Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.574
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Badamai Law Journal Jurisprudentie Pembaharuan Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nagari Law Review Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Keadilan POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Media Informatika Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Mamangan Social Science Journal Golden Ratio of Data in Summary Jurnal Indonesia Sosial Sains JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Journal Customary Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Public Service And Governance Journal Keadilan Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Law and Society Greenation International Journal of Law and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities Open Access DRIVERset
Janpatar Simamora
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 102 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 102 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM Simamora, Afric; Simamora, Janpatar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2143

Abstract

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan rodal pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalaml mewujudkan pemerintahan daerah yangl efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansil materi, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain diatasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi,klarifikasi Raperdal yang diterapkanl antara instansi Pemerintah dengan aparat didaerah yang selama ini masih kurang efektif, selainl itu optimalisasi yang miniml dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membinal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salahl satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yangl dilakukan olehl instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerahl dalam penyusunan Perda masihl dikatakan belum optimal danl merata sertal tidak adanya kerangka acuan yang jelasl bagi daerah mengenai tatal laksana harmonisasi Raperda sebagail salah satul instrumen pentingl dalam rangkal menjaga harmonisasi Perda denganlPeraturan lainnya. UU No.12 Tahunl 2011 telah memiliki rambul-rambu yang mengarahkan padal pentingnya harmonisasil PUU termasukl Perda. Kata Kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan,dan PolitikHukum  
Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara Lumban Gaol, Canryfay; Simamora, Janpatar
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5221

Abstract

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, terutama di tingkat desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluhan hukum dalam menciptakan budaya hukum melalui program Desa Sadar Hukum yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penyuluhan hukum dan implementasinya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Sadar Hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya, perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Rekomendasi untuk perbaikan program disampaikan berdasarkan temuan penelitian ini, dengan harapan meningkatkankesadaran hukum di masyarakat desa secra berkelanjutan.
PERAN NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM KELANJUTAN PRAKTIK KENOTARIATAN: PENGELOLAAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA viona, Viona Pratiwi Sitorus; Simamora, Janpatar
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5222

Abstract

This research examines the roles and responsibilities of recipient notaries in managing notarial protocols of deceased notaries. Notarial protocols are state archives that hold significant legal value and must be maintained even after the death of the protocol-holding notary. This study employs a normative legal research method with a library research approach. The research method focuses on analyzing library materials and legislation related to the role of recipient notaries and the procedures for transferring notarial protocols of deceased notaries. The research findings indicate that there are mechanisms regulated in the Notary Position Law regarding the procedures for transferring notarial protocols from deceased notaries to recipient notaries. This process involves active participation from heirs, the Regional Supervisory Council (MPD), and the recipient notary. The importance of the recipient notary's role is reflected in their responsibility to maintain the authenticity and security of documents within the notarial protocol, as well as to continue providing services related to these documents to members of the public who require them.
TINJAUAN YURIDIS STRATEGI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 60 TAHUN Elsita, Elsita Lumban Gaol; Simamora, Janpatar
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5339

Abstract

Indonesia,  sebagai  negara  berkembang,  menghadapi  tantangan  besar  dalam  menyeimbangkan  pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Sejarah pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa fase industrialisasi sering mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Dalam konteks  ini,  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  60  Tahun  2023  tentang  Strategi  Nasional  Bisnis  dan  Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep  perlindungan  dan  pemberdayaan  masyarakat  hukum  adat  dalam  praktik  bisnis  serta  urgensinya berdasarkan   perspektif   Perpres   tersebut.    Perpres  Nomor  60  Tahun  2023 berupaya mengatasi masalah ini dengan mendorong harmonisasi regulasi, penyusunan kebijakan perlindungan HAM  dalam  bisnis,  serta  peningkatan  akses  informasi  dan  pemulihan  hak  bagi  korban  pelanggaran  HAM. Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  dalam  memahami  pentingnya  integrasi  prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan bisnis dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk  lebih  menghormati  dan  melindungi  masyarakat  hukum  adat,  sesuai  dengan  Perpres  Nomor  60  Tahun 2023.
PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PERMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Hutauruk, Rahel; Simamora, Janpatar
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5344

