Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Upaya Memberantas Praktik Mafia Tanah di Indonesia Al-Fazar, Indah Nuria; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.60804

Abstract

Peran Kanwil BPN Jawa Tengah dalam Menertibkan Tanah Terindikasi Terlantar Rosana, Annisa Suci; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.63050

Abstract

ABSTRACTThis study aims determine the role Regional Office of the National Land Agency of Central Java Province in curbing indicated abandoned lands with the status of Building Rights Title. This research method uses empirical juridical research, empirical juridical research is research find out how the law works in society. Based on this research, known in Semarang there are 10 lands included object inventory land indicated as abandoned with the status of Building Rights Title in 2023, one of which is PT. Hijau Cipta Harmoni. The result of this research shows that role Regional Office National Land Agency of Central Java Province curbing indicated abandoned land is very important, which is to communicate or dialogue with right holders so that they return to utilize their land.Keywords: Regional Office; Land indicated AbandonedABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah-tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian untuk mengetahui cara hukum bekerja di masyarakat. Berdasar penelitian ini diketahui di Kota Semarang terdapat 10 tanah yang masuk kedalam objek inventarisasi tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan pada tahun 2023, salah satunya yakni atas nama PT. Hijau Cipta Harmoni. Hasil dari penelitian ini diketahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah terindikasi terlantar yang sangat penting ialah melakukan komunikasi atau dialog kepada para pemegang hak agar kembali memanfaatkan tanahnya yang dimilikinya.Kata Kunci: Kantor Wilayah; Tanah Terindikasi Terlantar
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya Hamid, Adiyat Anggawijaya; Winanto, Winanto; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.67090

Abstract

ABSTRACTIndonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings.Keywords: Land Registration; Customary RightsABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif di Indonesia Ramadhan, Satria Ilham; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.63728

Abstract

ABSTRACTThe obligation of the pawnbroker entails repaying the principal loan and interest according to the terms set by the pawn recipient, which includes a clause stipulating collateral auctioning if the loan remains unpaid by the due date as specified in the credit agreement. This research aims to investigate the execution of collateral in private pawnshops under Indonesian law and the creditor's entitlement to pledged assets in case of debtor default. Employing a normative juridical approach, the study reveals that while private pawnshops offer a new financial avenue, clients must comprehend the transaction risks. In collateral execution, pawnshops have the authority to auction off pledged items if clients default, with the pawnholder having the responsibility to refund the proceeds from the auction.Keywords: Execution; Private mortgage; GuaranteeABSTRAKKewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai, termasuk syarat bahwa jika pinjaman tidak dilunasi hingga tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat bukti kredit (SBK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta menurut hukum positif di Indonesia dan kreditur dapat memiliki objek yang di jaminkan oleh debitur apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Praktik perusahaan pergadaian swasta memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, namun, nasabah perlu memahami risiko transaksi gadai. Dalam eksekusi jaminan gadai, pergadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan jika nasabah wanprestasi, dengan pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang hasil lelangKata Kunci: Eksekusi; Gadai swasta; Jaminan
Kepastian Hukum Atas Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih Akibat Penerbitan Sertifikat PTSL Artika, Shinta Dewi; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.57791

Abstract

ABSTRACTConventional land registration processes often take a long time and are marked by various potential abuses, such as extortion, bribery, and abuse of power. This study aims to understand the legal protection for parties experiencing overlapping land ownership due to the issuance of PTSL certificates and the legal certainty in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. The research uses a normative juridical method. The findings indicate that legal protection for overlapping land ownership due to PTSL certificate issuance is often neglected due to procedural violations, thus necessitating more effective protection and faster, more accurate land registration to prevent conflicts and enhance legal certainty, given the existing challenges in PTSL regulation and enforcement.Keywords: Overlapping; Land; Certificate; PTSL.ABSTRAKProses pendaftaran tanah konvensional sering kali memakan waktu yang lama dan diwarnai dengan berbagai potensi penyalahgunaan, seperti tindakan pemerasan, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL sering terabaikan karena pelanggaran prosedur, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih efektif serta pendaftaran tanah yang cepat dan akurat untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepastian hukum, mengingat tantangan yang masih ada dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait PTSL.Kata Kunci: Tumpang Tindih; Tanah; Sertifikat; PTSL.
Penanganan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan Huda, Miftahul; Silviana, Ana
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap tindak perundungan (bullying) yang melibatkan anak-anak, serta mengidentifikasi peraturan yang memberikan sanksi bagi pelaku perundungan di Indonesia. Fenomena perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin sering terjadi, dengan banyak korban yang hanya bisa pasrah tanpa mampu melakukan perlawanan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah atau pendidikan? dan (2) Bagaimana akses keadilan bagi korban perundungan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan pencegahan perilaku perundungan di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini memuat berbagai langkah yang harus diambil oleh lembaga pendidikan dalam upaya mengurangi angka perundungan yang semakin meningkat saat ini.
SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN NUSANTARA CAPITAL CITY: LEGAL PERSPECTIVES AND BEST PRACTICES Ardani, Mira Novana; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana
Diponegoro Law Review Vol 9, No 2 (2024): Diponegoro Law Review October 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.9.2.2024.167-185

