Articles
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Status Tanah Belum Bersertifikat ]]>
<![CDATA[Sitohang, Hotman Januari]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.53694
<![CDATA[ABSTRACTThe problem that often arises in various regions is a land dispute that does not yet have an official certificate as proof of ownership. The research approach method is sociological juridical with descriptive analytical research specifications. Arable land dispute with evidence of ownership of land whose land has not been certified (PN Decision Study Number 18/Pdt/2022/PtptkJuncto Number 30/Pdt.G/2021/PnKtp) was won by the defendant because he had evidence of land ownership rights while the plaintiff did not have any evidence. In the case of the PN Decision Number 18/Pdt/2022/PtptkJuncto Number 30/Pdt.G/2021/PnKtp, the legal protection for holders of land rights that have not been certified is preventive and repressive legal protection in good faith as Article 32 and Article 27 PP 24/1997.Keywords: Land Disputes; Property Right; CertificatesABSTRAKMasalah yang sering timbul di berbagai wilayah adalah sengketa tanah garapan yang belum memiliki sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan. Metode pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sengketa tanah garapan yang melibatkan hak milik atas tanah yang tidak bersertifikat dan bukti pendukungnya (Studi Putusan PN Nomor 18/Pdt/2022/Ptptk Juncto Nomor 30/Pdt.G/2021/PnKtp) dimenangkan oleh tergugat karena memiliki alat bukti hak milik atas tanah sedangkan penggugat tidak memiliki bukti apapun. Pada kasus Putusan PN Nomor 18/Pdt/2022/Ptptk Juncto Nomor 30/Pdt.G/2021/PnKtp maka Pemegang hak atas tanah yang tidak bersertifikat diberikan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif dengan itikad baik sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 27 PP 24/1997.Kata Kunci: Sengketa Tanah; Hak Milik; Sertifikat]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Pekerja Yang Mendapatkan Upah Murah Bidang UMKM Toko Bangunan Kota Pontianak ]]>
<![CDATA[Sihombing, Borsak Batara]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.45804
<![CDATA[AbstractWages are the purpose of every human being when doing a job. Often wages do not match what is received based on the situation and conditions that occur. The formulation of the problem in writing why the UMKM business actors cannot apply the People's Minimum Wage, and the implementation of legal protection for workers who get cheap wages. The purpose of writing is to identify and analyze the factors causing the discrepancy in the provision of wages by building shops to workers working in building shops. The results of this paper are the inability of the building shop UMKM business actors to give wages according to the People's Minimum Wage due to sluggish economic factors and the construction shop business classification which is not always correct with the basic provisions of UMKM.Keyword: legal protection; cheap wages; workersAbstrakUpah adalah tujuan dari setiap insan manusia ketika melakukan suatu pekerjaan. Sering kali pengupahan tidak sesuai dengan yang diterima berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Rumusan masalah dalam penulisan mengapa pelaku usaha UMKM Toko Bangunan tidak dapat menerapkan Upah Minimum Rakyat, dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan upah murah. Tujuan Penulisan adalah mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian pemberian upah oleh toko bangunan kepada pekerja yang bekerja di toko bangunan. Hasil penelitian ini adalah ketidakmampuan pelaku usaha UMKM Toko Bangunan memberi upah sesuai Upah Minimum Rakyat karena faktor ekonomi yang sedang lesuh dan klasifikasi usaha toko bangunan yang tidak selalu tepat dengan dasar ketentuan UMKM.Kata kunci: perlindungan hukum; upah murah; pekerja]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-commerce ]]>
<![CDATA[Septihana, Anisa Ribut]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42387
<![CDATA[AbstractThis research is to identify the existence of rule of law for Electronic Signatures because in the 4.0 era technology has become more sophisticated and some of them have relied on the latest technology. The same applies to the scope of a notary. That the electronic signature has the power of perfect proof like an authentic deed. In fact, this provision is contrary to the provisions of article1 paragraph 7 of law number 30 of 2004 concerning Notary Positions concering notary deeds. This case, judges must rely on the principle of lex derogate lex specialis, the power of proving an electronic signature as evidence, so that the power of proving an electronic signature is the same as authentic deed in accordance with the provisions of the ITE Law. Research above, it can be concluded that electronic signatures on authentic deeds are very much needed in this pandemic period. using an electronic signature system can be easily and systematically. Where the system also gets legal protection provided by the State to the Cyber Notary system and applicable laws. A violation of relevance in the field which results in a weak electronic signature in the trial. So it can be concluded that the related articles are: Article 1 paragraph 7 of the Act No. Notary Position. 