Claim Missing Document
Check
Articles

SEKTOR PERBANKAN di COVID-19 Bidari, Ashinta Sekar; Simangunsong, Frans; Siska, Karmina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1129

Abstract

ABSTRAKPandemi Covid-19 membuat pemerintah membuat kebijakan semi-lockdown, dimana adalam kebijakan ini semua aktivitas akan dilakukan dari rumah, misalnya belajar dari rumah, bekerja, beribadah dan sebagainya akan dilakukan dari rumah. Guna dari kebijakan ini adalah agar masyarakat dapat menerapkan social distancing. Namun kebijakan lockdown ini bertentangan dengan industri tertentu yang tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah, seperti ojek online dan pedagang kaki lima, dimana para industri tersebut tidak bisa mendapatkan pemasukan jika hanya berdiam dirumah . Hal itu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat dan menimbulkan masalah bagi debitur yang telah melakukan peminjaman dalam perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah membuat stimulasi dalam bidang perbankan bagi masyarakat debitur yang terdampak Covid-19. Sejauh ini, kinerja perbankan dapat dikategorikan masih dalam keadaan baik dan masih terjaga meskipun sedang terjadi wabah Covid-19 ini. Namun jika dalam waktu yang panjang wabah ini belum juga terselesaikan, maka keadaan kinerja  ekonomi perbankan kemungkinan akan mengalami penurunan atau memburuk. Karena keadaan kinerja perbankan untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun kedepan akan sangat bergantung kepada bagaimana penanganan Covid-19 dimasa sekarang. Kata kunci : Covid-19, Kebijakan Pemerintah, Kinerja Perbankan
Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Azizah Nurina Putri; Frans Simangunsong
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i2.345

Abstract

Indonesia is a nation that abides by the Constitution of 1945 and Pancasila. Indonesia has encountered a multitude of illicit issues, both collective and individual, in recent years. One such offense is homicide with premeditation. This is a common occurrence in communities, families, and even police departments. Police officers are commonplace individuals who are susceptible to committing unlawful acts, notwithstanding the responsibilities and functions they perform. A considerable number of National Police personnel have been convicted of premeditated homicide. Consequently, the objective of this study is to ascertain the following: 1) the protocols governing the submission of petitions by suspects accused of premeditated homicide committed by police officers; and 2) the legal defense strategies employed by such suspects. The author addressed the issues addressed in this study from two perspectives: an empirical juridical approach and a normative juridical approach. Secondary data was acquired through literature reviews (Library Research), whereas primary data was obtained through field investigations (Field Research). In public trials, police officers occupy the same position as other civilians, according to research findings. Defense efforts may be initiated during a public trial by having the "Pledoi" read aloud. The indictment and defense cannot be presented until the judge declares the conclusion of the case examination. The written defense is submitted subsequent to the prosecutor's submission of the demands. The Pledoi comprises the following: the defendant's identity, an introductory section, a description of the objections raised against the charges filed, an indictment, the facts that were disclosed during the trial, a juridical analysis, and a concluding section.
Indonesian State Intelligence Agency’s Responsibility in Negligence Wiretapping Evidence of Terrorism Suspect Aryasepta Syaelendra; Frans Simangunsong
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i2.364

Abstract

Wiretapping evidence include in confidential evidence which need to be guarded and become State Intelligence needs for prove at trail court purpose, this become crutial to keep in mind this confidential evidence is State Intelligence’s responsibility to keep convidential secret. negligence nor deliberate State Intelligence personel in keeping wiretapping evidence that usually form as voice convertation record or personal text massages from suspects and/or terorism executant becomes important when it comes to confidential guarantee remembering it writtens on Undang – undang, proofing convidential evidence on court are needs to prove for the purpose of next investigation. State Intelligence can get permission doing wiretapping for the next six month untill undetermined time limit, Lack of laws in which regulates specifically regarding the responsibilities of the Intelligence Agency if negligence occurs in preserving evidence becomes important and not limited to code of ethics sanctions. Using normative juridical methods to find out the basic basis for the importance of updating the Intelligence Agency's code of ethics in accounting for the evidence carried by each personnel. Apart from that, this research also aims to determine the form of accountability of the State Intelligence Agency in its responsibilities.
THE BASIS OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION’S AUTHORITY TO CARRY OUT CONFISCATION IN CORRUPTION CRIMES Ilahi, Mubarooq; Simangunsong, Frans
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.299

