Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.333
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Indonesian Journal of Social Research (IJSR) DEVOSI Sultan Agung Notary Law Review NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Karimah Tauhid International Journal of Management Analytics (IJMA) International Journal of Educational and Life Sciences (IJELS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat
Danu Suryani
Universitas Djuanda
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Fungsionalisasi Hak Anak Atas Pendidikan dalam Rangka Kabupaten Bogor Layak Anak Arif Falah Minarko; Jacobus Jopie Gilalo; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 12 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i12.22044

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor dalam empat tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari fluktuasi Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pendidikan dan mencanangkan Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak anak atas pendidikan belum tercapai secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program wajib belajar sembilan tahun serta mengkaji fungsionalisasi dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bogor, serta dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal karena masih lemahnya sinergi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta terbatasnya regulasi khusus yang mengatur perlindungan hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih integratif, berbasis data, dan disertai penguatan regulasi serta pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang substansial.
Kajian Yuridis Pembentukan Peraturan Desa sebagai Implementasi Otonomi Daerah Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Burhanudin; Nurwati; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 8 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i8.23808

Abstract

Permasalahan timbul ketika dalam penyusunan Perdes masih sering ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti tidak adanya partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan aktif masyarakat atau pihak berkepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan peraturan perundang - undangan atau kebijakan hukum lainnya, Ketika proses legal drafting tidak melibatkan masyarakat, maka substansi aturan tersebut Cenderung bersifat elitis (dibuat oleh segelintir kelompok), Kurang mencerminkan realitas sosial, Sulit diterapkan secara efektif di lapangan. Peneltiian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan peraturan desa sebagai bentuk implementasi otonomi daerah. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas, teori dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan desa kewenangan pemerintah desa sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan bagian dari pelaksana otonomi daerah yang memiliki hak untuk membentuk peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.
Co-Authors -, Maulana A Budiansyah Abdullah Baharun Achmad Jaka Santos Adiwijaya Aditya Dellis Tianto Adlan Kharisma Agustina Multi Purnomo Alhanief, Ibnu Rizal Aminulloh, Muhammad Andri Brawijaya Anne Effane Apriliasari, Ajeng Arif Falah Minarko Arnold Michel Naftanael Hutasoit Ary Khotami, Mochamad Burhanudin Cahyani, Carolina Yevi Dadang Suprijatna Devisa, Devisa Dwi Gemina Endang Silaningsih Endeh Suhartini Erbiana, Nyi Mas Gianti B. Erni Yuningsih Fe, Didi FH, Rizky Maristyan Hartono, Yoga Dwi Haryanda Putra, Bima herdiyana, Herdiyana Hidayat Rumatiga Husain, Saddam I, M.Dikdik Ilman Khairi Imantaka, Balvas Indra Cahya Kusuma Iswan , Muhamad Kukuh Komandoko Maman, Asep Mardiah Mardiah Mas Nur Mukmin Matin, Muhamad Akbar Maulana, Lucky Hikmat Ma’arif, Rizal Syamsul Muhamad Aminulloh Muhammad Anjah Nurulloh Muhammad Rizki Ramdhani Muhammad Vijay MULYADI Noor Hidayat, Muhamad Fiqri Nurwati Nurwati Rachmat Gunawan Rachmat Trijono Raihan Nurwahidi Riandi, Derri Aris Rizal Syamsul Ma’arif Rizki Kurniawan, Rizki Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Rusi Rusmiati Aliyyah Saddam Husein Saputra, Gilang Siti Inayatun Sabilla Siti mutmainnah SITI NURJANAH Sogio Sri Harini Syamsul Ma'arif, Rizal Tini Kartini Tini Kartini Wahyu Wahyudi, Tony Agus Wardhana, Adhitya Ikhsani Warizal Yulianingsih Yumarni, Ani Yusman, Widda