30 of 2004.Keywords: digital signature; notarial deedsAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peraturan hukum terhadap tanda tangan elektronik, mengingat di era 4.0 teknologi semakin kompleks, beberapa diantaranya mengandalkan teknologi terkini. Hal yang sama berlaku untuk ruang lingkup notaris. Tanda tangan elektronik memiliki kemampuan untuk membuktikan selengkap dan sesempurna kontrak yang sebenarnya. Padahal, ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya akta notaris. Menimbang hal tersebut, penegak hukum disarankan untuk berpedoman pada aturan hukum dalam pengurangan yang diatur dalam undang-undang ITE, sehingga kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sama dengan perbuatan nyata menurut undang-undang ITE. Dapat disimpulkan tanda tangan elektronik dari aksi nyata sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Penggunaan sistem tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Sistem juga menerima perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada sistem notaris jaringan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran relevansi ada di area ini, yang mengakibatkan digital signature yang lebih lemah di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang relevan adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta notaris]]>
<![CDATA[Pembatalan Sepihak Akta Pengikatan Jual Beli oleh Notaris akibat Kesalahan Nama Pembeli ]]>
<![CDATA[Hutasoit, Gabriel Utami]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52053
<![CDATA[ABSTRACTThe notary commits a violation by canceling the sale and purchase binding agreement (PPJB) himself and replacing it with a new deed due to an error in the name of the buyer's object. This study aims to evaluate the validity of the cancellation and replacement of PPJB by a notary without any applicable legal procedures, as well as the responsibility of the notary for the legal implications in case Number 35/Pid.B/2022/Pn. but The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that UUJN does not allow a notary to cancel the PPJB deed itself. Violations by a notary can be subject to sanctions in the form of suspension, compensation, and imprisonment if proven.Keywords: Cancellation; Unilateral; PPJB; Notary LiabilityABSTRAKNotaris melakukan pelanggaran dengan membatalkan sendiri akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan menggantinya dengan akta baru karena kesalahan objek nama pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas pembatalan dan penggantian PPJB oleh notaris tanpa prosedur hukum yang berlaku, serta tanggung jawab notaris atas implikasi hukum dalam kasus Nomor 35/Pid.B/2022/Pn. Tpg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa UUJN tidak memperbolehkan notaris membatalkan akta PPJB sendiri. Pelanggaran notaris dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara, ganti rugi, dan pidana jika terbukti.Kata Kunci: Pembatalan; Sepihak; PPJB; Pertanggungjawaban Notaris]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Dewi, Nur Ismayanti]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42414
<![CDATA[AbstractThe newest brands that are in development are not only two-dimensional signs but also appear in the form of: holograms, sounds, aromas, textures and even flavors, however, there are no regulations regarding aroma in Indonesia. Therefore, this study aims to determine the legal protection of aroma as a brand in intellectual property rights and to compare legal regulations to non-traditional brand aromas. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis. The result of this study is that the renewal of aroma as a brand in the perspective of intellectual property rights in Indonesia is very important for Indonesia because Indonesia has not carried out any reforms related to aroma regulations to obtain protection in the field of intellectual property and in terms of the legal views of brands in each country. has initiated the spirit of fragrance protection in various countries in the world. fragrance protection in countries that already have aroma regulations and apply them where these countries are members of the World Intellectual Property Organization.Keywords: legal protection; brand; aromaAbstrakMerek terbaru yang ada didalam perkembangannya tidak hanya berupa tanda dua dimensi tetapi juga muncul berupa: hologram, suara, aroma, tekstur bahkan rasa akan tetapi, belum adanya aturan tentang aroma di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum aroma sebagai merek dalam hak kekayaan intelektual dan perbandingan peraturan hukum terhadap aroma merek non tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembaharuan aroma sebagai merek di dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk Indonesia. Karena Indonesia belum melakukan pembaharuan terkait aturan aroma untuk mendapatkan perlindungan di bidang kekayaan intelektual dan dalam hal pandangan hukum merek pada masing-masing Negara telah memprakarsai semangat perlindungan aroma di berbagai Negara di dunia. perlindungan aroma pada negara-negara yang sudah mempunyai aturan aroma dan menerapkannya dimana negara-negara tersebut tergabung di dalam World Intellectual Property Organization.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; aroma]]>
