Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum PIRAMIDA Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Hasanuddin Law Review Varia Justicia Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Hukum dan Pembangunan
I Gust i Ngurah Wairocana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PERIZINAN PEREDARAN OBAT NARKOTIKA DI KOTA DENPASAR Nyoman Setiawan Adiwijaya; I Gusti Ngurah Wairocana; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of regional autonomy should be oriented towardsimproving the welfare of society. To realize the ideals of the Indonesianation will require sustained effort in all areas where one of the efforts isby give attention to health care and pharmacy services by setting theavailability and abuse prevention dangerous drugs, narcotics traffickingand abuse. To achieve those objectives and monitoring efforts are needed tocontrol the distribution of narcotics official order type and amount of needsaccording to the the real needs of the public, through the issuance of apharmacy license as the official distribution of narcotics.
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN Raodatul Jannah; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia dan merupakan perhatian bagi setiap orang, karena adanya perkembangan muncul Malpraktek sebagai salah satu konsep ilmu yang baru yang berbanding terbalik dengan ilmu atau pemahaman kesehatan yang berkembang dimasyarakat. Berdasarkan pada masalah yang ada, maka dalam Jurnal ini dapat ditarik Rumusan Masalah yang menyangkut Bagaimana Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindak Pidana Malpraktek ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Kualitatif dengan jenis Yuridis-Normatif. Adapun yang menjadi kesimpulan daripada jurnal ini yaitu dalam Pasal 190 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut maka dapat diketahui adanya konflik norma diantara peraturan tersebut. Yaitu dengan ketidaksesuaianya antara aturan atau delik bagi pelaku tindak malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Malpraktek, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2014.
PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR I Gede Agus Yuliarta; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every human being has a need for a different life, and in the meeting of human needs itis require the adequate income. This situation also applies to the countries in which eachcountry there have needs that must be met. The need to finance the use of facilities andinfrastructure in the country, where infrastructure is intended for the benefit of society. Thefunds are used to fulfil the needs of the State is derived from abroad is usually acomplement to the fund, either in the form of foreign direct investment and loans madebilaterally or multilaterally. The funds raised from domestic savings obtained from thepublic, government savings or from the taxes paid by the public as a source of meetingthose needs. Taxes are another source to finance the national development in order toimprove the welfare of society. The tax is a contribution to the state (which can beenforced), which shall be payable by the payment to them under the rules do not getachievements back, which can directly appointed, and that use to finance publicexpenditures associated with the State's duty to govern.In the city of Denpasar there is a vacuum of norm, concering the regulation tax for thebuilding. The local regulation concering the tax for the building is not yet implemented.
KEWENANGAN PENJABAT WALIKOTA MELAKUKAN MUTASI Ida Bagus Dwi Ganda Sabo; I Gusti Ngurah Wairocana; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.951 KB)

Abstract

Mutasi merupakan suatu kegiatan memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mutasi sering sekali disalah artikan sebagai bentuk hukuman jabatan. Seperti yang terjadi di kota Denpasar, dimana seorang penjabat walikota melakukan mutasi terhadap 2 (dua) orang pegawai ASN yang merupakan pejabat eselon II. Permasalahan yang timbul kemudian adalah apa yang menjadi dasar hukum dari seorang penjabat walikota melakukan mutasi serta apa akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh penjabat Walikota Denpasar tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan atas permasalahan yang telah dikaji ini yaitu pada saat seorang penjabat kepala daerah ingin melakukan mutasi terhadap pegawai ASN sudah seharusnya mengacu pada beberapa aturan yang ada yaitu UU No. 5 tahun 2014, PP No. 49 tahun 2008, PP No. 9 Tahun 2003, Surat Instruksi Mendagri No. 820/6040/SJ, dan Surat Kepala BKN No: K.26-30/V.100 -2/99. Akhibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh penjabat Walikota Denpasar adalah dapat dijatuhkannya sanksi yang berupa tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Anak Agung Ayu Hamara Kamini; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.396 KB)

Abstract

Karya ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Upah Kerja Lembur Bagi Pekerja Outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Latar belakang penulisan ini adalah banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja outsourcing, tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya dengan tidak terpenuhinya hak atas upah kerja lembur bagi pekerja outsourcing, sehingga hal ini merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja outsourcing. Atas dasar tersebut, penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberian upah kerja lembur bagi pekerja yang berstatus outsourcing. Metode dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah berlaku. Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pekerja dengan status outsourcing mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan hak mereka dalam memperoleh upah kerja lembur. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Upah Kerja Lembur, Pekerja Outsourcing
KEDUDUKAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM MELAKUKAN PERUNDINGAN PEMBENTUKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA* Anak Agung Istri Widya Prabarani; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.02 KB)

Abstract

Adanya Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang. Ketenagakerjaan dapat menghambat serikat pekerja/buruh dalam perwakilan perundingan kerja dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Eksistensi serikat pekerja/buruh setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi telah lebih mengefektifkan fungsi serikat pekerja dalam perwakilannya untuk melakukan perundingan membentuk Perjanjian Kerja Bersama. Tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk lebih memahami eksistensi serikat pekerja/.buruh dalam melakukan perundingan membentuk perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum normatif mempergunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahan hukum sekunder berupa literatur serta hasil karya ilmiah yang menunjang penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Hasil kajian dari penelitian ini bahwa dikabulkannya tuntutan pemohon untuk membentuk Perjanjian Kerja Bersama yang menentukan jumlah keanggotaan nya kurang dari 50% dapat lebih menjamin hak dan kepentingan seluruh pekerja.Kata Kunci: Serikat Pekerja/Buruh, Perwakilan, Pengusaha, Perjanjian Kerja Bersama
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK Kadek Yoni Vemberia Wijaya; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.103 KB)

