Claim Missing Document
Check
Articles

Melaksanakan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019) Prasetya, Arya; Simangunsong, Frans
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i3.404

Abstract

Corruption is a disgraceful act aimed at financially benefiting oneself, one's family, or a group, which involves state administrators. Various arguments were put forward by the Defendant in the corruption case so that the judge set an acquittal. One of the reasons is the reason for criminal abolition. In decision Number: 3849 K/Pid.Sus/2019, the convict received an acquittal by the judge and one of the considerations was that the convict carried out an order of office. The lack of standard uniformity regarding carrying out this position order is one of the reasons for the failure of the prosecution of defendants in corruption cases. The results of the study concluded Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code is the basis for eliminating criminal liability for an act (justifying reasons) for carrying out a valid position order, while Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code is the basis for eliminating criminal responsibility to the perpetrator (forgiveness reasons). in good faith thinks that the order is based on a lawful order within his authority. In Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law, a person who has been proven to have committed an act of corruption to benefit himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity, or means available to him, position or position which can harm or means who has a position or position in the state economy.
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Donu Bani, Ferdinand; Simangunsong, Frans
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i3.469

Abstract

This study aims to determine how the role of penal mediation as an alternative in solving environmental crimes outside the court, as well as to determine the construction of penal mediation as an alternative to solving environmental crime cases. Environmental quality degradation is often the result of human actions that are not commendable. Irresponsible and careless actions of humans who pollute and damage the environment are the most fundamental problems regarding difficulties in environmental management. Enforcement of environmental law by means of criminal law has so far been constrained by difficulties in proving that in the end there has been no resolution in several existing environmental cases. Apart from that, proving environmental crimes with criminal penalties requires high human resources and technology. Therefore, the application of penal mediation in resolving environmental crime cases must be carried out because it is beneficial for the environment and in line with the law that lives and develops in a society that already has a mechanism for settling cases through negotiations or deliberations to reach an agreement. This research method uses normative legal research using a statutory approach. The results of the analysis of this study show that penal mediation is an alternative to solving environmental crime cases that are carried out theoretically and more efficiently. Therefore, penal mediation can be used as an alternative solution to environmental crime cases.
SINERGI KEWENANGAN BEA CUKAI DAN BNN DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PELABUHAN Harap, Arsangela Putri; Simangunsong, Frans
COURT REVIEW Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i02.1775

Abstract

Permasalahan Penyelundupan Narkoba di Indonesia disebabkan oleh letak geografisnya yaitu diantara kedua benua, dan di apiti antara kedua samudera, serta terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dengan lebar ribuan kilometer, serta karena keanekaragaman budayanya potensi masalah populasi. Meningkatnya kejahatan Penyelundupan Narkoba di Indonesia karena hal tersebut bisa menyebabkan masalah yang fatal.(Darmais et al.2022) Menegakkan hukum kepada tindak pidana narkotika pada pelabuhan merupakan tantangan serius, terutama mengingat tingginya volume lalu lintas barang dan kompleksitas rantai distribusi internasional. Sinergi antara DJBC dengan BNN menjadi salah satu strategi penting dalam memaksimalkan efektivitas penindakan terhadap peredaran narkotika. Artikel ini menganalisis koordinasi kewenangan kedua lembaga dalam operasi penyelundupan narkotika di pelabuhan, yang melibatkan pertukaran informasi, operasi gabungan, dan penggunaan teknologi pemindai modern. Dengan kewenangan masing-masing lembaga – DJBC dalam mengawasi keluar-masuk barang di perbatasan, dan BNN dalam memberantas peredaran narkotika – sinergi ini menciptakan pola kerjasama yang lebih komprehensif, yang diharapkan mampu menurunkan angka penyelundupan narkotika melalui jalur pelabuhan. Kendala yang dihadapi mencakup perbedaan prosedur operasional standar, keterbatasan anggaran, serta tantangan koordinasi antar instansi. Kajian ini menunjukkan bahwa penyempurnaan kerangka regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi operasi. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan sinergi DJBC dan BNN dapat menjadi solusi strategis dalam menekan laju penyelundupan narkotika, menjaga keamanan negara, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran narkotika.
Criminal Responsibility for Prison Officers Who Carry Out Extortions (Pungli) in the KPK Detention Center Area Andhijaya, Moch Ramadhan Dewa; Simangunsong, Frans
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extortion by prison officers is unacceptable behavior and a form of corruption. It can have serious consequences, not only for public confidence in the legal system and custody, but also for the welfare and rights of individuals under the supervision of the prison. Extortion can occur in various forms, from withdrawing funds in exchange for special treatment to prisoners, selling prohibited goods in prison, to extorting prisoners or their families to obtain complete facilities that should not be available or accessible to prisoners. Extortion in the KPK prison refers to corrupt practices within the institution, which should be a place where law enforcement against corruption is prioritized. The KPK (Corruption Eradication Commission) is an Indonesian government agency established to combat corruption. If there are reports or allegations of extortion in the KPK prison, it is very serious and must be investigated thoroughly. Corruption within law enforcement agencies, especially those tasked with combating corruption such as the KPK, is a betrayal of public trust and undermines the integrity of the justice system. Therefore, if there are indications of extortion in the KPK detention center, firm and transparent law enforcement measures must be taken to uphold justice and ensure that the institution remains at the forefront of fighting corruption.
Independensi Notaris Terkait Tanggung Jawab Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Siti Badriyah; Frans Simangunsong
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6492