Abstract

The establishment of Ibu Kota Nusantara (IKN), Indonesia’s future capital, introduces both challenges and opportunities for sustainable environmental management. Effective spatial planning is essential to balance developmental needs with ecological conservation. This study examines how spatial planning principles can be integrated within IKN’s environmental management framework, addressing key legal issues related to infrastructure development, environmental preservation, and the social and economic impacts of spatial policies. Through a normative legal research methodology, incorporating statutory and conceptual approaches, this paper assesses relevant laws, regulations, and environmental planning practices applicable to IKN. The findings highlight the importance of comprehensive spatial planning, robust legal enforcement, and continuous monitoring for long-term sustainability. The study argues that embedding spatial planning in policy-making is critical to mitigating environmental impacts, strengthening community resilience, and supporting sustainable development goals for Nusantara Capital City.  
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN “PROPERTI” BAGI ORANG ASING DI INDONESIA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASIA (MEA) Silviana, Ana
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.319 KB)

Abstract

ABSTRACT  The principle of UUPA is that only Indonesian citizens can own land in Indonesia. Regarding the ASEAN economic sector (MEA) integration agenda, it has an impact on the flow of foreign natural resources into Indonesia to invest. In the land sector, of course it is related to the provision of residential property ("property") for foreign businessmen who invest in Indonesia. In this case the Government issued a policy to make it easier for foreigners to own land and / or buildings in Indonesia. PP 103 Year 2016 as a policy to provide access for foreigners to acquire property in Indonesia, revoked PP 41 of 1996 concerning Land Acquisition for Foreigners for Houses in Indonesia. The background of the issuance of PP 41 of 1996 was in the framework of implementing the provisions of Article 42 UUPA jo Article 36 PP 40 of 1996, that foreigners can have rights to land in Indonesia with the status of land using Hak Hak. It turned out that the issuance of PP 103 of 2015 was out of sync between UUPA, PP No. 40 of 1996 with PP 103 of 2015 in order to provide welfare to the Indonesian people, especially the provisions contained in Article 6 and Article 10 of PP 103 of 2015.  Key Word : Policy, Residential Ownership, Foreigner
POLEMIK PENUNDAAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PERTANAHAN Silviana, Ana
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 2 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.334 KB)

Abstract

UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria sebagai payung hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang agraria/pertanahan dalam pokok-pokoknya perlu dilengkapi, disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Maka, perlu dibentuk peraturan pelaksanaannya berbentuk UU Pertanahan. Namun pada detik-detik terakhir pengesahan RUU Pertanahan tersebut, terjadi polemik untuk dimintakan penundaan. Ada beberapa pasal yang dianggap krusial apabila RUU tersebut disahkan. Tulisan ini akan mengkaji tentang pasal-pasal krusial khususnya tentang Hak Pengelolaan (HPL) dan kriminalisasi penguasaan tanah. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan studi dokumen melalui bahan-bahan hukum. Penundaan pengesahan RUU Pertanahan akibat terdapat setidaknya empat persoalan pokok yang terdapat pada pasal-pasal bermasalah antara lain upaya penghilangan hak-hak masyarakat atas tanah, mempermudah penguasaan tanah atas nama investasi, menutup akses masyarakat atas tanah, kriminalisasi bagi warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya. Kata Kunci :  RUU Pertanahan, Penundaan Pengesahan
FUNGSI SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) Silviana, Ana
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 1 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.646 KB)

Abstract

ABSTRAK Proses Pemberian Hak Tanggungan  (HT) wajib dihadiri dan ditandatangani oleh pemberi HT, kreditor penerima HT dan 2 (dua) orang saksi serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun ada kalanya pemberi HT tidak dapat hadir pada saat pembuatan akta pemberian HT. Waktu berlakunya hipotik, dikenal dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH, kreditur baru akan memasang Hipotik apabila ada indikasi Debitur akan cidera janji. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui kuasa memasang Hipotik, Kreditur dapat sewaktu-waktu memasang Hipotik pertama, kedua, dan seterusnya. UU No.4 Tahun 1996 mengenal SKMHT yang dalam prakteknya diidentikkan dengan SKMH. Makalah  ini bertujuan untuk mengkaji tentang fungsi SKMHT dalam pembebanan HT dan perlindungan hukum terhadap pemegang SKMHT. Penulisan makalah ini menggunakan metode pendekatan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasilnya, bahwa fungsi SKMHT dalam pembebanan HT adalah surat kuasa yang dibuat apabila debitur pemberi HT tidak dapat hadir dalam penandatanganan APHT di PPAT, karena pada asasnya pemberian HT wajib dihadiri dan dilakukan sendiri oleh pemberi HT. Perlindungan hukum diberikan kepada pemegang SKMHT selama jangka waktu SKMHT tersebut berlangsung. Kata Kunci : Surak Kuasa Memebankan Hak Tanggungan, Fungsi, Hak Tanggungan  ABSTRACKThe Granting of Mortgage Rights (HT) process must be attended and signed by the HT grantor, the HT recipient creditor and 2 (two) witnesses and the Land Deed Making Officer (PPAT). But there are times when the HT giver cannot be present when making a deed of granting HT. When the mortgage is effective, this can be done by making a Power of Attorney Installing a Mortgages (SKMH), but in practice at that time the parties did not immediately take on a mortgage. The new creditor will put up a Mortgage if there is an indication the Debtor will default. This is done with the consideration that through the power to install mortgages, creditors can at any time put up the first, second, and so on mortgages. Law No.4 of 1996 recognizes SKMHT which in practice is identified with SKMH. This paper aims to examine the function of SKMHT in the imposition of HT and legal protection for SKMHT holders. Writing this paper uses a secondary data approach in analyzing problems. The result is that the function of SKMHT in the imposition of HT is a power of attorney that is made if the debtor giving the HT cannot attend the signing of the APHT at PPAT, because in principle the HT granting must be attended and carried out by the HT grantor himself. Legal protection is given to SKMHT holders for the duration of the SKMHT. Key word : Power of Attorney Imposing Mortgage Rights, Functions, Mortgage Rights
Co-Authors Abid, Mohammad Alfi Adhim, Nur Agustin, Harnia Ahadsa, Avedeanty Aini Nurul Akbar, Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Al-Fazar, Indah Nuria Alamal Huda, Nur Ayu Amostian, Amostian Amroe Hidayat, Faishal Andila, Silvina Andrianto, Dwi Anggraeni, Nillam Angraini, Yuni Ardani, Mira Novana Ariani, Kurnia Dwi Ariza Fuadi Artika, Shinta Dewi Bakhrul Amal Berliana, Nadia Shafa Ghalia Bimo Ashidiq, Tri Okto Budi Ispriyarso Budi Putra, Jonathan Budiningsih, Eliyana Busro, Ahmad Dewi, Nur Ismayanti Efrianza, Efrianza Emha, Zidney Ilma Fazaada febriauma, immanuella Felliawan, Angry Fernando, Zico Junius Govianda, Cinthya Hamid, Adiyat Anggawijaya Hasibah, lzzatul Hasibuan, Fery Hidayati, Sekar Nur Hidayati, Triana Hutasoit, Gabriel Utami Islamiati, Dea Istiningtyas, Catharina Sinta Anindya Kesumawardhani, Adhiningtyas Brigitha Khafifa Bazar, Berti Nova Koesnedi, Khansa Nafilah Kurnia, Meri Kurniawati, Yanuari Ulfah Masita, Nur Zhafira Maulidiyah, Risti Fitri Miftahul Huda Muhammad Yusril Nadilatunnisa, Nida Najati, Fia Agustina Noni Mia Rahmawati Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Nugraha, Naufal Aji Nugrahela, Aisha Rifki Nugroho, Rifqi Dwiakta Octavia, Jane Maria Octavia, Selly Dwi Oktavia, Mery Bela Pattikraton, Muhammad Aditya Purwanto, Windy Hanifah Putri, Deviana Rahmatika, Aghna Ramadhan, Satria Ilham Rosana, Annisa Suci Sanjesti, Winidya Santi, IGA Gangga Sapulette, Rivaldo Saputra, Difa Ramadhan Saputro, Daffa Mulyo Septihana, Anisa Ribut Shavitri, Ayuning Dyah Sihombing, Borsak Batara Sinaga, Pidari Sintianisa, Fifi Sinurat, Dendy Francysco Sitohang, Hotman Januari Sugiyanto, Yusal Notarisa Tashfia, Amara Triyono Triyono winanto, winanto Yunita, Farah Rana Yusriadi Yusriadi Yusriyadi Yusriyadi