Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.871
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN Indonesian Journal of Shariah and Justice Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Jurnal Ilmiah Falsafah Socius: Social Sciences Research Journal Anayasa International Journal of Islamic Studies Multidisciplinary Indonesian Center Journal Jurnal Ar-Risalah
Lomba Sultan
UIN Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN WAJO DI DESA TOSORA ABAD XV-XVII PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH Esse, Indo; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Wajo khususnya pada Abad XV-XVII. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan penelitian kualitatif. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo pada masa pemerintahan raja Cinnotabi sampai pada masa pemerintahan Batara Wajo menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut, namun karena masyarakat merasakan ketidakadilan, sikap otoriter raja dan ketidakcakapnya dalam menjalankan pemerintahan, maka gelar Batara Wajo disepakati diubah menjadi Arung Matoa, dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh aturan adat dan hukum yang berlaku. Namun jika diperhatikan, pada saat kekuasaan dibawah kendali Latadangpare Puangrimaggalatung Arung Matoa ke-IV, sistem pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti membentuk dewan pemerintahan yang memiliki tugas yang berbeda-beda, hal tersebut masih diterapkan setelah pemilihan Arung Matoa baru, dewan pemerintahan diberi tugas masing-masing untuk mengawal jalannya pemilihan Arung Matoa. Sementara dari perspektif siyasah syar’iyyah, sistem pemerintahan Kerajaan Wajo sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan syariat Islam, meskipun hukum Islam tidak dijadikan sebagai landasan hukum dalam kehidupan kerajaan, namun secara substansi telah tercermin adanya praktik hukum Islam yang sudah dilaksanakan, seperti dalam acara sunnatan, perkawinan, kewarisan, dan adanya lembaga yang secara khusus mengatur masalah agama yang disebut parewa sarak.Kata Kunci: Kerajaan Wajo Abad XV-XVII; Sistem Pemerintahan; Siyasah Syar’iyyah
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Pratiwi, Haerani; Sultan, Lomba; Ridwan, Muhammad Saleh
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the application of the principles of good governance, especially the principles of legal certainty and accountability in Segeri District, Pangkajene Regency and Islands during the Covid-19 pandemic. This research is a field research with normative theological and empirical juridical theological approaches. Based on the results of the study, it was found that the principle of legal certainty and the principle of accountability as part of the basic principles of good governance have been well applied, synergy between the government and the community is a fairly influential factor. While the Covid-19 pandemic did not have a significant impact, because the Segeri District Government continued to provide services even by making adjustments to implement health protocols, this did not reduce the quality of services to the community.
PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Aswad, Muhammad; Sultan, Lomba; Sohrah, Sohrah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, dengan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu bagaimana urgensi pengawasan warga negara asing dan bagaimana dampak atas kedatangan warga negara asing serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap keberadaan warga negara asing. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing tetap penting dilakukan, apalagi data tahun 2018 sampai 2019 tercatat beberapa pelanggaran dilakukan oleh warga negara asing, seperti overstay, ilegal entry/ilegal stay, tidak memiliki izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal. Dampak positif kedatangan warga negara asing seperti menambah devisa negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat didaerah wisata, sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pada prinsipnya, al-Quran tidak secara spesifik membatasi interaksi antar manusia sekalipun berbeda kewarganegaraan, karena sudah sunnatullah manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling memberi manfaat, seperti yang termuat dalam QS. al-Hujurat ayat 13, tetapi hubungan yang terjalin sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak negatif.Kata Kunci: Imigrasi; Warga Negara Asing; Pengawasan; Siyasah Syar’iyyah
PAJAK PENGHASILAN ENDORSER DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Risnawati, Risnawati; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine income tax in the perspective of siyasah syar'iyyah, especially for endorsers. This is a literature research using statutory and syar'i approaches. Astars, celebrities, and celebrities who are endorsers of a product certainly get service fees, and the income earned is calculated as additional income that is the object of taxation. Although there are scholars who forbid the withdrawal of taxes in general, there are also scholars who allow it provided that the withdrawal process cannot be accompanied by mere coercion and power.
PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Rahmaniar, Rahmaniar; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui permasalahan pelayanan dibidang kesehatan dengan menganalisis penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hak masyarakat, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Secara umum, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah berupaya memenuhi seluruh hak masyarakat dalam setiap pemberian layanan kesehatan dan tidak ada pembedaan kualitas layanan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk menjamin keterpenuhan tersebut, pihak rumah sakit telah menerapkan standar-standar pelayanan yang anti diskriminatif sesuai amanat Undang-undang Pelayanan Publik.Kata Kunci: Masyarakat Kurang Mampu; Layanan Kesehatan; Pelayanan Publik
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR Mahfud, Mahfud; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The high number of abstentions causes a low level of trust and credibility of the elected candidates. As a result, local governments cannot carry out their functions properly due to a lack of political support. This study aims to determine the General Election Commission's strategy in suppressing abstentions in Makassar City. The type of research used is field qualitative research with a juridical approach. The results of the study show that the practice of abstentions in Makassar City is classified into three groups including ideological abstentions, political abstentions and practical abstentions. Therefore, the Makassar City Election Commission's strategic efforts in suppressing and overcoming the high number of abstentions in Makassar City include: 1) ensuring that citizens are registered on the voter list; 2) election socialization and education and awareness of democracy to the people and 3) formation of Makassar democracy volunteers.
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SOPPENG Fitrah, A. Nurhafidhah; Sultan, Lomba; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal aid is a constitutional right of every citizen to guaranteed legal protection and guaranteed equality before the law. This study aims to find out how the application of local regulations regarding the provision of legal aid to the poor in Soppeng Regency. This research is a qualitative field research, with a normative juridical approach. The results of the research show that the provision of legal aid for the poor through Regional Regulation No. 1 of 2017 is a manifestation of the commitment of the local government of Soppeng Regency to providing protection, guarantees of human rights, and access to justice for underprivileged people in the justice system. In addition, legal aid for People Cannot Afford It the answer to equality before the law which needs to be regulated in laws and derivative regulations. With the existence of legal aid regulations, equality before the law and access to justice for the community can be realized.
Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone Heriana, Heriana; Talli, Abdul Halim; Halimang, St; Sultan, Lomba; Hamsir, Hamsir
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam konteks konsep Maṣlaḥah di kalangan masyarakat Bugis. Tiga submasalah yang diangkat meliputi: (1) pelaksanaan pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam masyarakat, (2) pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai problematika yang muncul, dan (3) analisis konsep Maṣlaḥah terhadap praktik pembagian tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologis-normatif (syar’i), yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi ampikale dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang merawat pewaris, meskipun praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal pembagian yang adil. Tokoh masyarakat dan agama berpendapat bahwa meskipun tradisi ini mengandung kebaikan, pelaksanaannya perlu disesuaikan untuk menghindari ketimpangan. Dalam perspektif maslahah, ampikale diakui sebagai kearifan local bugis yang sejalan dengan maqasid syariah yang mencakup pemeliharaan jiwa, keturunan dan harta. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ampikale merupakan tradisi yang perlu untuk dipertahankan nilainya dengan menyusun ulang pelaksanaannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari oleh para ahli waris.
Logika Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam Jasmin, Suriah Pebriyani; HL, Rahmatiah; Sultan, Lomba
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10575

Abstract

Rapid social change and the increasing complexity of modern legal issues have created serious challenges to the relevance and justice of Islamic law in the contemporary era. Many textual provisions of Islamic law often confront dynamic social realities, thereby necessitating a critical paradigm for interpreting and reconstructing the law so that it remains contextual and oriented toward the realization of public welfare (maṣlaḥah). In this context, this research becomes urgent as it explores the logic of maqāṣid al-syarī‘ah as a critical paradigm in the reconstruction of Islamic law. Maqāṣid al-syarī‘ah, which was originally understood as the normative objective of the Sharī‘ah aimed at protecting the five essential human needs (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) religion, life, intellect, lineage, and property has undergone a significant expansion in both meaning and function. In contemporary development, maqāṣid is no longer confined merely to preserving welfare but has evolved into an epistemological and critical framework for assessing the relevance, justice, and benefit of Islamic law in responding to modern social dynamics. By employing a maqāṣid-based approach, Islamic law is no longer rigidly understood through textual formalism but becomes open to reinterpretation in accordance with the principles of justice, welfare, gender equality, and respect for human rights. This study employs a qualitative method using hermeneutical analysis of both classical and modern literature. The rapid social transformation and the emergence of modern legal problems such as child marriage, gender equality, bioethics, environmental issues, and social justice emphasize the urgent need for a new paradigm in understanding Islamic law to ensure its continued relevance and fairness. In this regard, the study situates the logic of maqāṣid al-syarī‘ah as a critical paradigm for reconstructing Islamic law. Originally serving to preserve the five essential human needs (al-ḍarūriyyāt al-khamsah), maqāṣid has now evolved into an epistemological framework capable of critically evaluating and dynamically interpreting Islamic law. Findings from various studies indicate that the application of maqāṣid to contemporary issues demonstrates its potential as a bridge between normative texts and social realities, thus establishing maqāṣid al-syarī‘ah as an essential instrument in developing an Islamic legal system that is adaptive, progressive, humanistic, and contextually grounded   Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas persoalan hukum modern menimbulkan tantangan serius bagi relevansi dan keadilan hukum Islam di era kontemporer. Banyak ketentuan hukum Islam yang bersifat tekstual sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang dinamis, sehingga menuntut adanya paradigma kritis dalam menafsirkan dan merekonstruksi hukum agar tetap kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi urgen karena membahas logika maqāṣid al-syarī‘ah sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. Maqāṣid al-syarī‘ah yang semula dipahami sebagai tujuan normatif syariat untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kini mengalami perluasan makna dan fungsi. Pada perkembangan kontemporer, maqāṣid tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen pemeliharaan kemaslahatan, melainkan juga sebagai kerangka epistemologis dan kritis untuk menilai relevansi, keadilan, serta kemanfaatan hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial modern. Dengan menggunakan pendekatan maqāṣid, hukum Islam tidak lagi dipahami secara kaku melalui formalisme tekstual, melainkan terbuka terhadap reinterpretasi sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis hermeneutik terhadap literatur klasik dan modern.Perubahan sosial dan munculnya problematika hukum modern seperti perkawinan anak, kesetaraan gender, bioetika, lingkungan hidup, dan keadilan sosial menegaskan urgensi paradigma baru dalam memahami hukum Islam agar tetap relevan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini menempatkan logika maqāṣid al-syarī‘ah sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. Maqāṣid yang semula berfungsi menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) kini berkembang menjadi kerangka epistemologis yang mampu menilai dan menafsirkan hukum Islam secara lebih dinamis. Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid pada isu-isu kontemporer memperlihatkan potensinya sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga menjadikan maqāṣid al-syarī‘ah instrumen penting dalam membangun hukum Islam yang adaptif, progresif, humanis, dan kontekstual.
Co-Authors A, Azman abdi, ananda abdi Abdul Halim Talli Achmad Musyahid Idrus, Achmad Musyahid Achmad Musyahid, Achmad Achmad, Muhammad Thamrin Thamrin Ahimsah, Muhammad Syahril Ahmad Arief Alamsyah, Tahwin Aliah, Khairun Inayah Alis, Sulfi Amin, Abd. Rauf Muhammad Amirullah -, Amirullah Amrullah, Salam ASNI Azra, Azni Bakence, Lutfi Bakri, Muammar Muhammad Desemriany, Siti Sharah Didik Pramono, Didik DL, Rahmatiah Edi Ardiansa esse, indo fatimah Fatimah Fatmawati - Fatmawati F, Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fitrah, A. Nurhafidhah Fitri Ningsih, Fitri Halimang, St Hamsir Hamsir Hamzah Hasan, Hamzah Hasim, Hasanuddin Heriana, Heriana Hilal, Fatmawati HL, Rahmatiah Ikhsan, Muh Ikram, Muhammad Furqanul Jasmin, Suriah Pebriyani Juhari, Andi Rezal Kadir, Muh.Awaluddin Kurniati Kurniati Kurniati Larissa, Dea Mahfud Mahfud Mubarak, Muhammad Hilal Muhammad Aswad Muhammad Fajri Muhammad Shuhufi, Muhammad Mustaufiq, Mustaufiq MUSYAHID, AHMAD Mutmainnah, Iin Nur, Irayanti Nurlina Nurlina Nursalam Nursalam NURUL AZIZAH Pratiwi, Haerani Rahmaniar Rahmaniar, Rahmaniar Rian Hidayat Ridwan, Muh. Saleh Ridwan, Muhammad Saleh Risnawati Risnawati Rohim, M. Yusuf Nur S, Samsidar Saende, Zubair Rahman Said, Marwah Khumaerah Saleh Ridwan, Saleh Sari, Muspita Sohrah Sohrah, Sohrah Sudirman L, Sudirman Suhartati Supardin Supardin, Supardin Sutikno Sutikno Syamsuddin, Darussalam Syamsuddin, Rahman Syarif, Muhammad Fazlurrahman Syatar, Abdul Taher, Muhammad Rafli HI Umar, Marzuki Wulandari, Ulfah Yunita Zarah, M. Miswar