p-Index From 2021 - 2026
13.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Inspiratif Pendidikan Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Jurisprudentie Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-'Adl Journal Research and Multidisciplinary (JRM) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) JURNAL KEISLAMAN Qisthosia Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Kolaboratif Sains Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Indonesian Journal of Shariah and Justice Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu AL-SULTHANIYAH Jurnal Ilmiah Falsafah Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Anayasa International Journal of Islamic Studies The Journal Of Socio Legal and Islam Law Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam Multidisciplinary Indonesian Center Journal Ulil Albab Jurnal Ar-Risalah
Claim Missing Document
Check
Articles

KONSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP KESETARAAN GENDER (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah) Lomba Sultan
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.158 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v8i1.349

Abstract

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia telah melahirkan berbagai asumsitentang adanya dikotomi status dan peran antara pria dan wanita yang cenderungmenempatkan wanita pada posisi terbelakang. Perbedaan antara pria dan wanitaterlihat pada dua konsep, yaitu konsep seks dan konsep gender. Perbedaan jeniskelamin yang senantiasa melahirkan ketidakadilan gender sehingga menyebabkantersosialisasinya sebuah ketimpangan yang pada umumnya dapat merugikan bagiwanita—terutama peran politiknya. Sesungguhnya dalam prespektif hukum Islammengenai kedudukan wanita dalam bidang politik bukanlah hal yang dilarang,tetapi termasuk sesuatu yang dibolehkan sepanjang dalam rangkaian tugas mulia,yaitu menegakkan nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sesuai maksud Tuhanmenurunkan syariat. Wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalambekerja dan beramal menurut kemampuan dan kelebihan yang diberikan Allahkepada keduanya. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk saling membantu,membina dan mengasihi antara satu dengan lainnya. Siapa saja yang diberikankelebihan oleh Allah swt., maka secara fungsional—dialah yang menjadipemimpin terhadap yang lainnya—dengan tidak dibatasi oleh jenis kelamin lakilakiatau wanita.Kata Kunci : Hukum Islam, Kesetaraan Gender, Politik Wanita
PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Putri Rezky Ramadhani; Lomba Sultan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.23522

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam di kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy tetap dilaksanakan. Namun, tetap mengikuti protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama RI Nomor: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan pelaksanaan protokol Kesehatan Covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. Dalam pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi adalah sunnah, apabila walimah dianggap penting dan mendesak di masa pandemi dan terlebih dahulu di ukur kedaruratannya seperti apa. Bagi pihak yang di undang untuk menghadiri walimah di masa pandemi, apabila terdapat suatu hal yang buruk, para ulama sepakat bahwa tidak wajib hukumnya bagi orang yang di undang untuk menghadiri undangan tersebut. Implikasi Penelitian ini adalah 1) Seharusnya Pemerintah lebih menegaskan terkait surat edaran yang diterbitkan oleh Kementrian Agama agar dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan bukan hanya di tujukan pada nasional saja melainkan ditujukan juga pada regional (wilayah) di karenakan perkembangan virus masing-masing di wilayah itu berbeda. 2) bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan atau walimah hendaknya bersabar untuk menunda pelaksanaannya sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelaksanaan, Walimatul ‘ursy.AbstractThe main problem of this research is the implementation of walimatul 'ursy in the midst of the covid-19 pandemic in the perspective of Islamic law in the Ujung Bulu sub-district, Bulukumba Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the implementation of Walimatul 'Ursy in the midst of the Covid-19 Pandemic in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? 2)What is the Islamic Law Perspective regarding the Implementation of Walimatul 'Ursy in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? The results of this study indicate that the implementation of walimatul 'ursy is still carried out. However, continue to follow the health protocol in accordance with government recommendations. Based on the circular letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 regarding the appeal for the implementation of the Covid-19 Health protocol in public areas within the Directorate General of Islamic Community Guidance. In the view of Islamic law, the implementation of walimatul 'ursy in the midst of a pandemic is sunnah, if walimah is considered important and urgent during a pandemic and first, what kind of emergency is measured. For those who are invited to attend the walimah during the pandemic, if there is something bad, the scholars agree that it is not obligatory for the person invited to attend the invitation. The implications of this research are 1) The government should emphasize more regarding the circular issued by the Ministry of Religion so that it can pay more attention to the provisions that are more specific and not only aimed at the national but also at the regional (regional) due to the development of the virus in each country. each in the region is different. 2) for people who want to carry out marriages or walimah, they should be patient to delay the implementation temporarily until an undetermined time limit.Keywords: Implementation, Islamic Law, Walimatul ‘Ursy.
ISLAMIC LAW LEGISLATION IN AN EFFORT TO REFORM INDONESIA'S NATIONAL LAW Sofyan; Lomba Sultan; Achmad Musyahid; Mulham Jaki Asti
Al-Risalah VOLUME 22 NO 1, MAY (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.28369

