Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FORUM JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Pemuda Jurnal Studi Pemuda Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Vokasi
Dzunuwanus Ghulam Manar
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arts Humanities Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 149 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 149 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
E-Government Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Penerapan Konsep Good Governance Pada Aplikasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Mobile) Bijak - Punaka; Muhammad - Adnan; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya aplikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Mobile sebagai aplikasi berbasis daring yang bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi di bidang perpajakan muncul ketika terjadi pandemi Covid-19. Didalam praktik penggunaannya sebagai aplikasi pemerintahan yang melakukan pelayanan administrasi perpajakan, sudah seharusnya mewujudkan prinsip-prinsip didalam konsep good governance. Perwujudan prinsip-prinsip didalam konsep good governance merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan aplikasi PBB Mobile sebagai perwujudan penerapan prinsip good governance di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip didalam konsep good governance pada aplikasi PBB Mobile menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) dengan variabel prinsip transparansi, supremasi hukum, daya tanggap, partisipasi, dan akuntabilitas, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi untuk mengkaji tentang pelaksanaan prinsip-prinsip didalam konsep good governance pada aplikasi PBB Mobile Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi PBB Mobile belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip konsep good governance. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah sudah berinovasi dengan mengembangkan aplikasi yang akan menjadi terobosan di bidang pelayanan administrasi perpajakan dengan transisi pelayanan dari offline beralih kepada pelayanan online, akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat pada Google Play Store tempat dimana masyarakat dapat mengunduh aplikasi PBB Mobile, terdapat banyak keluhan permasalahan yang dialami masyarakat, buruknya penggunaan aplikasi ini menandakan bahwa hukum yang menyebutkan jika terpenuhinya berbagai kebutuhan pelayanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat juga sulit memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas membuktikan bahwa aplikasi PBB Mobile belum mewujudkan prinsip-prinsip dari konsep good governance dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar dapat lebih meningkatkan komunikasi berupa sosialisasi terkait aplikasi ini, serta perlu lebih transparan dan luasnya data yang ditampilkan terkait informasi data pajak pada aplikasi ini
PENGELOLAAN PELAYANAN SPGDT (SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU) DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2023 Alvian Rizal Pratama; Dzunuwanus Ghulam Manar; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Surakarta melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan publiknya, hal ini dilakukan dengan menerapkan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu). Tujuan SPGDT ialah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan, serta mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan di Kota Surakarta. Pelayanan ini hadir dengan call center 119 serta website yang digunakan untuk memberikan informasi pendukung kegawatdaruratan. Penelitian ini fokus pada pengelolaan website SPGDT Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan website pelayanan SPGDT di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Adapun situs dalam penelitian ini yakni: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Puskesmas wilayah Kota Surakarta, PMI Kota Surakarta, Petugas PSC 119 Kota Surakarta, dan masyarakat. Teori dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori pengelolaan menurut Cutlip, Center, dan Brown yaitu empat tahap pengelolaan: 1) Penemuan fakta, 2) Perencanaan dan Mengambil Keputusan, 3) Komunikasi-Pelaksanaan, 4) Evaluasi, dan teori good governance. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengelolaan website SPGDT Kota Surakarta masih belum dilaksanakan dengan baik, tidak mampu memberikan informasi secara real time, dan upto-date. Hal ini dikarenakan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan pihak terkait lainnya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Sosialisasi yang dilakukan terkait SPGDT pun minim hanya 1 kali dalam setahun sehingga masih ada kalangan masyarakat yang belum mengetahui SPGDT serta website SPGDT. Hal tersebutlah yang membuat website SPGDT cukup jarang disinggahi masyarakat Kota Surakarta
