Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.667

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies

Ruslan Renggong

UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR

Author-ID : 466144

Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 105 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

7 8 9 10 11

ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Chaerullah, Chaerullah; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6086

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu di wilayah Kota Makassar. Fokus utama terletak pada identifikasi norma hukum yang berlaku, praktik peradilan yang diterapkan, serta faktor penyebab maraknya pengedaran narkotika di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan narapidana terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pengedar telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Penjatuhan pidana penjara hingga hukuman mati telah tersedia dalam hukum positif, namun realisasi hukuman maksimal tersebut sangat tergantung pada jumlah barang bukti dan interpretasi hakim. Di sisi lain, ditemukan tiga faktor utama penyebab peredaran narkotika di Makassar, yaitu lemahnya efek penjeraan dari hukum (faktor hukum), kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan (faktor sosial), dan tekanan ekonomi serta kepribadian yang labil (faktor individu). Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh koordinasi antar aparat, pengetahuan masyarakat, dan konteks sosial ekonomi pelaku. Temuan ini menjadi bahan refleksi untuk reformasi hukum dan pendekatan kriminal yang lebih holistik dan berkeadilan. This study aims to analyze the effectiveness of enforcing criminal sanctions against class I narcotics dealers, specifically crystal methamphetamine (shabu-shabu), in the Makassar City area. The research focuses on identifying the applicable legal norms, judicial practices, and contributing factors behind the widespread narcotics trafficking in the region. A normative-empirical method with a qualitative approach was employed, combining literature review and interviews with law enforcement officers and relevant inmates. The findings reveal that although criminal sanctions are strictly regulated under Law Number 35 of 2009, including prison terms and even the death penalty, they have yet to fully deter offenders. The application of maximum sentences is conditional upon the quantity of evidence and judicial discretion. Furthermore, the study identifies three major contributing factors to narcotics trafficking in Makassar: insufficient deterrent effect of legal sanctions (legal factor), lack of public involvement in prevention efforts (social factor), and economic hardship coupled with unstable personal traits (individual factor). The study concludes that the effectiveness of legal enforcement is not solely dependent on legislative content but also requires institutional coordination, public awareness, and sensitivity to the socio-economic backgrounds of offenders. These findings underline the need for a more holistic and equitable criminal justice reform strategy.

ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Amir, Firman; Renggong, Ruslan; Santing, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6090

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Mamuju lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Hasil penelitian menujukkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan penyelidikan dan putusan pengadilan. Penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat yaitu dengan proses menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan serta melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dalam memutusakan pidana penjara terkait narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan didenda Rp 1 (satu) miliar apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, Faktor geografis, Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah strategis dan pusat perdagangan sehingga memiliki beberapa jalur akses yang tidak memiliki pemeriksaan narkotika, Kedua, Faktor budaya masyarakat, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang tidak peduli ketika melihat pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Ketiga, Faktor ekonomi, tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat menyebabkan stres, yang dapat memicu penyalahgunaan narkotika. This study aims to analyze the enforcement of criminal sanctions against drug abuse in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda) and analyze the factors causing drug abuse in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda). The research method used is the normative legal research method. This research was conducted in Mamuju City within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda). The results of the study indicate that the enforcement of criminal sanctions against drug abuse is based on investigations and court decisions. Investigation of drug crimes in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda) is through the process of receiving reports, taking first action, arrests, searches, confiscations, examining suspects and witnesses, detention and transferring case files to the Prosecutor's Office. The decision of the West Sulawesi High Court in deciding on a prison sentence related to narcotics for 7 (seven) years and a fine of Rp. 1 (one) billion if the fine is not paid then it is replaced with a prison sentence of 1 (one) month has been effective in providing a deterrent effect on perpetrators of drug abuse. The factors causing drug abuse are caused by several factors, namely: First, Geographical factors, West Sulawesi Province is a strategic area and trade center so that it has several access routes that do not have drug checks, Second, Community cultural factors, it is possible that there are still many people who do not care when they see drug abusers in their surroundings. Third, Economic factors, pressure to meet economic needs can cause stress, which can trigger drug abuse.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR Hamzah, Hamzah; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6094

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi langsung terhadap proses mediasi antara pelaku dan korban. Data yang dianalisis terdiri dari data primer, seperti hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam kasus, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan merupakan alternatif penyelesaian sengketa pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada penghukuman. Prinsip utama yang diterapkan adalah penyelesaian secara damai melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama, yang dapat dituangkan dalam bentuk akta van dading sebagai bukti tertulis penyelesaian sengketa. Meski demikian, efektivitas penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain keterbukaan pelaku untuk bertanggung jawab, kesiapan korban atau keluarga untuk memaafkan, peran aktif aparat kepolisian dalam memfasilitasi mediasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan antar pihak. Dengan demikian, pendekatan restorative justice dalam konteks penipuan dan penggelapan berpotensi menciptakan keadilan yang lebih humanis, namun memerlukan sinergi dari semua elemen yang terlibat. This study aims to analyze the application of the principle of restorative justice in handling criminal acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of the Makassar Harbor Police, and to identify the factors that influence its success. The approach used in this study is normative-empirical, with data collection through literature studies and field research in the form of interviews and direct observation of the mediation process between the perpetrator and the victim. The data analyzed consists of primary data, such as the results of interviews with law enforcement officers and the parties involved in the case, as well as secondary data in the form of laws and regulations, case documents, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that the application of restorative justice in cases of fraud and embezzlement is an alternative resolution of criminal disputes that focuses on restoring social relations between the perpetrator and the victim, not solely on punishment. The main principle applied is a peaceful resolution through dialogue, deliberation, and mutual agreement, which can be stated in the form of a deed of van dading as written evidence of dispute resolution. However, the effectiveness of implementing this approach is highly dependent on a number of factors, including the perpetrator's openness to take responsibility, the victim's or family's readiness to forgive, the active role of the police in facilitating mediation, and the involvement of community leaders in building trust between parties. Thus, the restorative justice approach in the context of fraud and embezzlement has the potential to create more humane justice, but requires synergy from all elements involved.

IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Purba, Arnold; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6223

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik kasus tindak pidana narkotika, serta didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan dengan penyidikan perkara narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, dan penggeledahan), gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan meliputi keterbatasan jumlah personel, kekurangan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kompleksitas jaringan pelaku kejahatan narkotika yang lintas wilayah, serta semakin canggihnya modus dan teknik peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penegakan hukum, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. This study aims to analyze the implementation of police functions in investigating narcotics crimes and identify the obstacles faced by the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. This study uses an empirical legal approach, namely legal research conducted by reviewing field data through interviews and documentation. The objects of the study include police officers who serve as investigators of narcotics crime cases, and are supported by secondary data in the form of literature and documents relevant to the investigation of narcotics cases at the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. The results of the study indicate that the implementation of police functions in investigating narcotics crimes is carried out through several stages, namely investigation, issuance of a Letter of Notification of Commencement of Investigation (SPDP), implementation of coercive measures (arrest, detention, and search), case title, completion of case files, submission of case files to the public prosecutor, and submission of suspects and evidence. The obstacles faced in the implementation of the investigation include limited number of personnel, lack of facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcement officers, the complexity of the network of narcotics criminals that spans regions, and increasingly sophisticated modes and techniques of narcotics distribution. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources, strengthen law enforcement infrastructure, and optimize cross-agency coordination in supporting the effectiveness of the police function in eradicating narcotics crimes.

PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR MAMASA Rahman, Abd; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3816

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala penegakkan hukum melalui restoratif justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2021 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2022 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2021 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum Polres Mamasa dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Mamasa belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial. This study aims to determine and analyze the implementation and constraints of law enforcement through restorative justice in the settlement of persecution crime. This research uses Qualitative research. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis used is qualitative by using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results showed that from 2021 to 2022 the police in the Mamasa Police jurisdiction pursued a restorative approach because the number of cases that ended in peace had increased. Although there were several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2021 was because the victim did not accept to make peace because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been submitted to the prosecutor's office), but in 2022 the cause of the persecution crime was not carried out Restorative justice the same as in 2021 because he did not want to withdraw the report and it had been submitted to the prosecutor's office, while in the investigation, there was insufficient evidence. one of the obstacles in the implementation of restorative in the Mamasa District Police jurisdiction in terms of apparatus resources because there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Mamasa Regency community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Amsa, Albertus; Madiong, Baso; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3819

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar (Polsek Biringkanaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu insitusi pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban umum dan di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan berdasarkan pada peraturan yaitu Pasal 1 angka 4 jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidik Polri mengalami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar, yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana berupa CCTV dan lampu-lampu penerangan jalan, kedua kurangnya orang yang mau menjadi saksi, yang ketiga adalah jika pelaku adalah anak di bawah umur dalam penyidikannya terkendala dengan waktu yang singkat dalam proses penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari sudah harus di limpahkan ke Jaksa Penuntut umum sedangkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan UU perlindungan anak sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan khusus untuk menangani kasus-kasus tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan terutama yang melibatkan anak, keempat sulitnya menemukan barang bukti yang sering di buang atau disembunyikan oleh para pelaku. This research aims to find out and understand the role of the Police in handling criminal acts of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area. This research is empirical normative research. This research was conducted in Makassar City (Biringkanaya Police). The results of the research show that the National Police is one of the government sites that maintains security and maintains public security and gives permission by law to carry out investigations and investigations into criminal cases of using bows and arrows in the crime of assault based on regulations, namely Article 1 number 4 in conjunction with number 5 of the Criminal Procedure Code, Article 1 number 1 in conjunction with number 2 of the Criminal Procedure Code, Article 14 paragraph (1) letter f and Article 14 paragraph (1) letter g Law No. 2 of 2002 concerning the Police. National Police investigators experienced obstacles in the process of investigating the criminal act of using bows and arrows in the crime of assault in the Makassar City area, namely first ensuring facilities and infrastructure in the form of CCTV and street lights, secondly providing people who want to be witnesses, thirdly if the perpetrator The perpetrator is a minor whose investigation is constrained by a short time. In the investigation process, a maximum of 15 (fifteen) days must be handed over to the public prosecutor. Meanwhile, the handling of children in conflict with the law must be in accordance with the Child Protection Law, so it needs to be considered. special handling is carried out to handle criminal cases of using bows and arrows in crimes of abuse, especially those involving children, fourthly, it is difficult to find evidence which is often thrown away or hidden by the perpetrator.

PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN Hermansyah, Hermansyah; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3820

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi disiplin terhadap oknum Polri di Polda Sulawesi Selatan dan upaya penanganan pelanggaran disiplin oleh oknum Polri di Polda Sulsel. Penelitian fikih empiris digunakan sebagai metode penelitian. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan upaya yang dilakukan Polda Sulsel dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Sulsel yaitu dalam penanganan perkara mulai mulai dari menerima laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan hukuman, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan disiplin Polri. The purpose of this study is to determine: To figure out the implementation of disciplinary assents against individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Local Police and endeavors to manage disciplinary infringement by individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Territorial Police. Empirical Jurisprudence research was used as the research method. As stated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police and the efforts made by the Sulawesi Regional Police South in handling disciplinary violations by members of the police at the South Sulawesi Regional Police, namely in handling cases starting from receiving reports, examining, examining in disciplinary hearings, imposing sentences, giving a reward, and execution of punishment, the findings of the study demonstrate that in enforcing Polri discipline.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2022/PN.MSB DALAM SISTEM PERADILAN ANAK Sulfikar, Sulfikar HR; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3821

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabuapten Luwu Utara. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Polres Luwu Utara, Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Pengadilan Negeri Masamba. Metode yanggunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB dilakukan dengan tahapan (a) penyidikan oleh penyidik Anak dari unit PPA, (b) tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Anak dan (c) pemeriksaan perkara oleh Hakim Anak di pengadilan dan menghasilkan putusan. Namun, pelaksaann putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Faktor penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara adalah: (a) aturan hukum yang masih memungkinkan aparat penegak hukum yang tidak bersetifikasi SPPA untuk menangani perkara Anak, (b) penegak hukum: yang terdiri dari Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Anak, dan Hakim Anak masih kurang dan masih ada yang belum mengikuti pendidikan teknis SPPA, (c) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (d) masyarakat yang anak atau keluarganya menjadi pelaku tindak pidana sering kali menyembunyikan anak atau keluarganya tersebut, sering pula ada yang menghalang-halangi Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara anak. This research aims to analyze the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB based on the Juvenile Criminal Justice System and the factors that hinder the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the North Luwu Police, the North Luwu District Attorney and the Masamba District Court. The methods used were literature study, interviews, and documentation. The results of the study showed that (1) the implementation of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB was conducted with the stages of (a) investigation by the Child investigator from the PPA unit, (b) charges made by the Child Prosecutor and (c) examination of the case by the Juvenile Judge in court and produce a decision. However, the implementation of the decision is not fully in accordance with the Juvenile Criminal Justice System. (2) The inhibiting factors for the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency are: (a) the rule of law which still allows law enforcement officers who are not SPPA certified to handle cases of children, (b) law enforcers: consisting of Child Investigators, Prosecutors Children, and Child Judges are still lacking and there are still those who have not attended SPPA technical education, (c) the existing facilities are inadequate, (d) communities where children or their families become perpetrators of criminal acts often hide these children or their families, often there are obstacles to investigators in carrying out investigations into child cases.