Abstract

The implementation of Islamic law in Indonesia is still in a phase of gaps and contradictions. In line with developing a national legal system, it is expected to uphold the rule of law based on justice and truth from prevailing values, culture, and community beliefs. In order to answer the related issues, this study applied a library research model based on relevant library materials in the form of books, journals, or related articles. The results of this study showed that the position of Islamic law in the legal system in Indonesia was equal to Western law and customary law as a source of national law formation. Islamic law as a legal order guided by the majority of the Indonesian Muslim society had lived and existed in the legal system of state administration through sharia-based legislation (Islamic law). However, it was undeniable that the implementation of Islamic law and the presence of sharia-based laws experienced a dilemma internally and externally, influenced by epistemological, methodological, and socio-cultural aspects of politics. In addition, the efforts to develop and foster national law integrated a legal system that was harmoniously structured and followed the needs and developments of community culture. Moreover, it provided a great opportunity to consciously place Islamic law into a complete source of national law shaded by The Five Principles and the 1945 Constitution without causing contradictory and problematic assumptions by relying on the principles of forming the people in perfect and unanimous unity. Finally, it took the middle way, could develop and move, and had the life force in forming itself according to the development and or progress of the times.
FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hijriah Mahrani Anwar; Lomba Sultan; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.28670

Abstract

The main problems in this study are: First: the rate of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, Second: The impact of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, and Third: The provisions of Islamic law on divorce among career women. The type of research used in this study is Case and Field Research. The results of this study indicate that the divorce rate for career women at the Sunggminasa Religious Court has increased every year but with a non-significant increase. The highest increase rate will occur in 2021 and the dominant career women who sue are from civil servants. The impact felt by divorced career women consists of positive and negative impacts. The perceived positive impact is more dominant than the negative. The positive impact experienced by career women is being free from heartache due to husbands who commit violence, do not provide a living, and have a third person from the relationship. Career women will also not feel difficulties in life because they already have a job and are more able to improve their career. The negative impact found from career women is the difficulty in economic terms to support children. Career women who want to divorce their husbands can file a lawsuit to the Religious Courts if the wife can no longer accept the behavior of her husband and wife in a condition that is not able to endure anymore with her husband, then both of them can agree to end their relationship. Keywords: Level, Impact, Career Woman Divorce
IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Tsamratus Syifa' Kafrawi; Lomba Sultan; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem in the research is how to implement of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 at the KUA, Bontoala District, Makassar City. The type of this research are qualitative descriptive research and field research, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, with data analysis techniques through data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the revision of the Marriage Law concerning the minimum age of marriage still requires various fulfillments, the KUA of Bontoala District conducts socialization such as lectures and cooperates with the local sub-district. Regarding the addition of the minimum age limit for marriage, it is considered still not effective because it does not have a significant impact and still requires in-depth evaluation in preventing underage marriages in Bontoala District. Keywords: Marriage Age, Marriage Regulation, Islamic Law.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR TAHUN 2020-2021 Andi Titah Niagara Unga Putri; Lomba Sultan; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29626

