p-Index From 2021 - 2026
8.185
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen) Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Governance and Public Policy International Journal of Artificial Intelligence Research Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara JURNAL KOMUNIKATIO Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-QurÆan, Hadist, Syariah dan Tarbiyah Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara INFOKUM Jurnal Syntax Transformation Community Empowerment Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal Of World Science Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Journal of Social Science Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Journal of Research and Development on Public Policy Jurnal Media Administrasi SWATANTRA Kajian Ilmu Sosial Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Jurnal Relasi Publik Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Influence: International Journal of Science Review Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI Journal of Innovative and Creativity Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik ENDLESS : International Journal of Future Studies JIMEK IJEMA
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : swatantra

MODERNISASI PASAR CIPUTAT MELALUI PROGRAM REVITALISASI PASAR Rahmat Salam; Izzatusholekha Izzatusholekha; Rafalya Zafirah Putri
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.931 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.105-116

Abstract

Berdasarkan pelaksanaan revitalisasi Pasar Ciputat pada Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional masih ditemukannya permasalahan berupa keadaan pasar yang sudah tidak layak untuk melakukan transaksi jual beli, pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan, pembuangan sampah tidak pada tempatnya mengakibatkan menumpuk di bahu jalan, pedagang tidak berdasarkan komoditi, hal ini disebabkan Pasar Ciputat belum menerapkan konsep Pasar Rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Revitalisasi Pasar Ciputat Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Teori penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1975) dengan 6 (enam) indikator diantaranya Tujuan dan Ukuran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Adapun penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang dan Pasar Ciputat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 6 (enam) indikator berdasarkan indikator tujuan dan ukuran pemahaman mengenai kebijakan revitalisasi Pasar Ciputat hanya sebatas perbaikan pasar seperti hasil observasi yang dilakukan kepada para Pedagang Pasar Ciputat tapi tidak memahami secara keseluruhan seperti manfaat yang akan didapat setelah revitalisasi. Indikator sumber daya manusia sudah memumpuni seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, sumber daya waktu belum mencapai target yang telah ditentukan pada Desember 2021 dan sumber daya anggaran yang sudah tercukupi dengan menggunakan APBD. Indikator karakterisik agen pelaksana mengutamakan kepentingan masyarakat terutama para pedagang pasar. Indikator sikap para pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan revitalisasi Pasar Ciputat. Komunikasi antar organisasi dilakukan dinas melalui sosialisasi perencanaan revitalisasi pasar kepada masyarakat. Indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik memiliki pengaruh besar seperti pendapatan pedagang menurun, pro dan kontra revitalisasi dan aspek politik perlu adanya dukungan dari pimpinan daerah Tangerang Selatan seperti Walikota, DPRD, dll.
KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 3 TAHUN 2014 Izzatusholekha Izzatusholekha; Rahmat Salam; Muhamad Furqon
SWATANTRA Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.404 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.21.1.73-82

Abstract

Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan,  masih menjadi problem dalam perkembangan Kota, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan pola pencegahan dan perubahan secara fisik pada permukiman kumuh adalah fokus utama dalam penanganannya. Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota antara lain Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014 Tentang Perumahan dan Permukiman masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Pertama; terkait pengawasan dan pembinaan pasca perubahan fisik permukiman kumuh, Kedua; perluasan manfaat hanya permukiman kumuh kawasan protokol Pemerintahan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mendekskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman pada isi kebijakan menunjukkan adanya kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan, Perubahan yang diinginkan melalui dua pola yang berbeda yaitu perubahan secara fisik dan perilaku. koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberikan informasi dan menyepakati kebijakan. Sumber daya dipengaruhi oleh dua sumber daya penting yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam Lingkungan Implementsasi Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor adalah program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Sampai saat ini capaian yang sudah didapatkan dari program Kotaku di Kota Tangerang Selatan adalah perbaikan drainase lingkungan, perbaikan jalan di beberapa Kelurahan, penataan bangunan kumuh yang sangat padat di beberapa Kelurahan. Selanjutnya, program Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakayan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas kondisi rumah tidak layak huni, dan dinding serta fasilitas MCK. Sampai dengan saat ini capaian Rutilahu adalah terlaksana beberapa program bedah rumah yang ada di setiap Kelurahan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah yang melampaui target renja sebanyak 260 unit sudah menjadi rumah layak huni serta penyediaan rusun dengan jumlah 1 twin blok berdasarkan data Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMAJUKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL Taufiqurokhman Taufiqurokhman; Evi Satispi; M’amun Murod; Izzatusholekha Izzatusholekha; Andriansyah Andriansyah; Azhari Aziz Samudera
SWATANTRA Vol. 21 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.21.2.189-205