Abstract

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait independensi notaris dalam kewajiban tidak mengungkapkan isi akta terkait kewajiban lapor pada saat terjadi dugaan kejahatan pencucian uang. Metode penulisan ini adalah normative, yaitu mengetahui aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menerangkan isu hukum terkait independensi notaris dalam merahasiakan isi akta dan kewajiban pelaporan saat terjadi dugaan kejahatan pencucian uang. Hasil dan pembahasan penelitian ini yakni notaris sebagai pejabat publik bertugas menjalankan kewenangannya membuat akta notaris sebagai akta berkekuatan hukum. Setiap profesi Notaris harus merahasiakan isi akta pada saat menjalankan profesinya dengan berpedoman Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris juga merupakan pihak yang berkewajiban melaporkan apabila terjadi kejahatan pencucian uang, yang sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Independensi profesi notaris merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki notaris, yaitu dengan bersikap netral tidak memihak dan dapat menjaga integritasnya dalam melaksanakan profesinya. Independensi notaris bertujuan untuk memastikan bahwa notaris bekerja dengan netral dan bersikap obyektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan pihak luar, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data yang disampaikan pada saat membuat akta notaris,dan memastikan bahwa akta-akta tersebut berkekuatan hukum, menjadi bukti yang diakui dalam persidangan, dan tidak ada campur tangan pihak lain.
The Position of Visum Et Repertum as Evidence in Proving Criminal Cases in Indonesia Firmansyah, Muhammad; Simangunsong, Frans
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2152

Abstract

This study aims to examine and analyze the position of visual evidence et repertum in proving criminal cases in Indonesia. In this study is normative juridical research as well as a statutory approach and a coceptual approach. The results of this study show that evidence in criminal cases is very important. One of the most important things in the evidence visum et repertum to reveal the cause and effect of a criminal case incident, in accordance with the purpose in criminal law is to find material truth. Visum et repertum is included in valid evidence under article 184 of the Code of Criminal Procedure, namely letter evidence and also expert testimony. To clearly establish the cause and effect of a criminal act, it is necessary to provide evidence visum et repertum against a number of crimes, including crimes that violate decency, against life, persecution, and negligence resulting in the death of a person or convict, injury to others. Other crimes include knowing the age of the victim or perpetrator of the crime. To find out the cause and effect of a criminal act that occurred, as well as to collect information and seek the objective truth of a criminal act related to the relationship between the act and the consequences caused, visum et repertum in proving criminal cases in Indonesia is very important. Keywords : Criminal case, Evidence, Visum et repertum 
Model of Paranormal Testimony as Evidence in the Crime of Witchcraft from the Perspective of Legal Certainty Setyorini, Erny Herlin; Mangesti, Yovita Arie; Simangunsong, Frans; Geuvarra, Arsyah; Arrofi, Rendi; Widayata, Andhika Tedja
Rechtsidee Vol. 13 No. 1 (2025): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i1.1058