Abstract

The main problem in this study is about the Problems of Implementing Divorce Trials During the Covid-19 Pandemic in the Makassar Class 1A Religious Court in 2020-2021. This study aims to determine the implementation of the Divorce Trial at the Makassar Class 1A Religious Court during the Covid-19 Pandemic; Knowing the Effect of Covid-19 on the Process of Implementing Divorce Trials at the Makassar Class 1A Religious Court. This type of research is field research. While the data collection uses primary data and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis and the research approach used in this thesis is empirical juridical, namely research that is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, then will be linked to the applicable laws and regulations and existing legal theory. . The results of the study show that: 1) The implementation of the divorce case trial is basically the same as before the Covid-19 pandemic, only the difference lies in the technical process where the process can be done online and offline. The use of the electronic system itself is in the form of E-Court, Elitigation and Teleconference. 2) The influence that was felt by the Makassar Class 1A Religious Court during the Covid-19 pandemic, of course, there were some such as the work system, which used to be full time in the office but after Covid-19 a work from home system was implemented, but it didn't last long because there are several things that are considered less effective from this WFH system. In the trial itself, the effect is if the trial was carried out manually, but after the Covid-19 pandemic the trial could be carried out technologically, and this is certainly not optimal because other users, namely people who still do not understand the use of technology, besides that the trial implementation It can be said that it is relatively closed because access to electronically participate in the trial is only intended for litigants and is not yet open to be accessed by the public. The implications of this research are, 1) It is hoped that in the future human resources and supporting tools for case administration services in courts electronically will be more prepared to face developments in the world of justice. 2) It is necessary to apply regulations regarding the administration of cases in courts electronically and more effectively, then it is necessary to carry out a thorough socialization of court service users. 3) To improve convenience for people seeking justice, it is also necessary to improve services that are more leverage so that it is easier for the public to access goods manually or online. Keywords: Divorce, Trial, Covid-19 Pandemic
URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe) Darmi; Lomba Sultan; Nurfaika Ishak
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30880

Abstract

This study discusses the urgency of marriage registration in the perspective of Islamic law and positive law (a case study on the understanding of the people of Tellangkere Village, Tellu Limpoe District). This study discusses the Process of Marriage Registration in Normative Studies (Islamic Law and Positive Law) and the factors that influence people's understanding of marriage registration. The type of research used in this thesis is a qualitative research type. The approach used is a normative juridical approach. The results of the study have shown that the process of registering marriages in the perspective of Islamic law and positive law is not in line with existing regulations. Where people think that the marriage book or marriage certificate itself is not important. Marriage registration employees or the KUA office have made it easier to manage marriage certificates. Many people view that a legal marriage is a marriage carried out only religiously, so that it becomes an obstacle in determining marriage registration. However, if it is not registered with the KUA, then the marriage is not legally valid, so that many people feel a bad impact on the continuity of the household they live. Like the child does not have a birth certificate, when a divorce occurs, the wife cannot sue her husband for the property and does not have legal force. Factors that influence the understanding of the people of Tellangkere Village about marriage registration are economic factors and social factors. Keywords: Marriage Registration, Islamic Law, Positive Law.
The Effectiveness of Mask Required Regulations for Congregants at Jami Mosque In Gowa District Perspective Saddu Zari'ah Abdul Halim Talli; Lomba Sultan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33813

