Articles
INOVASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PERIZINAN PENANAMAN MODAL di BPPT KOTA SEMARANG)
junior, marten prasetyo;
., purwoko;
yuwono, teguh
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.78 KB)
AbstractSemarang is the capital of Central Java province. As a big city, investment is required for regional development. One way to increase investment in Semarang is with innovations in investment licensing. The purpose of this research is to find BPPT innovations in investment licensing, how the process of innovation in the BPPT and to identify any obstacles in the innovation of investment services. This study used qualitative research methods to explore and understand the meaning that comes from social problems.The results of this research indicate that there are some innovations in investment service applied in BPPT, process of implementing the innovation of investment services and obstacles in the innovation of investment services. Investment service innovations consisting of process innovation, service innovation and system innovation. For the process of innovation implementing is based on standard operating procedures and instructions from the central government. Furthermore there are four obstacles in the innovation of investment services.Advice given to BPPT institution is the need for monitoring and evaluation of the innovation investment, studying the obstacles that occur in the process of investment licensing service and continue to develop new innovations, especially in the investment service.Keywords : innovation, investment service
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN IV DALAM MENENTUKAN INOVASI DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pangestika, Reza -;
Manar, Dzunuwanus Ghulam;
Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dalam meningkatkan kinerja ASN maka mereka diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Sementara itu, pemerintah gencar melakukan inovasi terhadap sistem birokrasi. Sehingga, upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kinerja ASN yang inovatif melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan output produk yang inovatif. Namun tidak semua output berupa inovasi tersebut berlanjut pasca pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selesai. Dari 10 inovasi/proyek perubahan, 4 diantaranya tidak berlanjut karena alumni dimutasi. Bagi yang berlanjut juga terdapat hambatan dalam berbagai faktor. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektivitas pembuatan proyek perubahan/inovasi pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV dalam menentukan inovasi khususnya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan 1 Tahun 2019 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dengan metode kualitatif dan melakukan wawancara terhadap 20 informan pada 6 inovasi yang berlanjut dan pra penelitian kepada 10 alumni/inovator. Hasilnya menunjukkan 4 inovasi/proyek perubahan tidak berjalan karena alumni/inovator dimutasi. Enam inovasi/proyek perubahan yang berlanjut memiliki faktor pendukung berupa inovasi yang bebas dan sesuai dengan tupoksi, tidak membutuhkan banyak ketrampilan khusus, dukungan pimpinan, dukungan stakholder, sarana dan prasana, adanya gagasan untuk memperbaiki dan mengembangankan inovasi. Meskipun memiliki hambatan seperti kurangnya sosialisasi, anggaran, tidak adanya insentif, kurangnya partisipasi, faktor kondisi, regulasi dan persetujuan, dan pengguna belum terbiasa dengan perubahan para implementator memiliki solusi untuk mengatasi dan memiliki keinginan untuk mempertahankan inovasi tersebut. Sementara bagi birokrasi inovasi/proyek perubahan tersebut memiliki dampak dan bagi pengguna inovasi banyak yang merasakan dampak positifnya. Sehingga pembuatan inovasi/proyek perubahan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV efektif dalam menentukan inovasi.
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015–2019
Samara, Ilmaa -;
Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Accountability is one of the key elements of sustaining Good Governance. Therefore, a Government Agency is said to be able to implement Good Governance if this key element is considered good by the standard that the performance targets that have been determined are based on the needs of the community, as well as the budget that has been allocated in the previous fiscal year.This study uses a mixed methodology with data collection techniques, namely interviews, data or archives, and questionnaires. After that, the analysis uses triangulation theory, sources and methods. The results show that the increase in the value of performance accountability is not always directly proportional to the substantive performance, although in some sectors it is directly proportional, namely the increase in the value of performance is in accordance with the results felt by the public. Therefore, the government is trying to improve substantive performance with administrative work through innovation, strengthening leadership and strengthening top-down and bottom-up.These efforts such as innovation, strengthening leadership and strengthening top-down and bottom-up have been able to improve the performance accountability represented by the performance accountability system value of provincial government agencies in Jakarta in the last 5 (five) years, namely 2015–2019.Researchers recommend to improve the implementation of the efforts made to level up the score of SAKIP, and not only the score of SAKIP but the increasing of substantive performance run by the DKI Jakarta Provincial Government.
