Dzunuwanus Ghulam Manar
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Published : 149 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG Zulfan, Fajril Izza; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of floods and robs is the main problem in Semarang City which until now has not found the right solution to overcome it. In fact, there is a Semarang City PERDA to overcome disasters. So this study is designed to analyze how to implement flood and rob disaster management policies in Semarang City. This research is a descriptive qualitative research, with data collection in the form of interviews, observations, and documentation. The researcher uses a qualitative method because it is descriptive so that the researcher approaches intensely with informants to obtain data to analyze the implementation of flood and rob policies in Semarang City as well as the causes and efforts that have been made by the Semarang City Government in flood and rob disaster management. The theory used in this study is a policy implementation theory from Grindle in Nawawi (2009) which includes the context of implementation and the content of policy. The results of this study show that the causes of flood and rob problems in Semarang City are caused by natural and human factors, which include high rainfall, sedimentation due to land conversion, land subsidence due to excessive groundwater use, and clogging of the drainage system due to garbage. The Semarang City Government overcomes the problem of flooding and rob only the end of pipe approach to solve the problem downstream without the root or upstream of the problem
Analisis Faktor Penghambat Proses Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Mardiansyah, Jidan -; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Faktor Penghambat Proses Pembuatan EKTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses pembuatan E-KTP dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Disdukcapil Kota Padang dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan indikator teori good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat proses pembuatan E-KTP. Disamping itu, kendala teknologi dan infrastruktur juga turut mempersulit pelaksanaan layanan kependudukan. Dalam mengatasi permasalahan ini, Disdukcapil Kota Padang melakukan sejumlah langkah, seperti melibatkan RT/RW dalam sosialisasi, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan melakukan perbaikan mekanisme proses pembuatan E-KTP. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai faktor penghambat proses pembuatan E-KTP dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan. Implikasi praktisnya adalah memberikan rekomendasi kepada pihak Disdukcapil Kota Padang untuk terus meningkatkan sosialisasi, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan memastikan pelayanan merata kepada seluruh masyarakat Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan tata kelola pelayanan publik berbasis good governance
Politik Tata Kelola Bencana: Analisis Kepentingan Antar Aktor dalam Kasus Pengelolaan Bencana Banjir di Kota Medan Tahun 2023 Depary, Friech Gunana; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study of disaster governance analyzes the interests of actors by putting the knowledge of disaster actors or stakeholders as the focus of the study. In the concept of governance, actors in certain domains of government can be referred to as actors, these actors are not necessarily the government, but can also be private, community and other actors. In an effort to minimize the occurrence of flood disasters, the involvement of actors or stakeholders is needed. This research aims to analyze the interests between actors in flood disaster management efforts and the implications of cross-interests in flood disaster management in Medan City. Data collection techniques in this study used observation, interviews and literature studies with qualitative descriptive methods. The results showed that the Government and the Regional Disaster Management Agency of Medan City are the main stakeholders. Then the labosude community, PMI, basarnas, online motorcycle taxi community, PMI, SDABMBK Office are supporting stakeholders. Furthermore, the community as a stakeholder directly affected by the disaster. Actors in flood disaster management have different roles and interests. Each actor in this study has coordinated but in its implementation there are obstacles with the different interests of each actor that occur in convergence and divergence. Then there are limited resources and accurate information in planning and implementing flood disaster management in Medan City and the absence of policies formulated inclusively and deliberatively by the government in disaster management, both before, during and after disasters.
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP BERBASIS DIGITAL MELALUI LAWET KEBUMEN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022-2023 Prameisti, Syifa Anaqah; -, Wijayanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik. Perkembangan teknologi membuat terciptanya sebuah inovasi yang berbentuk aplikasi untuk melayani pelayanan administrasi dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik nasional. Terciptanya aplikasi Lawet Kebumen salah satunya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan berbasis digital seperti EKTP melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kebumen. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu pelayanan yang sudah diterapkan di beberapa instansi salah satunya adalah Disdukcapil Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen di Disdukcapil Kebumen tahun 2022-2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan milik Charles O. Jones (1996) yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam proses implementasi pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 dengan menggunakan teori yang relevan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pengguna aplikasi Lawet Kebumen dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan langsung di lapangan pada saat wawancara dan sumber data sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 sudah berjalan dengan baik melalui proses implementasi dengan tiga tahap yang penting. Tahap yang pertama adalah pengorganisasian yang terdiri dari tiga aspek seperti sumber daya, struktur organisasi, dan metode. Pada tahap ini sudah dapat dikatakan baik karena Disdukcapil memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai. Tahap yang kedua adalah interpretasi, tahap ini Disdukcapil Kebumen memperkenalkan aplikasi Lawet Kebumen untuk melayani E-KTP berbasis digital melalui sosialisasi media sosial dan gambar. Tahap yang ketiga adalah tahap aplikasi, pada tahap ini pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari respon masyarakat yang baik. Namun ada kendala seperti masih ada beberapa masyarakat yang datang ke dinas untuk mendapatkan pelayanan E-KTP karena masih kurangnya konsistensi dari dinas dalam sosialiasi terkait pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen. Saran untuk Disdukcapil Kebumen seharusnya melakukan sosialisasi secara konsisten terkait aplikasi Lawet Kebumen dan seharusnya lebih meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan E-KTP berbasis digital. Untuk masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi agar membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen
PERAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM TATA KELOLA LIMBAH VAKSIN COVID-19 DI KOTA SEMARANG Puspa Nagari, Annisa Pramudita; Yuwono, Teguh -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 yang muncul membuat dampak pada lingkungan seperti meningkatnya volume limbah medis di Indonesia. Adanya peningkatan limbah medis seperti bekas jarum suntik, ampule/vial, masker, APD, dan lainnya ini dapat menjadi sumber permasalahan baru jika pengelolaan limbahnya tidak dikelola dengan baik. Seperti yang diketahui, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang memiliki tugas mengawasi pelayanan publik. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan investigasi mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 yang ada di Kota Semarang dan dari hasil investigasi tersebut terdapat beberapa Puskesmas yang belum memenuhi standar. Penelitian ini menggunakan konsep Pengawasan oleh Brantas yang terdiri dari standar pengawasan dan pembagian tugas, pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pemberian saran jika terjadi penyimpangan. Kemudian penelitian ini akan menganalisis hasil pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk memahami dan mendalami suatu permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan, kajian pustaka, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah sesuai dengan tugas dan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menggunakan peraturan perundangan, investigasi dengan turun ke lapangan, dan memberikan saran perbaikan kepada pihak yang terkait. Kemudian instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan saran perbaikan yang diberikan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa telah mencapai hasil yang diinginkan untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang
PENGELOLAAN SAPA MBAK ITA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2023 : KAJIAN SUMBER DAYA KEBIJAKAN Munadi, Muhammad Arya; Martini, rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan publik, mengingat dinamika lingkungan yang terus berkembang, salah satu bentuk adanya inovasi tersebut adalah tersedianya fasilitas pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara daring. Kota Semarang adalah salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan inovasi layanan aduan secara online yang saat ini diberi nama “Sapa Mbak Ita”. Pelayanan ini hadir dengan call center 112 serta website yang digunakan untuk memberikan informasi pendukung. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses berjalannya “Sapa Mbak Ita” sebagai kebijakan publik yang bersifat elektronik dari sisi sumber daya kebijakannya, menggunakan teori sumber daya kebijakan dari kajian Harvard JFK School Of Government, yaitu dari aspek support, capacity, dan value. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengambilan data melalui wawancara dan observasi, selain itu juga data sekunder digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet. Hasil penelitian menunjukan dari sisi support, sudah ada dukungan dari Peraturan Walikota yang mengatur Sapa Mbak Ita, komitmen dalam bentuk pembahasan laporan secara rutin, adanya alokasi infrastruktur fisik sebagai sarana dan prasarana kegiatan, serta telah dilaksanakannya sosialisasi Sapa Mbak Ita baik secara langsung mapun secara tidak langsung pada masyarakat. Dari sisi capacity, keuangan program Sapa Mbak Ita telah dialokasikan pada APBD, kelembagaan, SDM pengelola dan pelaksana beserta infrastruktur teknologi telah disediakan untuk program ini. Dari sisi value, ada dua pihak yang mendapat dari manfaat kebijakan Sapa Mbak Ita, yakni masyarakat baik masyarakat kota Semarang ataupun masyarakat luar kota Semarang yang memanfaatkan fasilitas Sapa Mbak Ita dan Pemerintah Kota Semarang
KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS : PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBAHAS) Rumapea, Apri Ella; Sardini, Nur Hidayat -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam mempertahankan tanah adat. Faktor penyebab konflik meliputi klaim kuat masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai sejak zaman nenek moyang, ketidakadilan dalam keputusan pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan, dan keyakinan akan nilai historis dan budaya tanah adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Konflik tersebut berlangsung karena keputusan pemerintah mengubah area hutan menjadi areal konsesi, merugikan hak masyarakat. Perlawanan dilakukan melalui blokade, demonstrasi, pengajuan keberatan kepada pemerintah. Upaya ini menunjukkan tekad dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya. Penyelesaian konflik melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah. Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi adil dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah konflik serupa diperlukan pengakuan hak tanah adat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan hukum kepada masyarakat adat, pendataan tanah menyeluruh, dan mekanisme monitoring implementasi kebijakan
Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 Pratama, Adam Putra; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sembako merupakan sebuah program pengembangan dari Program BPNT. Program Sembako dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran ‘Keluarga Penerima Manfaat (KPM)’ melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, mencukupi gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting, serta memberikan pilihan serta kendali kepada KPM agar bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, serta administrasi. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM yaitu sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, maupun vitamin serta mineral. Pada penelitian ini Semarang Utara dijadikan lokasi penelitian dalam hal implementasi program bantuan sosial sembako karena, berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Semarang Utara didapatkan sebuah temuan bahwa wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan jumlah bantuan sosial sembako, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako tersebut yang berjalan di wilayah kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan dimensi Kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini telah berjalan dengan lancar serta cukup berhasil membantu masyarakat serta memenuhi dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, tetapi jika dilihat kembali implementasi program bantuan sosial ini belum memenuhi dimensi kepatuhan yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako jika dilihat dari teori Ripley dan Franklin maka dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup optimal karena masih ada dimensi yang belum terpenuhi. Maka dari itu diperlukan pembenahan serta evaluasi lebih lanjut kedepannya agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya
IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA Ruzaqila, Kayla Alif; Martini, Rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara memiliki muatan yang memberikan salah satu solusi atas permasalahan yang terjadi yaitu pelayanan pencetakan dokumen yang berbelit berubah menjadi lebih efektif. Implementor dari kebijakan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatenn Jepara melalui Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Target dari kebijakan ini khususnya masyarakat yang melek teknologi. Penerimaan masyarakat relatif tinggi dan tidak ada konflik serta tidak ada penolakan dari kebijakan. Kolaborasi antar perumus dan pelaksana kebijakan yang komunikatif serta opini publik inilah yang membuat kebijakan ini terus tumbuh dan membangun. Permasalahan dalam implementasi ini yaitu tidak semua mesin dapat beroprasi dengan baik, Mesin ADM yang berada di Kecamatan Karimunjawa tidak bisa menangkap sinyal  sehingga mesin ADM tidak dapat digunakan sama sekali oleh masyarakat selain itu tidak semua masyarakat memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah dan  petugas pendamping tidak memiliki surat  tugas resmi dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan tidak dapat optimal karena tidak ada standar operasional prosedur yang jelas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cara mem-follow up kembali pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri agar mendapat dukungan perbaikan teknis yang tepat dan pemberian surat tugas maupun perjanjian kepada petugas pendamping supaya ada ikatan secara profesional dan ada rasa tanggung jawab
Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus: Program Nganter Anak Paud Dapat Lulus Ijazah SMA "Ternak Panda Lima") Sari, Maunatul Mazida; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the implementation of the education equality policy in Banjarnegara Regency through the "Ternak Panda Lima" program, which aims to address high dropout rates and improve the average years of schooling (RLS) and the Human Development Index (HDI) in the region. Using Riant Nugroho's policy implementation theory, the research evaluates the program based on five aspects: appropriate policy, implementation, target, environment, and process. Data were collected through qualitative methods, including interviews, observations, and document studies. The findings reveal several challenges such as unclear standards and targets, limited human resources, inadequate facilities, and diverse socioeconomic conditions. However, successes include increased community participation and stakeholder collaboration. The results indicate that policy alignment with national goals is present but lacks clarity, affecting consistency. Implementation efforts are notable but hindered by resource limitations. The program targets the correct demographic but faces barriers in reaching them consistently. Socio-economic conditions significantly impact the program's success, with better outcomes in more advantaged areas. Effective stakeholder coordination exists but is limited by bureaucratic inefficiencies. Recommendations for improving the program's effectiveness include enhancing human resources, providing adequate facilities, and adjusting policies to local socio-economic conditions. The study concludes that the success of the "Ternak Panda Lima" program is influenced by the competency of policy implementers, stakeholder collaboration, and policy understanding
Co-Authors -, Supratiwi - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Abdul Aziz ADE FIRLI JULIANTY Adi Yoga Adnan, Muhammad - Agung Syaifuddin Ahmad Taufiq Aisya - Az Zahra Alam - Sabdani Alvian Rizal Pratama Alya Namira Ikfinasulkha Amalia Purwatiningrum Andrea Yudhistira Angel Pricilia Saurina Anggita Putri Hanintya Anjasmoro, Rendell Praharsa Aprilianto, Yovi Kurnia Candra Ardian Y P Ariastuti, Ivon Sagyta ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkaan Ariepoetra Nugraha Arkandra, Daffarel - Arsyi Fakhrani Kurniawan Ashari . Auladina Nur Aini, Auladina Nur Bagus Aji Kuncoro Bahari, Nala - Bijak - Punaka Budi Nur Hadi Wibowo Budi setiyono Daniel Teguh Kurniawan Depary, Friech Gunana Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Desyandri Desyandri Dewi - Erowati Dewi, Rindi Antika Diah Setyowati Diani, Resty Okta Dita Fatma Anggraeni Dyah Erina Widia Effendy, Revela Regilia Elias Martin Silalahi Erowati, Dewi - Etkisyan, Johan Arifin Fairuz Thifal Nabila faishal luthfianwar Faris Nurrahman Fina Audya Indah Cahyani Firda Priandhini Firman Bimasakti Firstananda Putri Feby’ Fitriyah - - Fredinan Yulianda Ghinanti Cahya Munalif GRACE MIRANDA ROMAITO SITORUS Hakim, Moch Alif Taufiqul Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Hisyam Haznil Holyness Nurdin Singadimedja Imas Ulin Nikmah Imtitsal Caesaringi Irfan - Fajri Irfan Hidayat Nur Huda Irvan Mardiansyah . Ivon Sagyta Ariastuti Jaelani, Yazid Suhada King Abdul Aziz KRISNA GUNTUR DWI SAPUTRA Kushandajani . Kuswati, Sundari Laila Kholid Alfirdaus Lina Setiawati Listriani . Luh Putu Ratna Sundari M N Istiyanto Aji Maharani, Devita Dwi Mardiansyah, Jidan - Marlina, Neny - Martini, Rina - Mega Angelia Kondorura Meiga Alfa Prananda Miqdad Haqqony Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Affan Ghafar Muhammad Fahmi Azhari Muhammad Naufal Irfan Munadi, Muhammad Arya Muzaki, Muhamad Shulkhan Nadia - Tiarasari Nella - Elvatisha Nevan Alsya Kalihva Nindya Prillianti Nisria Fairuz Husna Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nuri Adhi Saputr oktanila faria Ovila Marshafeni Pangestika, Reza - Prameisti, Syifa Anaqah Pratama, Adam Putra Prayogo, Radito - Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwati Rahayu Edarsasi Purwati Rahayu Edarsasi, Purwati Rahayu Purwoko . Puspa Nagari, Annisa Pramudita Rachmahwati, Ade - Radityo Pambayun Rahman, Nafil Fadlul Raihan Ardi Muhana Ralina, Aribah Shafa Ramadhani, Dito Arya Ratih Kurnia Ramadhanny Rayanis Maria Ulfa, Rayanis Maria Rayhan, Meiandra Albi Retna Arista Kesi Wijayanti Rezza Abdy Pradana Ria Anggraeni Rina - Martini Rina Martini Rizka Febri Ramadhanni Rizki Dwi Prabowo Rosy - Nabila Rr Hermini S Rumapea, Apri Ella Rurin Roesiyana Ruzaqila, Kayla Alif Saniyya, Faizatu - Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Sella Kusumawati Setiyono, Budi - sheila eka soraya Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom siti dzarroh Soewanto Adhi Sofyan Dwi Fari Solly Aryza Sonia Permatasari Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Supratiwi . Susilo Utomo Suwanto Adhi Suwanto Adhi Syaffa Rahmah Tangguh Hakam Digdayana Tania Ikalia Putri Permana Teguh Yuwono Tulliza, Aishah - Turtiantoro Turtiantoro Wahyu Kurniawan Warsito . . Wibisono, Khadis Satria Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiwik Widayati Yosafat Hernantyo Pramudya Yosie Renda Yuliasari, Devi Putri Yunita Fitri YUNITA RATNA SARI yuwanto - - Yuwanto . Yuyung Candra Yanvingsesa Zulfan, Fajril Izza