Abstract

This study raises the issue of how effective the Regional Regulations are Obligatory to Wear Markers for the Jami Mosque Congregation in Gowa Regency Saddu Zari'ah's Perspective. From this main problem, it is limited to sub-problems, namely how the effectiveness of the local regulation on the obligation to wear masks for jami mosque congregations in Gowa Regency, as well as how saddu zari'ah's perspective on the mandatory wearing of masks. This study aims to find out the effectiveness of the local regulation on the mandatory wearing of masks for jami mosque congregations in Gowa Regency, and to find out the saddu zari'ah perspective on the mandatory wearing of masks. This descriptive-qualitative field research uses a juridical-syar'iy approach, by collecting data through questionnaires and in-depth interviews for religious leaders, administrators and jami mosque congregations, the data is processed, analyzed to produce conclusions. The results of this study indicate that the local regulations that require wearing masks are effective for jami mosque congregations in Gowa Regency. As many as 74.4% of jami mosque congregations in Gowa Regency always wear masks outside the home, including at the mosque. The effectiveness of the use of masks is based on several reasons: 1) the congregation knows that wearing masks has been required by the government through local regulations, 2) similarly that with the saddu zari'ah method, the regional regulations that require wearing masks are in accordance with Islamic law
AKTUALISASI TA’AQQULĪ DAN TA’ABBUDĪ DALAM PENENTUAN BATASAN HUKUM ISLAM Misruki Misruki; Kurniati; Lomba Sultan
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 8 No. 2 (2022): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v8i2.1563

Abstract

Islam adalah agama yang universal dan integral yang ajarannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, bahkan lebih luas dari itu bahwa Islam ajarannya bisa dirasakan dan dinikmati oleh tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Di antara kesempurnaan ajaran Islam ini adalah adanya teori ta’aaquli dan ta’abbudi, yang dijadikan dasar pengambilan ijtihad oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum. Ta’aqquli adalah suatu syariat yang diturunkan oleh Allah SWT yang hikmah, sebab, atau tujuannya bisa dipahami dan dicerna oleh akal dan nalar manusia. Sedangkan ta’abbudi adalah ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang hikmah, sebab, atau tujuannya tidak dapat dinalar oleh logika manusia namun bersifat penghambaan. Karena itu ta’abbudi tidak dapat diqiyaskan (dianalogikan) dengan permasalahan lainnya. Dilihat dari jenis hukum Islam, pendekatan ijtihad para ulama biasanya mengacu pada konsep ta’aqquli dan ta’abbudi. Semua hukum punya peluang untuk dicari hikmah dan tujuannya, tapi tidak semua hukum bisa tergali hikmah dan tujuannya. Hal itu karena keterbatasan akal manusia dan juga bertingkatnya pemahaman dan analisa dari para ulama. Oleh sebab itu, penting kiranya menjadikan ta’aqquli dan ta’abbudi menjadi dasar menentukan dan membatasi suatu hukum. Berdasarkan kajian ini diperoleh bahwa aktualisasi kaidah ta’aqquli dan ta’abbudi memiliki beberapa kaidah antara lain ta’aqquli bersifat ibadah yang dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, sedangkan ta’abbudi tidak dapat dinalar dan diketahui hikmahnya, hukum dilaksanakan dari maksud dan substansinya, asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya, dan asal dari suatu hukum adalah hingga ada dalil yang mengharamkannya.
SIKAP MUSLIM DALAM MELAKSANAKAN TAKLIF DAN MEWUJUDKAN MASLAHAH Fatthurohman Fatthurohman; Kurniati Kurniati; Lomba Sultan
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 1 (2023): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v9i1.1570

