Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.667
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
TRADISI BAKAR BATU SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI NABIRE PAPUA Salemba, Pranata; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5433

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan melalui Upacara Bakar Batu di Nabire Papua dan kekuatan hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Teknik Penelitian  melalui wawancara, dan angket. Hasil Penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian tindak pidana dengan Upacara Bakar Batu yang dilakukan di Nabire Papua melalui proses mediasi tersebut dan terjadi setelah proses mediasi selesai mereka menyepakati suatu perjanjian dengan membayar sebuah denda dan dibayarkan pada saat Proses Upacara Bakar Batu dilakukan,  dan Upacara Bakar Batu di Nabire mempunyai hukum dimana dalam Upacara Bakar Batu tersebut ada suatu perjanjian dan penerapan aturan adat yang sudah ditentukan This research is to analyze the process of resolving violent criminal acts through the Stone Burning Ceremony in Nabire Papua and the legal strength of the resolution. The type of research used is normative and empirical research. The research location is Nabire Regency, Central Papua Province. Research techniques through interviews and questionnaires. The research results show that the process of resolving criminal acts with the Stone Burning Ceremony which was carried out in Nabire Papua went through a mediation process and after the mediation process was completed they agreed to an agreement by paying a fine and it was paid at the time the Stone Burning Ceremony process was carried out, and the Stone Burning Ceremony in Nabire has a law where in the Stone Burning Ceremony there is an agreement and the application of customary rules that have been determined
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN AKUN PRIBADI DI KOTA MAKASSAR Wilantara, Made; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar, dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar yaitu unsur setiap orang dibuktikan dengan melihat keadaan jiwa terdakwa, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dibuktikan dengan adanya kehendak terdakwa, unsur mengakses komputer dan/atau sitem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  dibuktikan dengan terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin mengakses sistem elektronik milik situs Remitly menggunakan data kartu kredit Mastercard milik orang lain yang didapatkan dengan menggunakan link phising, selanjutnya link phising tersebut akan di tampilkan dan diakses guna untuk melihat isi dari link phising tersebut, unsur turut serta melakukan dibuktikan dengan terdakwa dan empat pelaku lainnya terlibat dalam perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar adalah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00. This research aims to analyze: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, and the accountability of perpetrators of criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City. This research was carried out in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City using normative research using interview and literature study data collection techniques. The results of the research show that: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, namely the element of each person is proven by looking at the state of the criminal's soul, the element of intentionally without rights or against the law is proven by the fraudster's will, the element of accessing the computer and/or website electronically with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents proven by fraud by intentionally and without permission accessing the Remitly site's electronic system using someone else's Mastercard credit card data obtained using a phishing link, then the phishing link will be displayed and. in order to see the contents of the phishing link, as well as provide evidence with the perpetrator and four other perpetrators who were involved in the act. Responsibility for criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City is threatened with imprisonment for 2 years and a fine of IDR 200,000,000.00.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI POLRES PELABUHAN SOEKARNO HATTA Tulak, Wulan Sari; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5438