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) DI KOTA SEMARANG Arkaan Ariepoetra Nugraha; Dzunuwanus Ghulam Manar; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SAKPOLE merupakan inovasi kebijakan Bapenda Jawa Tengah yang dirilis pada tahun 2017 untuk memudahkan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan. Pada tahun 2021, SAKPOLE menjadi salah satu alternatif kebijakan yang mampu membantu Bapenda Jawa Tengah dalam kondisi pandemi Covid-19. Selaras dengan tersebut maka dalam penelitian ini menganalisa dan mengkaji implementasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencakup narasumber utama dari Bapenda Jawa Tengah dan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III yang memiliki indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukur birokrasi untuk menganalisa temuan masalah keberlangsungan SAKPOLE. Tidak berjalannya implementasi kebijakan inovasi SAKPOLE di Kota Semarang pada tahun 2021 dipengaruhi ketidakcakapan pelaku dalam melaksanakan SAKPOLE, hal ini ditunjukan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di SAKPOLE hanya sebesar 0,71% dari seluruh jumlah kendaraan masyarakat Kota Semarang. Hasil penelitian ini juga menunjukan adanya ketidak berjalanan implementasi SAKPOLE sebagai kebijakan pada tahun 2021 di Kota Semarang dan hal tersebut memerlukan kesadaran pihak pelaksana untuk memperbaiki
PERAN SERTA LEMBAGA BUNDO KANDUANG DALAM PEMBANGUNAN NAGARI BARINGIN, SUMATERA BARAT Ghinanti Cahya Munalif; Dzunuwanus Ghulam Manar; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan di Indonesia bergerak dari berbagai sektor yang bergerak dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa. Tidak hanya dijalankan oleh perangkat pemerintah, di dalam menjalankanya, tak jarang dibutuhkan berbagai macam stakeholder lainnya untuk membuat roda pemerintahan berjalan lebih sempurna. Pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang dibaluti oleh adat Minangkabau yang bernuansa Islami. Bila dikerucutkan di tingkat desa, yang lebih biasa disebut dengan nagari, pemerintahannya berjalan dengan dibantu oleh lembaga unsur terkait. Di nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pemerintahannya dibantu oleh lembaga unsur salah satunya adalah bundo kanduang. Bundo kanduang dapat diibaratkan sebagai nomenklatur kepemimpinan perempuan di Minangkabau. Bundo kanduang membawa berbagai macam tujuan dan maksud yang bermanfaat bagi kehidupan kaum dan pemerintahan. Berbagai macam aspek dalam pemerintahan membutuhkan peran bundo kanduang. Salah satunya adalah di dalam pembangunan. Namun, peran serta bundo kanduang dalam pemerintahan nagari Baringin belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan mengapa peran serta lembaga bundo kanduang di nagari Baringin belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan bahwasanya adanya factor terkait kurang optimalnya peran bundo kanduang di pemerintahan nagari Baringin
ANALISIS KINERJA UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (UPKSAI) KOTA SEMARANG Nella - Elvatisha; Puji - Astuti; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI) Kota Semarang adalah sebuah unit bentukan Pemerintah Semarang yang diciptakan guna memenuhi hak-hak anak yang terintegrasi dengan memaksimalkan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Namun penyelenggaraannya dirasa belum optimal karena keberadaan layanan tidak dapat mengangani seluruh kasus terkait kesejahteraan sosial yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja UPKSAI dalam mewujudkan layanan anak integratif serta meminimalisir Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan metode kualiatif deskriptif untuk menghasilkan analisis yang sistematis. Data pada penelitian ini didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk menganalisis kinerja digunakan teori kinerja Dwiyanto (2002) dengan melihat kinerja dari indikator produktivitas, responsivitas, dan akuntabiltas. Hasill penelitian ditemukan bahwa kinerja UPKSAI Kota Semarang untuk menangani kasus atau aduan masuk telah tertangani secara cukup baik. Namun bila melihat indikator produktiviktas, khususnya dari segi sumber daya manusia serta anggaran masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah setempat. Dari indikator responsivitas dan akuntabilitas telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Hanya saja tindakan pencegahan yang seharusnya menjadi tujuan utama didirikannya unit perlu diciptakan kembali
Evaluasi Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra Daerah Papua dan Papua Barat : Studi Kasus Pembimbingan Mahasiswa Afirmasi pada Kampus Undip, Unnes, Polines Tahun 2023 Yosafat Hernantyo Pramudya; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra Daerah Papua dan Papua Barat merupakan intervensi kebijakan pendidikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah yang bersifat afirmasi. Afirmasi sendiri mengandung makna kebijakan/program yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang membuka akses dimana kondisi ekonomi, sosial, dan budaya bukan lagi menjadi aspek yang menghalangi kemampuan seseorang untuk berkembang. Didalam konteks pelaksanaan Program ADik, afirmasi memiliki makna praktis yaitu pemberian akses seluasluasnya (Sistem admisi), penciptaan lingkungan belajar (Pembimbingan), dan peningkatan kualitas SDM (Output). Berdasarkan literature review yang penulis peroleh pada pra-penelitian, terdapat indikasi kualitas Output yang rendah dan kemangkiran studi/tidak lulus pada berbagai Perguruan Tinggi. Penulis melihat permasalahan ini terus terjadi (trend), beberapa peneliti pun membahas trend ini dengan menitikberatkan akar masalah pada kualitas input mahasiswa afirmasi. Menurut penulis, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip afirmasi, sehingga pada penelitian ini penulis menitikberatkan terjadinya trend tersebut sebagai tanggung jawab penuh Pelaksana Program ADik. Asumsinya trend tersebut tidak perlu terjadi bila pembimbingan dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut penulis hendak meneliti lebih lanjut terkait pelaksanaan pembimbingan dalam Program ADik. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi dari Torsten O. Salge yang menitikberatkan pada performance evaluation, atau didalam konteks pembimbingan disebut performa pelaksanaan pembimbingan. Penulis menggunakan 7 (tujuh) aspiration level dari best practice program afirmasi lain sebagai alat analisis pelaksanaan pembimbingan dalam Program ADik. Adapun 7 (tujuh) aspiration level tersebut antara lain : Policy, Student Conference-Gatherings-Activity, Integration, Assessment, Facilitation, Support, dan Conciousness. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui in-depth interview dan pengumpulan dokumen. Penulis menetapkan narasumber dari pihak Penanggung Jawab Program (Kementerian), Pengelola Program (Perguruan Tinggi), Dosen Wali, dan Penerima Beasiswa (Mahasiswa afirmasi) guna mendalami pelaksanaan pembimbingan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra Daerah Papua dan Papua Barat hanya mencapai target secara administratif (pemberian dana beasiswa dan ketercapaian akses saja), tetapi dalam rangka praktikal (pembimbingan) tidak mencapai tujuan. Hal ini dibuktikan dari tidak ditemukannya skenario afirmasi didalam praktik pembelajaran di Perguruan Tinggi yang penulis wawancarai. Bukti tersebut menunjukkan bahwa praktik pembimbingan belum teradopsi sebagai bagian menyeluruh dari tindakan afirmasi di pelaksanaan Program ADik
IMPLEMENTASI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA (KJTS) DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2022 Ramadhani, Dito Arya; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of poor people in Kendal Regency exceeded 8 thousand people, indicating the magnitude of the poverty problem in the area. Central Java Governor Regulation Number 40 of 2017 showed seriousness in overcoming poverty and helping those who were unproductive through the implementation of the Central Java Prosperous Card (KJTS). This research was conducted to understand the implementation of the KJTS policy in Kendal Regency, using George Edward III's theory which included aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data was collected through interviews, and qualitative data analysis was carried out by data triangulation. The subjects in this research were the Boja District Government, Kendal Regency Social Service employees and Central Java Province Social Service employees. The research results showed that the implementation of KJTS in Kendal Regency could be used as a model of accuracy and effectiveness in the distribution of social assistance. This program placed emphasis on comprehensive verification and validation procedures, as well as utilized data analysis through the Integrated Social Welfare Data system. This ensured a targeted approach in beneficiary selection. By responding to the needs of individuals with special conditions and encouraging inclusivity through proposals from underserved villages, KJTS showed a commitment to reaching those who truly needed help
ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY ALIGNMENT ON ADOLESCENTS’ NON-COMMUNICABLE DISEASES PREVENTION AND MANAGEMENT IN SEMARANG CITY Hendratman, Bevan Pramudito; Alfirdaus, Laila Kholid; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Non-communicable diseases (NCDs) pose a significant health threat in Indonesia, impacting productive age groups, including adolescents. This underscores the urgent need for heightened awareness and interventions to address unhealthy behaviors and ensure adolescent health and productivity. The research method used is policy analysis study by collecting data through interviews with the Semarang City Health Office, Semarang City Children's Forum, Semarang City Regional Development Planning Agency, Semarang City Adolescents, and analysis of related policy documents. Findings reveal proactive steps by the Semarang City Health Office, including health campaigns and education sessions for adolescents. While the government demonstrates capability in NCD management, challenges such as limited collaboration and incomplete data persist. These findings highlight the importance of enhanced collaboration, program evaluation, budget allocation, and communication strategies for effective NCD prevention and management. The study also acknowledges limitations, including incomplete data and stakeholder engagement challenges, which should be considered in future research and policy development
POLITICAL INTEREST IN THE RECRUITMENT MECHANISM OF THE KPK’S COMMISSIONERS Effendy, Revela Regilia; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was raised with the title “Political Interest in the KPK Commissioner Recruitment Mechanism”. The background of this research raises the issue of controversy and political interests that are in the process of electing KPK leaders in the 2019-2023 period. Through document tracing and stakeholder analysis, this thesis discusses what kind of political interests are being done in weakening the KPK, including the recruitment process. The finding of this study is the discovery of political interest in the election process of KPK leaders for the 2019-2023 period. Briefly, this discovery is evidenced by the many controversies that have arisen to the public. Starting from the 26 points of controversy contained in the 2019 KPK Law, controversies in the election process (KPK’s Pansel against the background of high conflicts of interest, Commission III of the DPR was detected to have the same interest, the President questioned his seriousness in choosing the 2019 KPK’s Pansel , and the final requirements that are mandatory for KPK leadership candidates to approve the 2019 KPK Law), the controversy over the National Insight Test which dismissed dozens of KPK employees, and the controversy over the extension of the KPK Commissioner's term of office for the 2019-2023 period to five years by the Constitutional Court. Analysis of this thesis discusses that it turns out the interests of oligarchs. It can be concluded that political interest in the election process of the KPK leadership is one of the many root problems where the problem is aimed at weakening the law in Indonesia, including the KPK. In short, the political elite conduct business activities in the state with the meaning that they control the law, they eradicate the righteous parties, and they also destroy the state. In this case, it is necessary to strengthen political will so that these interests are not found again and the KPK can return to functioning properly.
IMPLEMENTATION OF JAKLAPOR AS A DIGITAL PUBLIC COMPLAINT SERVICE ON THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES OF DKI JAKARTA Ralina, Aribah Shafa; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DKI Jakarta with over 11 million residents, faces a growing need for efficient public services in the digital age. One key area is handling public complaints. To address this, the DKI Jakarta Provincial Government established JAKI under the President Instruction No.3 of 2003 concerning National Policies and Strategies for E-Government Development and the Presidential Regulation No.95 of 2018 concerning Electronic Based Government Systems. This research aims to discuss the implementation of JAKI as a digital public complaint service on the quality of public services in DKI Jakarta. This research tries to determine if in fact JakLapor, a feature of JAKI, has run optimally as a digital public complaint service. The research was conducted using a qualitative approach. Data collection was obtained through in-depth interviews with 4 staffs of Jakarta Smart City and 5 citizens of DKI Jakarta and through document analysis comprising of papers, books, journals and articles.. Data collection techniques include data analysis and interpretation, data reduction and data presentation. From the research that has been done, there is a result that the implementation of JakLapor has achieved succession in several criteria as seen from the benefits felt by the citizens of DKI Jakarta, the implementing and supervising actors adhering to the Standard Operating Procedures (SOP) regulated in the Decree of the Regional Secretary No.99 of 2022 and functioning in accordance to the relevant regulations, the resources deemed sufficient both financial and human resources, the institution and regime characteristics of JakLapor have also been deemed in accordance to the Governor Regulation No.144 of 2019 and Decree of the Regional Secretary no.99 of 2022. However, there are several setbacks in the running of JakLapor such as the bureaucratic mismatch between the government and the private sectors and the limitation of citizen participation due to the lack of socialization. Furthermore, there are several recommendations to be noted which are to improve communication between government departments and to conduct more thorough socializations
Co-Authors -, Supratiwi - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Abdul Aziz ADE FIRLI JULIANTY Adi Yoga Adnan, Muhammad - Agung Syaifuddin Ahmad Taufiq Aisya - Az Zahra Alam - Sabdani Alvian Rizal Pratama Alya Namira Ikfinasulkha Amalia Purwatiningrum Andrea Yudhistira Angel Pricilia Saurina Anggita Putri Hanintya Anjasmoro, Rendell Praharsa Aprilianto, Yovi Kurnia Candra Ardian Y P Ariastuti, Ivon Sagyta ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkaan Ariepoetra Nugraha Arkandra, Daffarel - Arsyi Fakhrani Kurniawan Ashari . Auladina Nur Aini, Auladina Nur Bagus Aji Kuncoro Bahari, Nala - Bijak - Punaka Budi Nur Hadi Wibowo Budi setiyono Daniel Teguh Kurniawan Depary, Friech Gunana Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Desyandri Desyandri Dewi - Erowati Dewi, Rindi Antika Diah Setyowati Diani, Resty Okta Dita Fatma Anggraeni Dyah Erina Widia Effendy, Revela Regilia Elias Martin Silalahi Erowati, Dewi - Etkisyan, Johan Arifin Fairuz Thifal Nabila faishal luthfianwar Faris Nurrahman Fina Audya Indah Cahyani Firda Priandhini Firman Bimasakti Firstananda Putri Feby’ Fitriyah - - Fredinan Yulianda Ghinanti Cahya Munalif GRACE MIRANDA ROMAITO SITORUS Hakim, Moch Alif Taufiqul Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Hisyam Haznil Holyness Nurdin Singadimedja Imas Ulin Nikmah Imtitsal Caesaringi Irfan - Fajri Irfan Hidayat Nur Huda Irvan Mardiansyah . Ivon Sagyta Ariastuti Jaelani, Yazid Suhada King Abdul Aziz KRISNA GUNTUR DWI SAPUTRA Kushandajani . Kuswati, Sundari Laila Kholid Alfirdaus Lina Setiawati Listriani . Luh Putu Ratna Sundari M N Istiyanto Aji Maharani, Devita Dwi Mardiansyah, Jidan - Marlina, Neny - Martini, Rina - Mega Angelia Kondorura Meiga Alfa Prananda Miqdad Haqqony Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Affan Ghafar Muhammad Fahmi Azhari Muhammad Naufal Irfan Munadi, Muhammad Arya Muzaki, Muhamad Shulkhan Nadia - Tiarasari Nella - Elvatisha Nevan Alsya Kalihva Nindya Prillianti Nisria Fairuz Husna Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nuri Adhi Saputr oktanila faria Ovila Marshafeni Pangestika, Reza - Prameisti, Syifa Anaqah Pratama, Adam Putra Prayogo, Radito - Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwati Rahayu Edarsasi Purwati Rahayu Edarsasi, Purwati Rahayu Purwoko . Puspa Nagari, Annisa Pramudita Rachmahwati, Ade - Radityo Pambayun Rahman, Nafil Fadlul Raihan Ardi Muhana Ralina, Aribah Shafa Ramadhani, Dito Arya Ratih Kurnia Ramadhanny Rayanis Maria Ulfa, Rayanis Maria Rayhan, Meiandra Albi Retna Arista Kesi Wijayanti Rezza Abdy Pradana Ria Anggraeni Rina - Martini Rina Martini Rizka Febri Ramadhanni Rizki Dwi Prabowo Rosy - Nabila Rr Hermini S Rumapea, Apri Ella Rurin Roesiyana Ruzaqila, Kayla Alif Saniyya, Faizatu - Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Sella Kusumawati Setiyono, Budi - sheila eka soraya Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom siti dzarroh Soewanto Adhi Sofyan Dwi Fari Solly Aryza Sonia Permatasari Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Supratiwi . Susilo Utomo Suwanto Adhi Suwanto Adhi Syaffa Rahmah Tangguh Hakam Digdayana Tania Ikalia Putri Permana Teguh Yuwono Tulliza, Aishah - Turtiantoro Turtiantoro Wahyu Kurniawan Warsito . . Wibisono, Khadis Satria Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiwik Widayati Yosafat Hernantyo Pramudya Yosie Renda Yuliasari, Devi Putri Yunita Fitri YUNITA RATNA SARI yuwanto - - Yuwanto . Yuyung Candra Yanvingsesa Zulfan, Fajril Izza