Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum PIRAMIDA Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Hasanuddin Law Review Varia Justicia Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Hukum dan Pembangunan

I Gust i Ngurah Wairocana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 411593

Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 99 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

6 7 8 9 10

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR I Gusti Ngurah Agung Nugraha P.; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.518 KB)

Tulisan ini berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Gianyar untuk mengelola dan memanfaatkan proses pemungutan retribusi untuk digunakan sebagai sumber pendapatan daerah. Retribusi yang dipungut dalam hal ini adalah retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, yang mana retribusi pengujian berkala diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pada peraturan daerah tersebut telah dijabarkan mengenai tata cara pemungutan retribusi, besaran biaya yang harus disetor, dan ketentuan lainnya. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam melaksanakan pengujian berkala. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perda Gianyar Nomor 5 tahun 2010. Kesimpulan yang diperoleh adalah Perda tersebut dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah pemilik kendaraan yang melakukan retribusi dengan jumlah biaya retribusi yang masuk ke kas daerah tiap tahunnya selalu meningkat dan kesadaran masyarakat melaksanakan retribusi pengujian berkala kendaraannya sudah baik.

Sistem Rekrutmen Politik Otonomi Khusus Papua Maria Elisabeth Sandrina Bonay; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dalam perspektif hukum Keputusan serta Ketetapan MPR yang antara lain menekankan pentingnya segera memadankan Otonomi Khusus melalui pengesahan suatu undang-undang tentang Otsus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, merupakan pangkal tolak diambilnya kebijakan pemberian Otsus bagi Provinsi Papua. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana Otonomi Khusus yang telah disahkan dapat berhasil memberikan peluang yang besar bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam ranah politik baik secara fisik maupun gagasan dalam kemajuan politik ditanah Papua. Penulisan ini didasarkan pada metode Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni berfokus pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan diolah, dianalisis dan jabarkan serta diinterprestasikan dalam penelitian ini. Otsus yang telah diberikan kepada Provinsi Papua sebagai sebuah harapan perubahan yang besar sejauh ini terlihat masih belum sanggup untuk banyak memberikan perubahan – perubahan yang signifikan, terlebih dalam ranah politik, ini juga dikarenakan implementasi Otonomi Khusus sejak awal adalah suatu hal yang baru di negara Indonesia. Hal ini pasti menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dalam pelaksanaannya. Mereka perlu mendapat penjelasan, agar dalam pelaksanaannya bisa mencapai tujuannya. Kata Kunci: Otonomi Khusus, Papua, Perubahan, Politik. ABSTRACT In a legal perspective, the MPR Decree and Decree, which, among other things, emphasizes the importance of immediately matching Special Autonomy through the passage of a law on Special Autonomy for the Province of Irian Jaya by taking into account the aspirations of the people, is the starting point for adopting the policy of granting Special Autonomy for Papua Province. The purpose of this paper is to examine the extent to which Special Autonomy which has been passed has succeeded in providing great opportunities for Indigenous Papuans (OAP) in the political realm, both physically and in ideas of political progress in the Papuan land. This writing is based on the juridical normative method, with a statute approach, which focuses on the relevant statutory regulations. Primary legal materials that have been collected are processed, analyzed and described and interpreted in this study. The special autonomy that has been given to Papua Province as a hope for big changes so far has not been able to provide many significant changes, especially in the political sphere, this is also because the implementation of Special Autonomy from the beginning is something new in the country of Indonesia. This certainly creates confusion for the implementer in its implementation. They need an explanation, so that in doing so they can achieve their goals. Keywords: Special Autonomy, Papua, Changes, Politic.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pemaron; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.931 KB)

Pemerintah Provinsi Bali telah meresmikan Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Mata Indera Rumah sakit tersebut belum melengkapi persyaratan administrasi pembangunan gedung atau Izin Mendirikan Bangunan. Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan ini, yakni: bagaimana pengaturan penerbitan izin mendirikan bangunan dan akibat hukum dari pendirian Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kualitatif guna menggambarkan dan menghasilkan data yang deskriptif. Hasil dari penulisan ini adalah Peraturan mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pendirian bangunan Rumah Sakit di Provinsi Bali adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit. Akibat hukum yang timbul adalah pihak pengelola Rumah Sakit Mata Bali Mandara dapat dikenakan sanksi administratif. Kata Kunci: Rumah Sakit, Izin, Akibat Hukum

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52 TAHUN 2011 TERHADAP OBJEK PAJAK HIBURAN OLAHRAGA GOLF Ketut Nindy Rahayu Sugitha; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.659 KB)

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari manusia lainnya. Manusia hidup dalam tataran yang lebih besar yaitu sebuah negara. Tentu negara dalam mendukung kelangsungan hidup masyarakat, perlu adanya peran serta dari masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui pajak. Namun, pemerintah selaku pembuat kebijakan terkadang kurang teliti dalam membuat kebijakan bagi masyarakat sehingga berdampak merugikan masyarakat, sebagai contohnya ialah pemungutan pajak ganda terhadap olahraga golf. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam jurnal ini akan dibahas mengenai implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52 Tahun 2011 terhadap olahraga golf yang dikenakan pajak ganda. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang meggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa olahraga golf tidak lagi dikenakan pajak ganda, melainkan hanya sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Kata Kunci: Golf, Pajak Ganda, PPN, Pajak Hiburan