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun, dari 2021 hingga Tahun 2023 dan Faktor yang menjadi Penghambat Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta. Metode pemelitian yang adalah metode normatif empiris, dengan menggunakan bahan berupa  perundang-undangan, ridokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum dan internet Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta mulai dari laporan, penyelidikan, dan penyidikan belum berjalan optimal diakibatkan dalam penanganan hukum hanya selesai pada tahap penyelidikan karena ditempuh penyelesaian melalui restorative justive selebihnya karena tidak cukup bukti. Faktor penghambat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan Polres Pelabuhan Soekarno Hatta bersumber dari dua faktor yaitu, faktor internal dan fakor eksternal, pertama faktor internal adalah faktor yang bersumber dari Kepolisian, khususnya faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor eksternal, adalah faktor dipengaruhi, tingkat kesadaran hukum dan faktor ekonomi yang merupakan penghambat dalam penanganan penegakan hukum This study aims to determine and analyze the Law Enforcement of the Handling of Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port, from 2021 to 2023 and Factors that hinder Law Enforcement in Handling Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port. The research method is the normative empirical method, using materials in the form of legislation, documents and secondary legal materials sourced from books and scientific journals as well as tertiary legal materials used legal dictionaries and the internet The results of this study indicate that; Law Enforcement in Handling the Crime of Extortion at Soekarno Hatta Port starting from reports, investigations, and investigations has not run optimally due to legal handling only being completed at the investigation stage because a settlement through restorative justive is taken for the rest because there is not enough evidence. The inhibiting factors in the handling of extortion at Soekarno Hatta Port Police Station come from two factors, namely, internal factors and external factors, the first internal factors are factors originating from the Police, especially human resources and infrastructure factors. External factors, are influenced factors, the level of legal awareness and economic factors which are obstacles in handling law enforcement
BENTUK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA BERLANJUT MELALUI MEDIA SOSIAL Putri, Alysha Rahma; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/Pn Mks dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa tindak pindana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan keadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, bahan yang digunakan adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen negara dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial berdasarkan Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks dilakukan dengan berbagai rangkaian perbuatan mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik melalui media sosial dan Putusan pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa dengan pertimbangan hakim hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut terhadap ketentuan kekuasaan kehakiman mengenai kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat berupa latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang diberikan kasus tersebut terhadap masyarakat. This resource aims to determine the form of continuing criminal defamation through social media in Decision No. 515/Pid.Sus/Pn Mks and to find out the judge's decision against the defendant for continuing criminal defamation through social media in accordance with justice. The method used in writing this thesis is the normative method, the materials used are legislation, court decisions, and state documents and the secondary legal materials used are books and scientific journals. The results of this research show that (1) The form of continuous defamation through social media based on Decision No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks is carried out with various series of acts of distributing so that electronic documents can be accessed through social media. (2) The verdict of criminal defamation through social media has been in accordance with the sense of justice for the victim and the defendant with the judge's consideration of aggravating and mitigating circumstances. These considerations are in accordance with the provisions of judicial power regarding the judge's obligation to explore the values that exist in society in the form of the defendant's background and the social impact that the case has on society.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG/JASA OLEH PEMERINTAH PASAR RAKYAT LAKAHANG KABUPATEN MAMASA Kristalara, Intan; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menghapus pidana pidananya pelaku, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dan empiris, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Polres Mamasa. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa pada tindak pidana korupsi tidak dapat menghapuskan hukuman pidana terdakwa, meskipun dapat menjadi faktor yang meringankan namun tanggung jawab pidana tetap berlaku di karenakan prinsip hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ada beberapa pertimbangan hal ini sampaikan secara langsung oleh Ignatius Yulyanto Ari Wibowo yang menjelaskan beberapa pertimbangan hakim Tipikor secara umum terkait hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa seperti hal yang memberatkan yakni tidak mengembalikan keuangan Negara, hasil dari pekerjaan secara khusus konstruksi bangunan yang di bangun tidak digunakan, sedangkan hal yang meringankan juga disebutkan seperti telah mengambalikan minimal setenga dari kerugian keuangan Negara dan terdakwa dalam proses penyelidikan berkelakuan baik dan mengakui semua perbuatannya. This research aims to find out: Restitution of state losses by the defendant can erase the perpetrator's criminal sentence, and the judge's legal considerations in handing down a decision against the defendant. The type of research used by the author is normative and empirical research, the research location is the Mamuju District Court, the Mamasa District Prosecutor's Office and the Mamasa Police Station. The research techniques used by the author are interviews and literature study. The results of the research show that: Returning state financial losses by the defendant in a criminal act of corruption cannot eliminate the defendant's criminal sentence, although it can be a mitigating factor, criminal responsibility still applies because the principles of criminal law aim to provide a deterrent effect and uphold justice. The judge's considerations in handing down a decision to the defendant in a criminal corruption case include several considerations. This was conveyed directly by Ignatius Yulyanto Ari Wibowo who explained several considerations of the Corruption Court judge in general regarding things that mitigate or burden the defendant, such as things that are burdensome, namely not returning State finances, the results of the work, specifically the construction of buildings that were built, were not used, while mitigating factors were also mentioned, such as having recovered at least half of the State's financial losses and the defendant in the investigation process had good behavior and admitted all his actions.
KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA YANG BERUJUNG KORUPSI (Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS): POLICY OF CORRUPTION COUNTRIES (Study of the Decision of the South Sulawesi High Court Number 08 / PID / 2012 / PT. MKS) Renggong, Ruslan; Hamid, Suryana
Clavia Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil kajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS menunjukkan bahwa terdakwa telah keliru mengambil kebijakan sehingga berujung pada tindak pidana korupsi. Kebijakan yang keliru, berupa tindakan terdakwa memerintahkan Staf Bagian Keuangan menyetor modal melebihi jumlah yang telah ditentukan dalam Perda kota Parepare Nomor 9 Tahun 2004 dan Akta Pendirian perseroan. Tindakan keliru lainnya, adalah menyetujui pemindahbukuan dana yang tersimpan dalam rekening perseroan ke rekening pribadi direktur utama. Hasil kajian, juga menunjukkan bahwa dari sisi penerapan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil putusan Majelis Hakim PT sudah tepat. Namun dari sisi pencegahan dan pemberantasan korupsi, penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera.
Legal Analysis of Environmental Criminal Acts: Tailings Waste Disposal by PT. Freeport Indonesia in Mimika Regency Kogoya, Delson; Renggong, Ruslan; Halwan, Muh.
Indonesian Journal Of Law Studies Vol 3, No 2 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15532/ijls.v3i2.88

