Dzunuwanus Ghulam Manar
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Published : 149 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Raihan Ardi Muhana; Puji - Astuti; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau disingkat SiBadra merupakan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Bogor di bidang layanan aduan dan saran, dimana melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aduan maupun sarannya serta berdiskusi melalui kolom komentar terkait permasalahan yang diajukan, dan didisposikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Bogor. Aplikasi SiBadra memiliki potensi lebih lanjut sebagai sebuah inovasi kebijakan sehingga tidak hanya sebatas efisiensi pelaporan aduan dan saran saja, tetapi juga bisa menjadi penguat demokrasi dan partisipasi publik, serta mampu mendorong proses demokrasi deliberatif di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor, lalu pihak pengguna yakni OPD penanggungjawab laporan lingkup Kota Bogor serta masyarkat Kota Bogor selaku pelapor. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan analisa data. Adapun konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep adopsi inovasi kebijakan, e-demokrasi, dan partisipasi publik digital. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi inovasi kebijakan SiBadra berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang signifikan, dimana penyelenggara dan pengguna dapat memanfaatkan atau dengan kata lain "mengadopsi" kebijakan ini dengan baik. Pada variabel konsep e-demokrasi, ditemukan bahwa proses e-demokrasi yang terjadi pada aplikasi SiBadra masih pada tingkatan demokrasi liberal, dimana OPD masih mengutamakan efisiensi pelaporan dan masyarakat masih terbatas pada paradigma penyelesaian laporan saja, belum mencapai level diskusi membahas permasalahan bersama. Terakhir pada variabel konsep partisipasi publik digital, faktor pendorong masyarakat menggunakan aplikasi SiBadra masih sebatas penyelesaian laporan saja, belum nampak adanya upaya untuk membahas isu bersama sebagai manifestasi deliberasi publik. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya keberjalanan proses demokrasi pada aplikasi tersebut, dimana keputusan kebijakan OPD diambil pula berdasarkan masukan dari masyarakat. SiBadra dapat dimaksimalkan potensinya untuk menjadi wadah demokrasi deliberatif apabila terdapat arahan dari Pemerintah Kota Bogor. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terkait dengan bagaimana kasus besar pada SiBadra didiskusikan dan dieksekusi lebih lanjut oleh OPD terkait, maupun komparasinya dengan aplikasi aduan dan saran serupa dari pusat yakni SP4N LAPOR
ANALISIS ETNOGRAFI VIRTUAL: AKTIVISME FANS K-POP DI MEDIA SOSIAL DALAM KASUS OMNIBUS LAW Arsyi Fakhrani Kurniawan; Wijayanto - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

K-Pop akhir-akhir ini menjadi sorotan dalam menyuarakan keresahannya mengenai pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Pergerakan fans K-Pop di media sosial membuat topik berkaitan dengan ‘Omnibus Law’ berhasil menduduki trending topic dunia. Fans K-Pop bersatu dan mengangkat tagar #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibusLaw. Bahkan mereka turut aktif menyuarakan keresahannya bersama pihak lainnya seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa, serikat pekerja, aktivis hingga media untuk bersama-sama membuat klaster kontra Omnibus Law. Meskipun terdapat perbedaan umur dan latar belakang tetapi partisipan memiliki keresahan yang sama bahwa Undang-undang ini berpengaruh kesegala aspek terutama pada pekerja sehingga mendorong satu sama lain untuk saling terlibat dalam isu ini.