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KOTA DENPASAR I Gede Bagus Jaya Winangun; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.059 KB)

The implementation and monitoring land use allocation permit is to regulateactivities that occured in the city of Denpasar. Therefore this article will explain wheter thepermit alloment of land for residential use in Denpasar have been implemented andwhether the supporting factors and obstacles in the implementation and monitoring of landuse designation permit in Denpasar. The method which is used is emperical legal research.Te result of the research is the implementation and the monitoring of land use allocationpermits and it is influenced by supporting and inhibiting factors. In the settlement of theland use allocation permit done by applying the local regulation of Denpasar City Number6 year 2005 cconcerning the retribution for the land use allocation permit.

SUMBER DAYA MANUSIA (APARATUR PEMERINTAH DAERAH) DALAM PELAYANAN PUBLIK Gst. Ngurah Wairocana
PIRAMIDA Vol. 1, No. 2 Desember 2005
Publisher : Puslit Kependudukan dan Pengembangan SDM Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The aim of this paper which is entitled ? Behavior Norm of States Apparatus in Establishing Good Governance?, is to analyze behavior of states apparatus in providing public service. The approach applied is functional approach, i.e an approach in administration law which view functioning of states apparatus in public service through two core measurements, that are 1) serving attitude (dientsbaarheid-servitut), 2) reliability (betrouwbaarheid reliability), which is consist of openness (openheid); carefulness (naugeztheid); integrity (integriteit); simplicity (soberheid); and honor/honesty (eerlijkheid-honesty). Measuring rod used is community report related to maladministration of regional states apparatus to the national Ombudsman Commission. Additionally, interviews with community members which have made an application for identity card, birth certificate, marriage certificate, and the like, have done as supporting information. The finding shows that so far, community members state that services provide by states apparatus is sufficient.

PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA DAUH PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH; I G N Wairocana; G Marhaendra WA; K Sudiarta
Buletin Udayana Mengabdi Vol 19 No 2 (2020): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.902 KB)

Penyusunan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemrintahan desa sangat diperlukan dalam peentuan dasar hukum menyelenggaraan kegiatan di desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Pembentukan peraturan desa melalui tahap perencanaa, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi.Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Pentingnya peraturan desa sebagai salah satu bentuk perundang-undangan pada tingkat desa selain peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa perlu adanya kesamaan pemahaman akan arti penting produk hukum tersebut. Bentuk hasil dari penyusunan peraturan desa yang baik dihasilkan dari kemampuan dari pembentuknya. Pentingnya pelatihan penyusunan peraturan desa untuk menyemakan pemehaman dari pembentuk peraturan desa terkait dengan kewenangan dan materi muatan peraturan desa. Kata kunci : Desa dan Peraturan Desa

SOSIALISASI DAN KONSULTASI HUKUM BISNIS, HUKUM KEWARGANEGARAAN, HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT & MASYARAKAT DI KLINIK HUKUM INTERAKTIF RADIO SUARA JANGER POLDA BALI NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN; I GUSTI NGURAH WAIROCANA; NI KETUT SUDIARTA; NYOMAN MAS ARYANI; NI GUSTI AYU DYAH SATYAWATI
Buletin Udayana Mengabdi Vol 7 No 1 (2008): Volume 7 No.1 – April 2008
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.895 KB)

ABSTRACT The team lecturers from Faculty of Law socialized Business law, Nationality law, Criminal law and Adat law at the Legal Clinic Radio Polda “SUARA JANGER” on July 2007. This community services used interactive method by using telephone, SMS and e-mail. The all session of interactive legal consultation were well done and got positive response from the communities as proven by the receipt of 4 to 5 calls within a one hour interactive duration conducted once a week. Through this services community and legal consultation several legal issues such as industrial design, children’s protection who were born from mix marriage, good governance, money laundering, terrorism, and polygamy were discussed and the further legal solutions were advised by the team advisors refer to the Act No. 31 year 2000, the Act No. 12 year 2006, and the Act No.15 year 2003.

Delegation of Governor Regulation in Ensuring Utility and Justice Ni Luh Gede Astariyani; I Gusti Ngurah Wairocana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : University of Udayana

Delegation means delegation of authority to make Law and Regulations. Article 246 paragraph (1) of Act No. 23 of 2014 on Regional Government stipulates that “to implement the Regional Regulation or over the power of Law and Regulations, the Head of Region shall pass the Head of Region Regulation.” The words "implement" and "over the power" which contains ambiguity of command cause philosophical problem related to the validity value. It becomes a sociological problem if such delegation cannot predict the dynamics of society. Furthermore, it becomes a juridical problem due to the existence of vague norm which creates multi interpretation which could potentially miss the aim of delegation of regulation. Specifically, this article has specific aims to examine philosophically concerning the need for delegations of authority to regulate, examine and find the direction of regulation in the delegation of regulation to governor regulation in ensuring utility and justice. This is a normative legal research with literature study which employs statute, philosophy, theories, conceptual and contextual approaches. The study so that with regard to the philosophical basis, delegation of regulation to Governor Regulation is needed to formulate technical and detail norms, the urgent factor contained herein as well as brief discussion and The direction of regulation to the Governor Regulation in the Regional Government Act to implement Regional Regulation or over the power of law and regulations. Such direction is based on command from the higher law and regulations, or established based on delegation.

