Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Islamic Tolerance in Qur'an and Hadith: Implications for Educational Institutions Alfan Nawaziru Zahara; Umi Sumbulah; Fauzan Zenrif
Khazanah Pendidikan Islam Vol. 6 No. 3 (2024): Khazanah Pendidikan Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kpi.v6i3.43181

Abstract

Tolerance is a core value in Islam that is derived from the Qur'an and Hadith, emphasising social harmony and respect for differences. Verses like QS. Al-Baqarah: 256 and QS. Al-Mumtahanah: 8, as well as the hadiths on human relationships, show that diversity is part of the divine will. However, erroneous or limited interpretations can lead to practices that are contrary to these values. Therefore, a contextual approach is important to maintain the relevance of the teachings of tolerance in Islam in the modern era. Islamic educational institutions have a strategic role in instilling the values of tolerance through the curriculum, education, and cultural practices of the school. This study emphasises the importance of reinterpreting religious teachings to answer contemporary socio-cultural challenges, as well as the integration of tolerance values that combine faith, science, and humanity. However, there are significant challenges in interpreting the postulates of tolerance contextually, such as resistance from textualist groups, the dominance of traditionalist perspectives, and ideological pressure. To answer this challenge, a deep interpretive approach from thinkers such as Quraish Shihab and Amin Abdullah is needed for religious texts to make a positive contribution to pluralistic and peaceful societies. This article bridges the gap between textual and contextual studies of tolerance in Islam. By analysing the Qur'an and Hadith, this study enriches the academic discourse on universal values in Islamic teachings and the importance of education as a means of internalising these values. The article also proposes practical strategies, including curriculum reform and teacher training based on Islamic universal values, to build a tolerant and inclusive generation. Empirically based follow-up studies are recommended to evaluate the effectiveness of the implementation of tolerance values in various types of Islamic educational institutions, both madrasas, Islamic boarding schools, and modern Islamic schools.
Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan Lalu Kesa Rahmatullah; Fauzan Zenrif; Supriyadi Supriyadi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.11022

Abstract

Bentuk keluarga yang ideal adalah dapat berjalan sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain, dalam artian menjadi keluarga yang mandiri. Salah satu bentuk kemandirian yang harus dipenuhi oleh keluarga yaitu terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yang menjadi tugas dari seorang suami. Berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku Indonesia, maka kelurga muda sejak terjadinya akad yang sah, dituntut untuk dapat mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya kemandirian ekonomi keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka melaksanakan hukum perkawinan Indonesia dan untuk mendeskripsikan serta mengkaji kemandirian keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) seluruh suami dari keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi berdasarkan kemampuannya dan dilakukan dengan beragam upaya di antaranya yaitu: pertama, pada pemenuhan kediaman tetap dengan menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap. Kedua, pemenuhan nafkah istri diberikan dengan rentang waktu yang berbeda-beda dengan didominasi nafkah menjadi satu dengan biaya rumah tangga. Ketiga, pemenuhan biaya rumah tangga dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah. Keempat, pemenuhan kiswah atau pakaian dominan telah tergabung dengan nafkah serta biaya rumah tangga atau diberikan pada saat istri meminta. Kelima, pemenuhan kesehatan dengan upaya membuat BPJS ataupun membelikan obat. Keenam, pemenuhan biaya pendidikan anak upaya yang dilakukan dengan membelikan kebutuhan penunjang pendidikan anak serta menyiapkan anggaran khusus. (2) Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh 12 pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dari semua pasangan keluarga muda tersebut dalam rangka memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi masih banyak ketergantungan kepada orang tua, terutama dalam hal pemenuhan kediaman tetap atau rumah dominan mengalami kesulitan untuk dipenuhi. Sehingga jika dihitung berdasarkan usia perkawinan, kemandirian ekonomi keluarga muda dapat tercapai pada usia perkawinan 6 tahun serta penghasilan dari suami sangat mempengaruhi pemenuhan ekonomi keluarga.
Mrs. Nyai as A Legislative Career Woman in the Tapal Kuda Region of East Java: The Perspective of Existential Feminism and Islamic Values Shiddiqi, Hasbi Ash; Ch, Mufidah; Zenrif, M. Fauzan
Al Irsyad: Jurnal Studi Islam Vol. 5 No. 1 (2026): Al Irsyad: Jurnal Studi Islam
Publisher : STAI Publisistik Thawalib Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54150/alirsyad.v5i1.1005

Abstract

This study examines the limited scholarly attention given to the role of Bu Nyai as legislators in the Tapal Kuda region through Simone de Beauvoir’s existential feminism. It aims to analyze the roles, positions, and domestic relations of Bu Nyai within the legislative sphere in Tapal Kuda, East Java. A qualitative case study approach was conducted in the Tapal Kuda region. Data were collected through interviews, observation, and document analysis, and were analyzed thematically using data triangulation to obtain an in-depth understanding of Bu Nyai’s roles in the legislature. The findings show that Bu Nyai's involvement reflects a significant transformation of pesantren women from the domestic sphere into the public political arena. Figures such as Neng Dana, Ninik, and Neng Ufa utilize religious social capital, education, and organizational networks to strengthen their political positions. From Simone de Beauvoir’s perspective, they experience a process of becoming that negotiates between immanence and transcendence, thereby challenging patriarchal structures. In addition to legislative, oversight, and budgeting functions, they also advocate for women’s issues, education, health, and community-based economic empowerment. This demonstrates the strengthening of autonomous political subjectivities among pesantren women in Indonesia’s public sphere. In conclusion, Bu Nyai represents a transformation toward more independent and empowered political actors capable of transcending traditional patriarchal boundaries in Tapal Kuda. This study contributes to existential feminist scholarship and supports more inclusive and gender-responsive public policy in Indonesia.