Claim Missing Document
Check
Articles

TRANSFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: DARI REPRESENTASI DEMOKRATIS MENUJU OLIGARKI KEKUASAAN Iskandar Syukur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1687

Abstract

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap orientasi dan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan nasional. Partai politik yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana representasi masyarakat dan penguatan demokrasi secara perlahan mengalami pergeseran orientasi menuju konsolidasi kekuasaan elite yang semakin dominan dalam berbagai proses politik. Kondisi tersebut ditandai dengan menguatnya pragmatisme politik, sentralisasi kekuasaan dalam internal partai, serta meningkatnya pengaruh kepentingan elite dan kekuatan modal terhadap arah kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari representasi demokratis menuju oligarki kekuasaan serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya oligarki dalam partai politik telah menyebabkan menurunnya kualitas representasi politik masyarakat dan melemahnya fungsi demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi elite politik dan ketergantungan partai terhadap kekuatan modal turut memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik, transparansi politik, serta independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian melalui penguatan demokrasi internal, reformasi kaderisasi politik, peningkatan transparansi partai, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan mewujudkan sistem politik yang lebih responsif serta representatif di Indonesia.
Constitutionalism in the Post-Truth Era: Digital Disinformation, Political Polarization, and the Crisis of Constitutional Democracy Iskandar Syukur
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 9 No. 2 (2026): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v9i2.388

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to communication patterns, information dissemination, and public involvement in democratic life. These changes have not only expanded public access to various information but also presented various new problems related to the increasing spread of inaccurate information, changes in people's political behavior, and the growing fragmentation of social views in the digital public sphere. These conditions pose increasingly complex challenges to the sustainability of constitutional democracy because they can affect the quality of public participation, the level of public trust in state institutions, and the stability of political life more broadly. This study aims to analyze the influence of developments in the digital environment on the sustainability of constitutional democracy, particularly those related to digital disinformation, political polarization, and the various challenges that arise in the post-truth era. This study uses a qualitative approach with a literature study method through the utilization of various literature sources relevant to the research focus. The results show that the development of the digital environment has changed people's information consumption patterns and influenced how people form views on various political and social issues. The spread of inaccurate information and increasing political polarization affect the quality of public participation, social relations, and the level of trust in state institutions, which can affect the stability of democratic life. Therefore, strengthening constitutional democracy needs to be done by improving the quality of public participation, strengthening the capacity of state institutions, developing adaptive policies, and increasing public literacy in facing changes in the digital information environment.