Abstract

The issue is about the basis of the authority of the Corruption Eradication Commission to confiscate corruption crimes that have not been enforced by permanent law (inkrach) from the district court. This study aims to find out what is the basis for the authority of the Corruption Eradication Commission to confiscate in corruption crimes and how the legal position of seized goods in corruption crimes. By using normative research methods, it can be concluded that: 1. The basis of authority of the Corruption Eradication Commission is Law Number 30 of 2002 Article 47 paragraph 1 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption crimes. 2. The legal position of confiscated goods will certainly be used as evidence by the Corruption Eradication Commission as law enforcement. However, there are often obstacles in the management of confiscated goods. Then confiscated goods can also be auctioned even though there has been no permanent force legal decision (inkrach) from the district court.
PERLINDUNGAN HUKUM PENDUDUK NON PERMANEN YANG TIDAK MEMILIKI SKPNP DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Putri, Serliana Novita Rossalia Ardiana; Simangunsong, Frans
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1087

Abstract

Perlindungan hukum bagi penduduk non permanen yang belum memiliki Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) perlu mendapat perhatian khusus dalam kerangka administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan, pengambilan keputusan, dan layanan publik. Penduduk non permanen, yang sering tinggal dalam jangka waktu tertentu di suatu wilayah dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan hukum. Dimana identitas pribadi tersebut memiliki signifikansi besar sebagai tanda pengenal sekaligus indikator status kewarganegaraan seseorang, yang menjadi kunci untuk memperoleh hak-hak yang bersangkutan.Bagian Atas Formulir  Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis bahan kepustakaan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan analisis sumber pustaka atau data sekunder terkait hukum administrasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan hukum dalam konteks tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan pengetahuan hukum bagi aparatur penegak hukum dalam menangani kasus seperti ini. Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, perlu diketahui mengenai perlindungan hukum bagi penduduk non permanen yang belum memiliki SKPNP dalam administrasi kependudukan. Maka, penduduk non permanen harus berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kependudukan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, instansi terkait, dan penduduk tidak tetap untuk memperbaiki penyelenggaraan penduduk tidak tetap.
Legal Consequences of Difference in The Results of Two Visum Et Repertum in Proving Criminal Case in Indonesia Firmansyah, Muhammad; Simangunsong, Frans
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i1.9659

Abstract

In criminal cases, visual evidence is used to reveal the cause and effect of a criminal act. If there are two different visual outcomes in Brigadier Joshua's case, then the question arises as to which choice of visum will be recognized as valid evidence by the judge in considering his decision. The formulation of the problem in this study is how the legal consequences of the difference in the results of two visum et repertum in the evidence system in Indonesia. This study aims to examine the legal consequences of the difference in the results of the two visum et repertum in proving criminal cases in Indonesia. This study used normative legal research. The approach used in this study is to use a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study showed that the case of the visual results in Brigadier Josua had 2 different results. Therefore, the principle of Indonesian criminal procedural law, finding material truth is very important in proof in the criminal justice process. What is meant by "incriminalibus probantiones bedent esse luce clariores" is that evidence in a criminal case must be brighter than clear. There will be legal confusion in determining which law enforcement officials will be used as a benchmark in assessing valid evidence according to the rules of the Criminal Procedure Code if there are differences in the results of visum et repertum in a criminal case. The procedures outlined in the Instruction of the Chief of Police Number: INS/E/ 20/IX/75 concerning procedures for making visum et repertum and its revocation must be followed in making visum et repertum. To find out the cause and effect of a criminal act that occurs, as well as to collect information and seek the objective truth of a criminal act related to the relationship between the act and the consequences it causes.
Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia Alan Rizki Dui Reandi; Frans Simangunsong
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1694

Abstract

As stated in Article 27 paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Indonesia has created a legal framework for online gambling. According to this legislation, it is illegal for anybody to knowingly and without permission distribute, transmit, or make electronically stored information or documents accessible that include gambling material. That being said, it is nevertheless true that Indonesia has certain online gambling sites; Sbobet is one such instance. The author highlights the difficulties in implementing laws intended to eradicate internet gambling in Indonesia and the problem of punishing foreign online gambling providers in accordance with Indonesian criminal law. The writer hopes to make a contribution to the field of legal science, namely in the area of criminal law. To handle the many concerns examined, the author uses a normative method in conjunction with a doctrinal research strategy. This paper's author utilized information from international agreements (black letter law), corporate crime theories, and legislative statutes. The results of this research confirm that Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, Article 27, paragraph 2, governs the behavior of online gambling service providers inside the Indonesian legal framework. However, a number of internal and external factors obstruct advancement inside the law enforcement process. Law Number 19 of 2016 about ITE has extraterritorial jurisdiction, which means that legal actions taken both within and outside of Indonesia's borders are covered by it. This covers actions taken by foreign or Indonesian nationals, as well as actions taken by foreign or Indonesian legal organizations, provided that they have Indonesian legal ramifications.
Pemberdayaan Masyarakat Madani Berbasis Kolaborasi Akademisi-Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Suhartono, Slamet; Arie Mangesti, Yovita; Simangunsong, Frans; Hadi, Syofyan; Amelia, Mays; Lovitya Trisnanti, Ines; Rimbawani Sushanty, Vera; Walujo Tjahjono, Agus; Imron, Muhamad; Ronny, Ronny; Putra Samudra, Kaharudin; Guntur, Sundaru; Dahlan, Rudiyanto; Puji Utomo, Sutrisno; Aziz, Abdul; Farisi, Salman; Murtadlo, Aly; Pratama Widiarsa, Anang; Mohammad, Mohammad; Chairul Farid, Achmad; Tri Budiman, Nanang; Sibarani, Tagor
Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jak.v5i3.4896

Abstract

Geographically, it is located in a strategic urban area with quite rapid development, both in terms of infrastructure development and population growth. The heterogeneous composition of its population, both in terms of education level, livelihood, and cultural background, provides both potential and challenges in efforts to create an empowered community and actively participate in sustainable environmental management. In general, most residents of Nginden Jangkungan Village work in the informal sector, such as street vendors, rental services, grocery stores, and transportation services. This is exacerbated by the community's limited technical knowledge regarding waste management based on the principles of reduce, reuse, recycle (3R), as well as the absence of an integrated and sustainable empowerment model. The implementation method of this Community Service activity is designed with a participatory and collaborative approach, prioritizing synergy between academics, the village government, community groups, and beneficiary residents. Nginden Jangkungan Village has adequate social and institutional potential to implement a civil society empowerment program in sustainable environmental management. However, this area still faces serious challenges related to the management of household liquid waste, which has not been handled optimally, so it has the potential to pollute groundwater and waterways and cause environmental health impacts.
Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM Pribadi, Muhammad Teguh; Simangunsong, Frans
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17939071

Abstract

This study examines legal protection for cohabitation in relation to the right to privacy and criminal regulation from a human rights perspective. Cohabitation is understood as a life choice between two adults in the most private sphere and should be protected from state intervention. However, Article 412 of the Criminal Code opens the possibility of the use of criminal law that could potentially violate human dignity through actions such as raids or inspections of domestic spaces. This study uses a normative juridical method by analyzing the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Criminal Code, the ICCPR, the Universal Declaration of Human Rights, and General Comment No. 16 to assess the compatibility of criminal regulations with the principles of privacy, personal autonomy, and limitations on state power. The study results indicate that the criminalization of cohabitation does not meet the parameters of legality, necessity, and proportionality because it is a victimless act that does not cause concrete harm and has the potential to create discrimination against women and vulnerable groups. The complaint mechanism also does not adequately protect the right to privacy because it leaves room for families to determine whether the state can intrude into an individual's private sphere. This study emphasizes the need for an evaluation of Article 412 of the Criminal Code through judicial review to align criminal policy with human rights principles and constitutional guarantees..
Covid-19 Pandemic, What Is The Financial System Stability Policy In Indonesia? Ashinta Sekar Bidari; Frans Simangunsong; Berlian Sesaria
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2021): August 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i4.145