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dapat mendukung pertumbuhan narapidana di penjara/lapas sehingga mereka dapat menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Akibatnya, narapidana diharapkan dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, berkontribusi aktif pada pembangunan, dan menjalani kehidupan yang taat hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan narapidana yang dicapai melalui pengembangan kepribadian dan kemandiriannya, meliputi pengembangan kesadaran beragama, bangsa dan negara, kapasitas intelektual, kesadaran hukum, reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat, serta kesehatan jasmani dan rohani. Program kegiatan pengabdian kerja menawarkan Pola Pengembangan Kemandirian melalui pemberian keterampilan kerja berdasarkan kelompok dan bakat yang teridentifikasi.
PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAl ANAK DIBAWAH UMUR Marsel, Marsel Agustino Saragih; Simamora, Janpatar
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5360

Abstract

Pelecehan seksual pada anak-anak di bawah usia adalah isu yang kian meningkat dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya oleh lembaga penegak hukum seperti kejaksaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fungsi kejaksaan dalam penanganan kasus pelecehan seksual pada anak, mencakup tugas penuntutan, perlindungan terhadap korban, dan langkah-langkah pencegahan. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di berbagai daerah yurisdiksi. Hasil studi mengindikasikan bahwa kejaksaan memiliki peran krusial dalam menjalankan penuntutan yang adil, memberikan bantuan hukum kepada korban, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak. Walaupun begitu, ada beberapa masalah, seperti minimnya tenaga kerja dan perlunya peningkatan koordinasi antar institusi. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak.
Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai) Berutu, Selvia Natalia; Simamora, Janpatar
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5388

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa yang menjadi faktor kemiskinan masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, membuat ekonomi menjadi sulit dan adanya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemashalatan publik. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji peranan jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan menerapkan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam permasalahan yang terjadi. Hasil pembahasan dalam permasalahan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu Lembaga yang berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga kewenangan ini harus dipertahankan dan diberikan fasilitas yang baik. Hal-hal yang menjadi kewenangan jaksa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Simatupang, Riris; Simamora, Janpatar
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5397

Abstract

The Republic of Indonesia recognizes and upholds human rights and basic human obligations. Rights that are inherent and cannot be separated from humans. It must be protected, respected and upheld for the sake of increasing human dignity, welfare, happiness, intelligence and justice. For this reason, the researcher raised the title Effectiveness of Handling Alleged Human Rights Violations at the Office of the Ministry of Law and Human Rights in North Sumatra. Handling of alleged human rights violations is carried out for every act carried out by a person or group, whether intentionally or unintentionally or by negligence which is unlawful. With the increasing number of alleged human rights violations, the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights provides policies related to public services in order to provide needs in accordance with statutory regulations for every citizen. The Sumatra Utara Regional Ministry of Law and Human Rights Office provides quality operational and handling services.
MENGKAJI SUBSTANSI UUD NRI TAHUN 1945 DALAM HAKIKATNYA SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS ANALYZING SUBSTANCE OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS A WRITTEN FUNDAMENTAL NORM) Simamora, Janpatar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i3.411

Abstract

Dinamika kebutuhan ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah reformasi,mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukanperubahan demi perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam UUD 1945. Proses perubahanyang dilakukan terhadap UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia patutdimaknai sebagai upaya penyempurnaan aturan dasar kehidupan kenegaraan di tanah air.Namun demikian, dikaji dari substansi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, modelpengaturan yang dilakukan justru berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangihakikat UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri sebagai hukum dasar tertulis. UUD NRI Tahun1945 sebagai hukum dasar tertulis pada hakikatnya hanya memuat aturan dasar atau pokokkehidupan kenegaraan, sedangkan aturan yang lebih rinci lazimnya dituangkan lebih lanjutdalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun faktanya, substansi yangterkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait Hak Asasi Manusia sudah sangatdetail serta hampir tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah dokumen tertulis yang mengaturhal-hal pokok atau fundamental dan sangat mendasar mengenai kehidupan berbangsa danbernegara. Oleh sebab itu, sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu dikaji ulangmenuju model pengaturan yang lebih mencerminkan hakikat pokoknya sebagai hukum dasartertulis, hukum yang memuat aturan dasar, pokok dan fundamental kehidupan berbangsa danbernegara.
Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI Manurung, Oktavia Pitta Marito; Simamora, Janpatar
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1325