Abstract

Di Indonesia sering terjadi suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat sering terjadinya pelanggaran sehingga banyak pula pelanggaran yang terjadi didalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu salah satunya terhadap merek. Dibuatlah tulisan yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum apa yang diberikan apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak merek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam pembahasan ini yaitu Pendaftaran merek merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dan upaya hukum yang diberikan terhadap pelanggaran hak merek yaitu dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.Kata Kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN MANAJER INVESTASI TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI DENPASAR Yudi Prawira; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.11 KB)

Abstract

Mutual fund is a place for lenders/investors to investment their funds intoportfolio by Investment Manager, in other words, the Investment Manager has animportant role in managing investors funds. Especially the funds which ismanaged by Investment Manager is huge, but the rules about it deemedinadequate caused the Investment Manager often did mistakes by ignoringInvestors right which is makes the investors loss and unprotected. The issues thatwill be discussed, how is the legal protection that given to mutual fund investorsand the responsibility of manager investment who did default to their investors.The legal research that used is empirical legal research by some interview. Fromit, shown the protection that given to investors is about openness ManagerInvestment information which is responsibility as any loss that investors get butno more than the fee that given by investors to the Manager investment.
PENYELESAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN JUMLAH SUARA YANG BERIMBANG PADA PT. BALI BIAS PUTIH Luh Putu Vindiata Candra Dewi; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.751 KB)

Abstract

This paper based on an impartial ownership vote on PT. Bali Bias Putih which is located in Tabanan, until lead to deadlock in decision making of Annual General Meeting (AGM) has a purpose to understand how to settlement Annual General Meeting (AGM) on decision making with an impartial ownership vote on PT. Bali Bias Putih. The research method used in this study is an empirical research, with a result that a decision can be taken by court order if Annual General Meeting (AGM) does not produce any results.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Ni Putu Rinawati; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.61 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila terjadinya pelanggaran terhadap desain industri. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan yang diatur dalam Pasal 46 dan dapat pula diselesaikan melalui Nonlitigasi atau Non Pengadilan yang diatur dalam Pasal 47. Pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain indusrti dari segi pidana. Kata kunci : Sengketa, Desain Industri, Litigasi, Nonlitigasi
Co-Authors A. A. Arvino Ananda Kusuma Agus Arya Anggana Putra Akbar Bram Mahaputra Anak Agung Ayu Hamara Kamini Anak Agung Istri Widya Prabarani Anom Eka Kusyadi Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana David Isles Dedy Triyanto Ari Rahmad Desak Putu Dewi Kasih Dewi Irmayanti Zanivah Eddy Nyoman Winarta Edward Thomas Lamury Hadjon Finanto Valentino Fitri Indrawati G Marhaendra WA Galang Wira Yudha Hermanto, Bagus I Dewa Made Suartha I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Deva Maliarda Guna I Gede Kusnawan I Gede Pasek Pramana I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi I Gusti Ngurah Agung Nugraha P. I Gusti Ngurah Parikesit I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Ngurah Parikesit, I Gusti Ngurah I Gusti Ngurah Tommy Arizona I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiartha I Ketut Widiastra I Komang Ady Ardhiana I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Juliarta I Komang Putrayasa I Komang Trisna Adi Putra I Made Adi Krisna Jayantara I Made Adi Wiranegara I Made Dwi Krisnawan I Made Ela Suprisma Cahaya I Made Sarjana I Made Wirya Darma I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Budianayasa I Putu Dicky Ramandhika Putra I Wayan Adi Saputra I Wayan Arsana Rama Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Hadi Sumarjana I Wayan Suardana I Wayan Yoga Surastika Ida Ayu Kade Kusumaningrum Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pemaron Ida Bagus Ade Wihendra Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gde Gni Wastu Ida Bagus Putu Surya Chandra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Jeanne Wiryandani Ratmaningrum Kadek Agus Sudiarawan Kadek Sarna Kadek Yoni Vemberia Wijaya Ketut Nindy Rahayu Sugitha Klemens Mandu Komang Yoga Saputra Layang, I Wayan Bela Siki Luh Putu Vindiata Candra Dewi Made Fetty Pridayanti Made Gde Subha Karma Resen Made Suksma Prijandhini Devi Salain Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Maria Elisabeth Sandrina Bonay Martana, Putu Ade Hariestha Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Ditha Angreni Ni Ketut Rianingsih Waringin NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Arini Ni Made Deby Anita Sari Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Kusuma Wardhani Ni Made Priska Mardiani Ni Made Saraswati Pratisthita Ni Putu Intan Cahayahati Ni Putu Rinawati Ni Wayan Adiani Nur Fadhilla Rachmadani NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Setiawan Adiwijaya Pattun Nababan Putu Arya Aditya Pramana Putu Dimas Bagoes Sumartha Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumerthayasa Putu Wisnu Pradnyan Mulya ML Raodatul Jannah Regina Natalie Theixar Sanny Budi Kusuma Selvi Marcellia Sri Intan Danayanti Wayan Widi Mandala Putra Yudi Prawira Zenith Syahrani