Abstract

This article aims to examine the preparedness and procedural policies of the Indonesian government in handling the impact of the Covid-19 pandemic on the banking sector. Where the current state of Indonesia is being hit by the Coronavirus outbreak which in terms of the economy has an impact, especially regarding Indonesia's economic growth. The policy issued by the Government is an anticipatory step to avoid an economic recession. In addition, the existence of system support and community behavior such as imposing a lockdownstaying and at home can reduce the spread of the epidemic  to accelerate the process of economic recovery.
Co-Authors Abdul Aziz Adhitya Wijayanto Agung Fakhruzy Ahmad Sholikhin Akbar Galih Hariyono Alan Rizki Dui Reandi Amelia, Mays Anang Pratama Widiarsa Andhijaya, Moch Ramadhan Dewa Andi Kusuma Wardana Ardaful Abror Jauhari, Ahmad Ardy Trihandhika Kusnanda Arie Mangesti, Yovita Arrofi, Rendi Aryasepta Syaelendra Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Azizah Nurina Putri Azizah, Aprilia Dela Nurul Berlian Sesaria Bintoro, Arifah Moerfitria Budiarsih Budiarsih Cecareno Gilbrani Anwar Chairul Farid, Achmad Christian Raka Joana Dahlan, Rudiyanto Deawit Sutriadi Dendy Valerian Wibowo Dianita Putri Oktavia Damayanti Dika Rahmat Nasution Dinda Suhartati Donu Bani, Ferdinand Erik Wahyu Setiawan Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin Fardayana, M. Taj Bahy Farisi, Salman Ferdiansyah M. A Geuvarra, Arsyah Guntur, Sundaru Harap, Arsangela Putri Hendarto, Vanya Agatha Hervina Puspitosari, Hervina Ilahi, Mubarooq Ilmi, Iqbal Miftahul Imron, Muhamad Ivan Rachmawan Kalvin A Sitohang Karmina Siska Krisnadi Nasution Lovitya Trisnanti, Ines M. Bagus Istighfariyo Mangesti, Yovita Arie Maria Novita Apriyani Marsella, Dian Dwi Moch. Nur Rachman Mohammad Mohammad Muh. Arief Syahroni Muhammad Firmansyah, Muhammad Muhammad Iqbal Firdaus Murtadlo, Aly Nickholas Hartono Nugraha, Narendra Putra Nur Bintang Alfina Laila Pamungkas, Yudha Andra Pramesti, Yohana Putri Prasetya, Arya Prasetyo, Teguh Pribadi, Muhammad Teguh Puji Utomo, Sutrisno Putra Samudra, Kaharudin Putri, Serliana Novita Rossalia Ardiana R.Rivaldi Aldanta Rachmatullah, Gaung Agung Raj Ravicky Fardenias Rhafshanjanie Prawira Negara Rimbawani Sushanty, Vera Ronny Ronny Saputra Marpaung, Agung Risky Satria, I Gde Sandy Serliana Novita Rossalia Ardiana Putri Sibarani, Tagor Siska, Karmina Siti Badriyah Siti Badriyah Siti Rochmah Slamet Suhartono Sofiah Ely Sri Endah Wahyuningsih Syofyan Hadi Tri Budiman, Nanang Tri Oktaviani, Indah Walujo Tjahjono, Agus Widayata, Andhika Tedja Windi Jannati M.A.S Winny Savitri Wiwin Yulianingsih Wiwin Yulianingsih