Abstract

Era Society 5.0 menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana AI dapat membantu proses pengelolaan KI, dalam konteks digitalisasi yang semakin kompleks. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum untuk memahami peran AI dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan KI. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI mampu mempercepat proses perlindungan KI dengan memanfaatkan algoritma cerdas untuk mengidentifikasi karya-karya yang mirip atau berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta. Dalam aspek penegakan hukum, AI dapat digunakan untuk memantau aktivitas daring guna mencegah penyebaran produk ilegal yang melanggar hak cipta. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan, seperti risiko bias data yang dapat memengaruhi keadilan keputusan AI serta potensi pelanggaran privasi dalam pengumpulan data pelatihan. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam pengelolaan KI di era Society 5.0
Co-Authors Andrew David Marbungaran Sibarani Ari Iswandy Sihombing Aritonang, Sion Nita Muliani Arta Harianja, Dame Batee, Lasmin Berutu, Selvia Natalia Binsari, Joice Budiman N.P.D Sinaga Butar Butar, Edgar Thomas Darwin D.P.G. Marbun Debataraja, Rahmat Tri Andika Debora Debora Debora Debora Devi Christina Octaviani Tamba Dwi Mika Elencia Sirait Edgar Thomas Butar-butar Elsita, Elsita Lumban Gaol Esraini Saruksuk F. B. Situmorang, Samuel Fajar sitorus Ginting, Ekel Tuahta Gultom, Meli Hertati haposan siallagan Harry Julius Pratama Manalu Heldiora Silva Simamora Herawati Herawati Herlina Manullang Hertati Gultom, Meli Hisar Siregar Hutagalung, Jordy William Hutagaol, Delvia Sawita Lestari Br Hutauruk, Rahel Januari Sihotang Januari Sihotang, Januari Jinner Sidauruk JUSNIZAR SINAGA Lafau, Karolus Kanefo Laoly, Grace Angelina Kristin Lesson Sihotang Leyla Vani Panjaitan Limbong, Andrew Afrizal Lumban Gaol, Canryfay Lumban Raja, Peter Joshua Lumbantoruan, Abram Andriano Samapta Manik, Risma Manik, Risma Elfrida Esther Manullang, Rio Saputra Manurung, Oktavia Pitta Marito Manurung, Rosa Desi Natalisma Marbun, Nismayani Marsel, Marsel Agustino Saragih Martua Nainggolan, Yedija Meli Hertati Gultom Naibaho, Bintang ME Nainggolan, Ojak Nancy Nopeline Napitupulu, Heri Prayetno Nila Muhedina Simarmata Pakpahan, Katryn NN Panjaitan, Leyla Vani Panjaitan, Simauli Margaretta Pardede, Putri Desima Pasaribu, Ridwan Sauttua Parlindungan Pasrah Kasih Sejati Hulu Patar Marojahan Sinurat Purba, Rejeki Parmon Purba, Roganda Helena Sanzelina Ria Juliana Siregar Rio Saputra Manullang Rohmawati Berutu Rotua Febriyanti Turnip Rut Simatupang Saruksuk, Esraini Siahaan, Dhea Sintya Siahaan, Sahrony Sianturi, Andre Ferdy Siboro, Rini Oktavia Sidauruk, Jinner Sihotang, Kostarika Oktavia Sihotang, Lesson Simamora, Afric Simamora, Afric Stanley Simamora, Sovia Simangunsong, Gaby Handayani Simanjuntak, Iona Febrina Simarmata, Prayusti Sarah Simatupang, Leonardo David Simatupang, Riris Sinaga, Jusnizar Sinambela, Krisman Josua Sinurat, Patar Marojahan Sirait, Dwi Mika Elencia Siregar, Jos Prasetia Sitanggang, Immanuel Lamhot Sitepu, Ella Doris Sitompul, Nova Marselina Sitorus, Neeysha Nathani Situmeang, Rico Yonanda Situmorang, Samuel F. B Situmorang, Samuel F.B Sulastri Febriana Purba Tambunan, Mika Thensia Tarigan, Pebiola br Tobing, Sentiana Br. Lumban viona, Viona Pratiwi Sitorus Willem Cahyadi Halawa Zalukhu, Alilin