SUSTAINING INNOVATION PELAYANAN PUBLIK DI ERA DISRUPSI, STUDI KASUS PROGRAM TEMS (TULUNGAGUNG EMERGENCY MEDICAL SERVICES) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Yuyung Candra Yanvingsesa; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadirnya pelayanan publik yang inovatif menjadi sebuah jawaban atas berbagai permasalahan masyarakat. Inovasi TEMS merupakan sebuah layanan gabungan pre-hospital dengan pelayanan intra-hospital berbasis teknologi tingkat tinggi sehingga proses penanganan kegawatdaruratan lebih efektif dan efisien. Salah satu sektor yang terdampak disrupsi adalah sektor health service yang bertujuan menciptakan safe community. Untuk mewujudkannya, pemerintah wajib menjamin sustaining innovation pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif karakteristik studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberlanjutan inovasi TEMS di Kabupaten Tulungagung pada era disrupsi. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala IGD RSUD dr.Iskak, Petugas Operator atau PIC TEMS, dan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TEMS merupakan pelayanan publik yang inovatif karena mampu menjawab permasalahan kegawatdaruratan seperti penurunan dead on arrival akibat kecelakaan lalu lintas, dan mortalitas serta morbiditas akibat penyakit jantung. Keberlanjutan inovasi dilakukan TEMS dengan melahirkan mobile apps EB SOLIH, inovasi LASKAR, inovasi Home Care dengan sistem terintegrasi. Selain itu, inovasi TEMS juga mampu beradaptasi dengan adanya era disrupsi dengan penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi berbasis sistem operasi android, adanya inovasi home care yang tidak terbatas ruang dan waktu, mampu melakukan sharing economy dengan Dinas Kesehatan dan PPNI, serta pengembangan teknologi big data berbasis EMR. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti perluasan akses mobile apps berbasis IOS, peningkatan sosialisasi aplikasi EB SOLIH, dan penyesuaian tarif home care bagi pasien non BPJS
Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik Nadia - Tiarasari; Nunik Retno Herawati; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat maka sudah sepantasnya rakyat mendapatkan akses informasi dan data untuk mengawasi wakilnya di DPR RI. Melalui keterbukaan informasi publik (KIP), hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan data sudah terjamin undang-undang. Ketika pandemi covid-19 terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat, termasuk budaya kerja. Perubahan ini dikhawatirkan membuat pelaksanaan KIP tidak maksimal atau bahkan tidak terwujud. KIP di DPR RI dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan data data non numerik penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi. Kesimpulan penelitian menyatakan keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021 telah dilaksanakan dengan sangat baik tanpa terganggu perubahan saat pandemi. Dari dimensi komunikasi, sesama pelaksana telah memaksimalkan penggunaan media daring seperti Whatsapp dan Zoom Meeting sehingga tidak ada permasalahan alur komunikasi sesama pelaksana. PPID Setjen DPR RI memiliki sumber daya yang lengkap meskipun PPID perlu melakukan penyesuaian fitur-fitur dalam laman resmi secara keberlanjutan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Sifat pelaksana selama pandemi covid-19 tetap terbuka dan tidak berubah. Terakhir, struktur birokasi PPID Setjen DPR RI sangat jelas sehingga mampu membagi kewenangan pelaksana tanpa ada tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan agar PPID Setjen DPR RI dapat mempertahankan kinerjanya dalam pelaksanaan KIP. Dengan terus memperbarui dan menyesuaikan fitur-fitur dalam laman resmi yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Bukan hanya menyesuaikan fitur dengan standar-standar dari Komisi Informasi Pusat
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANTUL PADA MASA PEMERINTAHAN MUSLIH-JOKO TAHUN 2021 Fina Audya Indah Cahyani; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming merupakan strategi yang digunakan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi adanya ketidaksamaan hak yang diperoleh antara laki-laki dengan perempuan. Indikator capaian yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada masa JokoMuslih tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dnegan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan belum adanya Standart Operational Procedure (SOP) dan dua program prioritas yang kurang memberikan hasil yang signifikan terhadap pembangunan perempuan di Bantul
Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Pada Masa Pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2021 Rosy - Nabila; Dewi - Erowati; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semenjak adanya pandemi covid-19 tingkat kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Hal ini pula terjadi pada masyarakat Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Desa Jatibarang Lor merupakan salah satu desa di Kabupaten Brebes yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang cukup tinggi di Kecamatan Jatibarang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan hambatan pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan pada masa pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Dalam data pendukung peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun analisis dan interpretasi data peneliti dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari keluarga penerima manfaat dari waktu ke waktu lebih sadar terhadap pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan seperti akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kesadaran para keluarga penerima manfaat terkait pemanfaatan akses layanan pendidikan dan kesehatan terbentuk melalui program yang bernama Family Development Session (FDS) dimana dalam pertemuan tersebut pendamping PKH memberika edukasi dengan tujuan dapat merubah pola pikir dan kemandirian KPM. Dalam pelaksanaannya FDS tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pada tahun 2021 masih kondisi pandemi program tersebut yang biasa dilakukan secara tatap muka berubah menjadi via daring. Selain itu ada beberapa hambatan terkait kevalidan data DTKS yang diolah oleh pemerintah desa. Melihat hal tersebut maka perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan pendamping PKH supaya dapat meningkatkan integritas data dari setiap sumber data
IMPLEMENTASI TELUNJUK SAKTI DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH Nuri Adhi Saputr; supratiwi - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle (1980), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Telunjuk Sakti dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri serta faktor pendorong dan penghambat yang menyertai prosesnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Telunjuk Sakti dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan baik, meskipun loket faskes, loket kecamatan, dan loket desa/kelurahan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri belum mampu memberikan pelayanan pembetulan data kependudukan. Keberhasilan Telunjuk Sakti dalam meningkatkan kualitas pelayanan didukung oleh faktor jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikerahkan serta sarana dan prasarana yang memadai. Sementara itu, faktor yang menghambat implementasi Telunjuk Sakti berasal dari kompetensi pelaksana loket faskes, loket kecamatan, dan loket desa/kelurahan yang kurang mumpuni
Implementasi Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima di DKI Jakarta Nevan Alsya Kalihva; Teguh - Yuwono; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi mencakup seluruh aspek tidak terkecuali pemerintahan. Kemampuan teknologi membangun sebuah inovasi di dalam aspek pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam sektor pelayanan publik menjadi inovasi untuk memperbaiki terus layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan akses peran kepada masyarakat dan privat. Salah satu daerah yang memiliki inovasi di sektor pelayanan publik adalah DKI Jakarta dengan membangun Jakarta Smart City yang bertugas mengelola layanan publik berbasis “kota cerdas” di Jakarta. Untuk mengoptimalkan layanan publik, dihadirkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dengan mengintegrasikan seluruh layanan publik dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi JAKI menjadi salah satu dari 13 kanal aduan di DKI Jakarta. Mengusung integrasi, one stop service, inovasi dan orientasi pada masyarakat, aplikasi JAKI berusaha membangun pelayanan publik yang menghadirkan pelayanan yang prima. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Horn-Van Meter dengan variabel Sasaran Kebijakan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya, Karakter Agen Pelaksana dan Lingkungan Sosial,Politik dan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Unit Pengelola Jakarta Smart City dan masyarakat pengguna aplikasi JAKI. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi dari aplikasi JAKI untuk mewujudkan pelayanan prima sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada variabel yang masih belum berjalan dengan baik yang terkait dengan hubungan dengan internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sosialisasi yang masih belum sesuai target, isu kebijakan privasi dan perbedaan birokrasi dengan swasta yang menghambat keberhasilan kolaborasi
Pola Konflik dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Menangani Konflik Pembangunan Mega Proyek PLTU Batang Aisya - Az Zahra; supratiwi - -; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan mega proyek pembangunan PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng ternyata menimbulkan terjadinya konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akibat adanya alih fungsi lahan dan potensi kerusakan lingkungan. Di dalam berjalannya konflik tersebut, terdapat interaksi antar-aktor yang terlibat konflik, yakni Perusahaan Bhimasena Power Indonesia (BPI), Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dan Masyarakat yang dibantu oleh LSM Go Green Batang dan Paguyuban UKPWR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konflik yang terbentuk dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk mengatasi konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan terkait dan studi dokumen untuk menunjang data yang berasal dari informan. Adapun untuk menguji keabsahan data, dilakukan dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber lainnya hingga diperoleh kesamaan informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi perlawanan yang sama kuat antar-aktor yang terlibat di dalam konflik pembangunan PLTU Batang, sehingga membentuk pola yang menunjukan bahwa aktor-aktor yang terlibat konflik bertindak saling menyerang satu sama lain secara terus-menerus. Konflik tersebut berakhir dengan masyarakat yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan yang diberikan dalam konflik dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan BPI karena dua aktor tersebut memegang kekuatan yang besar di dalam konflik. Untuk mengatasi konflik, Pemerintah Daerah melakukan strategi konflik dengan cara membuat regulasi penyelesaian konflik, dan melakukan mediasi dengan masyarakat. Penelitian ini menyarankan bahwasanya Pemerintah Daerah seharusnya serius dalam menempuh upaya untuk menangani konflik yang terjadi pada masyarakat. Selain memperhatikan upaya yang harus dilakukan, Pemerintah Daerah beserta perusahaan perlu meninjau sumber permasalahan yang menjadi penyebab konflik, termasuk kepada regulasi yang berlaku
POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM Fairuz Thifal Nabila; Dzunuwanus Ghulam Manar; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi merupakan gagasan yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Program terkait inovasi dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran pada kebijakan tertentu. Program Wakuncar merupakan terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang digagas oleh Ketua TP PKK Kota Metro dan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro untuk bermitra dalam mewujudkan program kepada masyarakat. Program Wakuncar merupakan pendataan yang diinput pada google form oleh Kader Dasawisma, pendataan meliputi identitas kepemilikan rumah, kepala keluarga, lansia, ekonomi keluarga, UP2K (Usaha Peningkatan Pendatapan Keluarga), pola perilaku keluarga, sanitasi rumah tangga, kesehatan keluarga, pengelolaan sampah, dan keanggotaan dasawisma. Pendataan berbasis digital selain untuk mencerdaskan masyarakat akan teknolgi informasi, juga untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran dalam kebijakan-kebijakan yang berlangsung (validitas data masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi teknologi informasi berupa Program Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro dengan melihat aspek politik inovasi dan ketidakberlanjutan program. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memiliki temuan bahwa permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administatif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian kurang optimalnya insentif berupa keterbatasan anggaran yang diberikan kepada enumerator pada program Wakuncar. Karena sumber anggaran hanya terbatas pada APBD. Pada temuan yang diperoleh pada penelitian dapat disimpulkan bahwasannya program tidak siap secara administratif dan membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada keberjalanan program Wakuncar.
Co-Authors -, Supratiwi - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Abdul Aziz ADE FIRLI JULIANTY Adi Yoga Adnan, Muhammad - Agung Syaifuddin Ahmad Taufiq Aisya - Az Zahra Alam - Sabdani Alvian Rizal Pratama Alya Namira Ikfinasulkha Amalia Purwatiningrum Andrea Yudhistira Angel Pricilia Saurina Anggita Putri Hanintya Anjasmoro, Rendell Praharsa Aprilianto, Yovi Kurnia Candra Ardian Y P Ariastuti, Ivon Sagyta ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkaan Ariepoetra Nugraha Arkandra, Daffarel - Arsyi Fakhrani Kurniawan Ashari . Auladina Nur Aini, Auladina Nur Bagus Aji Kuncoro Bahari, Nala - Bijak - Punaka Budi Nur Hadi Wibowo Budi setiyono Daniel Teguh Kurniawan Depary, Friech Gunana Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Desyandri Desyandri Dewi - Erowati Dewi, Rindi Antika Diah Setyowati Diani, Resty Okta Dita Fatma Anggraeni Dyah Erina Widia Effendy, Revela Regilia Elias Martin Silalahi Erowati, Dewi - Etkisyan, Johan Arifin Fairuz Thifal Nabila faishal luthfianwar Faris Nurrahman Fina Audya Indah Cahyani Firda Priandhini Firman Bimasakti Firstananda Putri Feby’ Fitriyah Fitriyah Fredinan Yulianda Ghinanti Cahya Munalif GRACE MIRANDA ROMAITO SITORUS Hakim, Moch Alif Taufiqul Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Hisyam Haznil Holyness Nurdin Singadimedja Imas Ulin Nikmah Imtitsal Caesaringi Irfan - Fajri Irfan Hidayat Nur Huda Irvan Mardiansyah . Ivon Sagyta Ariastuti Jaelani, Yazid Suhada King Abdul Aziz KRISNA GUNTUR DWI SAPUTRA Kushandajani . Kuswati, Sundari Laila Kholid Alfirdaus Lina Setiawati Listriani . Luh Putu Ratna Sundari M N Istiyanto Aji Maharani, Devita Dwi Mardiansyah, Jidan - Marlina, Neny - Martini, Rina - Mega Angelia Kondorura Meiga Alfa Prananda Miqdad Haqqony Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Affan Ghafar Muhammad Fahmi Azhari Muhammad Naufal Irfan Munadi, Muhammad Arya Muzaki, Muhamad Shulkhan Nadia - Tiarasari Nella - Elvatisha Nevan Alsya Kalihva Nindya Prillianti Nisria Fairuz Husna Nunik Retno Herawati Nuri Adhi Saputr oktanila faria Ovila Marshafeni Pangestika, Reza - Prameisti, Syifa Anaqah Pratama, Adam Putra Prayogo, Radito - Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwati Rahayu Edarsasi Purwati Rahayu Edarsasi, Purwati Rahayu Purwoko . Puspa Nagari, Annisa Pramudita Rachmahwati, Ade - Radityo Pambayun Rahman, Nafil Fadlul Raihan Ardi Muhana Ralina, Aribah Shafa Ramadhani, Dito Arya Ratih Kurnia Ramadhanny Rayanis Maria Ulfa, Rayanis Maria Rayhan, Meiandra Albi Retna Arista Kesi Wijayanti Rezza Abdy Pradana Ria Anggraeni Rina - Martini Rina Martini Rizka Febri Ramadhanni Rizki Dwi Prabowo Rosy - Nabila Rr Hermini S Rumapea, Apri Ella Rurin Roesiyana Ruzaqila, Kayla Alif Saniyya, Faizatu - Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Sella Kusumawati Setiyono, Budi - sheila eka soraya Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom siti dzarroh Soewanto Adhi Sofyan Dwi Fari Solly Aryza Sonia Permatasari Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Supratiwi . Susilo Utomo Suwanto Adhi Suwanto Adhi Syaffa Rahmah Tangguh Hakam Digdayana Tania Ikalia Putri Permana Teguh Yuwono Tulliza, Aishah - Turtiantoro Turtiantoro Wahyu Kurniawan Warsito . . Wibisono, Khadis Satria Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiwik Widayati Yosafat Hernantyo Pramudya Yosie Renda Yuliasari, Devi Putri Yunita Fitri YUNITA RATNA SARI yuwanto - - Yuwanto . Yuyung Candra Yanvingsesa Zulfan, Fajril Izza