Dzunuwanus Ghulam Manar
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Published : 149 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PEMANFAATAN ALOKASI APBD OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH JAKARTA SMART CITY DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI JAKARTA KINI SELAMA MASA PANDEMI (STUDI KASUS TAHUN ANGGARAN 2021) Prayogo, Radito -; Adnan, Muhammad -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jakarta Kini (Jaki) application was developed as a public service super application which aims to simplify the public service process from various government sectors, especially during the Covid-19 pandemic. The pandemic has resulted in an increase in the budget allocation for the DKI Jakarta Provincial Government in the technology sector, especially in this case for the Regional Public Service Agency (BLUD) Jakarta Smart City, which one of their main projects is the development of the Jakarta Kini Application (Jaki). Therefore, this research aims to analyze how the abundant allocation is utilized in developing the DKI Jakarta public service super application, the Jakarta Kini Application (Jaki). To facilitate the analysis in this research, the theory used to analyze this research is the e-government theory by the Harvard JFK School of Government, where according to this theory there are three important aspects that must be present in applying the concept of digitalization in the public sector, including support (support), capacity (capacity), and value (value), using qualitative descriptive methods with data gathering techniques through interviews and documentation to study the use of the DKI Jakarta Regional Budget Allocation (APBD) in the development of the Jakarta Kini (Jaki) Application by BLUD Jakarta Smart City. The research results show that in terms of capacity, Jakarta Smart City has strong financial and human resources quality to develop the Jaki Application. However, support from the DKI Jakarta Provincial Government in terms of bureaucracy aspect is still lacking, especially because it is too focused on KSD (Regional Strategic Activities) which are the activities that intended to fulfil the Governor and Vice Governor's Work Promise for the 2017 – 2022 Anies Baswedan – Sandiaga Uno working period and are part of the DKI Jakarta RPJMD (Regional Medium Term Development Plan) 2017 – 2022. This lack of support impact the value felt by the people of Jakarta. Even though some people feel the benefits of the Jaki Application, many do not, which can be seen in the user rating of the Jaki Application on the Google Playstore platform, which has an average rating of 3.7 out of 5 and many negative comments from users. This shows the need to increase bureaucracy support on the development of Jaki and focus on improving the app user experience so that the benefits felt by the people of Jakarta can be maximized.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA) PUTRI CEMPO KOTA SURAKARTA Aprilianto, Yovi Kurnia Candra; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Surakarta bertindak dalam pembangunan pembangkit listrik bertenaga sampah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan bekerja sama dengan sektor swasta. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 2016 tersebut masih belum beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Kota Surakarta dan kendalakendalanya. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dari Kuncoro (2004), dimana terdapat 4 indikator pada teori peran pemerintah tersebut, yakni peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendalakendala dalam proses penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo yang disebabkan karena perubahan peraturan, pandemi Covid-19, lamanya proses mendapatkan Sertifikat Laik Operasional (SLO), dan masih terdapat fasilitas yang masih dibangun menyebabkan waktu operasional mundur sehingga belum dapat beroperasi hingga saat ini. Pemerintah Kota Surakarta hanya menjalankan tiga peran pemerintah dari empat peran pemerintah yang ada pada teori, yaitu peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, dan fasilitator. Namun pada peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan pemulung. Sedangkan peran sebagai stimulator tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat segera memfasilitasi kepentingan para pemulung
THE FAILURE OF THE BEBUNGE (BEKASI NYAMBUNG BAE) DIGITAL APPLICATION IN BEKASI REGENCY, ON EFFORTS TO DIGITALIZATION PUBLIC SERVICES IN BEKASI REGENCY Rayhan, Meiandra Albi; -, Wijayanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota Jakarta, menghadapi tantangan signifikan dalam penyampaian layanan publik. Dengan kemajuan teknologi, pemerintah daerah telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui penerapan berbagai aplikasi digital. Namun, terdapat beberapa masalah dan kekurangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi ini. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan memperdalam kegagalan aplikasi digital Bebunge (Bekasi nyambung bae) di Kabupaten Bekasi, dalam upaya mendigitalkan layanan publik di Kabupaten Bekasi dengan lokasi penelitian di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bebunge adalah portal layanan satu pintu milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi. Melalui Bebunge, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program-program pemerintah dan informasi lainnya. Aplikasi Bebunge berfungsi sebagai platform untuk keluhan dan aspirasi dari masyarakat yang akan diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Beberapa faktor penghambat dalam pengembangan aplikasi Bebunge di Kabupaten Bekasi antara lain: sosialisasi yang terbatas, kurangnya dukungan sumber daya, baik anggaran, staf, maupun keahlian, yang dapat menghambat pengembangan dan pengelolaan aplikasi, serta integrasi data yang belum optimal
PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BADANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 Jaelani, Yazid Suhada; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency. This research aims to analyze the implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency, as well as evaluate its effectiveness and identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with various related parties, direct observation and documentation studies. The research results show that the implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency is experiencing various challenges. Despite efforts to increase transparency and accountability, there are still problems related to compliance with procedures, corrupt practices, and lack of community involvement in the tender process. The effectiveness of implementing this policy is also closely related to the capacity of the relevant institutions in managing and supervising the implementation of tenders. This research provides recommendations for improving the implementation of construction project tender system policies in Lamongan Regency, including by increasing understanding and awareness of the importance of compliance with tender procedures, strengthening monitoring and control mechanisms, and increasing community participation in the tender process. It is hoped that the results of this research can provide input for local governments in improving the effectiveness of construction project tender policies in order to create better governance and clean government in Lamongan Regency
THE CULTURE OF “EWUH PAKEWUH” AND THE PROFESSIONALISM OF CIVIL SERVANTS UNDER BUREAUCRATIC REFORM PROGRAM IN JOKO WIDODO’S ERA: A CASE STUDY OF THE MINISTRY OF TRANSPORTATION’S ORGANIZATIONAL CULTURE Arkandra, Daffarel -; -, Yuwanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During Joko Widodo's administration, bureaucratic reform was prioritized to improve public services and government efficiency. Among the changes implemented, the work culture of ewuh pakewuh—a Javanese concept reflecting respect and deference to superiors—has significantly impacted the professionalism of civil servants. This study analyzes the manifestations of the ewuh pakewuh culture within the Ministry of Transportation's bureaucracy, focusing on its practices, and effects on organizational performance and integrity. Using a qualitative descriptive approach, the research draws on insights from staff in the Ministry's Human Resources and Organization Bureau conducted by interviews. Findings indicate that the practice of ewuh pakewuh is viewed positively by employees, who see it as a necessary cultural norm that maintains respectful relationships with superiors. However, this ingrained practice can lead to delays in decision-making processes. In the context of Joko Widodo's bureaucratic reform, which emphasizes professionalism and structured leadership, ewuh pakewuh presents a complex challenge. While it helps sustain harmonious working relationships and organizational commitment, it may also undermine efficiency by fostering hierarchical dependency and slowing down administrative processes
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening, Kecamatan Singorojo) Haqiqi, Brilliant Nauval; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastructure development is an important thing that is carried out for the smooth running of the national or regional development process. One of the infrastructures that is the concern of the government is the road, because the infrastructure can encourage the smooth mobility of people, goods, and services. Kendal Regency government is addressing the problems of road infrastructure development in the region, especially district roads. One of the problematic kabuaten roads in Kendal Regency is in Cening Village, Singorojo District because it has been damaged for 35 years. The research method used by the researcher in carrying out this research is qualitatively descriptive, with data collection in the form of interviews, observations, and documentation. Researchers use qualitative methods because they want to find out and analyze in depth related to how Development Management, inhibiting factors, and solutions to complete the existing district roads in Cening village, where the road section has long been in a damaged condition. The main speakers in this study were the Public Works and Spatial Planning Office of Kendal Regency and the Cening village government. This study uses the management theory of George R. Terry that includes planning, organizing, executing, and supervising. The concept is used in the process of development of district road infrastructure in Cening Village. However, in the process of road construction, there are several obstacle factors that will be evaluated using the concept of Bridgman & Davis with indicators in the form of inputs, processes, outputs, and outcomes. On the other hand, the Regency Road in Cening village has not been completely built one hundred percent, but still leaves the Cening-Kaliputih road section which is still in a badly damaged condition. Therefore, the Cening village government felt the need to report back and inquire about the news of the certainty of the construction of the Cening-Kaliputih road to the relevant parties. Furthermore, the Kendal Regency government through the Kendal Regency DPUPR must also be able to solve the problem of damaged roads in Kendal Regency in general and Cening village in particular.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAKARTA SMART CITY DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF MELALUI APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT TAHUN 2023 Anjasmoro, Rendell Praharsa; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DKI Jakarta merupakan sebuah kota besar yang bersanding sebagai Ibu Kota Negara yang menjadi salah satu yang mengikuti perkembangan teknologi dan reformasi pelayanan publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan organisasi pemerintahannya menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah. Sistem teknologi informasi manajemen daerah ini dikelola oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City. Jakarta Smart City merupakan perwujudan konsep smart city dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal dengan meningkatkan peran serta masyarakat DKI Jakarta sebagai kontribusi terhadap pembangunan Jakarta Smart City. Salah satu terobosan dari Jakarta Smart City ialah aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan smart city memunculkan salah satu program unggulan dari JAKI yaitu JakLapor yang bernama Citizen Relation Management (CRM). CRM dibentuk untuk melengkapi kekurangan pada aplikasi sebelumnyha yaitu aplikasi CROP dan Qlue. Aplikasi CRM menjadi salah satu dari 13 kanal pengaduan keluhan masyarakat pada DKI Jakarta. Aplikasi CRM berusaha membangun pelayanan publik yang responsif bagi masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dari Aplikasi Citizen Relation Managament sebagai inovasi pelayanan publik yang responsif bagi masyarakat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dengan terbagi menjasi dua pemahaman. Pertama isi kebijakan meliputi, kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuatan kebijakan, pelaksanan program, sumber daya yang digunakan. Sementara konteks implementasinya, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga penguasa, dan kepatuhan daya tanggap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek penelitian dari unit pengelola Jakarta Smart City serta masyarakat pengguna aplikasi CRM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari aplikasi Citizen Relation Management untuk dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif sudah berjalan dengan baik. Masyarakat dan para unit pengelola Jakarta Smart City sudah merasa cukup puas dengan keberadaan CRM walaupun masih terdapat variabel yang belum berjalan dengan maksimal. Kecepatan dan ketanggapan petugas yang menindak laporan di lapangan menjadi factor yang penting dalam menunjang keberhasilan program CRM
ANALISIS FAKTOR PERMASALAHAN PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PERUMDA AIR MINUM BANYUMILI KABUPATEN REMBANG Wibisono, Khadis Satria; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumda Air Minum Banyumili is a regionally owned business entity in Rembang Regency that provides public services in terms of clean water provision regulated by Rembang Regency Regional Regulation No.16 of 2019 concerning Perumda Air Minum Banyumili Rembang Regency. This study aims to analyze and identify the factors of service problems as well as the efforts of Perumda Air Minum Banyumili to overcome service problems. The theory used is the Good Governance Theory from UNDP (United Nations Development Programme) using five indicators including accountability, transparency, responsiveness, rule of law, and effectiveness and efficiency. The method used is qualitative descriptive, data collection is carried out through interviews and documentation studies. The results of the study show that the main factor of the problem of clean water services is the source of raw water. Of the five indicators, four of them are transparency, responsiveness, legal rules, and effectiveness and efficiency show service problems. Meanwhile, accountability shows good service responsibility including supervision, reporting, and evaluation. The efforts made by Perumda Air Minum Banyumili in overcoming problems have not been able to solve the existing service problems. This research will provide information and understanding related to the factors of clean water service problems and the efforts made by Perumda Air Minum Banyumili as a service provider. It is hoped that this research can be a recommendation and evaluation in efforts to improve and improve clean water supply services in Rembang Regency with the implementation of good governance
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KLATEN Dewi, Rindi Antika; -, Yuwanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan kesejahteraan sosial terkait gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Keberadaan gelandangan dan pengemis dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, serta keindahan kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis implementasi kebijakan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupeten Klaten berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Data-data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung, analisis data sekunder dan observasi lapangan. Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya-upaya yang tertuang di dalam Perda baik upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif, maupun upaya reintegrasi sosial. Namun, dampak yang diharapkan dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum terlihat. Ripley dan Franklin menyebutkan tiga aspek penentu keberhasilan suatu implementasi yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diharapkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori keberhasilan implementasi dari Ripley dan Franklin, penelitian ini menghasilkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Pemerintah diharapkan dapat lebih berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam mengatasi permasalahan ini.