Abstract

Tujuan penulisan penelitian mendeskripsikan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Karenanya masalah kebijakan pemerintah Indonesia meningkatan mutu layanan pendidikan merupakan persoalan strategis dalam agenda pelaksanaan pembangunan. Pendidik di sekolah memiliki posisi strategis terhadap perkembangan peserta didik. Karena tugas pendidikan, selain pemerintah, harus juga memiliki turut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Unggul. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh secara purpose sampling. Yaitu, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek peneliti. Hasilnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, diiharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidik dalam proses pendidikan nasional yang semakinkompetitif. Walaupun dilihat dari sarana dan prasarana fisik, kualitas guru dan dosen sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan di perkotaan dan perdesaan masih jauh dari harapan. Karenanya fasilitas dan kualitas guru dosen perlu ditingkatkan baik sarana dan prasarana ataupun cara mengajarnya menuju Indonesia Unggul.
Open Government and Electronic Government for Localising the Sustainable Development Goals: A Qualitative Case Study of the Jakarta Provincial Government, Indonesia Muh Kadarisman; Izzatusholekha Izzatusholekha; Dwiky Lucky Adiyasha
SWATANTRA Vol. 23 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.23.1.81-94

Abstract

This article examines how open government and electronic government support the localisation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Jakarta Provincial Government, Indonesia. Although digital platforms have become central to contemporary public administration, their contribution to sustainable development depends not only on technological availability but also on institutional coordination, data quality, public participation, and accountability. Using a descriptive qualitative case-study design, the article analyses documentary materials, policy instruments, and interview-based evidence from thirteen purposively selected informants representing provincial government units. The study is grounded in the uploaded Indonesian research material on open government and electronic government in the SDGs framework in Jakarta and is strengthened by recent international and Indonesian policy literature on open data, e-governance, and SDG implementation. The findings indicate that Jakarta has institutionalised important elements of open government through Jakarta Open Data, Satu Data Jakarta, smart-city initiatives, and web-based public information services. These platforms increase the visibility of government datasets, strengthen the possibility of evidence-based planning, and create channels through which citizens, researchers, businesses, and civil society organisations can monitor public programmes. However, the impact of these initiatives remains uneven. The main constraints include inconsistent updating of datasets, limited interoperability across agencies, insufficient digital literacy among segments of society, uneven monitoring and evaluation, cybersecurity concerns, and the risk that transparency becomes procedural rather than deliberative. The article argues that open government and electronic government can function as enabling infrastructures for SDG 9, SDG 11, SDG 16, and SDG 17 when they are integrated with participatory planning, high-quality metadata, privacy protection, service co-design, and measurable institutional accountability.
Open Parliament and the Modernisation of the Indonesian House of Representatives: A Qualitative Policy Analysis of Transparency, Participation, and Accountability Reforms Azlan Dwi Rahman; Izzatussolekha Izzatussolekha
SWATANTRA Vol. 23 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.23.1.51-68

Abstract

Parliamentary modernisation has become a critical agenda in democratic governance, particularly in contexts where public confidence in representative institutions remains fragile. This study examines how the implementation of Open Parliament contributes to the modernisation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). Using a qualitative descriptive design based on documentary analysis and literature review, the study analyses official parliamentary documents, Open Parliament Indonesia materials, digital platforms, and relevant academic sources. The analysis applies two interconnected frameworks: the principles of open parliament, including transparency, participation, accountability, accessibility, and digital communication; and the criteria of a modern democratic parliament, namely representativeness, transparency, accessibility, accountability, and effectiveness. The findings indicate that Open Parliament Indonesia has strengthened the DPR RI’s modernisation agenda through several institutional innovations, including the Public Information and Documentation Officer platform, the Legislative Information System, participatory mechanisms for law-making, the redesign of the parliamentary website, and the use of parliamentary media and social media channels. These initiatives have expanded public access to legislative information and created new opportunities for civic engagement. However, several limitations remain, particularly incomplete information disclosure, uneven data quality, limited budget transparency, weak feedback mechanisms, and low public awareness. The study argues that Open Parliament should be understood not merely as digitalisation, but as an institutional reform strategy that embeds openness, deliberation, and accountability into parliamentary practice. It contributes to scholarship on legislative reform in emerging democracies and offers practical implications for strengthening governance.
Leadership in The Digital Era: Building Public Trust and Participation Taufiqurokhman; Izzatusholekha; Mawar; Abdul Rahman; Nida Handayani
SWATANTRA Vol. 24 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/swatantra.24.1.75-88