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang
Fadoli, M. Irsyad;
Yuwono, Teguh;
Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216
Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang
Fadoli, M. Irsyad;
Yuwono, Teguh;
Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216
Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Modernisasi Kelembagaan Partai Politik Studi Kasus Partai Gerindra Jawa Tengah
Sugiarto Sugiarto;
Teguh Yuwono
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 9, No 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jppuma.v9i1.4500
The Institutional Modernization of the Central Java Gerindra Party is interesting to study because the Gerindra Party is a new party that has a significant voting trend in Central Java, after PDIP. The objective of this study is to describe institutional modernization in Gerindra Party of Central Java and to analyze the obstacles to modernization within the Central Java Gerindra Party. The research method used was a qualitative method with descriptive analysis. The location of this research was the scope of the Central Java Gerindra Party DPD and the Central Java Gerindra Party wing. The research design used a descriptive research design with a qualitative approach. Data collection techniques used in-depth interviews and documentation. The informants consisted of the Chairperson of the Central Java Party DPD, Deputy Chair of the Central Java Party DPD, Secretary General of the Central Java Gerindra Party DPD, Chair of the Organization, Membership and Cadreization, Chair of the Women's Division, Chair of the Empowerment of Sayap Organizations, Members of Sayap (Indonesia Raya Gerindra Volunteer Unit) SATRIA Gerindra Voters or supporters of Gerindra Party. Gerindra Party has experienced modernization in the areas of access to open information and financial transparency, application of a democratic ideology, gradual regeneration, and preparation for leadership rotation through the party regeneration process. The institutional modernization of Gerindra Party was still hampered by the lack of respect for female cadres and the personalization of Gerindra figures who were only focused on certain people.
MODEL KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
Mulatto Mulatto;
Mursid Zuhri';
YQM Judantoro;
Subandriyo Subandriyo;
Sunarjan Sunarjan;
Teguh Yuwono
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 2 No 2 (2004): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36762/jurnaljateng.v2i2.67
It can be said, that the boundary area less to pay attentionfrom the central administration, so that boundary area condition is not so good. The aim of this study are getting description about development cooperation among Regencies in the boundary area. This study is analytically descriptive, by qualitative and quantitative approaches and used the primary ans secondary data. Data was obtained by interviewing and through questionnaire. The analysis by qualitative analysis and SWOT analysis. The result are indicated that cooperation model can be established among sectors, actors and locations development. In the development sectors indicated that are no cooperation of all over sector, but just only some sectors could be cooperated. The main role of the regional cooperation is the executive body. The cooperation development can be held by Regencies, Sub-regencies (Kecamatan] or Villages.
The dynamics and existence of Islamic party in 2019 general election: case study of Prosperous Justice Party (PKS)
Muh Haris;
Yuwanto Yuwanto;
Teguh Yuwono;
Nur Hidayat Sardini
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : IAIN Salatiga
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18326/ijims.v10i2.409-432
The development of Islam in the political arena in Indonesia is interesting to be analyzed comprehensively. The purpose of this paper is to analyze the existence of Islamic political parties after the 2019 simultaneous general elections. The main problem in political life in Indonesia is the decline of public trust in political parties. One of the main reasons is the corruption case that ensnared politicians. The presence of Islamic political parties is hopefully able to bring a change and alter the ugly stigma from the society towards the political parties. This study is qualitative in nature with a case study of PKS as a participant in the 2019 simultaneous general election, using an institutional assessment of the existence of political parties. The dynamics and existence of PKS before the 2019 general election were categorically high. It means that the PKS movement was active in society by offering strategic programs and policies for voters. PKS has a structured party system starting from the regeneration system to constituent treatment that can increase the number of voters in the 2019 elections. This research shows that regeneration carried out through tarbiyah can instill party ideology in cadres, but fails to raise the party in a fast time. Based on the political dynamics of PKS during the Jokowi-JK administration period 2014-2019, identity politics was able to increase voter participation and increase PKS votes in the 2019 elections.
Local Good Governance Sustainability: Roles of Civil Society in Surakarta City, Indonesia
TEGUH YUWONO
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 7, No 2 (2016): May 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgp.2016.0030
Civil society role is often seen as less powerful agent in forming or maintaininggood governance than two dominant agents (state and private actors). This research is intended to have knowledge whether civil society can play importantroles in forming and maintaining local good governance in Surakarta City, Indonesia. The civil society (both formally and informally associations or persons) in Surakarta city plays very pivotal roles in six sustainable elements, namely (1) by influencing policy analysis and advocacy; (2) by controlling regulations; (3) by monitoring local government actions and behavior of staff officials; (4) by enabling citizens to identify and articulate their values, beliefs, civic norms and democratic practices; (5) by mobilizing vulnerable and marginalized masses to participate more fully in politics and public affairs and finally (6) by establishing participatory development work to improve their own better life. Interestingly, there are two new factors found in the research in determining the success of sustainability of local good governance practices in Surakarta, namely informal networking or communication and spirit of togetherness. The existence of civil society (especially the informal one) in Surakarta City is a strong pillar for sustainable local good governance practices. Maintaining this strong civil society role will make it possible to guarantee the future of the good governance in Surakarta City, Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN JOKOWI-RUDY DI KOTA SURAKARTA
Teguh Yuwono
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.65 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.43.2.2014.289-296
Law enforcement is one important thing in achieving local good governance in Surakarta City under Jokowi-Rudy. The main question of this research is how comes law enforcement contributes to the success of local good governance in Surakarta. Qualitative method is used in answering the researh questions. Research results show that rule law is one pivotal factor in good local governance of Surakarta. The method of rule of law in Surakarta City is uniqe since it uses humanistic approach in enforcing the laws. This approach is effective since conducive supports from civil society