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v8i1.5225

Abstract

This research aims to analyze the regulations, enforcement, and legal sanctions related to illegal sand mining in Batam City. Additionally, the study seeks to assess the environmental impact of illegal sand mining activities and evaluate the efforts made by the Batam City Government and law enforcement authorities in combating illegal sand mining practices. A normative juridical approach, particularly the statute approach, is employed in this research. The research methodology involves data collection, examination of legal regulations, doctrines, juridical aspects, and societal norms. The results indicate that authorities with jurisdiction should anticipate potential issues and environmental damage arising from illegal sand mining. Therefore, the protection of the environment and natural resources needs to be strengthened to ensure the safety of Batam City residents. The Batam City Government is expected to take decisive measures to halt illegal sand mining, including the implementation of criminal sanctions and confiscation of tools used by illegal actors in accordance with applicable regulations.
Co-Authors Abdurrahman Alhakim Ade Borami Ju Adiyanto Adiyanto Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Alhakim, Abdurrakhman Alvian, Muhammad Adzel Amelia Putri Anisah Angel Tng Angelina Oei Angelyn, Angelyn Anggia Putri, Windi Regina Angterina Angterina Anisa Tia Mulyani Anly Suryadhana Anugerah, M Fajar Anwar, N.A.D. Pramesti Aprilia, Vinny Ar-Raudah Ar-Raudah Autia Kurnia Putri Hapsari Aviany Yanti Ayu Arthalaini Limbong Azarya, Melda Bryan Imanuel Nainggolan Chairunisa Aj Reqha CHRISTIANA CHRISTIANA, CHRISTIANA Christine Natalia Christofer Paskah De La Cruz Nongsina Cindy Amelia Darwin Darwin Defi Arika Delia, Della Della Delia Dinda Lucida Siswan Disemadi, Hari Sutra Divia, Felysha Putri Dwinta Sugandi Dylan Perdinando Eko Nurisman Ela Rahmawati Elisabeth Ronauli Ina Sedo Langodai Elviani, Elviani Elvianti Elvianti Elvianti, Elvianti Elvina Enjelica Elvina Enjelica Elvira Zikra Elza Syarief, Elza Erika Emilia Putri Fariz Rayhan Febriyani, Emiliya Felix Charles Dicaprio Felix Filbert Felix Filbert Felix Sastro Lino Felysha Putri Divia Fenecia, Evelyn Ferinna Lidya Fimos, Zaiqui Arviveronica Fiona Vivian Fionna Angeline Firdausa, Alif Firnando Firnando Firnando, Firnando Hana Renata Tan Peiru Hardy Winata Lie Hardy Winata Lie Hendryani Hendryani Hidayah, Luthfia Hieu, Le Ho Trung Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Irawan, Dhenisa Octavia Irvanaries Irvanaries, Irvanaries Jacelyn Jacelyn Jack Taosen Jason Jason Jaya, Febri Jeniffer Angelia Ong Jeny Jeny Jeshlyn Jeshlyn jeshlyn, jeshlyn Jessca Jessca Jessica Jane Jesslyn Larissa Joseph Frederic Halim Junisa Putri Salsabila Karen Amaris Keltine Richelle Chan Kevin Chandra Wijaya Kevin John Paul Manurung Kyushu Davina Shebiartha Leny Pelita Besouw lesmana, Zannayya Putri Noer Liand Maulidina Lu Sudirman Luthfia Hidayah Marsya Asyikin Melisa Melisa Melvin Louisly Melvin Melvin Melvina Octaria Miftahul Jannah Muhammad Anshari, Muhammad Muhammad Firza Herianto Muhammad Naufal Anshari Mutiara, Ayu Yulia Nadia Carolina Weley Nadia Salsabilla Nadila Putri Nicholas Nicholas NINGSIH, SRI WAHYU Ningsih, Sri Wahyu Novi Wira Sartika Zebua Novita Putri Novri Winson Novy Suwanny Nur Laily Nur Laily Nurisman, Eko NURLAILY, NURLAILY Octaria, Melvina Oda I.B. Hariyanto Oda Ignatuis Besar Hariyanto Pambayun, Cindy Fatika Dewi Permata Andini Sinaga Prastiyo, Laode Agung Princessa tan Widiana Princessa Tan Widiana Putri Deviana Insti Putri, Aulia Ginda Putri, Nadila Putri, Rahmadani Putri, Shelvia Agustini Rahayu, Dilla Siska Rahmadani, Nia Ramadani, Nur Anisa Ramadhan, Muhammad Tri Andika Rasikah, Amelia Rasyid, Dede Hilman Regina Uliana Sirait Renanda Sareng, Alexandra Renti Friska Pangaribuan Rindiyani, Monica Rini Rini Rismauli Br Gultom Rismauli Br Gultom Riyansyah, Muhd. Wildan Rusdiana, Shelvi Rynando Sadrakh Halim Ryvaldo Rajagukguk safitri, gita Sakilah Dwi Cahyani Sakti, Nuryoga Aji Santoso, Inggrid Rosemary Saputri, Eka Adelia Selli Selli Sheerleen Sheerleen Sheerleen, Sheerleen Shely Fitria Binti Adi Azhar Silviani, Ninne Zahara Siregar, Abigael Hosanna Sisilia Sisilia, Sisilia Sitorus, Yohannes DS Situmeang, Ampuan Sri Mulyeni Stephanie Tania Steven Marlin Sudisno Sudisno Suwanny, Novy Tampubolon, Theresia Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin, Tantimin Titania, Rizada Triana Dewi Seroja Trillian Lim Trillian Lim Trinh, Hien Ulya, Muna Vanessa Angel Vendryan Vendryan Verensia Verensia Vichadiya Vichadiya Vivi Handayani Vivi Handayani Vivian, Fiona Williem Aditya Sion Purba Winco Librawenson Windi Afdal, Windi Winky Librawinson Yana Desca Ramadani Yana Desca Ramadani Yana Oetary Yanti, Aviany Yehezkiel Christian Angga Anjula Purba Yohannes DS Sitorus Zahratul Aini