Abstract

This study aims to determine the enforcement of environmental criminal law and the legal responsibility of PT. Freeport Indonesia for the disposal of tailings waste in Mimika Regency. This research method is normative-empirical using primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with related parties, namely the Mimika Resort Police, the Mimika Regency Environmental Service and Environmental Care Organizations. The results of the study indicate that the enforcement of environmental criminal law due to tailings waste pollution by PT. Freeport Indonesia has not been able to be implemented effectively. This is because the process of proving and determining the causal relationship between the act of pollution and the victim requires special experts and laboratories and the enforcement of environmental criminal law still relies on administrative sanctions. The application of criminal sanctions is still the ultimum remedium which is the last resort in its application. The legal responsibility of PT. Freeport Indonesia due to the disposal of tailings waste must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations as stipulated in Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, regarding compensation for losses due to tailings waste pollution.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU UTAMA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI: SOCIO-JURIDIC ANALYSIS OF USE MAIN LIGHTS OF MOTORCYCLES AT DAYTIME Alif Masselomo, Andi Akhmad; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.838 KB) | DOI: 10.56326/clavia.v19i1.624

Abstract

This research aims to analyze and comprehend the law enforcement towards motorist that did not turn their main lights on during the daytime motorists refused to turn their main lights on the during the daytime.Secondly,this research purposed to acknowleddge the factors of why during the daytime motorists refused to turn their msin lights on.This research used several methods,consist of interview,uestionnaire,observation considering referred laws. The result of fthis research showed the law enforcement took actions in pre-emptive efforts,preventive efforts,and represie efforts.Howeever,those efforts did not done effectively considering the facts that there are still so many motorists in Makassar refused to turn their main lights on during the daytime.Whereas,the factors are the disagreement of motorists to obey that rules,there are many elements of society that do not understand and comprehend the rules,there law enforcer that still uneffectively wroked,the lack of supporting facilities in enforcing the usage of main lights during the daytime.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTI: JURIDIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EVENTS EVENT (TKP) IN THE SEARCH OF EVIDENCE Amalia, Reski; Renggong, Ruslan; Shadiq, Amil
Clavia Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v19i3.1276

Abstract

This study aims to identify and explain the function of the crime scene event and the obstacles faced in implementing the crime scene. This study uses empirical research methods. The location of research at the Polrestabes Makassar. Types and sources of data consist of primary data and secondary data. With data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The entire legal material is analyzed qualitatively which is presented descriptively. The results of this study indicate that the function of managing the scene of the case is very important because it determines whether the incident that is suspected of being a criminal act is a criminal act or not, clarifies who the perpetrator is, and looks for and collects evidence contained in the processing of the scene of the case for the purpose of investigation. Meanwhile, the obstacles faced by investigators in the execution of the scene of the case are divided into two parts, namely obstacles originating from within the police and obstacles originating from outside the police.
BENTUK PERBARENGAN PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN MAM Novia, Elsha; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbarengan tindak pidana pada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam dan menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan pada putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Pengadilan Negeri Mamuju. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, dengan sumber data primer yang berasal dari data wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbarengan pada serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah concursus idealis yang dimana seseorang melakukan satu tindakan, tetapi tindakan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikenai beberapa pasal berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan menggunakan stelsel absorbsi yaitu bila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana, yang diancam dengan pidana berbeda-beda, maka hanya dijatuhkan satu pidana yang terberat, sementara hukuman untuk tindak pidana lain diserap ke dalamnya, sehingga tidak ada penambahan hukuman terpisah. This research aims to analyze the form of joint criminal acts in the crime of murder and rape in Decision Number: 195/Pid.B/2023/PN Mam and analyze the punishment system applied in the decision. This research was conducted at Mamuju Police Station, Mamuju District Attorney's Office, and Mamuju District Court. The method used in writing this thesis is the normative empirical method, with primary data sources derived from interview data, legislation, as well as court decisions, and secondary data sources derived from scientific books and journals, and data analysis using qualitative descriptive methods. The results showed that the form of concatenation in a series of criminal acts committed by the perpetrator is concursus idealis where a person commits one act, but the act violates more than one provision of criminal law, so that it can be subject to several different articles as referred to in Article 63 of the Criminal Code. In imposing a court decision, the court uses the absorption stelel, namely if a person commits several acts that violate several criminal regulations, which are punishable by different punishments, then only one of the most severe punishments is imposed, while the punishment for other criminal acts is absorbed into it, so that there is no addition of separate punishments.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Salam Siku Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur MARWAN MAS Masri Masri Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Ristanto, Adhi Yudha Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli