Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.667
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
PENYERTAAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK Syarifuddin, Nurkholifah; Renggong, Ruslan; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan (deelneming) yang terjadi dalam tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara berlanjut dan sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN/Mks. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Penelitian lakukan di Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan bahan primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri dan bahan sekunder berupa peraturan undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyertaan yang terjadi pada Putusan No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS adalah Medepleger yaitu turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan STNK secara berlanjut. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana penyertaan ialah sistem pidana yang berasal dari Romawi. Adapun sistem pidana Romawi. Berdasarkan sistem ini tiap-tiap peserta penyertaan mempertanggungjawabkan sebagaimana perbuatan masing-masing. This study aims to analyze the form of participation (deelneming) that occurs in the crime of falsification of Vehicle Registration Certificate (STNK) continuously and the punishment system applied in Decision Number 446/Pid.B/2023/PN/Mks. This research was conducted directly at the Makassar District Court. The method used in writing this thesis is the normative method, the primary data sources in this research come from laws and regulations, court decisions and official state documents, and secondary data sources come from publications about law that are not official documents, while for tertiary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is qualitative. The results of this study indicate that the form of participation that occurred in Decision No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS is Medepleger, namely participating in the criminal act of STNK forgery continuously. The system of punishment for the crime of participation is the Roman criminal system. The Roman criminal system. Based on this system, each participant is held accountable for their respective actions.
PEMBERITAAN TERDAKWA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK Nur, Muh. Hilal Fakhri; Renggong, Ruslan; Nur, Mustawa
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberitaan media online dan pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan media online tentang jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik tidak memenuhi unsur menguji informasi dan berimbang. Pelanggaran dalam pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar tidak memenuhi unsur standar pemberitaan Kode Etik Jurnalistik. This study aims to determine and analyze: the form of online media reporting, the violations that accured in online media reporting on the trial of three defendants in the PDAM Corruption Case in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics according to Law Number 40 of 1999. The study is a normative-empirical study with a qualitative using primary and secondary data and by means of conducting interviews and observation. The result of the study show that: The form of online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics does not fulfill the elements of testing information and being balanced, Violations in online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City did not fulfill the elements of the reporting standards of the Journalistic Code of Ethics.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA IZIN PADA STUDI KASUS NO.122/PID.B.L.H/2018/PN.MAKALE) Tandilese, Duwisno Ipang; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur perbuatan memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale, terkait memanen atau mengumpulkan hasil hutan di hutan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan dengan memilih dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Makale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur hukum terhadap delik memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa telah telah benar karena tercapai unsur-unsur; pertama, Barang siapa, yaitu Nonot Tri Rijono, kedua, unsur menebang memanen atau memungut hasil hutan, ketiga, unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi. Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Nonot Tri Rijono alias Nonot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni, memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. This study aims to determine and analyze the elements of the act of collecting non-timber forest products without a permit and the basis for the judge's consideration in Decision Number 122 / Pid.B.L.H / 2018 / PN.Makale, related to harvesting or collecting forest products in the forest without having a permit from an authorized official. This study was conducted in Tana Toraja Regency, South Sulawesi by selecting and analyzing the verdict of the Makale District Court judge. The results of the study indicate that the application of legal elements to the crime of collecting non-timber forest products without a permit committed by the defendant has been correct because the elements have been achieved; first, Whoever, namely Nonot Tri Rijono, second, the element of cutting down, harvesting or collecting forest products, third, the element without having the right or permission from an authorized official has been fulfilled. The judge's legal consideration that the defendant, namely Nonot Tri Rijono alias Nonot, was proven legally and convincingly guilty of committing a crime, namely, harvesting forest products in the forest without having the right or permission from an authorized official.
ANALISIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN GOWA PADA STUDI PN. SUNGGUMINASA NO.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm Ahya, A. Muh. Fachri Al; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5875

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana materill kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan berdasarkan putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm. dan memberikan pemahaman tentang pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm apakah telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kepustakaan dan data yang diperoleh langsung di lapangan, dengan menggunakan jenis data sekunder dan jenis data primer dari PN. Sungguminasa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang I. Analisis terhadap kasus dilakukan dengan menggunakan tekhnik kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materill pada putusan No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm telah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penebangan pohon dikawasan hutan tanpa disertai dokumen-dokumen yang sah berupa surat izin penebangan pohon dari pejabat yang berwenang merupakan Tindak Pidana. Hakim pun telah mendukung usaha perlindungan dan pelestarian hutan dengan memberikan pidana kepada para terdakwa tanpa mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan serta kebenaran yang terungkap di dalam persidangan serta dengan mengkaji norma kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. This study aims to determine the implementation of material criminal law for perpetrators of forest destruction based on decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm. and provide an understanding of the criminal penalties imposed by the judge in Decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm whether they have supported forest protection and preservation efforts. This study was conducted by collecting library data and data obtained directly in the field, using secondary data types and primary data types from PN. Sungguminasa and Forest Management Unit (KPH) Jeneberang I. Analysis of the case was carried out using qualitative techniques which were then presented descriptively. The results of this study indicate that the application of material criminal law in decision No.219/Pid.B/LH/2019/PN.Sgm has been implemented properly in accordance with the rules regulated by Law No. 8 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Cutting down trees in forest areas without being accompanied by valid documents in the form of a tree felling permit from an authorized official is a Criminal Act. The judge has also supported efforts to protect and preserve forests by giving criminal penalties to the defendants without disregarding the considerations and truths revealed in the trial and by reviewing the norms of customs that live in society.