Abstract

General Background: The criminalization of black magic presents complex challenges at the intersection of law, culture, and religion. Specific Background: Article 252 of Indonesia's National Criminal Code regulates black magic based on claims of supernatural power, punishable by imprisonment or fines. Knowledge Gap: However, there is limited clarity on the role of paranormal witnesses in the evidentiary framework of such crimes, particularly from the perspective of legal certainty. Aims: This study aims to design a model for utilizing paranormal witnesses as supporting evidence in black magic cases. Results: Employing a sociolegal method with legislative and conceptual approaches, supplemented by interviews with East Java Regional Police investigators and religious figures, findings reveal that scientific investigation methods are prioritized over paranormal testimony. In Islamic law, proving black magic requires confession, valid witness testimony, or strong qarinah, with input from ruqyah experts serving only as reinforcement. Novelty: The study introduces a model that aligns with Article 184(1) Jo. 183 of the Criminal Procedure Code, positioning paranormal testimony as non-autonomous, corroborative evidence. Implications: The research proposes establishing a certified paranormal association to ensure formal legality and regulated participation in criminal investigations involving supernatural claims. Highlights: Legal evidence for black magic relies on scientific and sharia-valid proof. Paranormal testimony serves only as supporting (non-primary) evidence. Certified paranormal associations are proposed for formal legal legitimacy. Keywords: Paranormal Witness, Evidence, Witchcraft Crime, Legal Certainty
Urgensi Penggunaan Ganja Bagi Disabilitas Untuk Kepentingan Medis Ditinjau Dari Ius Constitutum Saputra Marpaung, Agung Risky; Simangunsong, Frans
Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 3, No.2 (2023) : April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/aksiologi.v4i1.148

Abstract

The purpose of writing this journal, to conduct research and describe the urgency of using class I Narcotics (cannabis) as a treatment therapy reviewed from the perspective of health law. This research uses normative legal research methods with a statue approach, conceptual approach, and case approach in which various related literature in this study as secondary data that will strengthen the research argumentation. The results showed that juridically the provisions of the use of medical cannabis categorised as Class I Narcotics for the purposes of medical services in Indonesia are specifically not regulated in the Health Law, but only limited to the regulation of narcotics in general as regulated in the Health Law. However, looking at the benefits and use value of medical cannabis that have been previously researched by experts abroad, it does not rule out the possibility for Indonesia in this case to also conduct further research on the benefits of medical cannabis as a treatment therapy.
State Responsibility In Providing Compensation To Victims of Gross Human Rights Violations Fakhruzy, Agung; Krisnadi Nasution; Ahmad Sholikhin; Frans Simangunsong
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 21 No. 1 (2025): June
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v21i1.286

Abstract

The philosophical basis for providing compensation lies in the state's responsibility for its failure to prevent crimes. From a juridical perspective, Article 35 of Law Number 26 of 2000 on the Human Rights Court indicates that the provision of compensation is still dependent on a court decision. As such, even when gross human rights violations have occurred and victims are identified, if the accused is not proven guilty in court, they cannot be held accountable for providing compensation to the victims. This situation has the potential to create a vertical normative conflict with Article 28 of the 1945 Constitution, particularly regarding fundamental human rights that must be fulfilled by the state. This study aims to examine the principles and the role of the state in providing compensation to victims of gross human rights violations. It employs a normative legal research method with a conceptual and philosophical approach, and data collection is carried out through literature review and legal document analysis. The research findings show that the principle of state responsibility in providing compensation to victims of gross human rights violations must be grounded in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Marsella, Dian Dwi; Simangunsong, Frans
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i3.362