<![CDATA[Penanganan Konflik Hubungan Industrial yang Terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Nugrahela, Aisha Rifki]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41612
<![CDATA[AbstractTermination of Employment Relations (PHK) is a problem that is highlighted by the current government. This study aims to analyze the problems and settlement of industrial relations of PT PT. Jawa Peni with employees through mediation at the Semarang City Manpower Service and also to find out the obstacles experienced by the mediator, as well as the methods used by the mediator to overcome these obstacles. The method used in this study is an empirical juridical method. The specification of the research that uses is analytical descriptive. The method in data collection is by using primary data and secondary dataa. The results of the study indicate that The employees ask for their severance pay in accordance with the years of service at the company PT. Jawa Peni. Both parties receive a recommendation from the industrial relations mediator of the Semarang City Manpower Office with a request from the company to pay severance pay for workers in three times installments, and provide awareness to all parties to understand the applicable regulations, mediators provide opportunities for employers and workers to consult on industrial relations, consolidate with companies and workers, empower workers/labor unions, conduct guidance on company regulations and work agreements together.Keywords: mediation; employment; industrial relationsAbstrakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah yang disorot oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan penyelesaian hubungan industrial PT. Jawa Peni dengan karyawan melalui cara mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami oleh mediator, serta cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam riset ini menggunakan deskriptif analitis. Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak karyawan meminta hak pesangonnya sesuai dengan masa kerja di perusahaan PT. Jawa Peni. Kedua belah pihak menerima anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan permintaan dari perusahaan akan mencicil pembayaran pesangon untuk pekerja yang dicicil dalam 3 kali pembayaran, memberikan kesadaran pada semua pihak untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku, mediator memberikan waktu kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja untuk berkonsultasi mengenai hubungan industrial, mengadakan konsolidasi dengan perusahaan dan pekerja, melakukan pemberdayaan terhadap serikat pekerja/buruh, melakukan pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.Kata kunci: mediasi; ketenagakerjaan; hubungan industrial]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya ]]>
<![CDATA[Nugroho, Rifqi Dwiakta]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42558
<![CDATA[AbstractA notary, a state-appointed public official sworn to execute legal duties, plays a crucial role in ensuring legal legitimacy within the field of law. The creation of an authentic notary deed involves the preservation of deed minutes as part of the notary protocol procedure, consisting of a deed copy and accompanying minutes. These minutes, integral to the notary protocol, are stored and maintained by the notary as they represent a significant state document. The storage of notary protocols is a distinct responsibility that mandates special care to prevent damage, thereby preserving the legal certainty of authentic deeds. This study endeavors to determine the extent of the notary recipient's responsibility for the entrusted protocol and their obligations under relevant laws and regulations. Employing a normative juridical approach, the research seeks to outline the notary's responsibilities concerning the notary protocol, both as a creator and as a recipient. The findings indicate that the notary bears responsibility for the notary protocol, irrespective of their role as the protocol recipient. The protocol recipient can be appointed directly by the concluding notary, the heirs of a deceased notary, or through direct appointment by the MPD, aligning with legal provisions.Keywords: notary; notary protocol; responsibilityAbstrakNotaris adalah merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan disumpah oleh negara untuk mengemban jabatan sebagai pelaksana legalitas hukum di bidang hukum. Perihal pembuatan akta otentik notaris perlu menyimpan minuta akta sebagai prosedur protokol notaris, akta otentik