The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta; I Wayan Bela Siki Layang; Kadek Agus Sudiarawan; I Gede Pasek Pramana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

The establishment of Government Administration Law brings significant change to the competence of the previously restricted Administrative Court to become expanded. This study aims to find the philosophical considerations from the extension of Administrative Decision meaning on Government Administration Law, to classify the legal implication arising from the regulation of the expansion of administrative decision meaning towards dispute submission process in Administrative Court and to formulate ideal attitude of the State Administrative Judge in resolving State Administrative Disputes. This is a combination of normative and empirical legal research. The study indicated that the legislator main consideration in regulating the expansion of administrative decision meaning on Government Administration Law is to expand the absolute competence of Indonesian Administrative Court which previously felt very narrow. The implication arises after new regulation consists of: the expansion of Administrative Court adjudicate authority for factual actions, subject expansion that have the authority to issue Administrative Decision, the expansion of the Administrative Court adjudicate authority over Administrative Decision which has a legal consequences although still need the approval from above instance, the regulation that Administrative Decision can be sued through the Administrative Court of any potential loss that may arise by the issuance of its Administrative Decision and the expansion towards the parties who have a chance to field a State Administrative accusation. The ideal attitude of State Administrative Judge is the judge should remain based on the strong theoretical concepts of the law so can create understanding and attitude in handling a case in Indonesian Administrative Court.

Co-Authors A. A. Arvino Ananda Kusuma Agus Arya Anggana Putra Akbar Bram Mahaputra Anak Agung Ayu Hamara Kamini Anak Agung Istri Widya Prabarani Anom Eka Kusyadi Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana David Isles Dedy Triyanto Ari Rahmad Desak Putu Dewi Kasih Dewi Irmayanti Zanivah Eddy Nyoman Winarta Edward Thomas Lamury Hadjon Finanto Valentino Fitri Indrawati G Marhaendra WA Galang Wira Yudha Hermanto, Bagus I Dewa Made Suartha I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Deva Maliarda Guna I Gede Kusnawan I Gede Pasek Pramana I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Ayu Cynthia Chandra Dewi I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi I Gusti Ngurah Agung Nugraha P. I Gusti Ngurah Parikesit I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Ngurah Parikesit, I Gusti Ngurah I Gusti Ngurah Tommy Arizona I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiartha I Ketut Widiastra I Komang Ady Ardhiana I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Juliarta I Komang Putrayasa I Komang Trisna Adi Putra I Made Adi Krisna Jayantara I Made Adi Wiranegara I Made Dwi Krisnawan I Made Ela Suprisma Cahaya I Made Sarjana I Made Wirya Darma I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Budianayasa I Putu Dicky Ramandhika Putra I Wayan Adi Saputra I Wayan Arsana Rama Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Hadi Sumarjana I Wayan Suardana I Wayan Yoga Surastika Ida Ayu Kade Kusumaningrum Ida Ayu Ketut Gayatri Wulandari Pemaron Ida Bagus Ade Wihendra Ida Bagus Agung Putra Santika Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gde Gni Wastu Ida Bagus Putu Surya Chandra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Jeanne Wiryandani Ratmaningrum Kadek Agus Sudiarawan Kadek Sarna Kadek Yoni Vemberia Wijaya Ketut Nindy Rahayu Sugitha Klemens Mandu Komang Yoga Saputra Layang, I Wayan Bela Siki Luh Putu Vindiata Candra Dewi Made Fetty Pridayanti Made Gde Subha Karma Resen Made Suksma Prijandhini Devi Salain Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Maria Elisabeth Sandrina Bonay Martana, Putu Ade Hariestha Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Ditha Angreni Ni Ketut Rianingsih Waringin NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Arini Ni Made Deby Anita Sari Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Kusuma Wardhani Ni Made Priska Mardiani Ni Made Saraswati Pratisthita Ni Putu Intan Cahayahati Ni Putu Rinawati Ni Wayan Adiani Nur Fadhilla Rachmadani NYOMAN MAS ARYANI Nyoman Setiawan Adiwijaya Pattun Nababan Putu Arya Aditya Pramana Putu Dimas Bagoes Sumartha Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumerthayasa Putu Wisnu Pradnyan Mulya ML Raodatul Jannah Regina Natalie Theixar Sanny Budi Kusuma Selvi Marcellia Sri Intan Danayanti Wayan Widi Mandala Putra Yudi Prawira Zenith Syahrani

Title

Found 99 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 99 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 99 Documents
Search