Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

9.247

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

La Ode Husen

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 3965486

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 74 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar Andi Nur Fitriani; La Ode Husen; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikota makassar melalui rehabilitasi kurang efektif dikarenakan salah satu dari proses penegakan hukum melaui putusan rehabilitas di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkotika yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitas sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkotika. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective was to analyze the effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar through rehabilitation is less effective because one of the law enforcement processes through the rehabilitation decision at the Makassar District Court there are still many victims of narcotics abuse who fail to undergo the rehabilitation process so that the victim becomes dependent against narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture.

Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis A. Nur Fariha. AS; La Ode Husen; Anis Zakaria Kama
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung, SDM yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah hendaknya KPU tetap bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the General Election Commission (KPU) as the organizer of the general elections in accordance with the applicable regulations and the factors that influence them. The type of research used is the type of empirical research conducted at the KPU Majene Regency. The results of this study conclude that the KPU's function in realizing democratic elections in 2019 is less effective, even though the level of public participation reaches 90% but at the same time invalid ballots reached 3.02% or 3676. The factors that influence the effectiveness of the KPU's function, namely external and internal factors both from the weather, several locations that are difficult to reach directly and indirectly, qualified human resources from the KPU ranks and public knowledge of elections in general. The recommendation of this study is that the KPU should continue to work together from various parties, further improve the quality of human resources, facilities and infrastructure that are still constrained, socialization and voter education so that the KPU is able to realize democratic elections.

Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan A. Risal; La Ode Husen; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.562 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian data dianalisis dengan menggunakan model distribusi frekuensi rumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan belum efektif, terlihat dari jumlah kasus tiap tahunnya yang ditangani khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami naik turun dan Begitupun dengan penanganan perkara korupsi se wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami penurunan signifikan tiap tahunnya. The research objective is to analyze the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi and the factors that influence them. This study uses primary data, namely data obtained directly from the first source (respondent) at the research location and secondary data, namely data obtained from certain sources, such as documents including other reading literature that is closely related to the discussion of this research. Then the data were analyzed using the formula frequency distribution model. The results show that the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi has not been effective. The height of South Sulawesi has decreased significantly every year.

Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan Ilham Ilham; La Ode Husen; Syamsuddin Pasamai
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.927 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Di Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik, Karena DPRD berasal dari partai politk, maka hambatan dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik. The research objective is to analyze the implementation of the DPRD's supervisory function on the performance of the Regional Government in realizing a Regional Government Apparatus that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in South Sulawesi. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that: Supervision of the DPRD of South Sulawesi Province covers supervision of the implementation of regional regulations and other laws and regulations, regional head regulations, APBD, government policies in implementing regional development programs and DPRD of South Sulawesi Province. Also responsible for supervising public services, because DPRD comes from a political party, the obstacle in carrying out DPRD duties, including the supervisory function, is that the council is always busy taking care of political party affairs, even though it is regulated in an order that the council's duties must take precedence over other matters. but in reality the council always prioritizes political affairs.

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Vonny Ameliani Suardi; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.282 KB)

Tujuan penelitian menganalisis mMekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan terhadap Kepala Daerah yang diberhentikan dari masa jabatannya. Penelitian ini memadukan penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD dilakukan agar apabila ada seorang Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan tersebut dapat fokus dengan kasusnya sehingga tidak mengganggu berjalannya roda pemerintahan daerah, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemberhentian Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD dikarenakan secara yuridis jenis tindak pidananya tergolong tindak pidana yang berat. The research objective is to analyze the mechanism for dismissing regional heads based on Article 83 Paragraph and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government; Knowing the legal consequences for a Regional Head who is dismissed from his term of office. This research combines normative legal research with empirical legal research. The results of this study indicate that: The mechanism of dismissal without going through the DPRD's proposal is carried out so that if there is a Regional Head who is accused of committing a crime, he can focus on the case so that it does not interfere with the running of the wheels of regional government, Article 83 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 Regional Government may dismiss a Regional Head without going through a proposal from the DPRD because juridically the type of crime is considered a serious crime

Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba Ambo Radde Junaid; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.999 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bulukumba; dan mengetahui perbuatan-perbuatan yang menjadi pelanggaran Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Adapun hasil penelitian ini : (1) Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba belum terlaksana dengan baik; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak-netralan aparatur sipil negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba disebabkan karena faktor internal dan eksternal; (3) Dalam pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 belum sepenuhnya terealisasi. The Research objective to analyze the neutrality setting of the State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the Regional Head Election in Bulukumba Regency; and knowing the actions that constitute a violation of Neutrality for the State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of the Pilkada in Bulukumba Regency. This type of research is empirical normative research. The results of this study: (1) The neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Bulukumba Regency has not been carried out properly; (2) The factors that influence the non-neutrality of the state civil apparatus in the Implementation of Regional Head Elections in Bulukumba Regency are caused by internal and external factors; (3) In the implementation of the mechanism for imposing sanctions on State Civil Apparatus who are not neutral in the implementation of the Regional Head Election in Bulukumba Regency in 2020, it has not been fully realized.

Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Pada Kejaksaan Negeri Buton Harnayati Harnayati; La Ode Husen; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.602 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya jaksa penuntut umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak. Tuntutan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses penuntutan hingga proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan juga dibedakan dengan orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah lingkungan anak, keluarga anak (kurangnya pengawasan orangtua), usia anak. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. The Research objective to analyze the effectiveness of prosecution of the crime of murder committed by children, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The effectiveness of prosecution of the crime of murder committed by children does not run effectively due to the lack of public prosecutors who have experience in handling children's cases. The demands applied by the Public Prosecutor against children who commit the crime of murder are different from crimes committed by adults. In the prosecution process to the trial process, children as perpetrators of the crime of murder are also distinguished from adults. Factors that influence the occurrence of the crime of murder committed by children are the child's environment, the child's family (lack of parental supervision), the child's age. These three factors are interrelated to the crime of murder committed by children.

Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Hasmaniar Bachrun; La Ode Husen; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.538 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian Bawaslu Kabupaten Maros. Populasi penelitian Bawaslu Kabupaten Maros, Komisi ASN, ASN Kabupaten Maros, Akademisi, dan Masyarakat Kabupaten Maros. Responden ditentukan sebanyak 50 orang.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kurang terlaksana dengan baik; dan 2) Faktor-faktor yang berpengaruh pada Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat itu sendiri. The Research objective to analyze the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Bawaslu of Maros Regency in the Implementation of the 2020 Regional Head Election and the factors that influence it. Empirical research type, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location of Bawaslu in Maros Regency. The research population of Maros Regency Bawaslu, ASN Commission, Maros Regency ASN, Academics, and Maros Regency Community. The respondents were determined as 50 people. The results showed that the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Bawaslu of Maros Regency in the Implementation of the 2020 Regional Head Election was not carried out properly; and 2) The factors that influence the handling of alleged violations of the neutrality of the state civil apparatus by the Maros Regency Bawaslu in the Implementation of the 2020 Regional Head Election are the Legal Substance factor, the Organizing Apparatus Resource factor, and the Community factor itself.

Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat Aprilia Aprilia; La Ode Husen; Muhammad Ya'rif Arifin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.924 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia terlaksana cukup efektif, dimana pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang dikomunikasikan meliputi: menerima dan menindaklanjuti komunikasi, menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi. Begitu pula pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dengan: melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM, menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi. The Research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Community Communication Services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sulawesi Province, and the factors that influence it. The approach used in this research is to use the type of normative law research. The results of this study conclude that the settlement of human rights violations as a form of public communication services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Sulawesi has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2016 concerning Public Communication Services on Human Rights Issues. Yankomas in handling human rights issues that are communicated include: receiving and following up on communications, reviewing allegations of human rights violations; and coordinate and provide Recommendation Letters. Likewise, Yankomas implementers in dealing with human rights issues that have not been/have not been communicated by: identifying allegations of human rights violations, reviewing allegations of human rights violations, and coordinating and providing letters of recommendation

Penyimpangan Keuangan Daerah Pada Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 M. Basir AS; Sufirman Rahman; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.622 KB)

Tujuan penelitian menganalisis sistem pengelolaan keuangan daerah menurut PP No 58 Tahun 2005. dalam perspektif keuangan daerah. Tipe penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budget), serta harus dilakukan secara terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penyimpangan dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 lalu terjadi karena proses penyaluran dananya tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak diterapkannya prinsip kecermatan, kehati-hatian, ketika melakukan verifikasi terhadap semua proposal yang masuk mengakibatkan banyak proposal fiktif dari penerima bantuan sehingga mengakibatkan temuan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Sulsel sebesar Rp 8.867.500.000.-. The Research objective to analyze the regional financial management system according to Government Regulation No. 58 of 2005. In the perspective of regional finance. This type of research is normative. The approach used is a statutory approach and a case approach. The results of the study show that Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management mentions important aspects in regional financial management, namely the link between policy (policy), planning (planning), and budgeting (budget), and must be carried out openly (transparently) and can accountable (accountable). Deviations in the distribution of Social Assistance (Bansos) funds within the Regional Secretariat (Setda) of the South Sulawesi Provincial Government in 2008 occurred because the process of disbursing funds was not transparent and could not be accounted for. The non-applicability of the principle of prudence, prudence, when verifying all incoming proposals resulted in many fictitious proposals from recipients of assistance, resulting in the finding of state losses from the Supreme Audit Agency (BPK) RI Representative Office of South Sulawesi amounting to Rp. 8,867.5 million.-

Co-Authors A. Istiqlal Assaad A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Erni Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harianto Harianto Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Heriandini Heriandini Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Irfandi Irfandi Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Muhammad Zulkifli Muhdar Muliadi Muliadi Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Rahma Asjaksan Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto Said Sampara Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Wahyu Maizal Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli

Title

Found 74 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 74 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 74 Documents
Search