terdiri atas Salinan akta dan minuta akta. Minuta akta disimpan dan di pelihara oleh notaris yang merupakan bagian dari protokol notaris yang harus dijaga karena merupakan dokumen negara. Penyimpanan protokol notaris adalah bentuk dari tanggung jawab notaris yang harus dilaksanakan notaris dengan penyimpanan yang khusus dan baik agar terhindar dari kerusakan dan tetap menjaga kepastian hukum dari akta otentik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris dan sebagai penerima protokol notaris. Notaris penerima protokol dapat ditunjuk langsung oleh notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya atau kepada ahli waris notaris yang telah meninggal dunia atau dapat ditunjuk langsung oleh MPD.Kata kunci: notaris; protokol notaris; tanggung jawab]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM TANAH ADAT MASYARAKAT AKUR DI KEC. CIGUGUR KAB. KUNINGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 779K/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Fery]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>;
<![CDATA[Triyono, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.46747
<![CDATA[Hukum adat yang berlaku pada masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan di kec. Cigugur kab. Kuningan pemahaman tanah merupakan ikatan yang tidak dapat terputus dan tidak dapat dibagi wariskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan, kedudukan atau status tanah masyarakat AKUR dengan meninjau putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 baik sebelum dan sesudah serta upaya yang dilakukan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta sejarah guna untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman kepada peraturan-peraturan, dokumen putusan, buku-buku, literatur-literatur hukum dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki hubungan permasalahan. Hasil penelitian ini bahwa penguasaan tanah adat AKUR sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor : 779K/Pdt/2017 merupakan tanah adat masyarakat AKUR sementara dalam putusan tersebut memenangkan suatu pihak sebagai ahli waris. Pada saat ini, masyarakat AKUR dalam mempertahankan kepemilikan tanah melalui jalur non litigasi guna untuk menemukan titik terang. Kesimpulannya, status hukum tanah masyarakat AKUR sampai sekarang masih dikuasai oleh suatu pihak.]]>
<![CDATA[Legal Analysis of Delay in Compensation Payment for Community Land for The National Strategic Projects Development ]]>
<![CDATA[Aini, Nurul]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i3.51901
<![CDATA[This study discusses the priority development projects of the Government to improve Infrastructure, which is expected to benefit the community. In the process there are problems that arise, including delays in payment of compensation for land acquisition for public interest for development. This research method uses an empirical legal approach, data obtained from field research and library research will be analyzed qualitatively to answer the problems in the payment research, there are 3 factors, namely the absence of an accurate budget estimate, incomplete payment files, and there is land in a forest area. Delays in payment of compensation will have economic and social impacts on the community and of course hinder project development for the community. Therefore, to fulfill a sense of justice, legal certainty is needed in the form of clarity regarding compensation for the community.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Tindakan Medis oleh Perawat Terhadap Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di RSUD Sunan Kalijaga Demak) ]]>
<![CDATA[Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.12265
<![CDATA[Beberapa undang-undang memberikan kerangka kerja untuk pengaturan tindakan medis dan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakannya. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004, dan Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014. Selanjutnya, pelaksanaan praktek perawat diatur dengan peraturan No. 17 tahun 2013 dan pelaksanaan dan pelaksanaan praktek medis diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 2052. Peraturan ini memungkinkan perawat untuk melakukan tindakan medis di fasilitas darurat dengan pendelegasian wewenang tertulis dari dokter. Meskipun demikian, transmisi kekuasaan secara verbal adalah hal yang biasa.Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan spesifikasi deskriptif untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat pendelegasian kewenangan dalam pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: kurangnya kejelasan dalam ketentuan hukum; kurangnya pemahaman tentang peraturan saat ini oleh dokter dan perawat; rasio perawat terhadap dokter yang lebih tinggi; dan kurangnya kesadaran hukum secara umum di kalangan profesional perawatan kesehatan. Karena pengalihan kekuasaan bersifat verbal untuk menyederhanakan praktik dan dipengaruhi oleh situasi yang tidak terduga, hal itu tidak melarang evaluasi pasien di unit gawat darurat]]>