Abstract

Corruption crimes uses the theory of reverse proof or reversal of the burden of proof but in a balanced manner The type of evidence in this study is the type of proof of cases of gratification crimes. There are 2 problems studied in this study, namely the first, whether the proof of Gratification of sexual services in the procedural law of criminal acts in Indonesia The second, How to Expand the Meaning in Article 12b  research using statutory  approaches and concepts supported by prescriptive techniques. In eradicating the criminal act of gratification, this evidentiary system will be convicted if the defendant cannot prove the property he owns within the opportunity given by the judge in in court to be obliged to prove that the defendant did not commit a criminal act of gratification. The difficulty in the reverse application system in terms of legal substance is still weak because it is still limited to the recognition of the rights of the accused, not the obligation of the accused to carry out evidence
Co-Authors Abdul Aziz Adhitya Wijayanto Agung Fakhruzy Ahmad Sholikhin Akbar Galih Hariyono Alan Rizki Dui Reandi Amelia, Mays Anang Pratama Widiarsa Andhijaya, Moch Ramadhan Dewa Andi Kusuma Wardana Ardaful Abror Jauhari, Ahmad Ardy Trihandhika Kusnanda Arie Mangesti, Yovita Arrofi, Rendi Aryasepta Syaelendra Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Azizah Nurina Putri Azizah, Aprilia Dela Nurul Berlian Sesaria Bintoro, Arifah Moerfitria Budiarsih Budiarsih Cecareno Gilbrani Anwar Chairul Farid, Achmad Christian Raka Joana Dahlan, Rudiyanto Deawit Sutriadi Dendy Valerian Wibowo Dianita Putri Oktavia Damayanti Dika Rahmat Nasution Dinda Suhartati Donu Bani, Ferdinand Erik Wahyu Setiawan Erny Herlin Setyorini, Erny Herlin Fardayana, M. Taj Bahy Farisi, Salman Ferdiansyah M. A Geuvarra, Arsyah Guntur, Sundaru Harap, Arsangela Putri Hendarto, Vanya Agatha Hervina Puspitosari, Hervina Ilahi, Mubarooq Ilmi, Iqbal Miftahul Imron, Muhamad Ivan Rachmawan Kalvin A Sitohang Karmina Siska Krisnadi Nasution Lovitya Trisnanti, Ines M. Bagus Istighfariyo Mangesti, Yovita Arie Maria Novita Apriyani Marsella, Dian Dwi Moch. Nur Rachman Mohammad Mohammad Muh. Arief Syahroni Muhammad Firmansyah, Muhammad Muhammad Iqbal Firdaus Murtadlo, Aly Nickholas Hartono Nugraha, Narendra Putra Nur Bintang Alfina Laila Pamungkas, Yudha Andra Pramesti, Yohana Putri Prasetya, Arya Prasetyo, Teguh Pribadi, Muhammad Teguh Puji Utomo, Sutrisno Putra Samudra, Kaharudin Putri, Serliana Novita Rossalia Ardiana R.Rivaldi Aldanta Rachmatullah, Gaung Agung Raj Ravicky Fardenias Rhafshanjanie Prawira Negara Rimbawani Sushanty, Vera Ronny Ronny Saputra Marpaung, Agung Risky Satria, I Gde Sandy Serliana Novita Rossalia Ardiana Putri Sibarani, Tagor Siska, Karmina Siti Badriyah Siti Badriyah Siti Rochmah Slamet Suhartono Sofiah Ely Sri Endah Wahyuningsih Syofyan Hadi Tri Budiman, Nanang Tri Oktaviani, Indah Walujo Tjahjono, Agus Widayata, Andhika Tedja Windi Jannati M.A.S Winny Savitri Wiwin Yulianingsih Wiwin Yulianingsih