Abstract

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa ada kalanya taklif yang dibebankan syariat tidak sejalan dengan hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang makna taklif dan mashlahah dan mencoba menganalisis sikap bagi seorang muslim terhadap taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kepustakaan, dan sumber data sekunder. Berdasarkan kajian normatif dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa taklif pada dasarnya merupakan pembebaban yang diberikan syariat untuk menghasilkan mashlahah atau manfaat bagi muakallaf dan kehidupan manusia secara umum. Beberapa syarat yang harus dilaksanakan adalah mashlahah yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan syari’ah, harus dapat diterima oleh rasio atau akal manusia, mashlahah harus berlaku umum, dan tidak boleh mengorbankan pihak lain. Adapun sikap seorang muslim dalam melaksanakan taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah adalah dengan mengembalikan setiap persoalan kepada konsep mashlahah yaitu konsep al-mashlahah al-‘ammah.
Co-Authors A, Azman Abd Rahman Abd. Qadir Gassing abdi, ananda abdi Abdul Hafid Abdul Halim Talli Abdul Rahim Abdul Rauf Muhammad Amin Abdul Wahid Haddade Achmad Musyahid Idrus Achmad, Muhammad Thamrin Thamrin Ahimsah, Muhammad Syahril Ahmad Arief Ahmad Musyahid Ahmad Musyahid Ahmad Waliyuddin Hasanuddin Ahmad Zulkifli Affandi Al Wiah Alamsyah, Tahwin Aliah, Khairun Inayah Alis, Sulfi Amirullah -, Amirullah Amrullah, Salam Andi Herawati Andi Muhammad Akmal Andi Sartika jufri Andi Sumardin, Andi Andi Titah Niagara Unga Putri Ashar, Ashari ASNI Asriana, Ria Asriana Azisah, Nurul azman arsyad Azra, Asni Azra, Azni Bakence, Lutfi Bakri, Muammar Muhammad Bayu Teja Sukmana Darmi Darwis, Sulhah Desemriany, Siti Sharah Didik Pramono Didik Pramono, Didik Dwi Harjana Edi Ardiansa Elina Mirza esse, indo Fahrul Anggara Putra fatimah Fatimah Fatmawati Fatmawati - Fatmawati F Fatmawati f Fatmawati F Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fatthurohman Fatthurohman FIRMANSYAH, ANDI Fitrah, A. Nurhafidhah Fitri Ningsih, Fitri Fitriani Halik Hadi Daeng Mapuna Hammaihtada kafabillah Hamsir Hamsir Hamzah Hasan Hasim, Hasanuddin hasnia Heradani Heradani Heriana Heriana Heriana, Heriana Herlina Hijriah Mahrani Anwar Hindun Umiyati Husnul Maabi Ibnu Izzah Ikhsan, Muh Ikram, Muhammad Furqanul Ilfah Luthfiah Imam Makmun Indra Sultan Jasmin, Suriah Pebriyani Juhari, Andi Rezal Kadir, Muh.Awaluddin Khaerunnisa Karunia Kurniati Kurniati Kurniati Kurniati Larissa, Dea M. Fadli M. Miswar Zarah M. Qahar Awaka Mahfud Mahfud Marilang Meilani M Misbahuddin Misbahuddin Misbahudin Misbahudin Misruki Misruki Muammar Bakry Mubarak, Muhammad Hilal Muh. Fadel As'ad Muh. Isra Syarif Muh. Jamal Jamil Muhammad Aswad Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Imam Maghudi Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Sukri Mulham Jaki Asti Munadi Mustaufiq, Mustaufiq Musyahid , Ahmad MUSYAHID, AHMAD Mutmainnah, Iin Noercholis Rafid. A Nur Hikmah Anugrah Ramadan Nur Saiful Nur Umniati Kalsum Nur, Irayanti Nurfaika Ishak Nurjannah Nurjannah N Nurlina Nurlina Nurman Said Nursalam Nursalam NURUL AZIZAH Pratiwi, Haerani Putra, Muh. Putri Rezky Ramadhani Putri Rezky Ramadhani Rahmad Kartono Rahman Syamsuddin Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Rahmatiah HL Rezki Syafaat, Andi Airiza Rian Hidayat Rifky Adji Sukmana Risnawati Risnawati Rohim, M. Yusuf Nur Rohman, Baitur Rondang Herlina S, Samsidar Saende, Zubair Rahman Said, Marwah Khumaerah Sardo Mangatur Pardamean Sibarani Sari, Muspita Sofyan Sohrah St Halimang Sudirman L, Sudirman Sudirman M Suhartati Supardin Sutikno Sutikno Sutikno Sutikno Syamsuddin, Darussalam Syamsul Ilmi Syarif, Muhammad Fazlurrahman Syatar, Abdul Taher, Muhammad Rafli HI Tsamratus Syifa' Kafrawi Umar, Marzuki Wahyuddin Nasir Wulandari, Ulfah Yunita Yusran Yusran Zarah, M. Miswar Zarul Arifin