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA Sutoyo, Ahmad; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3822

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembebasan bersyarat bagi warga binaan dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas Di LAPAS Narkotika Kelas IIa Sungguminasa. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari fakta adanya kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan dari 368 orang menjadi 1.159 orang atau telah melebihi 200% berdasarkan data warga binaan per 31 Desember 2021. Salah kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi over kapasitas tersebut melalui pembebasan bersyarat. Berangkat dari realitas terkait dinamika dalam pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2. PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini mempergunakan pendekatan Empiris Yuridis dengan metode pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Efektivitas pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa telah berjalan sebagaimana aturan yang ada, meskipun dalam aspek pembinaan narapidana dan prasarana yang ada masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM. Kendala yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah hambatan dari internal berupa motivasi narapidana untuk merubah dirinya sendiri, daya tamping yang over kapasitas, ruang rehabilitasi yang belum tersedia. Sementara hambatan yang sifatnya dari luar adalah penerimaan keluarga atau persetujuan dari keluarga sebagai penjamin, serta penerimaan masyarakat sebagai penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana. This study aims to determine the effectiveness of parole for prisoners in an effort to overcome overcapacity at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution. The background of this research, starting from the fact that there is an excess capacity of the prisoner's capacity from 368 people to 1,159 people or has exceeded 200% based on data on prisoners as of December 31, 2021. One of the policies carried out in overcoming this overcapacity is through conditional release. Realities related to the dynamics of granting parole are stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 concerning Terms and Procedures for Implementing Assimilation, Parole, Leave Ahead of Release, and Conditional Leave. This research uses an Empirical Juridical approach with a qualitative approach method, the data sources used are secondary and primary data which are analyzed inductively. The effectiveness of parole at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution has been running according to existing regulations, although in the aspect of prisoner development and existing infrastructure still need to get the attention of the Ministry of Law and Human Rights. The obstacles that affect the performance of the correctional institution, especially to carry out the essence of the Narcotics Correctional Institution, are internal obstacles in the form of prisoners' motivation to change themselves, overcapacity, unavailable rehabilitation space. While external obstacles are family acceptance or approval from the family as a guarantor, as well as community acceptance as support in each proposal for a parole permit for a prisoner.

EFEKTIVITAS METODE PEMBUKTIAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DI POLDA SULAWESI BARAT Asrudi, Asrudi; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3829

Penelitian bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dan mengetahui kelebihan dan hambatan metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti alat-alat bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti deoxyribonucleic acid (DNA) pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik; dan (2) Kelebihan metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat adalah memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian Scientific Crime Investigation juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun demikian ada beberapa kekurangan penggunaan metode Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, tidak efisien sehingga memakan waktu yang lama dalam pengungkapan suatu kasus. The aims of this study are: (1) to find out the effectiveness of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police; and (2) to find out the advantages and disadvantages of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police. This research was conducted using normative juridical methods. The data obtained both primary data and secondary data are categorized according to the type of data. Then the data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that: (1) The evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police was carried out by involving experts, forensic laboratories, digital forensic laboratories, forensic medicine, forensic psychology, and inafis. The verification process is carried out by examining available evidence, even if it is limited to be used as evidence, such as the perpetrator's DNA, whose information can be taken from hair, fingerprints, blood and other sources that can be examined by investigators; and (2) The advantages of evidentiary method through scientific crime investigation in the disclosure of criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police is to strengthen evidence against the perpetrators of a crime so that the perpetrators can no longer avoid not admitting their actions. In addition, the evidentiary method through scientific crime investigation is also very effective and accurate in uncovering a crime. However, there are some drawbacks to using the Scientific Crime Investigation method in disclosing criminal cases at the West Sulawesi Regional Police, which are expensive, inefficient, so it takes a long time to disclose a case.

Co-Authors Abd Rahman Abdul Salam Siku Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur MARWAN MAS Masri Masri Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Ristanto, Adhi Yudha Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli

Title

Found 105 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 105 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 105 Documents
Search