Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.344
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 142 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 142 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISIS PENEGAKAN SANKSI MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DI WILAYAH KOMANDO DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 Tamsil M. Djabir T.; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT di wilayah kodam XIV/Hasanuddin dan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai TNI AD dan jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI AD di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI AD itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh terdakwa selaku prajurit TNI AD penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan prajurit di kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik. This study aims to determine: 1) the enforcement of sanctions against TNI AD soldiers who commit LGBT crimes in the XIV / Hasanuddin Kodam area. 2). To determine the judge's legal considerations for Decision Number 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of members of the Indonesian Army who commit immoral crimes can be severely punished. The form of criminal punishment obtained by members of the Indonesian Army who commit criminal acts is in the form of dismissal or dismissal from military service if the actions they commit involve the large family of the Indonesian Army. But the purpose of this punishment is also less able to be used in imposing the additional sentence of dismissal from military service. TNI AD soldiers involved in the LGBT network (lesbian, gay, bisexual, transgender) will be fired because their actions are against legal, religious and cultural norms. Then the Panel of Judges thought that the Defendant could no longer be defended as the TNI AD if it was not dealt with decisively. It would harm efforts to improve the image of the TNI AD in the eyes of the public because it could cause turmoil and unrest in the community and within the TNI AD itself, which existence and abnormal sexual activity carried out by the Defendant as a Soldier of the Indonesian Army who likes same-sex relations if left unchecked will disturb the atmosphere of order and discipline in the life of Soldiers in the unit where he is assigned. If Defendant were to remain as an Indonesian Army Soldier, it was feared that it would disrupt and shake the foundations of discipline and order in the life of Indonesian Army Soldiers, which have been well organized and developed so far.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS Muhammadi Mukhtari; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan faktor yang  menghambat penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan karena sistem ETLE membuat petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Adapun penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Makassar dianggap belum berjalan efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Adapun faktor penghambat dari penerapan  ETLE di Kota Makassar ada beberapa yakni 1) faktor penegak hukum yaitu jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar; 2) faktor sarana dan prasarana yang digunakan yaitu CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibat jaringan yang belum kondusif; dan 3)  faktor masyarakat di mana banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor yang mangakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini. This study aims to determine: 1) the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) using CCVT in settlement of cases of traffic violations and 2) Factors that hinder the implementation of the E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system in Makassar City. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of ETLE has effectively handled irregular practices in the form of illegal harvesting during fines because the ETLE system prevents officers and offenders from meeting face to face so that the phenomenon of unlawful collection disappears. Meanwhile, the application of ETLE in terms of the discipline of the people of Makassar City is considered ineffective because it is based on knowledge of traffic regulations, and the ETLE electronic ticketing system still needs to be improved, so violations still occur. Also, many people still cultivate the behaviour of obeying traffic rules only if there is a police officer on guard. Then there are several inhibiting factors for the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in Makassar City, Law Enforcement Factors If an input error occurs, for example, on the identity of the offender, it is undoubtedly challenging to trace the whereabouts of the offender, Factors of Facilities and Infrastructure used by CCTV can suddenly go offline -Suddenly as a result of an unconducive network, Community Factors Many motorists or the public do not carry out the process of transferring names after making a purchase transaction for a motorized vehicle, which results in a confirmed letter not reaching the violator or the current vehicle owner.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG Andi Sofyan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap serta mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang relatif singkat. Adapun untuk penyalahgunaan nakotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun upaya-upaya pre-emtif, preventif, dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap yang bekerja sama dengan elemen masyarakat dan mahasiswa, sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kegiatan pemeriksaan urin, penyuluhan-penyuluhan, dan seminar dampak serta bahaya penyalahgunaan narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku berasal dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare. This study aims to determine the application of criminal sanctions against drug users in Sidrap Regency and the factors that cause criminal acts against drug users in Sidrap Regency. The research method used is normative law research. The study results show 1) The effectiveness of law enforcement on criminal acts of abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency is less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illegal trafficking of Narcotics. Meanwhile, for the misuse of narcotics oneself, the maximum sentence is four years later based on data from the Narcotics Unit of the Sidrap Police, the perpetrators of the abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency from year to year have increased 2) Pre-emptive, preventive and repressive efforts have been carried out by the government both from the Sidrap Police and the Sidrap District Government in collaboration with elements of the community. Students have gone well with urine examination activities, counselling and seminars on the impacts and dangers of Narcotics Abuse, routine operations, and special operations carried out by the Police Sidrap Resort. This is evidenced by the lack of perpetrators of Narcotics Abuse and Circulation from Sidrap Regency and most perpetrators from outside Sidrap Regency, such as Pinrang and Parepare Regencies.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR Muhammad Izhar Kurniawan; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar dan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa polemic akibat kontestasi politik Walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang memengaruhi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah/ Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan RT/RW di Kota Makassar. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan yang Berasaskan Demokrasi yaitu pertama faktor Pendukung yaitu keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan peilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, kenyamanan pemilih yang merupakan pelayanan yang baik dengan adanya makanan dan minuman yang tersedia, lokasi TPS dekat dengan akses masyarakat. Kedua faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya panitia pemilihan dan kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulations and Mayor Regulations in the implementation of the election, appointment, and dismissal of RT/RW heads in Makassar City and the supporting and inhibiting factors in organizing the election, appointment, and dismissal of Makassar City RT/RW heads in realizing direct elections transparently. Based on democracy. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show the election implementation for the heads of neighborhood associations (RT) and the heads of neighborhood associations (RW) in Makassar City. In its implementation, several polemics were due to the previous Mayor's political contestation, which impacted the RT/RW election contestation. However, with maximum effort, the government with all its efforts can reduce matters that affect the community in the implementation of Regional Regulation/Perwali No. 1 of 2017 concerning changes to Makassar Mayor regulation No. 72 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Election of Neighborhood Association Heads (RT) and Heads of Resident Associations (RW) in Makassar City. And the Supporting and Inhibiting Factors in Organizing Elections, Appointment, and Dismissal of Makassar City RT/RW Chairpersons in Realizing Direct Elections Transparently Based on Democracy, namely the first supporting factors, namely the involvement of community leaders who help socialize the election and provide input related to the implementation of elections, voter convenience which is good service with food and drink available, TPS location close to community access. The two inhibiting factors are Human Resources (HR), such as the lack of an election committee and a lack of understanding of the duties and functions of the committee, socialization that has not been optimal, and a lack of understanding regarding the election mechanism.
ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA : STUDI KASUS LAPAS KELAS I MAKASSAR Bagus Ramadian Permana; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2620

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar. penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Makassar khususnya Satuan Pengamanan Lapas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe metode kerja. Teknik pengumpulan data adalah dengan belajar bagian dari literatur, artikel dan buku. Formulir wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang ditautkan dan meminta data. hasil penelitian dan analisis data yang telah dibuat penulis, dapat disimpulkan  bahwa penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 di Satuan Pengamanan Lapas I Makassar belum efektif karena kurangnya jumlah petugas pengamanan berbanding dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pengamanan itu serta mengalami kendala pada sarana dan prasarana  seperti bangunan yang tidak sesuai dengan standar pada Lapas/Rutan. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Makassar Class I prisons and to find out the factors that are hindering the ineffective implementation of Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Class I prisons in Makassar. This research was conducted in Makassar Class I Lapas, especially the Prison Security Unit. The type of research used in this study is the type of work method. The data collection technique is to study sections of the literature, articles, and books. The interview form is a data collection technique by conducting interviews with the linked section and requesting data. The results of the research and data analysis that the author has made, it can be concluded that the application of Permenkumham No. 33 of 2015, the Security Unit of Lapas I Makassar, has not been effective due to the lack of security officers compared to the number of occupants who exceed capacity (overcrowding) and the lack of training provided to security officers and experiencing problems with facilities and infrastructure such as buildings that are not by standards in Prisons/Detention Centers.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM SEKTOR BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR Saputra, Andi Irham Andry; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2113

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Polres Biringkanaya terhadap Pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya merupakan implementasi pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidan. Sedangkan eksekusi penumpasan adalah pelaksanaan tindakan berupa penangkapan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi This study aims to determine the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Motor Vehicle Theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector and to find out the causes of the Crime of Motor Vehicle theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector. The research method used is normative which combines materials from books and laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the Biringkanaya Police Sector Investigators to complete the data for this writing. The results of the study found that the implementation of law enforcement carried out by the Biringkanaya Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Biringkanaya District, was a preventive and repressive implementation. Preventive actions are carried out to prevent the occurrence of crimes. While the repressive implementation which is the implementation of action in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. and The factors causing the theft of motor vehicles in Makassar City, especially in Biringkanaya District are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN Putri, Rukmanawati; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan, 2) Sanksi apakah yang dijatuhkan pada tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Polresta Balikpapan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) pelaku TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR yang dijatuhi pidana selama 6 bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana perjudian togel dengan berdasarkan fakta sesuai dipersidangan dan adanya alat bukti Keterangan Saksi, dan alat bukti Surat yaitu : 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, 1 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, dan uang tunai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Keterangan Terdakwa sudah mengakui telah melakukan perjudian togel. Sanksi yang di jatuhkan oleh hakim menurut penulis sangat ringan yaitu pidana penjara selama 6 bulan karena hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat hal tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Rahman, Muh. Ashadi; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarluaskan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia maya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi praktek penipuan online shop melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Kata Kunci: Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Sanksi Pidana Abstract The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace. The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.
PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR Farid, Firman; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2252

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan dan bagimana pandangan masyarakat terhadap perlakuan debt colector yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian victimologis. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran korban dalam tindak pidana kekerasan, faktor karena kurangnya kesadaran hukum terhadap debt colector sehingga melakukan tindak pidana kekarasan. Dan pandangan masyarakat terhadap debt colector ini buruk, ketika menyebut debt colector ada yang beranggapan bahwa berurusan dengan debt colector, pasti cara menagihnya menggunakan kekerasan atau paksaan. Walaupun tidak semua debt colector cara menagihnya menggunakan kekerasan tapi masyarakat kota Makassar baranggapan buruk terhadap debt colector. This research was conducted to find out whether there is a victim's role in violent crime and how society views the treatment of debt collectors who commit violence in collecting debts. This type of research is empirical normative, which uses secondary data to see the level of legal synchronization combined with the type of victimological research. Data collection techniques are library research, field research, and interviews. The data analysis method used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. This study provides an overview of the role of the victim in violent crime, the factor due to the lack of legal awareness of the debt collector so that he commits a crime of violence. And the public's view of debt collectors is bad, when mentioning debt collectors there are those who think that dealing with debt collectors, of course, the way to collect them is using force or coercion. Even though not all debt collectors use force to collect them, the people of Makassar city have a bad opinion of debt collectors.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/2021/PN SGM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GOWA Wita Sari, Fikka Kurnia; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2276

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk  mengkaji  dan  menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga melakukan observasi untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi yang diteliti untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam peneltian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan  Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa yang diajukan dalam persidangan. Menurut penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan pertimbangan non-yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dan penerapan sanksi pidana kepada Aggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pencopotan jabatan dari sekertaris Satpol PP menjadi staf biasa di kantor Bupati Kabupaten Gowa dan Surat Ketetapan (SK) nya di berhentikan di Satpol PP. This study aims to examine and analyze the basis for judges' considerations in deciding cases in decision number 292/Pid.B/2021/PN Sgm, and to find out the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit abuses. The location of this research was conducted at the Sungguminasa District Court and the Civil Service Police Unit Office, Gowa Regency. This research method uses qualitative research methods. The types of data used are premier data and secondary data. Data collection techniques were conducted by interviews with Judges at the Sungguminasa District Court, and the Head of the Public Order and Public Peace Unit of the Civil Service Police Unit, and also made observations to observe ongoing activities at the locations studied to record and collect data needed in the research. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the basis for the judge's considerations in decision Number 292/Pid.B/2021/PN Sgm in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of persecution based on the demands of the Public Prosecutor, and considering the severity of the defendant's actions submitted in court. According to the authors, the juridical considerations of the judges were appropriate, namely that they had fulfilled the elements charged against the defendant and non-juridical considerations, according to the authors, the judges in the process of imposing a sentence on the defendant in accordance with the provisions of the law. And the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit violations is given sanctions in the form of imprisonment for 5 (five) months and removal from the position of Satpol PP secretary to ordinary staff at the Gowa Regency Regent's office and his Decree (SK) is terminated at Satpol PP.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Sofyan Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas MARWAN MAS Marwan Mas Masri Masri Mudassir Hasri Gani Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Izhar Kurniawan Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A Hasan Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli