Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.932

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Legalitas Wacana Hukum Veritas et Justitia Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURNAL ILMU BUDAYA MLJ Jurnal Selat Hasanuddin Law Review Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Morality :Jurnal Ilmu Hukum Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Unes Law Review Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum University Of Bengkulu Law Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Journal of Law and Policy Transformation SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Jurist-Diction Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Journal of Judicial Review Jurnal Bedah Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Perspektif Hukum Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan RechtIdee Law and Economics Jurnal Hukum dan Pembangunan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)

Rina Shahriyani Shahrullah

Universitas Internasional Batam

Author-ID : 378379

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA Julianto Julianto; Rina Shahriyani Shahrullah; Rahmi Ayunda; Robert Garry Hawidi
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E- Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya”. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum”. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.

Hubungan Antara Hukum Merek Dengan Cybersquatting Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah; Febri Jaya; Indra Hengky
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i2.2466

Abstrak Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai cybersquatting dalam kaitannya dengan hukum merek. Adapun dalam pembahasan artikel ini, akan difokuskan pada mengenai implementasi hubungan antara hukum merek dengan cybersquatting dalam putusan pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Guna mendapatkan jawaban atas obyek penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, serta case approach. Cybersquatting sangat penting untuk dikaji lebih lanjut karena merupakan kegiatan penyerobotan domain yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. Hal ini banyak terjadi karena prinsip first-come first-serve yang mengakibatkan hanya orang pertama yang bisa mendapatkan domain yang diinginkan. Padahal hal ini dilindungi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

ASIAN PUBLIC INTELLECTUALS’ ROLES IN COMBATTING TRAFFICKING IN ASEAN COUNTRIES Rina Shahriyani Shahrullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The ASEAN Economic Community which facilitates free movement of people among ASEAN countries may cause a more progressive migration. One of the unintended consequences of migration is human trafficking. This paper suggests that there should be a collaborative measure taken by public intellectuals of ASEAN countries to combat human trafficking. Public intellectuals from receiving and sending countriesin ASEAN should share their information, knowledge, roles, responsibilities, resources, and services. This paper emphasizes that Asian public intellectuals as the member community in curbing human trafficking in the ASEAN region should involve government agencies, NGOs and communities. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menfasilitasi kebebasan penduduk negara anggota ASEAN untuk berpindah dapat menyebabkan terjadinya suatu migrasi besar-besaran. Salah satu konsekwensi yang tidak dikehendaki dari migrasi adalah perdagangan orang. Makalah ini menyarankan perlunya suatu langkah kerjasama yang dilakukan oleh intelektual publik di negara ASEAN untuk memerangi perdagangan orang. Intelektual publik dari negara penerima dan pengirim di ASEAN perlu untuk membagi informasi, pengetahuan, peranan, tanggung jawab, sumber daya, dan pelayanan mereka. Makalah ini menekankan bahwa intelektual publik Asia perlu melibatkan pemerintah, LSM and warga masyarakat.

GREEN CAMPUS INITIATIVE: TRANSFORMING LAW IN BOOK INTO LAW IN ACTION Rina Shahriyani Shahrullah; Agustina Fitrianingrum; R.A. Widyanti Diah Lestari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Global warming has become a serious threat to our earth today. To overcome the problems of global warming, various parties should get involved including campus community (students, staff and faculty members). The participation of tertiary education institutions in minimizing global warming is referred to as ‘green campus initiative’ (GCI). This participation is mandated by Law No.32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This paper suggests the adoption of GCI and provides a GCI model for Indonesian higher education institutions. This paper also discusses the GCI activities which can be adopted either by small or big campuses in Indonesia. Pemanasan global telah menjadi ancaman serius bagi bumi kita dewasa ini. Untuk mengatasi masalah pemanasan global, berbagai pihak telah terlibat termasuk komunitas kampus (mahasiswa, karyawan dan dosen). Partisipasi perguruan tinggi dalam meminimalkan pemanasan global dinamakan ‘green campus initiative (GCI)’. Partisipasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah ini menyarankan penerapan GCI dan memberikan Model GCI untuk perguruan tinggi di Indonesia. Makalah ini juga membahas kegiatan-kegiatan GCI yang dapat digunakan baik oleh kampus kecil maupun besar di Indonesia

‘MODERN ARBITRATION LEGISLATION’: A COMPARISON BETWEEN AUSTRALIAN AND INDONESIAN LAWS Rina Shahriyani Shahrullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research analyzes Law No. 30 of 1999 of Indonesia to ascertain whether this Indonesian law constitutes modern arbitration legislation in the context of international commercial arbitration. Law No. 30 of 1999 will be compared with the International Arbitration Act 1974 (Cth) and the International Arbitration Amendment Act 2010 (Cth) of Australia. In this research, the author finds the Model Law should be adopted by Indonesia to modernize the country’s arbitration law in order for it to more acceptable in the practices of international commersial arbitration to day. Furthermore, the adaption of the Model Law also assists to clarity the Indonesian approach to the appircation of public policy principle which can be used to resest arbitral awards in Indonesia. Penelitian ini mempelajari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengetahui apakah hukum di Indonesia tergolong ke dalam aturan arbitrase modern dalam arbitrase komersial internasional. Penulis membandingkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan International Arbitration Act 1974 (Cth) dan International Arbitration Amendment Act 2010 (Cth) di Australia. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Model Law dapat diadopsi oleh Indonesia untuk memodernisasikan hukum arbitrasenya agar dapat lebih diterima dalam praktek arbitrase niaga internasional. Diadopsinya Model Law dapat juga membantu mengklarifikasi pendekatan Indonesia terhadap aplikasi kebijakan publik yang dapat dipergunakan untuk menentang putusan arbitrase di Indonesia.

HUMAN RIGHTS PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: CHALLENGES FOR ASEAN Win Sherly Tan; Rina Shahriyani Shahrullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe AEC is good news for Indonesian migrant workers wanting to work overseas. Unfortunately, many Indonesian migrant workers have been deported from ASEAN countries because of having problems. This study adopts the normative legal research method. It argues that AICHR may be slow in resolving the problems of human rights. It is also argued that the ASEAN Committee on Migrant Workers works in the absence of the political commitment of ASEAN leaders to implement the Cebu Declaration. Therefore, the best solution is public participation in the ASEAN countries to protect migrant workers.IntisariKomunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah berita baik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Namun, banyak TKI yang kembali dari negara-negara ASEAN dikarenakan mendapatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AICHR lamban dalam menyelesaikan permaslahan tentang hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komunitas ASEAN tentang Pekerja Migran bekerja dengan tidak adanya komitmen politik dari para pemimpim ASEAN dalam menerapkan Deklarasi Cebu. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi ASEAN dalam melindungi TKI.

LEGAL APPROACHES TO ONLINE ARBITRATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN INDONESIA Agustina Fitrianingrum; Rina Shahriyani Shahrullah; Elza Syarief
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractOnline arbitration is one of the mechanisms to settle business disputes. Using online arbitration in Indonesia is challenging because the Indonesian arbitration law (Law No.30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution) does not specifcally deal with online arbitration. This research provides arguments and evidences that the relevant Indonesian national laws support the use of online arbitration. It adopts a normative legal research with a qualitative approach. It is concluded that business people should not be doubtful to use online arbitration to settle their business disputes since it is valid and its awards are enforceable in Indonesia.IntisariPenggunaan elektronik dan internet dalam bisnis memberikan banyak peluang bagi pelaku bisnis untuk memperluas jaringan bisnisnya. Arbitrase online merupakan salah satu mekanisme yang memberikan alternative solusi ketika terjadi perselisihan dalam bisnis. Namun, pelaku bisnis akan menghadapi berbagai tantangan dalam menggunakan arbitrase online di Indonesia karena hukum arbitrase di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara khusus mengatur hal-hal yang menyangkut arbitrase online. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran bukti pendukung terkait bahwa hukum di Indonesia juga mendukung pelaksanaan arbitrase online. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif digunakan untuk mengalisa hukum di Indonesia yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku bisnis seharusnya tidak perlu merasa khawatir menggunakan arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena hasil keputusan arbitrase online jelas dan dapat dieksekusi di Indonesia.

LEGAL CONSEQUENCES OF BANKRUPTCY AND POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS: ARE THEY SIMILAR? Bicar Franki Leonardo Manurung; Elza Syarief; Rina Shahriyani Shahrullah
Journal of Law and Policy Transformation Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v7i1.6746

There is a main difference between the Postponement of Debt Payment Obligations/ PDPO (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) and bankruptcy. They may become a solution when a business is entangled in financial problems or debts. Due to their differences, this study aims to ascertain the legal consequences arising from bankruptcy and the Composition Plan under the PDPO by analysing the court decision relating the Homologation Decision (the Endorsed Composition Plan). It adopts normative juridical research, therefore the data used is secondary data. Data collection techniques are a literature study in the form of legislation and literature and document study, especially the decision No.9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg in conjunction with No.13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Smg. It uses a qualitative descriptive analysis method. The study found that both the bankruptcy and PDPO have legal consequences on debtors and relevant stakeholders. The PDPO based on the Composition Plan results in the bankruptcy of a company if it still does not pay the debt as stipulated in the Homologation Decision (the Endorsed Composition Plan).

HANDLING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA AND INDIA: A CRITICAL FLASHBACK IN 2020 Marfin Timu Apy Phymma; Rina Shahriyani Shahrullah; Lu Sudirman
Journal of Law and Policy Transformation Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v7i1.6749

The Covid-19 pandemic is one of the most common pandemics in contemporary history. The preparedness of a country is also determined by how well it is able to reduce the rate of spread, the fatality rate, the ability to handle infected patients, as well as from the capacity to mobilize and manage resources appropriately to deal with crises and their impacts. This study attempts to compare the approaches of Indonesia and India in handling the Corona Virus Diseases (Covid-19) pandemic in 2020. This study adopts a qualitative research approach by using secondary data which are collected from the printed and electronic media related to Covid-19 in Indonesia and India. It was found that India implemented a total lockdown until September 2020 because the number of positive cases of COVID-19 in India reached more than 4.7 million with a death toll of more than 78 thousand people. Meanwhile, Indonesia did not implement a total lockdown. It adopted the Large-Scale Social Restrictions (LSSR). Although it succeeded in temporarily suppressing the spread of Covid, the LSSR was considered not effective enough. Similar challenges were faced by India which chose to lock down the country. Despite being able to temporarily suppress the rate of Covid-19, the sudden implementation of a regional quarantine and minimal preparation created a humanitarian crisis.

Perlindungan terhadap Hasil Karya Cipta Pengrajin Hijab di Kota Batam Rina Shahriyani Shahrullah
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis kendala dalam menerapkan perlindungan hak cipta bagi industri hijab di Kota Batam yang merupakan pengetahuan masyarakat tradisional di Kota Batam. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlidungan hak cipta bagi industri hijab di Batam didasarkan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Co-Authors Adelina Bago, Jelita Adi Kusuma Agustina Fitrianingrum Agustini, Shenti Ali Sabisi, Muhammad Andry Ochtora Butarbutar Any Lindawaty Aprillia Crystina Aprisanti, Aprisanti Arifin, Inal Asmin Patros Atmaja, Vanessa Riarta Ayunda, Rahmi Azis Kasim Djou Azlyn, Nurul Baskoro, Aji Bicar Franki Leonardo Manurung Brelly, Adolfh Crystina, Aprillia Dachi, Janvencius Valerius Nifowa'azaro Debby Vonica Gandalia Dedy Febriyanto Tjhang Delfind Kiweikhang Devita Sari Djandel Dachlan Pangihutan Marbun Djou, Azis Kasim Djufri, Welly Abusono Edward Banner Purba Elza Syarief, Elza Eva Mariana Fahmi Ari Yoga Firdaus FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Fraiskam, Natasha Gandalia, Debby Vonica Garry Hawidi, Robert Girsang, Junimart Grace Efride Kusa Hariyanto, Jerry Harris, Richard Hengky, Indra Henry Hadinata Cokro Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Heru Susetyo Hidayah, Luthfia Hindra Hindra Hindra, Hindra hulu, saferiyusu Hyun, Park Ji Inal Arifin Indra Hengky Indra Hengky Irwansyah Irwansyah Jana Mila Jaya, Febri Jefri Harianto Nababan Jefri Kurniawan Jefri Kurniawan, Jefri Jendris Sihombing Johannes Sow Julianto Julianto Julianto Julianto Junimart Girsang Junimart Girsang Junimart Girsang Junirmart Girsang Kwariyon Altison Lili Rasjidi Lindasari Novianti Lu Sudirman Lu Sudirman Lusi Nila Sari Maemonah, Maemonah Manashi Kalita Manullang, Rizky Ariftama Marbun, Djandel Dachlan Pangihutan Marfin Timu Apy Phymma Mariana, Eva Merlinda Merlinda Mila, Jana Muhammad Ishak Natasha Fraiskam Novita Novita Nur Hadiyati Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Oky Mayrudin Ong’eta, Wyclife Ong’eta, Wyclife Osmond, Agung Pratama Park Ji Hyun Park, Jihyun Penny Naluria Utami, Penny Naluria Priyo Amboro, Yudhi Putri, Riza Satya R.A. Widyanti Diah Lestari Rahmadani, Aini Rahmi Ayunda Rama Hadi Priyono Ramadani Fitri Sihombing Ramadhani, Mochamad Rizki Rasjidi, Lili Rediston Sirait Rendra Topan Rional Putra Riza Satya Putri Robert Garry Hawidi Saadah, Chuzaimatus Sabisi, Muhammad Ali Sahputra, Rendi Saiful Anam Silviani, Ninne Zahara Situmeang, Ampuan Sofia Sofia, Sofia Sow, Johannes Suharnata, Suko Suharyanto Surya Rizal Syamsiar, Syamsiar Sylvana Agnetha Wulan Widyastuty Syprianus Aristeus, Syprianus Tan, Winsherly Tedy Surya Topan, Rendra Topo Santoso Tresia Violita Tri Yanuarty Sembiring Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Utami, Miming Vanessa Riarta Atmaja Vicky Septia Rezki Wagiman Wagiman Wagiman, Wagiman Welly Abusono Djufri Win Sherly Tan Yovita Yovita Yulia Christi Nurul Hudayani Zin, Hakimah Muhammad

Title

Found 111 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 111 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 111 Documents
Search