IMPLEMENTASI PERDA KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Studi Penertiban dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kota Tegal) Rachmahwati, Ade -; Martini, Rina -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 merupakan kebijakan yang menjadi dasar dalam penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai permasalahan sehingga angka PGOT di Kota Tegal masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah setempat dalam menertibkan dan menangani fenomena PGOT di Kota Tegal berdasarkan Perda Kota Tegal No. 9/2018. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Richard Matland dengan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tegal berhasil menurunkan angka PGOT di Kota Tegal pada dua tahun terakhir. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan penanganan pesca penertiban kepada PGOT. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan masih banyak PGOT yang kembali lagi ke jalan. Bahkan masih banyak juga masyarakat yang memberi uang kepada PGOT sehingga semakin sulit penanganannya. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda Kota Tegal No. 9/2018 sebagai dasar penertiban PGOT sudah cukup baik, tetapi belum efektif dalam menangani PGOT di Kota Tegal. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. menerapkan mekanisme sanksi, dan meningkatkan kerja sama antarlembaga pelaksana kebijakan
Co-Authors -, Supratiwi - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Abdul Aziz ADE FIRLI JULIANTY Adi Yoga Adnan, Muhammad - Agung Syaifuddin Ahmad Taufiq Aisya - Az Zahra Alam - Sabdani Alvian Rizal Pratama Alya Namira Ikfinasulkha Amalia Purwatiningrum Andrea Yudhistira Angel Pricilia Saurina Anggita Putri Hanintya Anjasmoro, Rendell Praharsa Aprilianto, Yovi Kurnia Candra Ardian Y P Ariastuti, Ivon Sagyta ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkaan Ariepoetra Nugraha Arkandra, Daffarel - Arsyi Fakhrani Kurniawan Ashari . Auladina Nur Aini, Auladina Nur Bagus Aji Kuncoro Bahari, Nala - Bijak - Punaka Budi Nur Hadi Wibowo Budi setiyono Daniel Teguh Kurniawan Depary, Friech Gunana Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Desyandri Desyandri Dewi - Erowati Dewi, Rindi Antika Diah Setyowati Diani, Resty Okta Dita Fatma Anggraeni Dyah Erina Widia Effendy, Revela Regilia Elias Martin Silalahi Erowati, Dewi - Etkisyan, Johan Arifin Fairuz Thifal Nabila faishal luthfianwar Faris Nurrahman Fina Audya Indah Cahyani Firda Priandhini Firman Bimasakti Firstananda Putri Feby’ Fitriyah - - Fredinan Yulianda Ghinanti Cahya Munalif GRACE MIRANDA ROMAITO SITORUS Hakim, Moch Alif Taufiqul Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Hisyam Haznil Holyness Nurdin Singadimedja Imas Ulin Nikmah Imtitsal Caesaringi Irfan - Fajri Irfan Hidayat Nur Huda Irvan Mardiansyah . Ivon Sagyta Ariastuti Jaelani, Yazid Suhada King Abdul Aziz KRISNA GUNTUR DWI SAPUTRA Kushandajani . Kuswati, Sundari Laila Kholid Alfirdaus Lina Setiawati Listriani . Luh Putu Ratna Sundari M N Istiyanto Aji Maharani, Devita Dwi Mardiansyah, Jidan - Marlina, Neny - Martini, Rina - Mega Angelia Kondorura Meiga Alfa Prananda Miqdad Haqqony Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Affan Ghafar Muhammad Fahmi Azhari Muhammad Naufal Irfan Munadi, Muhammad Arya Muzaki, Muhamad Shulkhan Nadia - Tiarasari Nella - Elvatisha Nevan Alsya Kalihva Nindya Prillianti Nisria Fairuz Husna Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nuri Adhi Saputr oktanila faria Ovila Marshafeni Pangestika, Reza - Prameisti, Syifa Anaqah Pratama, Adam Putra Prayogo, Radito - Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwati Rahayu Edarsasi Purwati Rahayu Edarsasi, Purwati Rahayu Purwoko . Puspa Nagari, Annisa Pramudita Rachmahwati, Ade - Radityo Pambayun Rahman, Nafil Fadlul Raihan Ardi Muhana Ralina, Aribah Shafa Ramadhani, Dito Arya Ratih Kurnia Ramadhanny Rayanis Maria Ulfa, Rayanis Maria Rayhan, Meiandra Albi Retna Arista Kesi Wijayanti Rezza Abdy Pradana Ria Anggraeni Rina - Martini Rina Martini Rizka Febri Ramadhanni Rizki Dwi Prabowo Rosy - Nabila Rr Hermini S Rumapea, Apri Ella Rurin Roesiyana Ruzaqila, Kayla Alif Saniyya, Faizatu - Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Sella Kusumawati Setiyono, Budi - sheila eka soraya Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom siti dzarroh Soewanto Adhi Sofyan Dwi Fari Solly Aryza Sonia Permatasari Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Supratiwi . Susilo Utomo Suwanto Adhi Suwanto Adhi Syaffa Rahmah Tangguh Hakam Digdayana Tania Ikalia Putri Permana Teguh Yuwono Tulliza, Aishah - Turtiantoro Turtiantoro Wahyu Kurniawan Warsito . . Wibisono, Khadis Satria Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiwik Widayati Yosafat Hernantyo Pramudya Yosie Renda Yuliasari, Devi Putri Yunita Fitri YUNITA RATNA SARI yuwanto - - Yuwanto . Yuyung Candra Yanvingsesa Zulfan, Fajril Izza