Abstract

This study aims to understand how leadership in the digital era builds trust and encourages public participation, with a focus on communication strategies and the use of digital technology. The research method used is qualitative with a descriptive design, to describe the leadership phenomenon in depth based on the perceptions and experiences of participants. The study was conducted in Bandung City as a location that is digitally and socially active. The population in this study were government officials and digitally active citizens, with a sample of 15 people consisting of public officials, social media practitioners, and community leaders, selected purposively. The results of the study indicate that effective digital leadership is characterized by information transparency, interactive engagement with the community, and the ability to manage reputation online. Public trust is formed from consistent communication and rapid response to issues. Participation increases when leaders open up a two-way dialogue space. Research recommendations encourage strengthening digital literacy for leaders, implementing participatory communication platforms, and developing digital ethics policies that protect the public's right to information and privacy.
Co-Authors Abdul Rahman Abdul Rahman Adithya Raidipa Wisesa Aldira Lindawati Aldira Lindawati Andiani, Devia Andrean Alan Kusuma Andriansyah Andy Krisna Apriansyah, Joli Ardan Syukur Fadhillah Ariqah Nur Faizah Ariqah Nur Faizah Asep Setiawan Asyifa Permata Dewi Asyifa Permata Dewi Ayuni Damayanti Putri Azhari Aziz Samudera Azhari Aziz Samudra Azlan Dwi Rahman Bambang Irawan Chaerul Dinata Dadang Munandar Dalila Afif Dalila Afif Dalila Afif Dede Yusuf Saepudin Diah Puspitasari Diah Puspitasari Diah Puspitasari Didik Kristyanto Dini Gandini Purbaningrum Dita Rahmaditiani J Dita Rahmaditiani J Dita Rahmaditiani Junaidi Djoko Tjahyono Dwiky Lucky Adiyasha Dwiky Lucky Adiyasha Endang Rudiatin Evi Satispi Faisal Tri Ramdani Fathya Salsabila Adly Fathya Salsabila Adly Fatina Ardelia Feriandy Fiona Kirana Oktavia Gemilang Syauki Satriani Habdul Manan Habibi, Fikri Halimah Abdul Manaf Hasanah Hasanah Hikmat Hikmat Hikmat Hikmat, Hikmat Imam Chairudin Intan Setyaningrum Jeronimo Da Cruz Neno Leus Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim Lusi Andriyani Marsha Adinda Wardani Marsha Adinda Wardhani Maya Puspita Dewi Meisanti, Meisanti Mohamad Holid Mohamad Yasir Arfan Muh Kadarisman Muhamad Furqon Muhammad Kadarisman Muhammad Sahrul Muhammad Yasifa Rizky Prasetya Mulyo Hadi M’amun Murod Nida Handayani Nofitri Wulan Nur Muhamad Iqbal Nurhayati Ode, Irwan Oktaviana Purnamasari Pratiwi, Windi Dwi Putra Alief R Ridella Rafalya Zafirah Putri Rahmat Salam Randi Purnama Rani Fransiska Chrisdayanti Renny Anggarani Nur Prasasti Retnowati Wahyuning Dyas Tuti Reza Rizkynata Riani Djangkaru S Sudirman Salam, Rahmat Salwa Khoirunnisa Salwa Khoirunnisa Selvira, Rizka Siki Andri Putra Sintia Kartini Haniandaresta Sintia Kartini Haniandaresta Sintia Kartini Haniandaresta Sirikanya Seti Sri Nadya Nurviani Sri Nadya Nurviani Sunarti Sunarti Taufiqurokhman Tria Patrianti Tuti, Retnowati Wahyuning Dyas Winda Dwi Astuti Zebua Windi Dwi Pratiwi Wulan Sulistia Anjany Yolanda Isroyanti Zahid Husain Al Faruqi Zhafirah Zhafarina