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SISWA AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA STUDI KASUS NOMOR 884/PID.B/2019/PN.MKS Bernanrd, Gabriella Putri; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan mengetahui dan menganalisis unsur-unsur kesengajaan dalam kasus pidana putusan nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks dan yang dan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif-empiris dengan menganalisis ketentuan hukum normatif (hukum) dalam Judicial Case Study. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan klasifikasi literatur, dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dipersidangan terkait perkara pada nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, ialah tidak tepat. Hal ini dikarenakan unsur kesengajaan yang dimaksud pada Pasal 338 KUHP adalah mengetahui atau menginginkan kematian seseorang, termasuk dalam niatnya. Pada perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks dengan sesuainya fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa ini jelas dikatakan dan terbukti bahwa terdakwa tidak berniat melenyapkan nyawa korban melainkan hanya ingin memberi pembelajaran sebagai seorang senior kepada junior dan perlakuan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP. This study aims to find out and analyze the elements of intent in the criminal case of verdict number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks and to find out the considerations of the panel of judges in the criminal case of murder case number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks. This study is a normative-empirical research type by analyzing normative legal provisions (law) in the Judicial Case Study. Data obtained through field research and literature classification are divided into two types of data, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant in the trial related to case number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks, is not appropriate. This is because the element of intent referred to in Article 338 of the Criminal Code is knowing or wanting someone's death, including in his intentions. According to the author, in case number 884/Pid.B/2019/PN.Mks, in accordance with the facts that occurred in this incident, it is clearly stated and proven that the defendant did not intend to take the victim's life but only wanted to provide a lesson as a senior to a junior and the defendant's actions more fully fulfill the elements of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN ENREKANG Setiawati, Intan; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Clavia Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i2.5917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberantas praktik pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknis pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang sepanjang tahun 2019 ditangani oleh Polisi Kehutanan UPT KPH Mata Allo dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Enrekang sudah sesuai denagn tupoksinya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Pasal 4 ayat (2). namun, masih terkendala karena Pengadilan Negeri Enrekang belum menerima taksiran kerugian dari saksi ahli yaitu pihak Polisi Kehutanan terkait kerugian negara yang ditimbulkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam memberantas tindakan pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, situasi dan kondisi wilayah yang terbakar, jumlah tenaga produktif Polisi Kehutanan, estimasi perhitungan kerugian negara akibat kebakaran hutan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak melakukan pembakaran pada lahan pertanian atau perkebunan. This study aims to determine the process of handling forest burning crimes in Enrekang Regency in 2019 and to determine the obstacles faced in eradicating forest burning practices in Enrekang Regency. This study was conducted at the UPT KPH Mata Allo, Enrekang Regency. The research method used is an empirical research method, namely by using literature studies, interviews and giving questionnaires to respondents. The results of the study indicate that the Handling of Forest Burning Crimes in Enrekang Regency throughout 2019 was handled by the Forestry Police of the UPT KPH Mata Allo and the Criminal Investigation Unit Investigators of the Enrekang Resort Police. The handling carried out by the Forestry Police is in accordance with its duties and functions based on the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.75 / Menhut-II / 2014 Article 4 paragraph (2). Meanwhile, the handling of Forest Burning Crimes handled by the Enrekang Resort Police is in accordance with the police report from the Forestry Police, but the case is still constrained until now because the public prosecutor of the Enrekang District Court has not received an estimate of the losses explained by the expert witness, namely the Forestry Police regarding the state losses incurred. The obstacles faced in eradicating the practice of forest burning in Enrekang Regency are limited facilities and infrastructure, the situation and condition of the burned area, the number of productive Forestry Police personnel, the estimated calculation of state losses due to forest fires and the level of public awareness which is still low not to burn agricultural or plantation land.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI KEPOLISIAN RESORT GOWA Atnan, Andi Feby Febrianty; Renggong, Ruslan; Hamid, Suryana
Clavia Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v17i3.5924

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa; dan menganalisa hal-hal yang berpengaruh terhadap keefektifan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Tipe penelitian ini yaitu penelitian desktiptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa terlaksana kurang efektif, terutama yang diatur pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36. Demikian juga pemberian sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dilihat dari perspektif hukum pidana yang diatur pada Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 tindak pidana pencemaran nama baik; dan (2) Faktor substansi hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, perkembangan Iptek kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana nama baik di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. The purpose of this study is to determine and examine the effectiveness of law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort; and to analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach. The results obtained indicate that: (1) Law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort is not effective, especially those regulated in Article 27 paragraph (3), Article 28 paragraph (1), and Article 36. Likewise, the imposition of sanctions for criminal defamation is seen from the perspective of criminal law regulated in Article 51 paragraph (2), Article 52 criminal defamation; and (2) Factors of legal substance, legal knowledge, legal awareness, and the development of science and technology have little influence on the effectiveness of law enforcement for criminal defamation in the Gowa District Police Resort.
ANALISIS HUKUM KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DI POLSEK WOLO Mustamin, Mustamin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polisi Republik Indonesia di wilayah Polisi Sektor Wolo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Tingkat kepuasan masyarakat diukur menggunakan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa pelayanan di Polsek Wolo secara umum berada dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor keseluruhan 4,63 dan standar deviasi 0,4823. Layanan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pembuatan SKCK, serta Penerbitan Surat Kehilangan dan Izin Keramaian mendapatkan penilaian sangat baik, sementara Penanganan Pengaduan Masyarakat hanya memperoleh kategori cukup dengan rata-rata skor 2,97. Analisis normatif penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pengaruh positif dari kualitas pelayanan, integritas petugas, dan citra lembaga menunjukkan kesesuaian dengan amanat hukum tersebut, meskipun lemahnya pengaruh partisipasi publik mencerminkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum dalam melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. This study aims to analyze the level of public satisfaction with police services at the Wolo Police Sector and to identify the influencing factors through a quantitative and normative approach. The results reveal that most administrative services—such as those at the Integrated Police Service Center (SPKT), the issuance of Police Clearance Certificates (SKCK), as well as lost document reporting and event permits—received very high satisfaction ratings. The average satisfaction score reached 4.63, indicating that administrative services were delivered effectively and aligned with public expectations. However, the handling of public complaints was rated only as sufficient, with an average score of 2.97. Multiple linear regression analysis indicated that service quality, officer integrity, and institutional reputation had a significant positive influence on public satisfaction. In contrast, public participation and responsiveness showed a positive but statistically insignificant effect. These findings reflect an imbalance between the effectiveness of administrative services and the responsiveness of complaint handling, which is closely tied to citizen engagement. This study emphasizes the need for reformulating public complaint mechanisms to be more transparent, accountable, and participatory as a critical step in strengthening the rule of law within police services.
FUNGSI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH SULAWESI TENGGARA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Yaman, Nurul Syahrizad; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Tenggara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan socio-legal, memadukan analisis normatif dengan data empiris melalui wawancara mendalam kepada aparat kepolisian, petugas PPA, korban kekerasan, tenaga medis, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan lima fungsi utama, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, perlindungan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kekerasan, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, kendala dalam pengumpulan bukti akibat trauma korban, serta minimnya alokasi anggaran operasional. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi lintas sektor agar fungsi Unit PPA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya strategi berbasis korban dalam sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan agar mampu menjamin keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh bagi korban. This study aims to comprehensively analyze the implementation of the functions of the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Southeast Sulawesi Regional Police in handling violence against women, as well as to identify the main challenges encountered during its execution. The research adopts a qualitative case study design with a socio-legal approach, combining normative analysis with empirical data gathered through in-depth interviews involving police officers, PPA personnel, victims of violence, medical professionals, and non-governmental organizations. The findings indicate that the PPA Unit carries out five key functions: report reception, investigation and inquiry, legal protection and psychological assistance, violence prevention, and cross-sector coordination. However, the effectiveness of these functions remains limited due to constraints such as insufficient personnel, inadequate supporting facilities, difficulties in evidence collection due to victims' trauma, and limited operational budgets. This study emphasizes the necessity of strengthening institutional capacity and multi-sectoral collaboration to enhance the sustainability and impact of PPA services. Furthermore, the findings highlight the urgency of implementing victim-centered strategies in handling gender-based violence cases to ensure justice, protection, and holistic recovery for survivors.
IMPLEMENTASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILKAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Makkaraeng, Ahmad; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6077

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan diversi dilakukan oleh aparat kepolisian serta hambatan-hambatan yang muncul selama proses tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana penyidik wajib mengupayakan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi, sikap korban yang menuntut ganti rugi berlebih, serta keterbatasan jumlah penyidik yang menangani perkara anak. Diversi sebagai pendekatan restoratif sejatinya memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa mengalami stigmatisasi sistem peradilan konvensional. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyidik, edukasi publik, serta penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung implementasi diversi secara efektif dan manusiawi di tingkat penyidikan. This study explores the implementation of diversion as a resolution mechanism for criminal acts of violent theft committed by minors within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police. The research focuses on examining how the diversion process is conducted by investigators and identifying the challenges faced during its application. A sociological juridical approach was employed, combining literature review and field interviews with law enforcement officials. The findings reveal that diversion has been applied in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which mandates investigators to facilitate deliberations involving the offender, victim, their respective parents, social workers, and community counselors. However, several obstacles were encountered, including public misconceptions about diversion, victims’ excessive demands for compensation, and the limited number of child investigators. Diversion, as a restorative justice mechanism, aims to ensure that child offenders take responsibility for their actions without experiencing the stigmatization inherent in conventional criminal processes. This research underscores the need for improving investigator competency, raising community awareness, and strengthening inter-agency collaboration to support the fair and effective application of diversion during the investigation stage.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Salam Siku Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur MARWAN MAS Masri Masri Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Ristanto, Adhi Yudha Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli