Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 107 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 107 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN Sunarya, Irwan; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran kepolisian sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Faktor penghambat pelaksanaan peran Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian sebagai penyidik dalam tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulsel belum berjalan secara optimal, diakibatkan julam kasus dalam proses penanganan di tahap penyelidikan berbeda dengan jumlah kasus di tahap penyidikan. Dan Faktor yang menghambat pelaksanaan alam penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan bersumber daridua factor, yaitu: Faktor Intern dan Faktor Ekstern.Faktor intern dipengaruhi Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasana. Faktor ekstern, adalah factor yang menghambat pelaksanaan penyidikan yang bersumber dari pelapor dan terlapor. Faktor tersebut dipengaruhi, kesadaran hukum Masyarakat dan budaya. This study aims to determine the implementation of the role of the police as investigators in the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police and the inhibiting factors in carrying out the role of the police as investigators for the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police. The research method used is Empirical Juridical Law research. The results of the study show that the role of the police as investigators in the crime of embezzlement at the South Sulawesi Regional Police has not run optimally, due to the fact that the number of cases in the process of handling at the investigation stage is different from the number of cases at the investigation stage. And the factors that impede the implementation of the nature of the investigation by the South Sulawesi Regional Police on the crime of embezzlement in office originate from two factors, namely: Internal factors and external factors. Internal factors are influenced by human resources, and facilities and infrastructure. External factors, are factors that hinder the implementation of investigations originating from the reporter and the reported. These factors influenced the legal awareness of society and culture.
TINDAKAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Astaman, Astaman; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3834

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan penyelidikan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Kendala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu kendala internal dan Kendala Eksternal yaitu undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tindak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi. This research aims to find out the actions of the Police in recovering state financial losses due to corruption crimes and the obstacles faced by the Police in recovering state losses due to corruption crimes. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the role of the South Sulawesi Regional Police in recovering state losses due to corruption is through investigation. Presidential Instruction Number 5 of 2004 provides maximum support for corruption prosecution efforts carried out by the Indonesian National Police. The obstacles of the South Sulawesi Regional Police in recovering State losses due to corruption are internal obstacles and external obstacles because the law does not regulate the granting of authority to the police to conduct wiretapping, difficulty in proving the results of corruption, because it is dishonest, the amount of losses due to corruption is too large, the suspect of corruption is willing to pay losses so that corruption convicts prefer a subsidized sentence rather than returning assets that have been corrupted.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAREPARE Saleh, Muh; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Parepare. Tipe penelitian adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengarah untuk mengkaji gejala-gejala, faktor-faktor atau kejadian secara sistematis dan akurat, dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data prime yaitu mendatagi langsung responden dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interviu) dan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa 1.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan pelecehan seksual belum maksimal diberikan oleh pihak penegak hukum meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta perlidungan yang diberikan, 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksualterhadap anak adalahfaktor penegakan hukum, faktor lingkungan, faktor  keluarga dan faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua, 3. Peran Masyarakat dalamPenanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak ditingkat akar rumput sehingga referensi mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap anak. This research aims to gain an understanding and analyze legal protection, inhibiting factors and efforts to overcome sexual abuse crimes against children in Parepare. The type of research is empirical normative research, namely research that aims to examine symptoms, factors or events systematically and accurately, and uses primary and secondary data. The technique used to obtain prime data is directly collecting data from respondents by observing, interviewing and distributing questionnaires. Based on the research results, it was found that 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual harassment have not been maximally provided by law enforcers even though many victims' rights have been fulfilled and protection has been provided, 2. Factors that cause sexual violence against children are a factor in law enforcement, environmental factors, family factors and weak parental supervision. 3. The role of society in handling sexual violence against children is necessary, taking into account prevention aspects involving citizens and also involving children with the aim of providing protection to children at the level grass roots so that references detect cases of violence against children.
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PASCA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Ristanto, Adhi Yudha; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk menganalisis pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek apakah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik yang memadukan antara data primer berupa data dan wawancara serta bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hak Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat 2 kondisi yakni hak Penggugat akan dipenuhi oleh karena proses banding akan dilanjutkan ke Pengadilan tingkat banding dalam hal Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet. Selanjutnya hak Penggugat akan tertutup dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum verzet. Pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek telah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yakni Tergugat tetap dapat mengajukan upaya hukum verzet. Sedangkan untuk Penggugat tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal mengajukan banding. This research aims to analyze the plaintiff's rights in filing a legal appeal against the verstek decision after the stipulation of PERMA Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court and to analyze the regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding whether legal remedies for verstek decisions fulfill the values of justice in society. This research is empirical juridical research that combines primary data in the form of data and interviews as well as material from books and statutory regulations conducted at the Sidenreng Rappang District Court. The results of the research show that the Plaintiff's right to file an appeal against the verzet decision after PERMA Number 7 of 2022 was stipulated has 2 conditions, namely the Plaintiff's rights will be fulfilled because the appeal process will continue to the appellate court in the event that the Defendant does not submit a verzet legal remedy. Furthermore, the Plaintiff's rights will be closed if the Defendant files a verzet legal action. Regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding legal remedies for verzet decisions has fulfilled the values of justice in society, namely that the Defendant can still submit legal remedies for verzet. Meanwhile, the Plaintiff still has the same rights as the Defendant when it comes to filing an appeal.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR Alifwansah. S, Muh.; Renggong, Ruslan; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer. Melalui analisis filosofis, penelitian ini menyelidiki kerangka konseptual etika dan moralitas yang membentuk penanganan kasus-kasus kesulilaan. Diskusi mencakup refleksi tentang hak asasi manusia, tanggung jawab moral individu, dan dampaknya terhadap struktur disipliner di militer. Artikel ini juga mengevaluasi relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam menanggapi tindakan kesulilaan di dalam militer. Dengan menyoroti pertentangan dan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana filosofi hukum membentuk pemahaman terhadap tindak pidana kesulilaan di konteks militer. Implikasi filosofis dari pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan yang kaya dan berdimensi terhadap upaya penegakan hukum di militer. Studi ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam pengembangan etika dan penegakan hukum di lingkungan militer. This article aims to explore the perspective of legal philosophy on cases of indecency within the military environment. Through a philosophical analysis, this research investigates the conceptual framework of ethics and morality that shapes the handling of indecency cases. The discussion includes reflections on human rights, individual moral responsibilities, and their impact on the disciplinary structure within the military. The article also evaluates the relevance and application of international legal principles in responding to acts of indecency within the military. By highlighting the tensions and balance between security needs and the protection of individual rights, this study provides deep insights into how legal philosophy shapes the understanding of indecent offenses in a military context. The philosophical implications of this approach are expected to provide a rich and dimensional view of law enforcement efforts in the military. This study is important for academics, legal practitioners, and policy makers with an interest in the development of ethics and law enforcement in the military.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Rianto, Dedi; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan melalui Restoratif Justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Restoratif Justice dari tahun 2022 sampai tahun 2023 pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2022 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2023 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2022 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum kepolisian resor polewali mandar dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Polewali Mandar belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial. This research aims to analyze the implementation and obstacles through Restorative Justice in the settlement of maltreatment crime case. This research used qualitative research. Data collection was carried out through interviews and documentation. The data analysis used is qualitative using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results of the research show that from 2022 to 2023 the police in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police will strive for a restorative approach because the number of cases ending in peace has increased. Although there are several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2022 was because the victim did not accept to reconcile because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been handed over to the prosecutor's office), but in 2023 the cause of the criminal act of abuse was not carried out. Restorative justice is the same as in 2022, namely not wanting to withdraw the report and it has been handed over to the prosecutor's office, while during the investigation, there is not enough evidence. The obstacles in the application of restorative in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police in terms of apparatus resources are that there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Polewali Mandar district community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Wahyudin, Jalil; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4474

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta apa saja hambatan –hambatan yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak terjadi Tindak Pidana Penipuan secara Online dimana korbannya mencakup semua kalangan masyarakat yang mengakibatkan kerugian secara materil dengan kisaran ratusan juta hingga milyaran rupiah, Modus operandi pelaku pun bermacam-macam dari modus menjual barang hingga penawaran jasa fiktif kepada korban dengan menggunakan media sosial sebagai sarananya. Dalam Penyidikannya terdapat berbagai kendala yang di hadapi oleh Penyidik diantaranya karena Tempat Kejadian Perkara berada di dunia maya, Proses pengungkapannya yang membutuhkan waktu yang lama serta keterbatasan alat khusus untuk membantu Penyelidikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapannya yaitu, faktor internal dan eksternal dengan beberapa klasifikasi. Faktor internal yaitu sumber daya manusia untuk menjalankan perangkat alat khusus tersebut masih terbatas, infrastruktur tekhnologi untuk pengadaan alat khusus masih terbatas pada polda-polda tertentu saja. Sedangkan faktor eksternal yaitu, keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian Tindak Pidana penipuan online tersebut karena masyarakat tidak mengetahui karena menganggap bahwa kerugian materil yang dialami relative kecil saja. The research aims to understand the implementation of the Online Fraud Investigation Process in the South Sulawesi Regional Police and what obstacles investigators face in its implementation. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. The research was conducted at the Cyber Crime Unit of the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City. The results of the research show that in Indonesia there have been many online fraud crimes where the victims include all levels of society resulting in material losses ranging from hundreds of millions to billions of rupiah.  The modus operandi of the perpetrators also varies from selling goods to offering fictitious services to victims. by using social media as a means. In the investigation, there were various obstacles faced by investigators, including because the crime scene was in cyberspace, the disclosure process took a long time and limited special tools to assist the investigation. There are several factors that influence disclosure, namely, internal and external factors with several classifications. Internal factors, namely human resources to run the special equipment are still limited, technological infrastructure for procuring special equipment is still limited to certain regional police. Meanwhile, external factors are the reluctance of the public to report incidents of online fraud because the public does not know because they think that the material losses experienced are relatively small.
PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN PIDANA KORUPSI MAKASSAR Mansyur, Mansyur; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4475

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang dipidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar dan pengaruh putusan bebas terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan diputus bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan advocat yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pertimbangan Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang sebelumnya dipidana di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding lebih menitikberatkan kepada ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, adanya prinsip kehati-hatian terdakwa, dan manfaat yang didapat oleh penerima bantuan. Pengaruh terhadap diri terdakwa atas putusan bebas di tingkat kasasi yang sebelumnya dihukum di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa terlanjur dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan tercela di tempat kerja, keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal terdakwa. Harkat dan martabat terdakwa haruslah dipulihkan sebagaimana sebelum menjalani proses hukum. This study aims to analyze the legal considerations of Supreme Court Judges who acquitted defendants convicted at the Makassar Corruption Criminal Court and upheld at the Makassar High Court and the effect of acquittal decisions on defendants who were found guilty at the first level court and appellate level and acquitted at the cassation level at the Supreme Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach carried out at the Makassar District Court on defendants of criminal acts of corruption, and advocates who handle cases of criminal acts of corruption. The methods used were direct interviews and a literature study. The results of the research show that the Supreme Court Judge's consideration of acquitting defendants who were previously convicted at the court of first instance and appeal level places more emphasis on whether or not the defendant causes state losses, the defendant's precautionary principle, and the benefits obtained by the recipient. help. The impact on the defendant who was acquitted at the cassation level, who was previously sentenced at the first instance court and the appeal level, the defendant was already considered a perpetrator of a criminal act of corruption and committed wrongful acts at work, in the family and in the environment where the defendant lived. Defendants who are acquitted must have their honor and dignity restored to what they were before undergoing the legal process.
ANALISIS HUKUM FUNGSI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM MEWUJUDKAN KEPOLISIAN PRESISI DI KEPOLISIAN SEKTOR ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG Renggong, Alamsyah; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja personil pada sentra pelayanan kepolisian terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang serta faktor-faktor apakah yang menghambat kinerja personil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Personil SPKT Polsek Anggeraja sesuai dengan Perkap Nomor 22 tahun 2010 adalah pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, yaitu penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di TKP dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas), pengamanan. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jenis layanan yang diberikan di SPKT Polsek Anggeraja adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Faktor penghambat kinerja Personil SPKT di Polsek Anggeraja adalah masih kekurangan personil yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bahwa setiap polsek harus memiliki 90 personil tetapi di Polsek Anggeraja hanya memiliki 14 personil yang mana bisa menjadi penghambat dalam pemberian layanan dan menurunkan kinerja instansi. This study aims to determine the performance of personnel at the integrated police service center in handling community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang Regency and what factors hinder the performance of Integrated Police Service Center personnel in handling community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang District. The research method used is normative juridical research. The results of the research show that the performance of the Anggeraja Police SPKT personnel in accordance with Perkap Number 22 of 2010 is coordinating and providing aid and assistance, namely handling the crime scene including the first action at the crime scene and processing the crime scene, turjawali (road management and traffic control), security . Community services include telephone, short messages, fax, internet (social networking), and letters. Presentation of general information relating to public interests in accordance with statutory provisions. The types of services provided at the Anggeraja Police SPKT are crime scene handling, road management and traffic control and administrative services. The inhibiting factor for the performance of SPKT personnel at the Anggeraja Police is that there is still a shortage of personnel which is not in accordance with the established policy that each police station must have 90 personnel but the Anggeraja Police only has 14 personnel which can be an obstacle in providing services and reduce the agency's performance.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI: STUDI PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS Hasbi, Muh Ali; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks, belum dapat berjalan optimal dan perlu dilakukan penyempurnaan hukum khususnya penjatuhan putusan terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi yakni aparatur penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami. This study aims to determine the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District and inhibiting factors in the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District. The research method used is normative legal research using primary data obtained through interview techniques. The results showed that Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, has not been able to run optimally and it is necessary to improve the law, especially the verdict, especially regarding the restitution imposed on the perpetrator. And the inhibiting factors in the implementation of corruption crimes, namely the law enforcement apparatus is still constrained by procedures and a culture of society that lacks understanding.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Salam Siku Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur MARWAN MAS Masri Masri Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli